SUARA MAHASISWA, Smart Card dan Nasib Pedagang BBM Eceran

SINDO

Senin, 18/02/2008

PADA awal tahun ini, pemerintah memberikan kado istimewa kepada rakyatnya berupa pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah pada akhir tahun lalu pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas dengan membagi-bagikan jutaan tabung gas dan kompor, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, terutama premium bagi mobil pribadi dengan metode penggunaan kartu pintar (smart card).

Dengan metode ini, pemerintah berharap mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp10 triliun. Sebelumnya, kontroversi dan persoalan selalu muncul. Misalnya saja dalam program konversi minyak tanah ke gas. Jenis tabung gas dan kompor berkualitas rendah,persoalan distribusi yang tidak merata, bahkan salah sasaran hingga masyarakat harus terseok untuk membeli isi ulang gas yang selain cukup mahal, juga susah didapatkan di pasaran, terutama daerah nonperkotaan.

Kini, masyarakat harus menelan pil pahit akibat munculnya kebijakan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini seperti menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Kita masih ingat beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan kebijakan penghematan BBM melalui pengalihan penggunaan premium ke pertamax yang kemudian dibatalkan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat.Bisa jadi kebijakan baru ini,merupakan bentuk lain dari kebijakan lama,yakni kebijakan menaikkan harga BBM secara terselubung.

Gerakan Membaca

Membaca buku dan koran bisa membuat orang maju. Karena itu kegemaran membaca harus dimulai sejak dini. Sebab ada gejala penurunan budaya membaca di kalangan generasi muda. Yang meningkat justru kegemaran melihat.

Presiden SBY hari Sabtu 9 Februari mencanangkan gerakan membaca koran, bersama sekitar 10 ribu pelajar di Lapangan Tri Lomba Juang, Semarang, sebagai puncak acara peringatan Hari Pers Nasional 2008.

Kepada para pelajar, Presiden SBY mengingatkan untuk selalu belajar agar bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maju. “Salah satu komponen belajar yang paling baik adalah membaca,” jelas SBY. Presiden SBY juga mencontohkan dirinya sendiri sebagai anak desa yang selalu ingin bisa maju karena gemar membaca. “Mari terus gemar membaca. Bacalah terus bacaan-bacaan yang bermutu. Selamat membaca dan belajar,” seru SBY.

Tragis, Skandal di Tiga Rezim

Dalam tiga periode kepemimpinan terakhir BI diselimuti skandal korupsi. Menariknya, kasus-kasus mereka terungkap di saat suksesi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kewenangan lebih (independensi).

Meski begitu, bukan berarti BI memiliki kewenangan tanpa batas. Dalam pelbagai aktivitas BI masih dikontrol dan diawasi DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya sepak terjang sang gubernur. Sejak lahir pada 1 Juli 1953, BI telah memiliki 12 gubernur. Sejak awal hingga 1965, ada enam gubernur, dari Sjafruddin Prawira Negara sampai T Jusuf Muda Dalam.

Memasuki Orde Baru, Radius Prawiro adalah Gubernur BI pertama (1966- 1973). Tentu banyak kisahkisah yang tercecer dari semua gubernur tersebut.Tragisnya, dalam tiga rezim terakhir para gubernurnya diterpa berbagai dugaan korupsi. Berawal dari krisis moneter 1998, Bank Sentral harus direpotkan untuk menyuntik dana karena banyaknya bank yang dilikuidasi.

Di sini,bank sentral memberikan skema bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/ BLBI). Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. BPK yang memiliki kewenangan mengaudit mendapat kejanggalan dalam program ini. Hasil audit penggunaan dana BLBI terhadap 48 bank ditemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun.

Beberapa pejabat teras dianggap bertanggung jawab atas penyelewengan dana oleh para penerimanya.Gubernur BI saat itu, Sudrajad Djiwandono, dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI.Pada 30 Mei 2002,Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Soedrajad, Gubernur BI periode 1993-1998 sebagai tersangka kasus BLBI. Dia diduga merugikan negara Rp19 triliun.

Meski sudah menyeret sejumlah pejabat teras BI, namun kasus ini hingga kini tetap misteri (baca: Skandal Penuh Misteri). Itu berarti Soedradjad adalah gubernur “gudang duit” yang bermarkas di Jalan Thamrin itu. Kasus ini secara tidak langsung mengguncang pasar. Di tengah perjalanan proses kasus ini, BI kembali diguncang kasus skandal Bank Bali.Bak bola salju yang terus menggelinding,kasus ini pun melibatkan Gubernur BI saat itu, Syahril Sabirin (menjabat 1998-2003).

Skandal Bank Bali ini sempat menyeret namanama pejabat negara seperti Ketua DPA AA Baramuli, Menteri Negara (Meneg) BUMN Tanri Abeng, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Subianto. Kasus ini mencuat ketika Bank Bali tidak melakukan penangihan piutang tiga bank nasional yang sebagian besar jatuh tempo pada pertengahan 1998.Ketiga bank nasional itu tak lain Bank Umum Nasional (BUN),Bank Bira, dan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Tagihan timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian promissory notes.Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp428,25 miliar dan USD45 juta dan tagihan ke BUN senilai Rp200 miliar.Kemudian BI menyampaikan secara tertulis kepada tim pemberesan BDNI tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp1,131 miliar.

Dengan alasan kebutuhan dana yang mendesak senilai Rp900 miliar, Bank Bali melakukan transaksi cessie (perjanjian pengalihan hak tagih piutang) dengan PT Era Giat Prima (EGP).Perjanjian itu ditujukan untuk mencairkan piutang Bank Bali di tiga bank tersebut senilai Rp3 triliun.Namun,yang bisa dicairkan oleh EGP (setelah diverifikasi BPPN) hanya sebesar Rp904 miliar dari nilai transaksi Rp1,27 triliun (di BDNI).

Di sinilah kemudian letak kejanggalan transaksi ini. Kasus ini selain menyeret sejumlah pejabat negara, juga melibatkan beberapa pengusaha nasional.Tiga tersangka utama dalam kasus ini Djoko Sugiarto Tjandra (pemilik PT Era Giat Prima pada saat itu),Pande Lubis (Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada saat itu), dan Syahril Sabirin yang akhirnya terganjal untuk menjabat gubernur pada periode berikutnya.

Kasus ini sebenarnya satu mata rantai yang tak terpisahkan dengan kasus BLBI. Pada 26 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No 26/1998 tentang pemberian jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum.Keputusan ini diterbitkan dengan tujuan mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

Tiga bank yang memiliki kewajiban pada Bank Bali tersebut berhak menerima jaminan yang diberikan oleh SK ini jika pada saat jatuh tempo mereka tidak mampu menyelesaikan pembayaran utang mereka kepada Bank Bali. Untuk menguatkan dan penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan penjaminan, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan No 30 /270/KEP/DIR pada tertanggal 8 Maret 1998.

Dengan perangkat aturan ini bank umum memiliki keleluasaan sangat besar untuk melakukan peminjaman dalam jumlah besar karena pemerintah akan menjamin kewajibannya. Namun, keleluasaan itu justru dijadikan celah tindak pidana korupsi. Beralihnya tongkat estafet kepemimpinan BI dari Syahril Sabirin ke Burhanuddin Abdullan memberi harapan kepada publik terhadap bank sentral untuk menjalankan independensinya dengan baik. Dunia perbankan pun diharapkan bangkit kembali setelah dihantam krisis moneter.

Burhanuddin juga diserahi tanggung jawab berat menjaga inflasi, mengawasi sistem perbankan, sistem pembayaran nasional, dan menjaga nilai tukar rupiah. Kasuskasus yang menimpa bank nasional pun diharapkan bisa diminimalisasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap tinggi.

“Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur BI saya telah merasakan suka dukanya bekerja sama dengan empat presiden, lima menteri koordinator bidang perekonomian, dan tujuh menteri keuangan. Dengan pengalaman tersebut rasanya tidaklah berlebihan apabila saya menyimpulkan bahwa kurangnya komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok dalam beberapa waktu telah menjadi salah satu faktor penyebab utama lambatnya proses pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan ini,” itulah harapan Syahril kepada Burhanuddin menjelang berakhirnya masa jabatan.

Namun malang, di tengah gejolak pasar akibat resesi Amerika Serikat (AS), BI kembali digoyang kasus korupsi. KPK menetapkan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI ke DPR, bersama mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak yang saat ini menjabat Kepala Cabang BI Surabaya,dan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Kredibilitas bank sentral pun kembali dipertanyakan publik. Lagi-lagi, kasus ini merupakan buntut dari kasus BLBI yang tak kunjung selesai. Dalam hal ini, BI terindikasi menyerahkan Rp31,5 miliar sebagai dana diseminasi kepada panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003.

Dana itu diberikan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23/1999 tentang BI. Pemberian dana ini didasarkan pada rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 yang meminta YPPI – yayasan di bawah BI – untuk mengeluarkan dana sebesar Rp100 miliar. Pengeluaran dana itu, sesuai notulensi rapat,sudah disetujui Dewan Gubernur BI seperti Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

“Pada waktu itu ada masalah penting, yaitu BI dinyatakan disclaimer oleh BPK.Kemudian, bertepatan dengan itu ada UU BI yang harus diamendemen.Banyak juga UU yang harus diteliti karena takut overlappingsatu sama lain. Pada waktu di DPR,dikatakan bahwa tidak bisa dibicarakan dalam rapat pleno, ini harus dibentuk komite yang dilakukan di luar pleno. Artinya ada kegiatan- kegiatan bagaimana supaya tidak disclamer,”jelas Mantan Deputi Bank Indonesia Aulia Pohan.

Kasus yang menimpa Burhanuddin tampaknya menguatkan asumsi yang menyebutkan skandal tak akan pernah lepas dari tubuh bank sentral atau menjadi sebuah tradisi di saat akan terjadi pergantian pucuk pimpinan di sana.

Bersatulah Wahai Pemimpin

EDITORIAL MEDIA INDONESIA

6 Februari 2008

TIDAK ada yang meragukan bahwa pemimpin memainkan peran sentral baik bagi kemajuan maupun kehancuran negara dan bangsa. Baik pemimpin, baik negara. Jahat pemimpin, celakalah bangsa.

Karena itu, seruan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi agar para pemimpin bersatu bukanlah retorika klise. Seruan itu merupakan tamparan halus bagi para pemimpin negeri, baik formal maupun informal, yang dari waktu ke waktu tidak akur. Yang sedang dan telah memimpin bertengkar seperti berebut tulang. Begitu sering dan intens pertengkaran itu sehingga Hasyim Muzadi menyindir, ”Di negeri ini lebih sulit mengurus pemimpin daripada mengurusi rakyat.”

Atau dengan kata lain, pemimpin lebih sibuk mengurus diri daripada mengurus rakyat. Bahkan lebih celaka lagi, rakyat malah dipaksa mengurus pemimpin. Itu, disadari atau tidak, adalah penyakit dari feodalisme kekuasaan. Pemimpin lebih getol menuntut pelayanan daripada melayani.

Coba kita lihat ke belakang hubungan di antara mantan presiden. Pak Harto mengucilkan Bung Karno. Pak Harto kemudian mengalami nasib yang sama, yaitu meninggal dalam pengucilan. Setelah Pak Harto, hubungan Habibie, Gus Dur, Megawati, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono tidak harmonis.

Yang paling kentara dalam pertikaian sekarang adalah antara Presiden Yudhoyono dan Megawati. Mega, dalam kedudukan sebagai pemimpin partai oposisi, melancarkan berbagai kritik di berbagai kesempatan. Tidak ada yang baik dari pemerintah sekarang di mata Megawati.

Lalu, SBY meladeni melalui tangkisan yang sekaligus menyerang. Dengan gampang, SBY menyindir, ”Kalau sekarang marah-marah, ketika menjadi presiden dulu apa saja yang sudah dikerjakan?”

Pola pertengkaran di kalangan pemimpin seperti itu tidak sehat dan tidaklah elok. Baik beroposisi maupun memerintah bertujuan sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang semakin terseok-seok dewasa ini. Bila kemiskinan dan keterbelakangan menjadi situasi permanen, rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin baik yang berkuasa maupun yang beroposisi.

Tentu, tidak sehat bila yang memerintah hanya mau mendengar pujian semata. Sama tidak sehatnya bila yang tidak memerintah menutup mata terhadap hasil kerja positif dari yang sedang memerintah.

Dengan demikian, kritik-kritik itu sehat, sama sehatnya dengan reaksi terhadap kritik. Yang tidak sehat adalah yang mengkritik dan yang dikritik terjerumus dalam sikap destruktif. Tiap-tiap pemimpin menempatkan pemimpin yang tidak disukai sebagai rival yang harus dijatuhkan.

Mengapa kita merindukan persatuan di kalangan pemimpin? Bangsa ini menghadapi persoalan sangat berat. Persatuan dan keakraban di kalangan pemimpin adalah modal kuat bagi resolusi problem. Karena, andai kata para pemimpin bersatu, setengah persoalan bangsa terselesaikan.

Alasan lain, realitas politik Indonesia yang multipartai seperti sekarang berpotensi sangat kuat melahirkan pemerintahan yang lemah karena sangat kecil kemungkinan seorang presiden dipilih dari partai yang memenangi pemilu parlemen.

Dengan demikian, keakraban dan kehangatan hubungan di antara pemimpin bisa mengatasi realitas politik yang menghasilkan pemerintahan yang lemah tersebut.

Itu tidak bisa dihasilkan melalui undang-undang, tapi hanya dilahirkan dari hati dan batin yang mulia di kalangan pemimpin itu sendiri. Untuk menghindari rivalitas di kalangan pemimpin, mereka itu harus juga tahu diri.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!