SBY `mahamendengar`

Tanggal 11 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

SEBAGAI Presiden pilihan langsung rakyat banyak, kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu maha mendengar jeritan derita rakyat banyak. Termasuk berbagai kritikan dan keberatan-keberatan yang diajukan rakyat banyak atas berbagai kebijakannya atau rencana kebijakannya ke depan.

Namun sebagai presiden, dia pasti tidak bertindak sendirian. Apa pun kebijakannya akan sangat dipengaruhi oleh masukan-masukan para pembantunya. Termasuk rencana melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsisi yang akhir-akhir ini terus mendapat perlawanan dari berbagai kalangan dan mengingatkan pemerintah, bahwa pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan “kartu pintar (smart card)” dapat menimbulkan kekacauan apabila pemerintah tidak menyiapkannya secara matang.

Sebagai tokoh politik, bagaimana pun SBY harus berhitung untung ruginya sebuah rencana kebijakan, dengan berkaca pada kebijakan sebelumnya. Untuk ini menurut hemat kita tak ada salahnya juga SBY memperhatikan pendapat banyak pihak diluar struktur kabinetnya.a

Misalnya pendapat pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Muhammad Djamiluddin Ritonga yang menyatakan curiga atas rencana langkah kebijakan para pembantunya dalam membatasi penggunaan premiun dan solar terkait dengan pemilu 2009. Dia mencurigai ada usaha meruntuhkan populeritas SBY sebagai presiden, sehingga rakyat tidak memilihnya lagi dalam pemilu mendatang. (Harian Terbit, Sabtu (9/2).

Indikasi ke arah itu, menurut dia, jelas terlihat karena kabinet SBY berasal dari berbagai partai (pelangi-red) dimana satu sama lain memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, para pemakai premium dan solar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang nota bene adalah sebagian besar dari rakyat Indonesia.

Jadi, dia melihat rencana kebijakan pembatasan penggunaan premiun dan solar bersubsidi, hanya untuk memancing masyarakat marah. Kalau sudah demikian, tentu pada pemilu nanti mereka tidak mau memilih SBY kembali menjadi presiden. Ini yang harus diwaspadai SBY.

Lalu diapun mengingatkan SBY agar berhati-hati dan jangan seenaknya menyetujui kebijakan para pembantunya yang menyangkut rakyat kecil. Soalnya, rencana pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premiun dan solar bukan hanya tak populer tetapi sudah melanggar UUD 1945 dimana negara mempunyai kewajiban melindungi rakyatnya. Selain itu, ada pasal yang menyebutkan bahwa air, tanah dan kekayaan alam di dalamnya dikelola negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak.

Banyak pihak memang menyatakan keberatan dengan rencana tersebut. Fraksi PDIP DPR, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, bahkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Sutan Bhatoegana, minta masalah ini dibicarakan dulu dengan DPR. Artinya, kalau nanti tetap mau dijalankan, dia sudah menjadi keputusan bersama pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie dan Sekjen Komite Indonesia untuk Penghematan dan Pengawasan Energi (Kipper), Sofyano Zakaria, sudah dapat memastikan, pemakaian “smart card” hanya akan menimbulkan kekacauan di lapangan yang berakibat distribusi premium dan solar akan terganggu yang akan membuahkan konsekuensi ekonomi akan stagnan dan inflasi akan tinggi. Buruknya lagi, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) bisa tumbang, karena masalah ini dinilainya sangat sensitive.

Kita yakin SBY maha mendengar, dan cukup cerdik untuk menentukan sebuah kebijakan, apalagi yang menyangkut hajad hidup rakyat banyak. Jadi, apapun keputusan SBY nanti, kita yakini sebagai sebuah keputusan yang penuh perhitungan, tidak hanya untuk kelanggengan kekuasaan, tapi juga untuk kemasylahatan rakyat banyak. *

Sambutan Pembukaan Rapat Kerja Teknis Nasional Badan Pusat Statistik 2008

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS NASIONAL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2008
ISTANA NEGARA, 5 FEBRUARI 2008

Bismillahirahmanirahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati para Menteri Koordinator, Kepala Bappenas, dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
Yang saya hormati Saudara Kepala Badan Pusat Statistik, Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Forum Masyarakat Statistik,
Para Pimpinan dan Pejabat BPS, baik Pusat maupun Daerah yang saya cintai dan saya banggakan,
Marilah sekali lagi pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan semoga senantiasa kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Saya juga mengucapkan Selamat Datang kepada para Peserta Rapat Teknis Nasional yang berdatangan dari berbagai wilayah di seluruh tanah air. Saya berharap semoga Rateknas BPS Tahun 2008 ini benar-benar dapat meningkatkan kinerja Saudara semua dalam pelaksanaan tugas di waktu yang akan datang.

Saudara-saudara,
Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerja keras jajaran BPS mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, sampai tingkat Kecamatan, yang tentunya apa yang Saudara-saudara lakukan sangat penting dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di negeri kita.

Peran BPS sangat penting, data statistik yang dihasilkan oleh BPS adalah dan merupakan rujukan, pedoman di dalam Pemerintah menformulasikan kebijakan, di dalam Pemerintah merencanakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun regional dalam arti daerah. Data yang Saudara hasilkan, hasil statistik, hasil sensus juga sangat penting untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan, baik itu kebijakan, rencana, program dan tentunya termasuk anggaran yang kita keluarkan. Bahkan apa yang dihasilkan oleh BPS itu juga berguna untuk telaah dan debat publik yang tentu tujuannya untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan dari pembangunan yang kita laksanakan bersama ini. Mana yang sudah tepat dan baik karena hasil survei BPS mengatakan demikian misalnya, tentu harus kita pertahankan, mana-mana yang kurang tepat atau belum baik tercermin dari apa yang dihasilkan oleh BPS tentu juga harus kita lakukan koreksi dan perbaikan.

Saudara-saudara,
Saya, adalah seorang yang percaya pada data BPS dan saya menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang dihasilkan oleh BPS. Kalau ada catatan, catatan kecil saya, itu semata-mata untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan tentunya capaian yang lebih baik dari BPS, tetapi saya percaya dan saya menggunakan data yang Saudara olah menjadi hasil-hasil statistik.

Sebagai contoh, ini penting kalau ada penurunan atau angka yang tidak baik dari yang Saudara potret, yang Saudara rekam, saya segera melakukan introspeksi, evaluasi mengapa indikator ini merah katakanlah, saya harus menemukan jawaban yang logis, harus bisa mengindentifikasi masalahnya untuk mencari solusi, mengembangkan kebijakan yang lebih tepat lagi di waktu yang akan datang.

Dulu tahun 2006 ketika BPS memotret inflasi kita naik, kemudian kemiskinan meningkat waktu itu, saya bisa menerima, dan itu saya anggap logis karena beberapa bulan sebelum itu memang ada kenaikan harga BBM yang berkorelasi langsung dengan yang Saudara potret dan ukur itu.

Kenaikan BBM dalam negeri yang terpaksa harus kita ambil, pilihan yang pahit tidak mudah saya mengambil keputusan waktu itu. Itu juga dikarenakan melonjaknya harga minyak mentah atau crude dan BBM pada tingkat dunia. Atas dasar itulah inflasi, kemiskinan, pengangguran, maka kami, Pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan dan langkah tindakan, actions untuk bisa mengatasi permasalahan yang muncul itu. Dan kemudian ketika tahun lalu BPS kembali memotret angkanya membaik, baik itu inflasi, kemiskinan, pengangguran, saya pandang sebagai hasil dari langkah-langkah yang kita lakukan, kerja keras kita semua. Cara berfikir demikian sangat penting untuk sama-sama kita jadikan pedoman di dalam menjalankan roda pembangunan di negeri ini.

Sedikit masalah kenaikan BBM Saudara-saudara, andaikata 2005 itu dulu saya tidak mengambil keputusan yang risiko sosial dan politiknya sangat tinggi, dengan harga BBM sekarang, crude pada kisaran 90-100 dollar. Sekarangpun kalau kita tidak berbuat sesuatu, do nothing hampir pasti APBN kita akan collaps. Oleh karena itulah, sekarang kita sedang bekerja keras bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencari solusinya akibat kenaikan crude dunia, BBM dunia, harga pangan di dunia. Kalau kita tidak berbuat apa-apa sekarang ini, subsidi bisa mencapai 200 sampai Rp 250 triliun, betapa besarnya dibandingkan APBN tahun 2008 yang berkisar Rp 850 triliun. Andaikata tahun 2005 tidak kita naikan, saya tidak tahu berapa ratus subsidi khusus untuk listrik dan BBM dan barangkali ekonomi kita akan ambruk, bahkan lebih dalam dibandingkan krisis tahun 1998 yang lalu. Saya ingin mengatakan bahwa keputusan yang rasional meskipun resikonya sangat tinggi terkadang harus saya ambil, Pemerintah ambil demi penyelamatan, demi kepentingan yang lebih besar untuk bangsa kita sekarang dan ke depan.

Dan saya sebagai pengambil keputusan puncak, sekali lagi sangat berharap data yang dihasilkan oleh BPS itu benar. Saya harus setuju, baik angkanya menyenangkan maupun tidak, baik raportnya biru ataupun merah. Jangan sampai di antara kita, kalau angkanya atau datanya hasil survei dan sensusnya baik, lantas kita memuji BPS, tetapi manakala dalam kurun dan waktu tertentu hasil surveinya jelek, lantas kita marah, menuduh BPS tidak obyektif, menuduh BPS mendapatkan pesanan atau data BPS meragukan. Atau tiba-tiba menggunakan data pihak yang lain yang selama ini tidak kita gunakan, karena puluhan tahun negeri kita menggunakan hasil survei dan sensus yang disusun oleh BPS. Kita ingin konsisten, kita tidak ingin double standard, kita tidak ingin berpolitik dengan data, fakta dan kita tentunya harus menghormati proses yang sistemik yang akuntabel, yang dilakukan oleh lembaga lembaga yang ada di negeri ini.

Saudara pernah dengan ada pepatah “buruk muka cermin dibelah”, misalnya anak kita tiba-tiba dalam sebuah semester raportnya merah, kan kita tidak lantas marah-marah kepada dosen ataupun guru. Panggil anaknya, barangkali malas belajar, suruh belajar lebih giat lagi. Kalau suatu saat dicek tekanan darah kita tinggi oleh dokter, kan tidak bisa kita mengatakan dokternya tidak bertanggung jawab ataupun salah, kita cari mengapa, kita obati supaya badan kita sehat. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kita semua menjalankan pembangunan di negeri ini selalu ada dinamika, ada pasang surut, semua itu harus kita terima secara wajar. Yang penting sekali lagi, kalau baik kebijakan, program, tindakan, kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau tidak baik, tercermin apa yang diukur, dipotret oleh BPS, ya kita perbaiki

Saudara-saudara,
Mengingat betapa pentingnya pekerjaan BPS dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka yang Saudara saksikan itu harus benar-benar akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus memiliki standar dan menggunakan teknologi, atau dengan metode yang credible, sama credible-nya dengan yang digunakan oleh negara-negara lain, oleh lembaga-lembaga yang sejenis.

Bayangkan kacaunya Saudara-saudara, kalau saya sebagai Kepala Pemerintahan atau Gubernur, sebagai Walikota mengambil keputusan, menjalankan program pembangunan di daerahnya masing-masing yang menggunakan data Saudara dan data itu tidak lengkap, tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasti dampaknya akan tidak baik. Sebaliknya kalau data Saudara benar-benar lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, itu sudah separuh dari keberhasilan dari kebijakan dan rencana kita kembangkan.

Oleh karena itu saya dukung Pak Rusman, tema dari Rateknas tahun ini yaitu meningkatkan integritas BPS, your integrated dan menyajikan data statistik yang berkualitas, produknya, output-nya. Orangnya terintegritas, prosesnya benar, produknya, output-nya berkualitas, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan anggaran, tentunya kita juga terus ingin meningkatkan anggaran BPS, kesejahteraan karyawan BPS sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara, tingkatkanlah kemampuan dan profesionalitas semua jajaran BPS. Tingkatkan penguasaan anti information technology dan sistem stastistik yang credible. Tingkatkan jangkauan, kualitas dan kuantitas dan survei dan sensus tentu yang lebih baik lagi.

Melalui forum ini Saudara-saudara, saya juga menginstruksikan kepada para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Walikota untuk merujuk dan menggunakan data atau hasil survei dan sensus BPS untuk kepentingan pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang disentralisasikan dan bertumpu pada otonomi daerah, masing-masing Kepala Daeah bertanggung jawab penuh atas kemajuan masyarakat dan daerahnya masing masing. Contoh dengan data BPS, baik data yang bersifat nasional, Provinsial, Kabupaten maupun Kota, maka masing-masing Kepala Daerah akan tahu kondisi dan situasi di daerahnya, indikator-indikator utama dalam kehidupan masyarakatnya. Dan kalau di sebuah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, harga-harga kebutuhan pokok lebih mahal dibandingkan Kabupaten, Kota tetangganya misalnya, ya harus segera berbuat untuk mengatasi masalah itu dengan menggunakan data BPS. Jika angka pengangguran yang dipotret oleh BPS di daerah itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain yang ternyata lebih rendah, atau baik, juga harus berbuat bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Juga apabila angka kemiskinan di sebuah daerah tinggi, yang lain makin baik, makin turun, makin turun, tentu yang bersangkutan, pemimpin itu harus bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan yang masih besar di daerahnya.

Saudara-saudara,
Di depan Istana Merdeka, berhadapan dengan Monas, itu sering ada unjuk rasa. Saya selalu mendapatkan laporan unjuk rasa itu mengenai apa, siapa yang melaksanakan, berapa besar, tertib atau tidak tertib, perwakilannya bersedia tidak berkomunikasi dengan kita, karena yang menerima bisa Menteri, bisa eselon satu bersama-sama staf khusus saya, Juru Bicara saya seperti itu. Kalau saya perhatikan selama ini ada tema-tema unjuk rasa yang tepat dilakukan di depan Istana karena itu menyangkut permasalahan nasional, menyangkut kebijakan nasional, boleh. Saya dengar, dan sering kita terima perwakilan. Saya berterima kasih.

Tapi ada juga unjuk rasa jelas itu kasus daerah di Kecamatan bahkan, di Kabupaten, topiknya, temanya, juga sesungguhnya bisa diatasi oleh daerah itu. Nah dalam kaitan ini memang diperlukan komunikasi yang baik antara Gubernur dengan masyarakatnya, Bupati, Walikota dengan masyarakatnya, agar persoalan di sebuah Kabupaten tidak dibawa di depan Istana Merdeka. Salah tempat, salah sasaran, salah tema, boros.

Dalam kaitan itu juga di forum yang baik untuk saya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan di negeri ini untuk sama-sama bekerja keras, sama-sama bertanggung jawab mengatasi keadaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tingkat nasional, pemerintahan yang saya pimpin, tentu terus menangani secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab penuh terhadap kondisi di tingkat nasional ini. Namun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota harapan saya semua juga melakukan hal yang sama. Negeri kita ini sudah terbagi habis dalam Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa, semua punya pemimpin. Oleh karena itu, kalau semua bekerja secara sinergis, hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan tidak mengambil peran dan langkah yang semestinya.

Dalam berbagai kunjungan saya ke seluruh daerah di negeri kita ini, saya harus memberikan penghargaan banyak Gubernur, Bupati, Walikota yang baik dalam menjalankan tugasnya bahkan sangat baik. Kita gembira, kita optimis kalau daerah-daerah tumbuh seperti itu, meskipun masih saya lihat juga beberapa kepala daerah yang harus meningkatkan kinerjanya, gregetnya, tanggung jawabnya, kinerjanya.

Hadirin yang saya hormati,
Saya juga berharap semua pihak dapat menggunakan apa yang dihasilkan oleh BPS untuk kepentingan masing-masing. Bagi dunia usaha dengan melihat pertumbuhan daya beli dalam melihat pergerakan sektor riil, ekonomi makro kita, dan lain-lain itu juga kalau jeli melihatnya memunculkan peluang bisnis, business opportunities, untuk bisa ditindaklanjuti dalam mengembangkan usahanya di negeri ini. Lagi-lagi menggunakan fakta dan data yang benar.

Bagi pengamat, Tokoh-tokoh Politik, anggota Parlemen, Lembaga Swadaya Masyarakat juga dapat menggunakan data BPS itu untuk melakukan kontrol atau kritik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah. Saya selalu menyambut baik, welcome terhadap kritik ataupun masukan, rekomendasi, darimana pun datangnya, karena pasti ada gunanya, dengan harapan semua berangkat dari data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi perguruan tinggi, lembaga pendidikan yang merujuk pada hasil BPS juga bisa untuk meningkatkan metode pendidikannya, kurikulumnya, sehingga lulusan itu betul-betul berpengetahuan, berketerampilan, siap pakai, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pasar dalam arti luas sehingga lebih targeted. Dengan melihat dimana angka pengangguran yang masih tinggi, dimana yang sudah tidak tinggi, lulusan pendidikan seperti apa yang laku diserap oleh pasar, dan mana-mana yang tidak. Lagi-lagi kita menggunakan data yang dihasilkan BPS bisa lebih terarah lagi jalannya pendidikan yang dilaksanakan.

Dan harapan saya sebagai Kepala Negara kepada seluruh komponen bangsa di negeri ini hendaklah marilah kita gunakan data dan fakta yang benar dalam kita berinteraksi. Demokrasi juga meniscayakan demikian. Kalau kita berdebat, kita mengembangkan sesuatu, pihak-pihak memberikan kritik dari data yang benar, tapi yang sahih, yang reliable, maka tentu proses dari interaksi itu hasilnya akan baik, akan berkualitas. Dan kalau Pemerintah harus mengkoreksi, memperbaiki kebijakan juga tepat, dan juga tidak membingungkan masyarakat. Rakyat akan bingung kalau data yang diangkat tidak jelas darimana sumbernya, tidak logis, bertentangan dengan data sebelumnya, atau data yang lain. Marilah kita belajar dan terus meningkatkan kehidupan demokrasi yang makin matang di negeri ini, yang makin berkualitas, termasuk bagaimana kita berinteraksi untuk melihat banyak aspek di negeri ini, berangkat dari data, fakta dan keadaan yang benar.

Ke depan Saudara-saudara jajaran BPS, saya berharap untuk terus melanjutkan survei-survei yang bernilai strategis, sebagai contoh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup. Mengapa saya garisbawahi tiga hal itu? Kita sama-sama mengetahui bahwa permasalahan kemiskinan, pengangguran, daya beli atau biaya hidup masyarakat kita adalah permasalah yang mendasar, yang fundamental, terlebih ketika negeri kita mengalami krisis yang sangat dahsyat 10 tahun yang lalu. Tanpa krisispun sebagai sebuah negara berkembang, permasalahan-permasalahan itu meski kita hadapi, apalagi setelah kita dihantam oleh krisis yang besar seperti itu. Jangka menengah, bahkan jangka panjang, 10-20 tahun ke depan, kita masih akan, kita harus bekerja keras untuk betul-betul bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, atau mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, meningkatkan income mereka dan kemiskinan berkurang, dan agar daya beli mereka juga makin tinggi.

Dan khusus sensus penduduk tahun 2010, saya juga minta BPS dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, penting sekali untuk kita bisa memotret keadaan demografi yang benar di negeri ini. Saya ingatkan kepada semua pihak bahwa Program Keluarga Berencana sangat penting, masih tetap relevan untuk kita jalankan. Marilah kita hidupkan kembali Program Keluarga Berencana Pusat dan Daerah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan, environment kita yang baik, yang semuanya itu berkorelasi dengan faktor atau keadaan demografi atau kependudukan, benar-benar kita bisa melakukan langkah-langkah yang sinergis, dengan kesadaran yang tinggi, agar jumlah penduduk di negeri mampu didukung oleh sumber daya yang kita milki, oleh ekonomi dan pembiayaan negara yang juga kita miliki.

Kepada Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Forum Masyarakat Statistik yang mewakili pemangku kepentingan statistik di negeri ini, saya berharap teruslah membangun kerjasama yang konstruktif dengan BPS, dengan jajarannya. Marilah sama-sama kita bangun dunia statistik di negerti ini yang betul-betul credible dan berkualitas. Ikutlah menjaga agar integritas, profesionalitas, dan independensi dari jajaran BPS dapat tetap dipertahankan.

Kita di dalam mengelola kehidupan di negeri ini harus berangkat dari kebenaran. Kalau kita benar dan jujur, Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah manakala kita menghadapi tantangan. We have to tell the truth, baik atau tidak baik, agar kita sadar, ada masalah yang kita hadapi bersama dan kita pecahkan secara bersama.

Dengan pesan dan harapan itu Saudara-saudara, dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, seraya mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Teknis Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2008 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan

Kinerja SBY-JK, maju dan mundur

Rubrikasi

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ramson Siagian mengatakan kinerja pemerintah memang mirip tari poco-poco. Buktinya, terjadi penurunan prestasi sehingga target untuk mengurangi kemiskinan tidak akan tercapai.

“Masak, APBN 2008 yang baru berjalan sebulan sudah diajukan perubahan lagi, ini kan potret kemunduran pemerintah,” kata Ramson dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan pemerintah yang diwakili Menkeu, Menneg/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Kepala BPS, Senin (4/2).

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR Awal Kusuma dari FPG itu, lanjut Ramson, makin jelas bahwa kinerja pemerintahan SBY hanya maju selangkah, mundur selangkah seperti tari poco-poco. Buktinya, dalam usul perubahan APBN P 2008 disebutkan, lifting minyak sebesar 1,034 juta barel/hari ternyata turun (mundur) menjadi 910 ribu barel/hari.

Belanja kementerian/lem-baga dari Rp 311,9 triliun yang diharapkan bisa jadi stimulan perekonomian, turun (mundur) menjadi Rp 274 triliun, konversi minyak tanah ke elpiji yang pemerintah optimis sekitar 2 juta kilo liter, nyatanya turun (mundur) menjadi hanya 1 juta kilo liter minyak tanah.

Defisit anggaran yang di APBN 2008 ditetapkan sebesar 1,7 persen dari PDB ternyata membengkak (mundur) menjadi 2 persen dari PDB, sehingga pembengkakan itu otomatis menambah pembuatan utang tahun 2008 baik dalam dan luar negeri naik dari Rp 106,7 triliun menjadi Rp 129,6 triliun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dalam APBN 2008 diproyeksikan sebesar 6,8 persen tampaknya mengalami penurunan (mundur) dengan alasan faktor minyak dan gonjang-ganjingnya ekonomi dunia.

Realitasnya dalam APBN 2008, pemerintah sangat optimis dan PDI-P sebagai ke-kuatan oposisi di parlemen turut bergembira mendengarnya. Tapi apa lacur, APBN ba-ru berjalan satu bulan, pemerintah sudah mengajukan usul perubahan, apalagi dalam usul perubahan itu menggambarkan terjadinya penurunan prestasi.

“Jadi, apa yang dibilang Ibu Mega, bahwa pemerintahan SBY mirip tari poco-poco, itu benar sehingga presiden SBY dan pendukungnya tak usah marah-marah,” kata Ramson.

Anggota Komisi XI DPR dari FPP Endin AJ Soefihara mengatakan, keinginan pemerintah melakukan perubahan APBN 2008 menunjukkan keprihatinan ekonomi yang serius karena fondamental ekonomi mulai terganggu. Lebih-lebih bila keinginan merubah itu untuk menutupi ketidaksanggupan pemerintah mengelola ekonomi, hilangnya kebutuhan konsumsi masyarakat dan sebagainya.

Dikatakan, rencana kenaikan belanja pemerintah pusat, kenaikan subsidi BBM, listrik dan pangan yang jumlahnya Rp 80 triliun menunjukkan adanya ketidakhematan belanja pemerintah. (art)

Suharto Bukanlah Pahlawan !!!

Oleh : Ayik Umar Said

05-Feb-2008, 09:27:34 WIB – [http://www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Tulisan ini dimaksudkan guna mengajak para pembaca untuk bersama-sama merenungkan adanya suara-suara (terutama dari tokoh-tokoh Golkar) yang mengusulkan supaya Suharto diberi gelar pahlawan nasional sesudah ia meninggal. Sebab, usul yang demikian ini menunjukkan bahwa perlu diragukan kejernihan nalar orang-orang yang mengusulkannya, atau, dengan kalimat lainnya, pantas disangsikan akan kesehatan cara berfikir mereka. Adanya usul atau fikiran yang segila itu, menunjukkan bahwa ada sebagian dari “ kalangan elite” di negeri kita yang sedang diserang penyakit rochani yang akut.

Sebab, gagasan atau usul untuk memberikan gelar “pahlawan nasional” kepada Suharto itu bukan saja merupakan tantangan yang tidak tanggung-tanggung atau provokasi besar sekali bagi banyak kalangan di negeri kita (dan juga kalangan internasional) tetapi juga membikin makin ruwetnya berbagai masalah Suharto yang selama ini memang sudah ruwet dan juga rumit. Usul gila ini merupakan salah satu di antara serentetan panjang blunder (kesalahan besar) dari Golkar yang sudah sering dilakukan selama berpuluh-puluh tahun.

Usul Golkar (dengan dukungan para Suhartois lainnya dalam berbagai kalangan, terutama dari kalangan militer) untuk memberi gelar pahlawan kepada Suharto menunjukkan bahwa Golkar — yang sekarang mendominasi kekuasaan politik dalam Orde Baru jilid II dewasa ini — menyangka bahwa meninggalnya Suharto merupakan kesempatan baik untuk “mengembalikan” nama baik dan kehormatannya, yang sudah rusak atau anjlok sejak turunnya sebagai presiden dalam tahun 1998.

Rusaknya atau anjloknya nama dan kehormatan Suharto adalah akibat dari berbagai politiknya menjalankan rejim militer Orde Baru dan banyak kejahatannya di bidang HAM dan KKN.

Golkar, yang selama 32 tahun merupakan alat utama Suharto (ditambah militer) dalam menguasai sepenuhnya pemerintahan tangan besi Orde Baru, berkepentingan sekali bahwa Suharto dapat “merebut” kembali nama baik dan kehormatannya. Oleh karena adanya hubungan yang erat sekali antara Golkar dan Suharto maka kehancuran nama dan “kehormatan” Suharto bisa juga menyebabkan kemerosotan “nama baik dan kehormatan” Golkar.

Pimpinan Golkar sekarang, kelihatan salah perhitungan atau keliru sekali membaca situasi, dengan mengajukan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Suharto. Karena, usul ini telah menuai banyak reaksi keras yang mencerminkan dengan jelas kemarahan dan juga membangkitkan perlawanan dari banyak kalangan (Harap simak juga “Kumpulan berita” di rubrik “Meninggalnya mantan presiden Suharto’ dan “Sesudah Suharto meninggal”).

Perlawanan keras dari berbagai kalangan (terutama dari kalangan generasi muda) terhadap usaha-usaha kekuatan Orde Baru jilid II untuk memberi gelar pahlawan kepada Suharto ini merupakan peristiwa yang cukup penting dalam sejarah gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuatan Suhartois. Bisa diharapkan bahwa gerakan perlawanan yang sekarang ini akan berkembang terus kemudian sehingga merupakan kelanjutan dari gerakan besar-besaran dalam tahun 1998 yang bersejarah itu dan yang membikin jatuhnya kekuasaan Suharto sebagai presiden.

Cuplikan dari beberapa di antara reaksi keras tersebut di bawah ini kiranya cukup jelas untuk mengukur suhu atau derajat kemarahan berbagai kalangan terhadap usul gila ini :

Reaksi Keras dari Kalangan Muda

Sejumlah aktivis gerakan mahasiswa angkatan 1977/1978 menolak rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto. “Sampai sekarang kejahatan kemanusiaan Soeharto belum disentuh. Pemberitaan yang berlebihan tentang prestasi dan jasa Soeharto, dirasakan tidak adil dan melukai hati para korban kebijakan Soeharto. Seperti dalam kasus Aceh, Papua, Lampung, Tanjung Priok, Kasus Gerakan Mahasiswa 77-78, 27 Juli, Haur Koneng, Gerakan 30 September, Petrus, Waduk Nipah, Tapol-Napol, »ujar Mahmud Madjid, salah seorang aktivis angkatan 1977-1978 di Bandung (Tempo Interaktif, 31 Januari 2008).

Puluhan mahasiswa di Bali menggelar aksi unjuk rasa menolak usulan pemberian gelar pahlawan bagi almarhum mantan Presiden RI Soeharto. Mereka justru menyebut Soeharto sebagai Bapak Pelanggaran HAM. Mereka juga membagi-bagikan pernyataan yang berisi tuntutan akan kasus korupsi Soeharto terus diusut hingga ke kroni-kroninya. “Tidak ada alasan untuk menghentikan apalagi hanya karena ingin memberi gelar pahlawan,” tegas Hasan yang menjadi Korlap aksi itu. Poster yang dibuat antara lain bertuliskan, “Adili kroni Soeharto”, “Tidak ada Kata Maaf untuk Pelanggar HAM”, dan lain-lain.

Mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi itu menilai, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertindak represif dengan mewajibkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda duka cita atas meninggalnya Soeharto. Padahal, sepanjang kekuasaannya Soeharto telah menyakiti hati rakyat dengan rangkaian pelanggaran HAM sejak pasca-peristiwa G-30S PKI hingga penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Yudhoyono menuntaskan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM, menetapkan rezim Orde Baru sebagai rezim pelanggaran HAM, menyatakan Soeharto sebagai penjahat HAM dan mengusut tuntas serta melacak harta hasil korupsi milik Soeharto (Koran Tempo, 30 Januari 2008).

Penolakan pemberian gelar kepada mendiang Soeharto juga diungkapkan Mahasiwa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang iyang mengatakan bahwa « tidak ada gunanya pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada penguasa yang otoriter seperti Soeharto. Apalagi, masyarakat saat ini masih terbebani akibat kebijakan-kebijakan Soeharto yang menjerumuskan. “Gimana disebut sebagai pahlawan kalau ia menjerumuskan bangsa ini ke jurang kemiskinan,” katanya. (Koran Tempo, 30 Januari 2008).

Sakiti Hati Rakyat

Sejumlah kalangan menilai mantan Presiden Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan. Pasalnya, sampai ia meninggal dunia, statusnya masih sebagai terdakwa kasus korupsi.

Selain itu, begitu banyak orang yang dibunuh dan dipenjara tanpa melalui proses hukum pada masa pemerintahan Soeharto. “Kalau ia diberi gelar pahlawan, justru menyakiti hati rakyat, terutama para keluarga korban kekejaman di masa pemerintahannya,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta.

Selain itu, kata Usman, sangat ironis kalau Soeharto diberi gelar pahlawan karena sejumlah mahasiswa yang tewas ditembak “anak buah” Soeharto pada 1998 karena menuntut dia mundur telah diberi gelar pahlawan reformasi. Sedangkan di sisi lain, Soeharto yang diduga kuat sebagai dalang peristiwa itu juga akan diberi gelar pahlawan.

Senada dengan itu, Koordinator Tim Advokasi dan Rehabilitasi Korban Tragedi 1965 Witaryono Reksoprodjo mengatakan kalau Soeharto diberi gelar pahlawan, selain menyakiti rakyat Indonesia, juga memalukan bangsa dan negara. Pasalnya, di mata dunia internasional Soeharto adalah mantan kepala negara yang mencuri harta negaranya paling tinggi dibanding kepala negara lain yang juga korup. Selain itu, ketika Soeharto meninggal dunia media massa asing memberitakan Soeharto sebagai seorang mantan diktator yang kejam. “Sudahlah. Ia tidal layak diberi gelar pahlawan,” kata dia.

John Pakasi, salah satu korban pelanggaran HAM berat 1965, mengatakan Soeharto adalah diktator yang kejam, bahkan lebih kejam dari Hitler. “Mana bisa orang seperti dia diberi gelar pahlawan?” ujar pria yang dipenjara selama 9 tahun tanpa melalui proses hukum oleh Soeharto dengan alasan terlibat PKI.

Sehari setelah mantan Presiden Soeharto dimakamkan, sejumlah warga kota Solo dan sekitarnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Solo. Mereka menolak masa berkabung nasional dan pengibaran bendera setengah tiang.Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat (Amuk Rakyat)—yang terdiri atas aktivis beberapa badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat—juga mendesak kroni-kroni Soeharto yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus korupsi segera diadili.

Para aktivis yang dipimpin Winarso, menemui Kepala Kejaksaan Negeri Solo Momock Bambang Soemiarso. Dalam pertemuan itu, Winarso menyerahkan pernyataan sikap Amuk Rakyat yang intinya menolak masa berkabung nasional tujuh hari dan pengibaran bendera setengah tiang. Alasannya, Soeharto tidak pantas mendapatkan penghormatan itu.

“Kasus-kasus Soeharto dan kroni-kroninya sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya. Bagi kami, berkabung nasional tujuh hari hanya dikhususkan untuk pahlawan. Soeharto yang penuh dengan kasus apakah pantas disebut sebagai pahlawan,” tutur Winarso.

Di Yogyakarta, ahli sejarah dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, FX Baskara T Wardaya, mengingatkan agar pemerintah tidak buru-buru memberi gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Sebab, ketokohan Soeharto masih menyisakan kontroversi, di samping sebagian besar masyarakat dipastikan tidak akan mendukung pemberian gelar.
Menurut Baskara, Soeharto tidak bisa digolongkan dalam kategori pahlawan nasional. Kematiannya bahkan menyisakan ketidakjelasan dalam hal sejarah, terutama menyangkut peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Selain itu, Soeharto juga dinilai sebagai tokoh yang bertanggung jawab dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa itu telah menyebabkan munculnya dua tragedi, yaitu terbunuhnya sejumlah jenderal dan pembantaian rakyat secara massal (Kompas, 30 Januari 2008)

Sejarawan Asvi Marwan Adam mengatakan, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi selain masalah prosedural. Sesuai dengan ketentuan, orang yang dianugerahi pahlawan nasional harus berjasa dan tidak memiliki cacat dalam perjuangan. Dari

sisi tersebut, Soeharto tidak memiliki kriteria yang tidak cacat. Saat ini dia masih berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di tujuh yayasan dan terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat. Untuk kasus korupsi, Soeharto masih berurusan dengan peradilan perdata. Adapun kasus HAM,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sedang menindaklanjutinya. “Ini sangat berisiko mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Nanti bisa memalukan. Mengangkat tersangka korupsi dan pelaku indikasi pelangaran HAM berat akan merepotkan. Apalagi untuk mencabutnya nanti juga susah,” katanya

“Itu sangat berisiko tinggi. Sebab, misalkan gelar pahlawan sudah diberikan kepada Soeharto dan ternyata dia kemudian dinyatakan sebagai koruptor atau juga pelanggar HAM berat. Tentu pemerintah yang akan repot. Itu juga akan menjadi aib bangsa Indonesia. Masa gelar itu akan dicopot. Padahal, dalam sejarah, belum pernah ada gelar pahlawan dicopot,” ujar Asvi di Jakarta,

Soeharto Bukan Pahlawan

Yayasan LBH Indonesia, yang diketuai oleh Patra M. Zen juga mengeluarkan pernyataan yang berisi sikap politik mengenai gelar pahlawan untuk Suharto ini, yang nada dan isinya sangat tajam. Dalam pernyataan tersebut dikatakan :

Berita kematian Soeharto pada 27 Januari 2008 menghiasi media massa nasional dan internasional. Beberapa media massa menampilkan dengan sangat berlebihan. Berlebihan, dalam arti mengajak pemirsa mengenang kembali ‘jasa-jasa’ penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu. Tayangan tersebut berusaha menyeret simpati publik terhadap sosok Soeharto.

Sikap politik dan ‘keberpihakan’ terhadap Soeharto juga ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama tujuh hari berturut-turut. Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat Soeharto.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menilai sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh pemerintah begitu gegabah dan berlebihan. Pasalnya, kita tahu, pada kematiannya di usia 86 tahun tersebut, Soeharto meninggal tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya..

Kita patut mengerti, bahwa, Soeharto berpulang dalam kondisinya berlumuran darah atas perbuatan masa lalu di masa Orde Baru. Kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer di Aceh dan Papua, adalah contoh lumuran darah masa Soeharto.

Selain itu, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya, juga telah merusak mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

Karena itulah, YLBHI bersikap, sangat tidak patut dan layak, pemerintah memberikan predikat pahlawan kepada Soeharto. Ketidaklayakan itu didasarkan pada alasan bahwa secara hukum, Soeharto tidak bisa dikatakan bersalah maupun tidak bersalah, karena proses hukum atas perbuatannya tidak selesai. Demikian pernyataan YLBHI.

Tiada Ma’af bagi Suharto

Kemarahan juga telah dilontarkan oleh Keluarga Alumni SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, organisasi di bawah pimpinan PRD), yang mengeluarkan pernyataan antara lain sebagai berikut :

“Bagaimana kami dan massa rakyat harus mengeja kata *”maaf”* dan *”mengenang jasa”* untuk orang seperti Soeharto? Mari kita buka kembali rentang panjang sejarah penindasan yang dialami rakyat Indonesia dan semua kekuatan yang berlawan dengannya. Adakah kita lupa bagaimana tanah-tanah rakyat petani direbut paksa demi kepentingan ekonomi para kroni Soeharto, contohnya di Tapos, Cilacap, Badega, Kedungombo, dan banyak lagi? Atau sudah lupakah kita pada pembunuhan aktivis buruh Marsinah dan penindasan terhadap kaum buruh lainnya? Sudah berapa ribu nyawa sekarat akibat digasak bayonet di Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Papua, dan Timor Leste? Jutaan orang dijebloskan ke penjara pada tahun 1965 tanpa pengadilan berikut jutaan nyawa tak berdosa

melayang sebagai tumbal kekuasaan ekonomi dan politiknya? Rezim Soeharto, beserta kolaboratornya, dan juga rezim sesudahnya, tak sekalipun berucap * “maaf”* atas kebiadaban ini. Kini kita dibujuk untuk memberi maaf atas rezim yang membunuhi rakyatnya sendiri.

Sekali lagi, mari kita bertanya secara arif, berjasakah jika, Soeharto, yang menurut data Bank Dunia menempati urutan teratas pemimpin politik dunia terkorup yang selama 32 tahun berkuasa, telah berhasil menjarah bumi Indonesia dengan total harta mencapai USD 15-35 miliar. Sementara, dalam

rentang masa penjarahan itu, menghasilkan puluhan juta rakyat miskin dengan pendapatan hanya USD 1 per hari atau sekitar Rp 9.200). Dengan tangan besinya, Suharto tak segan-segannya membantai rakyat sendiri. Memaafkankah kita jika ingat pembantaian tahun 1965, Timor Leste, Aceh, Papua, Jenggawah, pembunuhan Marsinah, peristiwa 27 Juli 1996, dan masih banyak kasus lainnya yang semuanya diselesaikan dengan pertumpahan darah dibawah kendali Soeharto.

Jelaslah hasil karya Soeharto yang paling nyata adalah pemiskinan rakyat yang luar biasa, penindasaan dan penghisapan terhadap kaum buruh yang juga luar biasa, barisan pengangguran yang tak kalah dahsyatnya, beserta juga kisah sebuah negeri, berikut kekayaan alamnya, dan harga diri rakyatnya yang telah digadai ke tangan kekuatan imperialisme. Soeharto, adalah peletak dasar kolaborasi dengan para imperialis ini. Demikian antara lain Keluarga Alumni SMID.

Pernyataan Kal. SMID ini senafas dengan isi wawancara di televisi oleh Sukmawati Sukarnoputri yang mengungkap berbagai hal tentang perbedaan yang jauh sekali antara perlakuan terhadap Bung Karno ketika wafat dengan perlakuan terhadap Suharto. Dalam wawancara inilah Sukmawati juga mengeluarkan kata-kata yang tajam dan keras mengenai Suharto, dengan mengatakan bahwa “tiada ma’af Suharto” dan bahwa Suharto adalah pengkhianat (wawancara yang menarik dan penting ini bisa disimak kembali lewat Youtube http://www.youtube.com/watch?v=PXvh_4MdFyw&feature=related)

Dari sedikit bahan-bahan yang disajikan di atas nyatalah – dengan jelas sekali pula – bahwa Suharto memang tidaklah pantas sama sekali disebut sebagai pahlawan nasional. Bahkan, seperti yang sudah dikatakan Sukmawati dengan tegas, ia adalah pengkhianat !!!

Paris 3 Februari 2008

Presiden Perintahkan Kandangkan Alutsista Tua

JAKARTA–MI: Pascatewasnya enam prajurit marinir TNI AL dalam peristiwa tenggelamnya panser amfibi saat latihan di Situbondo, Pemerintah memutuskan untuk mengandangkan (grounded) alutsista TNI yang dibeli tahun 1962. Pimpinan TNI yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut akan diberi sanksi.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Dephan, Jakarta, Senin (4/2).

Presiden mengatakan arah pemerintahan jelas dan memang ada rencana untuk melakukan penggantian terhadap alutsista tua. Sebetulnya, menurut Presiden, beberapa waktu yang lalu Pemerintah sudah menyampaikan kebijakan tersebut kepada pimpinan TNI.

“Agar alutsista, kapal laut, pesawat yang sudah sangat tua digrounded. Termasuk misalnya C130 Hercules tahun 1960-an dan amfibi yang umurnya kurang lebih sama,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan dalam rakortas hal tersebut kembali dibicarakan dan kembali memerintahkan para pimpinan TNI untuk betul-betul menghentikan penggunaan alutsista tua.

“Bahkan saya akan memberikan sanksi bagi pimpinan jajaran TNI yang tidak mengindahkan perintah ini. Karena itu berkaitan dengan safety, dengan nyawa prajurit, yang tentu harus kita letakkan dalam letak yang tinggi,” tandas dia.

Rakortas itu sendiri juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, serta ketiga kepala staf angkatan yakni KSAL Laksamana Sumarjono, KSAU Marsekal Madya Subandrio, dan KSAD Letjen Agustadi SP.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan segera menjajaki untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut.

“Apakah akan berpengaruh terhadap latihan kalau itu dikurangi? Semoga pengaruhnya tidak besar,” ujar Panglima.

Sedangkan Menhan menjelaskan sebenarnya Dephan dan TNI bukan tidak pernah mencanangkan penggantian alutsista baru. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, pihaknya harus mempertimbangkan ulang dan menghitung efisiensinya. Efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara pembelian alutsista baru atau merawat alutsista lama (retrofit).

Sementara KSAL Laksaman Sumarjono menyatakan pihaknya setuju saja dengan perintah Presiden untuk mengandangkan alutsista tua. Hanya saja dia mengingatkan bahwa sebenarnya alutsista tua yang masih dipakai TNI sudah melaksanakan peremajaan.

“Kapalnya lama tapi semuanya (mesin dan peralatan utama) baru. Jadi jangan ngomong tahun 1962-an. Kita jadi mudakan lagi kok,” ujar KSAL. (Mjs/Faw/OL-06