Illiza Simbol Bangkitnya Perempuan Aceh

06-Mei-2008, 10:20:50 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – “Alhamdulillah, Ibu Ketua jadi Wakil Walikota Banda Aceh,” pekik Umar Ismail, Juru Kampanye Mawardi-Illiza ketika mengetahui pasangan ini memenangkan pemilihan kepala daerah langsung di Banda Aceh 2006 lalu.
Kegembiraan Umar, tak bisa disembunyikan. Dia dengan cepat mengirim ucapan selamat dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pasangan ini.

Perjuangan panjang yang melelahkan, ternyata membuahkan hasil dan mewujudkan impian Umar serta masyarakat Banda Aceh. Illiza kini telah resmi menjadi Wakil Walikota perempuan pertama di Kota Banda Aceh. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, secara resmi melantik pasangan ini pada tanggal 19 Februari 2007 lalu.
Pelantikan Ely, panggilan akrab perempuan kelahiran Banda Aceh, 11 Oktober 1973, menjadi wakil Walikota Banda Aceh, mengukir sejarah baru bagi Ibu Kota Provinsi Aceh.

Siapa bilang perempuan tidak bisa berjaya di Kota Serambi Mekah. Buktinya, seorang perempuan bisa menjadi wakil walikota Banda Aceh. Setelah sekian lama tidak pernah terdengar ada perempuan yang memimpin rakyatnya pasca kemerdekaan Republik ini, Ely telah membuktikan hal tersebut.

Tampilnya Illiza sebagai pendamping Mawardi Nurdin dalam memimpin Kota yang penuh sejarah ini, diharapkan mampu membawa perubahan dalam mewujudkan masyarakat Banda Aceh yang bermartabat, terutama bagi kaum perempuan.
Melihat kembali sejarah tempo dulu, perempuan Aceh tampil dimana-mana. Ada yang menjadi Ratu, Panglima perang, pengatur strategi, serta ada pula yang menjadi ulama. Namun, hal itu sangat jauh berbeda setelah kemerdekaan Republik ini.
Zaman telah berubah. Seorang perempuan yang lahir dari keluarga ulama kini memimpin kota. Walau posisinya sebagai Wakil Walikota, setidaknya suara perempuan bisa tersalurkan dalam berbagai program kebijakan kota, ini simbol emansipasi perempuan Aceh.

Istri dari Amir Ridha dan ibu dari Muhammad Hakiki serta Muhammad Luthfi ini tidak diragukan lagi kemampuannya dalam memimpin, mengingat Ely sudah banyak makan asam garam di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) kota Banda Aceh. Illiza memulai karirnya sebagai wakil bendahara PPP kota Banda Aceh. Kemudian, ia dipercayakan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Banda Aceh Periode 2006-2011.

Terakhir ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Pembangunan DPR Kota Banda Aceh sebelum dilantik jadi wakil Walikota. Penyandang gelar tokoh lingkungan dari harian waspada ini menamatkan seluruh pendidikannya di kota Banda Aceh. Mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah serta kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM), Jurusan Manajemen 2005 lalu. Saat kuliah, ia telah menjadi wakil rakyat dari Fraksi PPP pada tahun 2002-2004 dan 2004-2006.

Di tengah kesibukannya sebagai birokrat, Illiza juga aktif di berbagai organisasi, seperti wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Wanita Persatuan Pembangunan, Bendahara Parmusi, Wakil Ketua DPD-KNPI NAD, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Sekretaris Muslimah Parmusi, Wakil Bendahara KB-PII Kota Banda Aceh dan Sekretaris KPPI Kota Banda Aceh, serta Ketua Kwarda Pramuka kota Banda Aceh.

Putri Alm Sa’aduddin Djamal dan cucu Alm Zainal Bakri (mantan Bupati Aceh Besar) dikenal luas masyarakat, terutama dalam komonitas warga kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
Sejak kecil, Ely sudah berbaur dalam sistem pemerintah, karena kakeknya pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Besar selama dua periode dan Ayahanda seorang politisi PPP yang cukup disegani di masanya.

Melihat latar belakang itulah, kita tidak perlu meragukan lagi perempuan yang murah senyum ini untuk memimpin kota Banda Aceh. Walaupun secara umum Banda Aceh ini mempunyai persoalan yang cukup besar, rumit dan kompleks, sehingga perlu penanganan dan pembinaan yang terus menerus, terarah dan terpadu dengan visioner andal dan kredibel.

“Saya bersyukur dengan amanah masyarakat kota untuk menciptakan perubahan kondisi sosial yang telah rusak akibat hantaman tsunami, dan semoga saya dapat melayani masyarakat dengan baik,” ujar Illiza.

Pelayanan masyarakat yang baik bukan sekadar menyiapkan dan membangun infrastruktur serta sistem pelayanan yang serba prima, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sehingga mereka juga merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.
Illiza mengajak seluruh warga kota untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi yang pernah disampaikan pada saat kampanye dulu.

“Tanpa dukungan warga kota, saya tidak yakin pembangunan kota akan terwujud sebagaimana harapan kita bersama.” Ungkapnya.
Ia juga berharap, seluruh masyarakat kota Banda Aceh terutama bagi kaum hawa untuk terus bangkit memperbaiki citra diri demi kemajuan di masa yang akan datang. “Saya masih ingat kegagahan Malahayati dalam memimpin kaum Adam, ketika mempertahankan Kerajaan Aceh tempo dulu. Cut Nyak Dhien juga demikian, ia mengantikan suaminya yang syahid dalam mempertahankan martabat rakyat Aceh,” kenang Ely.

Momentum perdamaian MoU Hensinki menjadi bekal tersendiri untuk berperan kaum hawa dalam dunia pemerintahan. Sejak kemerdekaan, Kota Banda Aceh selalu dikendalikan oleh kaum Adam. Kini tidak demikian, perpaduan antara suara hati dengan pikiran akan mengubah kota Banda Aceh menjadi kota yang bertaraf internasional, tambah ibu dua anak ini.
“Kota Banda Aceh akan menjadi sentral perdagangan dunia, karena letaknya sangat strategis sebagai pusat persinggahan dunia, seperti masa jaya Kerajaan Aceh Darussalam dulu. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan peran aktif warga kota agar ikut mendukung proses pembangunan di Kota Banda Aceh,” harap Illiza. (Malik Ridwan)

Lebih Dekat dengan Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi SH MM

INDOPOS

Minggu, 16 Des 2007,

Tutup Pintu bagi Pejabat Korupsi
Sederhana, bersahabat, dan murah senyum. Itulah kesan yang langsung tertangkap saat berbincang dengan Gamawan Fauzi, gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Dia adalah gubernur yang dipilih langsung rakyat Ranah Minang pada Juni 2005.

Mantan bupati Solok dua periode itu dinilai berhasil menata sistem birokrasi bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih di Solok. Gamawan berhasil menekan kerugian daerah akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkaran birokrasi pemerintahan semasa menjabat bupati. Resep tersebut juga dia terapkan dalam menakhodai Sumbar.
Continue reading

Lebih Dekat dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono

INDOPOS

Minggu, 10 Feb 2008,

Bertahap, Tak Akan Ada Lagi BBM Bersubsidi
Dalam sepekan ini, berita tentang rencana pembatasan konsumsi premium-solar menghangat. Rencana tersebut langsung memantik beragam reaksi karena terkait langsung dengan puluhan juta pemilik kendaraan bermotor, khususnya di Jawa dan Bali.

Salah satu institusi pemerintah yang membidani dan menggodok kebijakan itu adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Bagaimana persiapan dan mekanisme pelaksanaan pembatasan tersebut? Berikut petikan perbincangan wartawan Jawa Pos Ahmad Baidhowi dan Iwan Ungsi dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta kemarin (9/2). Continue reading

NU Tetap pada Fitrahnya

INDOPOS

Minggu, 17 Feb 2008,

Pertarungan tokoh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan Ketua Rais Am PB NU KH M.A. Sahal Mahfudh tidak menyeret nama dan lembaga NU dalam pertarungan tersebut.

Pengurus NU yang terjun dalam politik praktis harus mampu menjual ketokohannya sendiri tanpa membawa nama besar NU sebagai lembaga.

“NU bukan organisasi politik praktis. Jadi, harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, itu. Continue reading

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim tentang ” Warisan ” Kasus HAM Soeharto

INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

Diselesaikan demi Keadilan Masa Depan
Meski telah meninggal dunia, mantan Presiden Soeharto masih menjadi topik hangat di berbagai media massa. Berbagai pro-kontra pun bermunculan terkait “warisan” mantan penguasa Orde Baru itu. Salah satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa kepemimpinan jenderal besar itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM pun menjadi salah satu yang disibukkan oleh berbagai kasus pelanggaran HAM. Bagaimana solusi terbaiknya? Berikut petikan perbicangan wartawan Jawa Pos Naufal Widi A.R. dengan Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim di ruang kerjanya kemarin (2/2).

Mantan Presiden Soeharto sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di era kepemimpinannya?

Berbagai kasus tersebut tetap harus ada penyelesaiannya. Ini bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pembelajaran bagi bangsa ini ke depan. Kita akui ada yang salah dengan masa lalu bangsa ini, terutama dalam masalah HAM. Tapi, kita tidak ingin terus-menerus melihat ke belakang. Jadi, semangat penyelesaiannya adalah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Jangan sampai generasi mendatang kita bebani dengan masalah yang sama. Demikian juga dengan presiden-presiden mendatang. Continue reading

Buya Hamka dan Palestina

Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah gelar Datuk Indomo yang akrab dengan panggilan Buya Hamka, lahir 16 Februari 1908, di Ranah Minangkabau, desa kampung Molek, Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Buya Hamka yang bergelar Tuanku Syaikh, gelar pusaka yang diberikan ninik mamak dan Majelis Alim-Ulama negeri Sungai Batang – Tanjung Sani, 12 Rabi’ul Akhir 1386 H/ 31 Juli 1966 M, pernah mendapatkan anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar, 1958, Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974, dan gelar Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.

Buya Hamka adalah seorang ulama yang memiliki ‘izzah, tegas dalam aqidah dan toleran dalam masalah khilafiyah. Beliau sangat peduli terhadap urusan umat Islam, sehingga tidak mengherankan, di dalam dakwahnya, baik berupa tulisan maupun lisan, ceramah, pidato atau khutbah selalu menekankan tentang ukhuwah Islamiyah, menghindari perpacahan dan mengingatkan umat untuk peduli terhadap urusan kaum muslimin. Continue reading

Jejak Soeharto di lantai bursa

Selasa, 29/01/2008 09:09 WIB

BISNIS INDONESIA

oleh : Abraham Runga Mali

Menghubungkan mendiang mantan Presiden Soeharto dengan pasar modal mengingatkan saya pada tahun 1995, menjelang go public PT Bimantara Citra. Karena perusahaan itu bagian dari Grup Bimantara-milik Bambang Trihatmodjo, putera Pak Harto-nuansa politisnya mencuat sangat kuat.

Sebagai jurnalis yang meliput bidang pasar modal saat itu, kami disodorkan kuesioner dari sebuah perusahaan public relations yang ikut terlibat dalam proses go public tersebut. Salah satu pertanyaan yang masih melekat dalam ingatan saya adalah dengan menjadi perusahaan publik, akankah hilang pula aroma ‘Cendana’ dari Bimantara?

Jawabannya, aroma ‘Cendana’ itu tidak serta-merta menguap. Bukan apa-apa, jumlah saham yang dilepas ke publik cuma segelintir. Lagi pula terendus sangat kuat saat itu bahwa perusahaan berbau ‘cendana’ tersebut pergi ke lantai bursa hanya untuk merias citra menjadi perusahaan yang lebih transparan.

Saat melaksanakan initial public offering, Bimantara Citra menjual 200 juta lembar saham baru dengan denominasi Rp500 per saham. Jumlah saham yang dijual itu ekuivalen dengan 20% dari modal disetor.

Dengan mengambil momentum 50 tahun Indonesia merdeka, manajemen perseroan-dengan duet Bambang-Rosano Barack-meyakinkan masyakat bahwa tujuan utama Bimantara ke bursa bukan untuk mencari dana, tetapi ingin mengubah citranya sebagai perusahaan tertutup.

Sebelum PT Bimantara Citra dicatatkan di bursa pada Juli 1995, perusahaan keluarga Cendana lain yang dilepas melalui pasar modal adalah PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Perusahaan milik Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut) yang bergerak di bidang infrastruktur jalan tol itu go public pada awal 1995 lewat pelepasan 122 juta saham dengan nilai nominal Rp500. Jumlah ini setara dengan 24,4% dari seluruh saham yang diterbitkan.

Baru dua tahun kemudian, Desember 1997, PT Humpuss Intermoda Transportasi-milik Hutomo (Tommy) Mandala Putera-mendapat giliran go public. Anak perusahaan Grup Humpuss yang mengoperasikan pengapalan bahan bakar minyak dan gas itu hanya segelintir dari bisnis yang dikelola Tommy.

Humpus Intermoda bahkan satu-satu perusahaan keluarga inti Cendana yang masih eksis di pasar modal hingga saat ini. Dua perusahaan yang lebih dulu listing di bursa, CMNP dan Bimantara, saat ini sudah berpindah tangan.

Sejak Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, kepemilikan saham keluarga Cendana di CMNP terus menyusut. Tutut melepas seluruh kepemilikannya di perusahaan pengelola tol itu. Kepemilikan perusahaan ini kemudian jatuh ke tangan pengusaha Harry Tanoesudibyo.

Harry juga membeli saham Bambang di Bimantara lalu mengubah namanya menjadi PT Global Mediacom. Bila sebelum go public Bambang menguasai 50%, berdasarkan komposisi kepemilikan saham terakhir di lantai bursa, kini putera Soeharto itu tinggal memegang 12% lewat anak perusahaan di bawah kendalinya, yaitu PT Asriland.

Peralihan kepemilikan itu mengundang selentingan di pasar. Banyak spekulasi mengatakan kepemilikan Harry di dua perusahaan itu, CMNP dan Bimantara, hanya proxi yang mengelola dana keluarga Cendana-sebuah tuduhan yang tidak mudah dibuktikan.

Simplistis

Tuduhan yang sangat simplistis seolah-olah orang dengan enteng mengatakan peralihan kepemilikan saham Bambang di PT Chandra Asri dan PT Try Polyta ke pengusaha Prajogo Pangestu dilakukan dengan tujuan ‘persembunyian’ itu.

Spekulasi seperti ini tentu menarik bagi para penggiat pencari harta kekayaan mantan Presiden Soeharto. Banyak data yang disodorkan oleh para penggiat tentang keberadaan harta keluarga Cendana.

Mereka bahkan dengan fasih menyebut properti yang dimiliki keluarga Soeharto dari Boston, Los angeles, London, Australia hingga sejumlah gedung dan hotel mewah di dalam negeri. Ada pula yang menyodorkan data banyak bank investasi, seperti Credit Suisse dan UBS, dipercaya mengelola harta keluarga Cendana.

Dana itu disimpan di Swiss, New York, dan entah di kota mana lagi. Sekali lagi itu semua masih spekulasi yang tidak mudah dibuktikan. Dengan mengganti pemilik saham dengan nama perusahaan dari British Virgin Island saja, misalnya, orang akan susah melacaknya.

Di tengah pencarian kekayaan keluarga Cendana, kepada kita Grup Humpuss-yang dikomandoi Tommy Soeharto -paling transparan [melalui websitenya: http://www.Humpuss. com) mengungkapkan bisnisnya.

Melalui induk usaha itu, selain memiliki perusahaan publik Humpuss Intermedia, mereka masih mengelola sejumlah bisnis lain. Di sana ada PT Gatari Air Services yang menangani bisnis penerbangan dengan jalur khusus.

Kemudian ada PT Humpuss Pengelolaan Minyak yang mengelola migas dan petrokimia. Lalu ada PT Rante Mario yang mengelola hutan HPH seluas 114.000 di Mamuju, Sulawesi. Setiap tahun Rante Mario memproduksi sedikitnya 28.000 m3 kayu.

Selain itu, ada PT Humpuss Aromatik yang mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan migas, dan PT Humpuss Trading yang menjual hasil pengelolaan komoditas utama seperti migas dan kayu.

Di pasar modal

Kecuali lewat sejumlah perusahaan itu, keluarga Cendana sebenarnya pernah terlibat di pasar modal melalui perusahaan sekuritas, yaitu PT Pentasena Arthatama. Meski kecil, pada tahun 1990-an perusahaan sekuritas yang dimiliki Siti Hediyati Haryadi (Titiek) itu pernah memainkan peran cukup besar di pasar modal.

Perusahaan sekuritas inilah yang jadi underwriter PT Tambang Timah-bersama Niaga Securities dan BZW Ltd-ketika go public pada Oktober 1995.

Keterlibatan Titiek di pasar modal bukan hanya dalam urusan bisnis di PT Pentasena. Dia pernah menjabat sebagai komisaris PT Bursa Efek Jakarta bersama Fuad Bawazir saat I Putu Gde Ary Suta menduduki posisi Ketua Bapepam.

Lebih dari itu bahkan. Pada masa inilah Titiek menjabat sebagai Ketua Masyarakat Pasar Modal (Capital Market Society/CMS) Indonesia. Lembaga nirlaba ini sempat membuat visi pasar modal dan mensosialisasikannya.

Dalam rangka memperingati 20 tahun pasar modal pada 1997, CMS di bawah komandan Titiek dengan gairah sangat besar mengadakan pameran bursa saham. Soeharto yang berada di ujung kekuasaan pun di undang ke sana.

Titiek melalui lembaga itu berkali-kali mengutarakan visinya tentang pasar modal Indonesia yang akan jadi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Besar karena banyak pemodal lokal yang terlibat, besar karena banyak perusahaan yang memanfaatkan pencarian dana lewat pasar modal.

Sebuah visi yang hingga satu dekade kemudian ternyata berhasil dielaborasi secara serius oleh Bapepam, otoritas bursa, dan pelaku bursa saat ini.

Sangat terlambat

Keterlibatan anak-anak Pak Harto di pasar modal memang sangat terlambat. Mereka aktif di bursa saham-bukan tempatnya di sini untuk mempersoalkan apa motivasi dan siapa yang mengajak mereka-baru 20 tahun setelah Soeharto memaparkan visi besar tentang pasar modal, yaitu pada 1977 saat mengaktifkan kembali kegiatan bursa saham.

Kalau disimak, bukan hanya anak-anaknya, Soeharto sendiri bahkan terlambat. Kendati berkuasa sejak 1968, Pak Harto yang membangun bangsa ini dengan ideologi kapitalis-liberal, baru pada 10 Agustus 1977 meresmikan perdagangan di Bursa Efek Jakarta.

Pada saat itu, mantan penguasa Orde Baru tersebut dengan tegas mengatakan pasar modal diminta menjadi agen pemerataan ekonomi. “….perusahaan-perusahaan diberi kesempatan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat, dan masyarakat diberi kesempatan untuk membeli saham-saham tersebut.”

Pasar modal diharapkan menjadi salah satu alat pencapaian demokrasi ekonomi. Sayangnya, visi dan kesadaran terhadap pentingnya bursa itu tidak segera direalisasikan oleh Sang Jenderal Besar TNI.

Selama periode pertama, 1977-1987, pasar modal mengalami kelesuan, meskipun pemerintah memberikan fasilitas kepada dunia usaha yang memanfaatkan dana dari bursa.

Soeharto, melalui tim ekonominya saat itu, belum mampu mengatasi tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah di antaranya mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham, dan sebagainya.

Baru satu dekade kemudian, pemerintah mengeluarkan deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu Paket Kebijakan Desember 1987, Paket Kebijakan Oktober 1988, dan Paket Kebijakan Desember 1988.

Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi dengan menghapuskan biaya yang sebelumnya dipungut Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu, dibuka kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi.

Pakto 88 ditujukan bagi sektor perbankan, tetapi berdampak terhadap perkembangan pasar modal. Paket kebijakan ini berisikan ketentuan 3 L (legal, lending, limit) dan pengenaan pajak atas bunga deposito.

Pengenaan pajak itu berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal.

Sementara itu, Pakdes 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh kepada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Karena tiga regulasi itu, pasar modal menjadi aktif pada periode 1988 hingga sekarang.

Itulah jejak mantan Presiden Soeharto dan anak-anaknya di pasar modal. Jejak itu mungkin saja kurang nyata, mungkin pula terlambat. Namun, lebih baik kabur dan terlambat daripada tidak sama sekali.

Soal keterlambatan Pak Harto memang bisa dipahami. Di bawah pengaruh tim ekonominya saat itu, Soeharto yang sangat dekat dengan AS, lebih senang memanfaatkan aliran modal langsung, baik melalui utang maupun investasi langsung perusahaan raksasa sekelas Freeport atau ExxonMobil.

Lebih awal

Membangun Indonesia dengan mengandalkan utang dan investasi langsung (direct investment), tanpa pengendalian diri dan sistem yang kuat, bakal menimbulkan kebocoran di sini-sana. Dan Soeharto akhirnya jatuh juga pada kegiatan pembangunan yang kental dengan jalinan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Maka tidak heran ketika lengser, baik dari panggung politik maupun panggung kehidupan, Pak Harto meninggalkan utang yang menggunung.

Kita tentu masih ingat menjelang lengser, Presiden Soeharto mengutus Menkeu Mar’ie Muhammad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie ke AS untuk memohon keringanan pembayaran utang. Bayangkan saat itu bangsa ini terlilit utang dalam jumlah besar, terdiri atas US$67,315 miliar utang negara dan US$78,283 miliar utang swasta.

Bapak Pembangunan juga meninggalkan sistem dan kultur bisnis dan perusahaan yang amburadul. Tak perlu malu mengakui bahwa kesalahan utama Pak Harto dalam meletakkan kapitalisme di negeri ini adalah menghidupkan crony capitalism.

Pasar modal yang mengedepankan transparansi semestinya bisa menjauhkan Soeharto dan Orde Baru dari kesalahan fatal ini. Sayangnya, hal itu tidak sampai terjadi.

Sekarang, setelah Soeharto wafat, kita cuma bisa mengatakan andaikan mantan presiden itu lebih awal dan lebih kuat meninggalkan jejaknya di pasar modal. (abraham.runga@bisnis.co.id)