DUGAAN KORUPSI BUPATI SERUYAN DILAPORKAN KE KPK

Oleh : Miftah H. Yusufpati

06-Jul-2007, 04:08:19 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Seruyan, H. Darwan Ali. kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam suratnya tertanggal 18 Juni 2007 LIRA Seruyan, Kalimantan Tengah, meminta KPK segera turun tangan menangani kasus tersebut. Dalam laporannya, LIRA menyertakan bundel data dugaan korupsi sang bupati.
Lira menyebutnya ini merupakan dugaan korupsi kelas kakap yang patut segera mendapatkan penanganan semestinya karena data-data yang ada sudah cukup untuk menyeret yang bersangkutan ke pengadilan.

Menurut LIRA dugaan korupsi yang dilaporkan itu adalah menyangkut kasus konversi Lahan Terlarang 274.188 ha Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Seruyan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit. Bupati LIRA – Seruyan, Marianto, HS, dalam laporannya menyertakan alat bukti antara lain daftar Rekapitulasi Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan tanggal 18 September 2005 mengenai izin lokasi sebanyak 23 buah yang masuk kawasan hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) Kabupaten Seruyan.
Menurut laporan itu, dalam kurun waktu bulan Februari 2004 – akhir tahun 2005, setidak-tidaknya H. Darwan Ali dalam kewenangannya selaku Bupati Seruyan telah mengeluarkan 43 Surat Keputusan untuk kegiatan operasional usaha perkebunan kepada 23 Perusahaan perkebunan di Kabupaten Seruyan.

Dalam 43 Surat Keputusan Bupati Seruyan tersebut, H. Darwan Ali telah memberikan persetujuan prinsip usaha kegiatan operasional di lapangan dan menyelesaikan proses HGU pada BPN tanpa adanya ijin/ keputusan Menteri Kehutanan, sebagaimana dimaksud dan diatur Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Setidak-tidaknya ke 23 Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah menggunakan kawasan hutan produksi seluas 274.188 hektare.

Dari 23 Perusahaan yang mendapat persetujuan prinsip usaha kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan produksi, 16 perusahaan diantaranya adalah milik keluarga H. Darwan Ali – Bupati Seruyan. Penerbitan 43 SK. Bupati Seruyan tersebut jelas dan terang melanggar ketentuan Menteri Kehutanan R.I. yang pada pokoknya menyatakan agar Bupati Seruyan tidak memberikan izin kepada 23 Perusahaan perkebunan tersebut untuk melakukan aktivitas dilapangan sebelum ada Keputusan Menteri Kehutanan yang didasarkan atas penelitian terpadu dan tidak melakukan proses pengukuran kadastral/ perolehan hak atas tanah (HGU) dari Badan Pertanahan nasional (BPN) sebelum ada SK pelepasan dari Menteri Kehutanan.

Tentang ini bukti yang disampaikan adalah Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 147 Tahun 2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar di Desa Empa, Tanjung Baru, Jahitan dan Muara Dua Kecamatan seruyan Hilir – Kabupaten Seruyan. Dalam Keputusan Bupati Seruyan No. 147 Tahun 2004 tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan alamat PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar beralamat di Jalan Tidar 1 No. 1 Sampit telp : 0531 – 32262. “Faktanya alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal anak dari H. Darwan Ali,” sebut LIRA Seruyan.
Tindakan ini juga melanggar Surat Menteri Kehutanan No. S.590/Menhut-VII/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang kegiatan usaha perkebunan serta Surat Menteri Kehutanan No. S.255/Menhut-II/07 tanggal 13 April 2007 tentang pemanfaatan Areal Kawasan Hutan.

Penerbitan 43 SK Bupati Seruyan tersebut jelas dan terang melanggar ketentuan Menteri Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan agar Bupati Seruyan tidak memberikan izin kepada 23 Perusahaan perkebunan tersebut untuk melakukan aktivitas di lapangan sebelum ada Keputusan Menteri Kehutanan yang didasarkan atas penelitian terpadu dan tidak melakukan proses pengukuran kadastral/ perolehan hak atas tanah (HGU) dari Badan Pertanahan nasional (BPN) sebelum ada SK pelepasan dari Menteri Kehutanan.

Akibat dari penerbitan 43 SK. Bupati Seruyan tersebut setidak-tidaknya menimbulkan kerugian bagi Negara dalam bentuk sebagai berikut: Diduga telah memperkaya diri sendiri, hilangnya potensi penghasilan negara atau daerah dari hasil hutan, merusak ekosistem dan lingkungan, merugikan negara karena negara harus melakukan reboisasi dan penghijauan hutan.

Berdasarkan informasi di lapangan, menurut LIRA Seruyan, setidak-tidaknya untuk mendapatkan 1 (satu) ijin lokasi, Pengusaha perkebunan dipungut biaya ± Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Dengan asumsi nilai pungutan biaya di atas maka setidak-tidaknya didapat hitungan nilai Rp 4.000.000.000 X 23 = Rp 92.000.000.000. Jadi? Menurut LIRA, H. Darwan Ali selaku Bupati Seruyan telah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan, “setiap orang yang dengan tujuan mengguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Lira Seruyan juga melaporkan tentang kasus yang diduga merugikan negara Rp 1,8 miliar dalam pembelian tambak ikan. Dijelaskan bahwa pada 6 Maret 2004, melalui surat No. 500/60/EK/2004, H. Darwan Ali – Bupati Seruyan meminta persetujuan DPRD Kabupaten Seruyan untuk mendahului anggaran dalam kegiatan pengambil alihan asset PT Bentang Tiara Pratama Prakarsa. Dia mengusulkan nilai pengambil alihan tersebut sebesar Rp 3,5 miliar.
Selanjutnya pada 9 Maret 2004 permohonan tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Seruyan. Di kemudian hari ternyata fakta yang ditemukan asset PT Bentang Tiara Pratama Prakarsa tersebut hanya dibeli sebesar Rp 1,7 miliar. Di sini terdapat selisih nilai yang dianggarkan dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp 1,8 miliar. Continue reading

Advertisements

, Bola Pemilihan Gubernur BI

News Opini
TAJUK

SINDO
Senin, 18/02/2008

BOLApemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden telah mengirimkan dua nama calon gubernur bank sentral untuk dipilih DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Siapa yang akan dipilih untuk mengendalikan otoritas moneter tergantung pada sikap negarawan atau semata-mata sikap politik DPR. DPR memiliki kewenangan penuh untuk menilai dua calon Gubernur BI yang diajukan Presiden pada 17 Februari lalu. Ada baiknya, sebelum menggelar pemilihan resmi, DPR mendengarkan masukan dari berbagai pihak atas kedua calon orang nomor satu di bank sentral. Saran, masukan, kritikan, dan suara dari berbagai pihak perlu menjadi pertimbangan mendalam dalam menentukan pilihan.

Siapa pun nanti yang diputuskan menjadi Gubernur BI, tak semata-mata alasan politik, tapi memang orang yang benar-benar kredibel, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta berjiwa negarawan. Dalam pemilihan gubernur nanti, DPR harus benarbenar memiliki sikap kemandirian dan kenegarawanan. Penilaian dan argumentasi yang digunakan untuk memilih Gubernur BI harus benar-benar objektif demi kepentingan BI dalam mengelola otoritas moneter.
Continue reading

Butuh figur baru dalam Pilpres 2009


Tanggal 09 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

MUNCULNYA figur baru di kancah kepemimpinan nasional dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009 saat ini sangat didambakan banyak pihak. Hal itu terjadi karena rata-rata figur calon presiden yang diusung sejumlah partai politik saat ini umumnya tokoh-tokoh lama yang track record-nya di mata rakyat tidaklah begitu baik. Tak heran, ketika ada pihak yang memunculkan duet Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subiakto sebagai calon presiden alternatif dalam pilpres 2009, banyak pihak yang menilai positif terutama untuk mengurangi dominasi figur-figur lama.

Sebab, keberadaan figur-figur lama yang begitu dominan di hampir semua tatanan pemerintahan Indonesia, terutama di tingkat nasional, saat ini menyebabkan regenerasi kepemimpinan nasional di negeri tercinta ini menjadi stagnan. Selain itu, upaya pengembangan kehidupan politik di tanah air hingga kini cenderung jalan di tempat, karena tokoh-tokoh yang dimunculkan umumnya figur-figur lama yang kualitas dan kredibilitasnya tetap diragukan masyarakat.

Kenyataan itu terjadi karena sejak reformasi digulirkan dan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto tumbang hingga kini Indonesia belum juga mampu melepaskan diri dari keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal, sejumlah tokoh nasional seperti BJ Habibie, Abdurakhman Wahid [Gus Dur], Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono [Presiden RI sekarang] secara bergantian telah memimpin negeri ini. Memang, kehidupan demokrasi di tanah air pascareformasi telihat semakin baik, namun hampir semua tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia hingga sekarang tetap terpuruk.

Untuk itu munculnya keinginan sejumlah pihak agar figur-figur baru tampil dalam bursa kepemimpinan nasional untuk menggantikan muka lama dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009, tentu merupakan hal wajar yang layak didukung. Sebab, tampilnya figur baru seperti Sri Sultan Hamengkubuwono dan Prabowo Subianto dalam pilpres 2009 itu, selain memungkinkan rakyat memiliki banyak pilihan terhadap figur tokoh yang layak memimpin Indonesia pada masa mendatang, juga agar regenerasi kepemimpinan nasional di negeri ini tak jalan di tempat.

Apalagi, hingga kini calon-calon presiden yang dimunculkan sejumlah parpol dalam pilpres 2009 umumnya masih didominasi tokoh-tokoh lama seperti Megawati [PDI-P], Wiranto [Partai Hanura], Abddurahman Wahid [PKB], Susilo Bambang Yudhoyono [Demokrat], Jusuf Kalla [Partai Golkar], dan Sutiyoso [belum jelas parpol yang mengusungnya]. Nama Sutiyoso dalam bursa calon presiden barangkali memang termasuk wajah baru, namun ia sesunguhnya bukanlah figur baru karena telah dua periode Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dari nama-nama calon pemimpin nasional yang muncul itu, jelaslah bahwa figur-figur yang diusung parpol menjadi calon presiden dalam pilpres 2009 hampir tidak ada satu pun yang termasuk wajah baru. Padahal, track record tokoh-tokoh yang sebagian besar pernah menjadi presiden, wakil presiden, atau calon presiden itu di mata rakyat umumnya tidaklah baik. Mereka umumnya dianggap telah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat dan tatanan kehidupan sosial-ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih memprihatinkan keadaannya.

Karena itu tentu sangatlah tepat jika ada pihak yang berusaha menduetkaan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai alternatif pasangan calon presiden dalam pilpres 2009. Meski keduanya belum mewakili komunitas rakyat Jawa dan luar Jawa, namun pasangan dari sipil-militer ini track record-nya di mata rakyat jauh lebih baik dibandingkan tokoh-tokoh lama. Sri Sultan yang selama ini menjadi Raja dan Gubernur DI Yogyakarta dikenal sangat jujur, merakyat, demokratis, dan bijak dalam mengambil setiap keputusan, sedangkan Prabowo yang mantan Komandan Kopassus itu memiliki tabiat sangat tegas. Untuk itu memadukan karakter kedua tokoh ini tentu sangatlah tepat karena saat ini Indonesia membutuhkan tipikal memimpin yang seperti itu guna mengatasi keterpurukan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat negeri ini. *

Pergantian BI-1, Orang Dalam dan Restu IMF (2)

Ketua BPK Anwar Nasution jualah yang mengorek kasus aliran dana tersebut. Doa yang melaporkan kasus aliran dana BI ini ke DPR.

Anwar yang pernah menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, yang melaporkan masalah itu ke KPK.

Padahal, Anwar juga tak jauh-jauh dari kasus ini. Dia ikut menandatangani berita acara rapat dewan gubernur yang mengeluarkan perintah bantuan dana ke pejabat BI, para lawyer, dan anggota DPR.

Seorang anggota parlemen mengatakan, peluang Anwar di pemilihan ini sebenarnya kecil. Sebab, karakter Anwar kelewat blakblakan, dan itu tidak cocok dengan selera Presiden.

Lalu, siapa lagi calon yang lain? Tentu saja ada. Seorang pejabat bank sentral mengatakan, dari dalam BI akan tampil Hartadi Agus Sarwono. Ia diibaratkan cadangan jika Burhanuddin tak lolos ke DPR. Hartadi juga dinilai memperoleh dukungan dari kalangan perbankan. Berapa nilainya? Ehm, tentu saja itu tak pernah jelas. Kini, Hartadi adalah Deputi Gubernur BI.

Ada juga nama Miranda Swaray Goeltom, Deputi Senior Gubernur BI. Syahdan, Miranda adalah kontak favorit IMF dan Bank Dunia di BI. Miranda juga dekat dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP–partai dengan anggota terbesar di DPR. Kalangan bankir juga disebut-sebut mau mendukung Miranda untuk mendapat kepercayaan dari Presiden dan DPR.

Dari luar lingkaran Kebon Sirih, calon lainnya yang mungkin muncul adalah Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri. Agus adalah Ketua Asosiasi Perbankan yang punya karir lengkap sebagai bankir. Namun, Agus dinilai “terlalu rasional” sehingga kurang akrab dengan para politisi di parlemen dan pemerintahan.

Yang menarik, Fraksi Partai Keadilan DPR dikabarkan akan mendukung Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjadi Menteri Keuangan. Ini juga sempat muncul. Namun, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang sehat akhir-akhir ini, tampaknya Presiden akan mempertahankan Sri Mulyani di posisinya sekarang.

Namun, para ekonom senior yang dekat dengan IMF disebut-sebut amat sayang kepada Sri Mulyani. IMF memang sangat menentukan merah birunya perekonomian Indonesia selama empat dekade, sejak awal masa Orde Baru. Sri Mulyani juga mantan pejabat IMF.

Nah, kabarnya, ekonom senior dan patronnya di Amerika sana ingin Sri Mulyani selamat dari ancaman reputasi buruk gara-gara ada kemungkinan muncul resesi dunia tahun ini. Makanya, kader yang satu ini akan diupayakan untuk pindah ke posisi yang lebih aman: menjadi Gubernur BI.

Dengan begitu, gengsi Sri Mulyani bisa tetap terjaga. Kelak, ia bisa diandalkan lagi untuk memimpin sektor perekonomian di negeri ini. Toh, umurnya masih terbilang muda.

Sekarang, tinggal Presiden yang memutuskan.

Berikut curiculum vitae kandidat yang santer disebut-sebut sebagai BI-1:

Aulia Pohan
Lahir : Palembang, 11 September 1945
Pendidikan : MA dalam Ekonomi Studi Pembangunan di Boston University, Amerika Serikat
Karir awal di BI : Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-Bank (1971)
Jabatan terakhir di BI : Deputi Gubernur Bank Indonesia (1999-2003)
Jabatan Saat ini : –

Anwar Nasution
Lahir : Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, 5 Agustus 1942
Pendidikan : Doktor ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat
Karir awal di BI : Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank- Bank (1971)
Jabatan terakhir di BI : Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (1999-2003)
Jabatan Saat ini : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Hartadi Agus Sarwono
Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1952
Pendidikan : Doktor ekonomi dari University of Oregon Amerika Serikat
Karir awal di BI : 1980
Jabatan terakhir di BI : Deputi Gubernur Bank Indonesia (2003-sekarang)

Sri Mulyani Indrawati
Lahir : Bandar Lampung, 26 Agustus 1962
Pendidikan : PhD of Economics di University of Illinois Amerika Serikat. ?
Karir : Dosen FEUI, Kepala LPEM FEUI, Direktur Eksekutif IMF. Menneg Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan
Karir di BI : –

Agus Martowardojo
Lahir : Amsterdam, 24 Januari 1956
Pendidikan : Sarjana Ekonomi FEUI, Banking & Management Courses di State University of New York, Stanford University, dan Institute of Banking & Finance Singapore
Karir : Direktur Utama Bank Bumiputera, Direktur Utama Bank Exim, Direktur Utama Bank Permata, Direktur Utama Bank Mandiri
Karir di BI :

Persaingan Seru Perebutan Kursi BI-1 (1)

Pelbagai manuver menjelang fit and proper test Gubernur BI mulai bermunculan. Peluang Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dipastikan sangat tipis.

Makanya, beberapa nama calon lain mulai terdengar. Besan Presiden dikabarkan akan ikut persaingan. Tapi, Presiden bukan orang yang berani menghadapi kontroversi.

Calon lainnya muncul dari kalangan internal BI. Nama Anwar Nasution dan Sri Mulyani juga mencuat. Restu IMF disebut-sebut. Sungguh ini akan menjadi persaingan yang amat ramai.

Yang pasti, jangan pernah mengabaikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di BI. Sungguh, kasus itu sangat penting karena bisa membuktikan betapa bobroknya sistem pengawasan perbankan di Tanah Air.

Aulia Pohan tersenyum lebar. Badannya sedikit membungkuk ketika menyerahkan tiga buku karyanya sendiri kepada Kristiani Herawati, sang ibu negara. Kilatan cahaya kamera langsung menghujani mereka.

Kehadiran ibu negara pada acara peluncuran tiga buku yang ditulis Aulia, Kamis silam, mungkin tak kelewat istimewa. Maklum, mereka besanan. Menjadi luar biasa tatkala 17 Februari ini DPR akan menggelar fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2013. Aulia dikabarkan merupakan salah satu calon yang akan dimajukan dalam uji layak pantas tersebut.

Betul, Presiden sendiri belum menyerahkan tiga nama calon Gubernur BI kepada DPR. Tapi, seperti yang biasa ketika terjadi pemilihan orang untuk mengisi posisi penting di negeri ini, spekulasi sudah merebak duluan. Apalagi, Gubernur BI saat ini, Burhanuddin Abdullah, terkena masalah hukum.

Burhanuddin dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi, bersama dua pejabat BI lainnya, Rusli Simanjuntak dan Oei Hoey Tiong. Bahkan, Burhanuddin kini sudah dicekal oleh KPK.

Masalah yang menimpa pria asal Garut itu sontak membuat peluangnya untuk kembali duduk di takhta tertinggi di Kebon Sirih nyaris sirna. Terlalu riskan rasanya bagi Presiden untuk mengajukan lagi nama Burhanuddin. Kalaupun diajukan, dia akan terlihat amat lemah ketika menjalani uji layak pantas.
Jadi, lupakanlah Burhanuddin.

Lagi pula, memang perlu bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi itu. Bank sentral terlalu penting untuk diisi orang-orang yang bermasalah.
Apalagi, uang yang dipakai korupsi itu, diduga, berasal dari “palakan” BI kepada bank-bank yang tengah mereka awasi. Itu menurut keterangan Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Badan kehormatan DPR. Keterlaluan, memang.

Nah, setelah kans Burhanuddin menipis, melambunglah nama Aulia Pohan. Pria kelahiran Palembang ini menghabiskan seluruh karirnya di bank sentral, dengan jabatan terakhir sebagai deputi gubernur (2003).

Setelah itu, Aulia seolah hilang dari peredaran. Kemudian, dia berbesanan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sang kepala negara. Status sebagai besan Presiden itulah yang membuat nama Aulia kembali diperhitungkan.

Aulia sendiri agak jeri dengan fit and proper test yang digelar DPR. Justru, karena ia adalah besan Presiden. Status itu merupakan kekuatan sekaligus kelemahan baginya. Sebagai besan, ia akan dengan mudah dituding melakukan nepotisme ketika maju sebagai calon bos Kebon Sirih.

Presiden Yudhoyono juga bukan orang yang berani menghadapi kontroversi. Sedikit banyak, dia juga punya kaitan dengan masalah hukum yang menimpa Burhanuddin sekarang. Aulia Pohan ikut meneken surat agar Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia (YPPI), yang berada di bawah naungan BI, menyediakan dana Rp100 miliar untuk disebar BI ke para kuasa hukum pimpinan BI, pimpinan BI sendiri, dan sejumlah anggota DPR.

Kepentingan BI dengan DPR adalah untuk memastikan bahwa amendemen UU BI tidak membuat BI kehilangan fungsi sebagai pengawas perbankan. Fungsi yang sebenarnya sudah gagal diemban BI, sehingga menyebabkan krisis dahsyat sepuluh tahun silam.

Bahkan hingga kini, fungsi pengawasan itu masih kedodoran. BI memberikan izin bagi sebuah konglomerasi untuk memiliki bank. Dulu, konglomerasi itu adalah pemilik bank yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Lantas, ya itu tadi, BI ditengarai meminta “upeti” kepada bank-bank yang berada dalam pengawasannya untuk kemudian duit upetinya dipakai korupsi.
Aulia sendiri sudah dua kali dipanggil KPK untuk menjelaskan masalah itu–kendati ia belum dinyatakan sebagai tersangka. Ia juga keberatan jika dibilang sedang tebar pesona untuk menjadi BI-1.

“Ntar saya dibilang KKN. Berminat, sih, tidak. Cuma, kalau lillahi ta’ala orang ngasih (kepercayaan menjadi Gubernur BI), saya mau,” katanya.

Jelas sudah, Aulia mau. Dan ternyata, ia juga punya saingan kuat. Orang itu adalah Anwar Nasution, yang kini menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anwar selalu memasang tampang galak bila ditanya tentang kemungkinan menjadi calon Gubernur BI.

Dia merasa jabatannya sekarang sebagai Ketua BPK lebih tinggi dari Gubernur BI. Anwar tadinya adalah Deputi Senior Gubernur BI. Sebelum masuk ke BI, Anwar pernah melontarkan ucapan bahwa BI adalah sarang penyamun.

SUHU POLITIK TAHUN 2008 MEMANAS CAPRES & CAWAPRES MULAI BERGERILYA

miftah4a.jpg

OLEH MIFTAH H. YUSUFPATI
Walaupun agenda demokrasi tingkat nasional yakni pergelaran pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 masih terbilang lama, akan tetapi suhu politik dikalangan elit sudah mulai memanas. Tampak dari berbagai tokoh nasional, baik itu wajah lama maupun wajah baru di pentas politik nasional sudah mulai gerilya ke daerah-daerah yang diperkirakan kantong suaranya.

Sejumlah survey dan polling memang menempatkan SBY sebagai juara untuk kembali duduk sebagai RI-1 2009. Hanya saja, sisa kepemimpinan SBY-JK yang tinggal dua tahun ini akan menjadi ujian besar. Akankah ia mampu bertahan dari gempuran kiri kanan lawan-lawan politiknya?
Tak usah kaget bila dalam waktu dekat-dekat ini sampai 2009 Megawati Sukar¬noputri akan rajin keliling dari desa ke desa, sembari agak kenes mengkritisi kinerja SBY-JK. Tak usah gerah juga kalau pada 2008 ini suara-suara miring akan sering terdengar dari gedung Parlemen.
Mulai dari peramal nomor wahid, politisi ulung, pengamat politik, pelawak dan artis sekalipun, ramai meramalkan eskalasi suhu politik di tahun 2008. Sejumlah tokoh, terutama politisi, hadir di tengah kita dengan dandanan lebih gres dan ramah.
Tak hanya Mega. Nama-nama lain seperti Akbar Tanjung, Wiranto, sampai pendatang baru seperti Sutiyoso, Din Syamsuddin dan lainnya akan lebih sering tampil dengan tebar pesonanya.
Jadi, memang tak hanya perubahan iklim global yang kian memanas yang dikhawa¬tirkan oleh masyarakat Indonesia, pada 2008 suhu politik juga cukup mendidih.
Situasi tersebut akan diperpanas oleh berbagai evaluasi terhadap kinerja peme¬rintah, calon presiden dan calon wakil presiden. Waktu yang semakin pendek diperkirakan semakin mempersulit peme¬rintah untuk menyelesaikan target-targetnya.
Perkiraan bahwa baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla akan terjun berkompetisi dalam pemilihan umum 2009 sudah barang tentu membuat kritikan tajam terhadap program dan berbagai kebijakan yang mereka keluar¬kan akan semakin ‘memanaskan’ suhu politik 2008.
Terhadap kemungkinan kompetisi antara SBY dan JK pada Pilpres mendatang memang cukup menguras energi. Kemungkinan itu bisa saja terjadi sebab JK adalah pimpinan partai besar, bahkan terbesar, sedangkan SBY hanyalah tokoh partai kelas menengah.
Hanya saja, jika memperhatikan sejumlah survey dan polling yang dilakukan lembaga independen JK bisa saja berubah pikiran dan tetap mempertahankan duetnya dengan SBY. Sebab sampai detik ini, SBY masih diingin¬kan untuk memimpin Indonesia ke depan.
Survey juga jelas menyebut pasangan SBY-JK masih dipavoritkan bila dibanding dengan jika SBY berpasangan dengan calon lainnya.
Artinya, Jusuf Kalla masih tetap menjadi pilihan paling populer untuk jabatan Wakil Presiden. JK masih menduduki peringkat pertama dengan 21,7 persen. Disusul Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 14,7 persen dan Wiranto 6,8 persen.
Jika JK mempertahankan posisinya seka¬rang, maka tampaknya, posisi pertarungan calon presiden pada 2009 belum bergeser dari 2004 lalu. Final adalah SBY-JK lawan Mega¬wati Sukarnoputri dengan pasangannya.
Hanya saja, bila JK memaksakan diri, dan Partai Golkar mengusungnya, maka JK akan sangat menggantungkan nasib dari mesin politik partai selain berharap dukungan dari daerah kelahirannya. Masih ada waktu bagi JK untuk menggalang dukungan melalui safari politiknya dengan kendaraan jabatan wapres-nya.
Lalu bagaimana dengan calon lainnya? Hasil survey Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mengajukan 10 nama calon alternatif. Lima di antaranya adalah Guber¬nur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X dengan 17,1 persen suara, Ketua MPR Hidayat Nurwahid 11,7 persen, dan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir 8,7 persen. Yusril Ihza Mahendra juga muncul dengan 8,6 persen suara dan Anas Urbaningrum yang memperoleh 3,9 persen suara.
Munculnya nama-nama baru sebagai calon presiden alternatif pada Pemilihan Umum 2009 tak lepas dari ketidakpuasan responden terhadap pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla di beberapa bidang seperti ekonomi. Sebanyak 70 persen dari 3.500 responden di 33 provinsi menilai Indonesia memerlukan pemimpin baru.
***
Lepas dari itu, tampaknya, SBY akan berhadapan kembali dengan Megawati sebagaimana 2004 lalu. Dan di atas kertas, SBY masih sangat diunggulkan.
Kekuatan SBY terletak dalam keunggulan strategis yang ada dalam genggamannya. Kekuatan pertama dan utama SBY pada keberhasilan mendudukkan orang-orangnya dalam posisi kunci militer, mulai dari Kepala Staf Umum TNI, Panglima TNI, Panglima Kostrad, KSAD, dan sebagian besar Pangdam.
Kedua, kekuatan SBY berada pada blok politik yang dulu menjegal Megawati dalam sidang MPR 1999 hingga kini masih kuat, bahkan makin terkonsolidasi, ditambah lagi SBY bakal berpeluang meraup suara dari kaum muda terdidik dari semua golongan.
Walaupun upaya SBY tenang dalam menghadapi Pilpres mendatang, akan tetapi kharismanya terus mempesona sampai kepada masyarakat bawah yang berada di daerah-daerah.
Megawati tampaknya menyadari hal itu. Ia pun kian rajin bersafari politik ke kantong-kantong suaranya, dimana Mega mengambil simpatik rakyatnya dengan melakukan dialog secara langsung ke konstituennya.
Mega hingga kini masih diidolakan pendukung terutama di Indonesia Bagian Timur ditambah lagi rakyat kecil di perkotaan. Dukungan birokrasi lebih banyak kepada Mega di bagian timur, pasalnya banyak pemimpin birokrat timur yang duduk keba¬nyakan dari PDIP.
Bagaimana dengan peluang calon lain¬nya? Ada yang menyebut, Wiranto, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung juga berpeluang merebut kursi nomor satu.
Wiranto yang tengah mempersiapkan dirinya untuk maju melalui Partai Hanura, bagaimana pun tidak dapat dipandang sepele saja oleh partai-partai besar pemenang pemilu lalu.
Hanya saja, survey Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia partai lama menjadi pendulang suara paling besar. Partai Golkar mendapat dukungan terbesar dengan 17, 5 persen suara. Disusul PDIP dengan 16,2 persen dan ketiga Partai Demokrat 7,1 persen.
Tapi versi Laksnu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih ungguh ketim¬bang Partai Golkar. Berdasarkan hasil polling PDIP mengungguli Golkar dengan jumlah pemilih 19,7 persen.
Keunggulan PDIP bukan disebabkan bertambahnya jumlah pendukung melainkan citra Golkar yang makin elitis telah menjauh¬kan partai beringin ini dari para konsti¬tuennya. Maka dari itu perolehan pendukung Golkar 22 persen pada tahun 2003 menurun menjadi 17,4 persen.
Trend yang berbeda terjadi pada Partai Demokrat. Partai yang terbilang baru ini menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pendukung 15,7 persen. Warna nasionalis partai mendudukkannya sebagai acuan atau pilihan terkuat dibanding partai lain yang berbasis agama.
Partai Hanura bisa mementahkan hasil survey ini bila dalam waktu yang tersisa ini mampu meyakinkan pemelih bahwa partai ini benar-benar menjadi hati nurani rakyat.
Kesan yang ada kini Partai Hanura masih sebatas sebagai partai alternatif bagi ‘pelompat pagar’ saja.

Sebagai bekas calon presiden 2004 yang cukup kuat, Wiranto masih bisa membangun kembali basis-basis kekuatan tim sukses lama untuk menggerakkan roda politiknya mere¬but RI 1. Pertarungan kemarin sebagai promosi kepada publik, walaupun hingga sekarang sepak terjangnya dalam bergerilya masih dapat dihitung dengan jari, kecuali dengan menggunakan fasilitas roda politik di Partai Hanura.
Survey yang dilakukan kini belumlah bisa dijadikan ukuran 100%, sebab masih banyak waktu bagi peminat kursi RI-1 untuk membangun dukungan. Munculnya nama-nama seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan lainnya, masih sangat mungkin memutar balikkan angka-angka polling dan survey itu.
Banyak cara untuk itu. Antara lain, ya tadi, ikut memanaskan dunia perpolitikan Indonesia. Karena ini juga bagian dari ujian bagi kepemimpinan SBY.
Itu sebabnya beberapa pengamat politik memberikan tips pada SBY-JK agar tidak perlu panik terhadap situasi politik di tahun 2008.
Pemerintah dapat berjalan terus untuk menggarap program-program yang telah direncanakan. Apabila pemerintah ber¬jalan dengan baik dan program-program terlaksana dengan baik pula, maka suara-suara miring terhadap pemerintah pun tidak akan didengar oleh masyarakat.
Kalau mau jujur, menurut sejumlah pengamat, masalah terbesar yang kemungkinan besar akan timbul pada tahun 2008 adalah degradasi perilaku politik dari the ruling elite. Degradasi tersebut terjadi karena tidak adanya kepemimpinan.
Degradasi ini meluaskan apatisme yang terlihat dari peningkatan jumlah golput di pemilihan gubernur DKI, sebagai contoh. Rakyat memiliki caranya sendiri untuk melawan dan menunjukkan rasa ketidak¬percayaan mereka terhadap kepemimpinan yang ada.
Degradasi inilah yang menyebabkan politik menjadi kering, hampa ideologi, dan membuat politik tidak mengasyikkan. Maka tidak heran apabila dikatakan bahwa jumlah golput Pemilu-Pilpres tahun 2009 mendatang akan lebih besar dari angka maksimal sekitar 23% pada tahun 2004 lalu.
Apatisme sendiri menyebabkan deligiti¬masi jajaran eksekutif, legislatif, dan yudi¬katif. Eksekutifnya lebih pasif, legislatifnya tetap non-aktif, dan yudikatifnya masih saja belum berfungsi sebagaimana mestinya. Deligitimasi juga biasanya diikuti oleh political decay. Namun demikian, deligitimasi ini tak menyadarkan para elit ini agar bertobat.
Jadi? Inilah kesempatan SBY kerja keras untuk memperoleh apresiasi masyarakat. Biarkan kritik diarahkan ke Istana, SBY dipredilksi tetap perkasa bila mampu bertahan dengan tetap bekerja untuk rakyat.

RATING SBY MASIH DIATAS CAPRES LAIN

Dari banyak calon yang ingin menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2009 nanti, SBY dan Megawati Soekarnoputri tetap menduduki dua posisi teratas.

Sejumlah survey dan polling yang dilakukan lembaga independen menunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih diinginkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Megawati Sukarnoputri berada di urutan kedua.
Polling yang dilakukan Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menjadi pesaing terberat Presiden SBY dalam Pemilihan Presiden 2009.
Survei terbaru yang digelar Lembaga Riset Indonesia (LSI) belum lama ini menunjukkan hal yang sama. Begitu juga hasil survei yang dilakukan Indo Barometer di 33 provinsi di Tanah Air dengan melibatkan 1.200 responden, belum lama berselang. SBY berada di posisi teratas.
Laksnu menyebut dari 1.000 responden, 32,2 persen peserta memilih SBY untuk tetap menjadi presiden pada periode berikutnya. Tokoh berikutnya adalah Megawati dengan jumlah pemilih 29,1 persen. Sedangkan Gus Dur, Wiranto, dan Jusuf Kalla menduduki peringkat ketiga, keempat, dan kelima dengan jumlah pemilih yang relatif kecil.
Tak jauh berbeda, versi LSI, setelah SBY, disusul Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wiranto. Nama-nama lain seperti Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid, Din Syamsudin, dan Akbar Tanjung juga masih mendapatkan tempat kendati dengan perolehan angka satu digit.
Berdasarkan survey Indo Barometer pula, SBY dinilai masih cocok berduet dengan Kalla. Dari hasil survei ini juga terindikasi bahwa bukan partai yang menjadi dasar pilihan rakyat melainkan sosok orang yang bersangkutan.
Hasil polling Laksnu lain lagi, Menurut Andy Agung Prihatna, peneliti Laksnu, SBY memang tetap harus memperhitungkan Partai Golkar sebagai kandidat pendamping. Laksnu memasangkan SBY dengan Akbar Tanjung sebagai calon alternatif dari Golkar. Sedangkan Megawati disandingkan dengan Din Syamsudin. Hasilnya, pasangan SBY-Akbar unggul di atas pasangan Megawati-Din dengan selisih jumlah pemilih hanya 1,9 persen.
Tetapi Jusuf Kalla masih tetap menjadi pilihan paling populer untuk jabatan Wakil Presiden. Kalla masih menduduki peringkat pertama dengan 21,7 persen. Disusul Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 14,7 persen dan Wiranto 6,8 persen.
Jadi, tampaknya, posisi pertarungan calon presiden pada 2009 belum bergeser dari 2004 lalu. Apabila survey tersebut menjadi salah satu barometer Pemilu ke depan maka semakin berat bagi elemen masyarakat non-partai politik untuk mengusung tokoh muda sebagai alternatif dalam Pilpres mendatang. Sebab, dalam politik popularitas menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.
Tampaknya SBY sampai kini belum tergeser. Survey Indo Barometer dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin of error +/- 3%. Penelitian dilakukan di semua provinsi di Indonesia.
Hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa masih cukup besar yang tidak menginginkan SBY kembali memimpin yakni 33,4%. Bila ditambah dengan angka yang memilih tidak tahu/tidak menjawab (17,1%), maka jumlahnya menjadi 50,5%. Artinya masih tinggi dibanding dengan yang menghendaki kembalinya SBY ke Istana.
Angka menginginkan kembali yang sedikit di bawah 50% ini merupakan “lampu kuning” untuk SBY. Jika publik menemukan figur alternatif seperti munculnya SBY pada tahun 2004, maka SBY bisa kalah.
Namun tampaknya figur capres alternatif – -apalagi nama dan wajah baru– itu belum muncul. Tokoh-tokoh muda yang diajukan masih dipandang sebelah mata oleh responden.
Kesan yang muncul selama survey, SBY dipilih paling banyak karena dianggap mampu memecahkan semua masalah, jujur, tegas dalam mengambil keputusan, berwibawa sebagai pemimpin, bijaksana, dan pintar. Sedangkan Megawati dipilih karena perhatian/dekat dengan rakyat, mampu memecahkan masalah ekonomi, dan taat beragama.