KEK bakal jadi area eksklusif

oleh : Neneng Herbawati
BISNIS INDONESIA

KAMIS 14 FEBERUARI

Belum lagi draf rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dibahas terakhir di tingkat menteri pada pekan depan, jumlah daerah yang berminat membentuk KEK sudah 13 provinsi.

Jakarta dan Sulsel, dua provinsi yang terakhir mengajukan minat. Tingginya minat pemda mengembangkan KEK karena pengalaman dibanyak Negara terbukti dapat menarik arus investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonominya.

Namun, tentu saja bukan berarti ke-13 daerah itu langsung mendapat stempel KEK dari Presiden seandainya UU KEK itu disahkan para wakil rakyat, yang menurut Badan Legislasi DPR mendapat status prioritas dikerjakan tahun ini.

Pasalnya, dalam RUU KEK (9 bab dan 41 pasal) yang pada Selasa (11 Februari) malam dibahas Timnas Pengembangan KEK di Hotel Borobudur, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk KEK.

Ketujuh kriteria itu a.l. kesanggupan Pemprov/pemkab/ pemkot mengelola KEK, rencana tata ruang, terletak di posisi strategis dekat dengan jalur perdagangan dan jalur pelayaran internasional, dukungan infrastruktur, dan studi kelayakan ekonomi dan finansial.

“Studi kelayakan ekonomi dan finansial itu menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, sehingga nantinya memudahkan kajian Dewan Nasional (DN) untuk mengusulkan kepada Presiden bahwa daerah itu layak dikembangkan menjadi KEK,” ungkap Bambang Susantono Sekretaris Timnas KEK kepada Bisnis.

Usulan pembentukan KEK itu sendiri, jelas Bambang, bisa dilakukan oleh badan usaha, pemkab/pemkot dan pemprov kepada DN, atau dari pemerintah pusat kepada DN, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 8 RUU KEK.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa bila setelah tiga tahun DN menyetujui pembentukan KEK, tetapi belum juga beroperasi maka bisa meminta perpanjangan waktu atau menyatakan tidak sanggup. Sehingga DN bisa menunjuk badan usaha lainnya.

Sementara itu, Dewan Kawasan yang dibentuk melalui keppres atas usulan DN hanya beranggotakan dari unsur pemerintah, sedangkan para profesional termasuk forum serikat buruh diwadahi dalam advisory council.
13 Provinsi yang berminat mengembangkan KEK
1. Sumut 8. Kalbar
2. Riau 9. Kaltim
3. Sumsel 10. Sulut
4. Banten 11. Sulteng
5. Jabar 12. Sulsel
6. Jateng 13. Jakarta
7. Jatim .

Sumber: Timnas Pengembangan KEK.

Menurut dia, dalam draf RUU KEK juga disebutkan Badan Pengusahaan ditetapkan oleh DN atas usulan Dewan Kawasan. Dalam RUU itu, Badan Pengusahaan dimungkinkan memperoleh dana dari APBN dan APBD atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan UU.

“Perolehan dari APBN itu memang dimungkinkan,” katanya.

Banjir insentif

Yang menarik dari RUU KEK ini adalah insentif berupa fasilitas dan kemudahan a.l. perpajakan dan kepabeanan, moneter, pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, plus fasilitas daerah seperti insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

“Karena KEK akan makin menarik bagi investor, apabila pemda memberikan banyak kemudahan, antara lain insentif pajak dan retribusi.”

Bicara fasilitas di KEK tidak cukup sampai di situ, karena ada juga fasilitas khusus lainnya yang disesuaikan dengan jenis kawasannya, seperti Kawasan Pengolahan Ekspor, Kawasan Industri, Kawasan Berikat.

Mengenai fasilitas perpajakan dalam pasal 22 disebutkan bahwa Wajib Pajak seperti PT dan koperasi yang berinvestasi di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang untuk sementara ini sepertinya masih mengacu kepada PP No.1/ 2007 yaitu tax allowance.

Sejatinya, menurut Ketua Sub Tim Insentif Edy Putra Irawady, dengan KEK pemerintah ingin memberikan kawasan yang nyaman dan tertib untuk investasi, ekspor, sekaligus pengembangan daerah.

“Untuk kenyamanan itu perlu ada plus fasilitas. Tapi kita juga harus hati-hati jangan kenyamanan itu dinikmati oleh investasi jahat dan perdagangan tercela.”

Perlu tertib, aman dan terkontrol, serta tidak merusak tatanan peraturan. Meski nantinya UU KEK ini memberikan eksklusifitas untuk diskrimasi regulasi, birokrasi, dan insentif, tetapi harus berdasarkan koridor peraturan dan pengawasan yang ada.

Hal menarik lainnya dalam RUU KEK ini adalah Bab VII pasal 31 tentang Investasi, yaitu dalam KEK tidak berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal kecuali yang dicadangkan untuk UMKM.

Komitmen politik pemerintah sudah jelas dalam membangun perekonomian kerakyatan artinya UMKM sebagai pilar, kegiatan ekonomi dependable dengan UMKM, ini dibuktikan dengan semua UU yang ada memang memberikan preferensi bagi mereka.

Akhirnya kita hanya bisa berharap RUU KEK yang akan dibahas di tingkat Menteri, selanjutnya masuk ke Depkumham, dan bermuara ke DPR akhir Februari. (neneng.herbawati@bisnis.co.id)

Kelola Blok Natuna D Alpha, Pertamina Butuh USD50 M

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan untuk menggarap Blok Natuna D Alpha membutuhkan dana yang cukup besar, sekira USD50 miliar.

Rencananya, Pertamina akan mencari sumber dana dari berbagai alternatif, antara lain penerbitan obligasi atau pinjaman dari perbankan. ?

Menurut Direktur Utama Pertamina, saat ini Pertamina masih mencari model pendanaan yang cocok. Beberapa di antaranya pinjaman dari bank untuk corporate maupun project financing.

“Semua masih kita kaji, model yang cocok dan pas dengan kondisi Pertamina,” ujarnya, di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Jumat? (8/2/2008).

Seperti diketahui, pemerintah akan menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alfa yang berlokasi di Kepulauan Riau ke Pertamina. Selama ini Blok Natuna D Alfa dikuasai oleh ExxonMobile, tanpa sistem bagi hasil yang seimbang. (Gaib Maruto Sigit /Trijaya/rhs)

Garap Natuna, Pertamina Harus Profesional

JAKARTA – Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan PT Pertamina (Persero) untuk menggarap Blok Natuna D Alpha. Tapi jangan seperti yang sudah-sudah.

Wakil Ketua Komsi VII DPR Sutan Batoegana mengatakan, keinginan PT Pertamina (Persero) untuk menguasai Natuna D Alpha yang tengah diperebutkan dengan perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), Exxon Mobile itu, sangat wajar. Selain, Pertamina memang perusahaan milik pemerintah, cadangan migas juga sangat menjanjikan.
?
“Cadangan gas yang ada di bok itu sangat tinggi,” ujar Sutan, kepada okezone, di Jakarta, Sabtu (9/2/2008).
?
Setelah penghentian kontrak dengan ExxonMobile, kata legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini pemerintah harus membuka tender ulang. Tender ini, dimaksud agar memberi peluang kepada Pertamina untuk mengelola blok itu secara penuh.
?
“Tidak masalah jika dalam tender itu dikhusukan hanya untuk perusahaan nasional. Jika perusaaan nasional teknologinya tidak mampu, baru menggandeng perusahaan asing,” paparnya.
?
Namun demikian, syarat Sutan, Pertamina harus professional dalam mengelola Blok Natuna D Alpha. Tidak syarat dengan KKN dan nepotisme, lanjutnya, seperti yang sering didengar masyarakat dulu. “Asal tidak seperti dulu, Pertamina boleh mengelola blok itu.”
?
Seperti diberitakan okezone sebelumnya, pemerintah akan menyerahkan pengelolaan Blok Natuna D Alfa yang berlokasi di Kepulauan Riau ke Pertamina. Selama ini Blok Natuna D Alfa dikuasai oleh ExxonMobile, tanpa sistem bagi hasil yang seimbang.

NSW bisa benahi karut marut Pelabuhan Belawan

oleh : Suryadi Darma

Pelabuhan Belawan kini bersiap-siap melaksanakan uji coba sistem National Single Window (NSW), sebuah sistem pelayanan satu atap yang terintegrasi di sektor kepelabuhanan. Pelabuhan Belawan merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan uji coba NSW.

Pemerintah menargetkan dengan pelaksanaan NSW, faktor-faktor yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi di sektor kepelabuhanan dapat dikikis habis. NSW diharapkan memangkas birokrasi panjang pengurusan perizinan ekspor-impor, dimana kalangan eksportir maupun importir kelak tidak lagi berurusan dengan banyak instansi, cukup satu pintu dengan sistem elektronik.

NSW akan mengandalkan dua metode yakni trade-net yang berfungsi melayani proses perizinan ekspor dan impor, metode lainnya yakni port-net yang berfungsi mengawasi lalu lintas barang.

Sejumlah pihak yang terkait langsung penerapan NSW ini, diantaranya kantor Administrator Pelabuhan Belawan Jimmy Nikijuluw, menyambut baik dan terbuka kedatangan era NSW.

“Kami siap menyambut uji coba NSW ini di Pelabuhan Belawan. Saat ini seluruh jajaran kami sedang bersiap-siap. Untuk tahap awal port-net [NSW kepelabuhanan] dan trade-net [NSW kepabeanan] akan diutamakan, sementara untuk marine-net masih dalam tahap penggodokan.”

NSW akan menciptakan sinkronisasi yang mendorong kondisi single decision sehingga akan menyederhanakan birokrasi dan berujung pada efisiensi ekonomi di lini kepelabuhanan.

Program NSW menjelang Indonesia Bussiness Gateway
Perangkat Waktu
NSW kepabeanan dan kepelabuhanan Tahap I: 27 Des’2007
Rencana Deperind, Depkes & PT Posindo gabung dalam NSW Feb 2008
Rencana ada payung hukum pembangunan 3 NSW Maret 2008
Rencana integrasi sistem Trade Net dan Port Net NSW April 2008
Rencana Asean Single Windows September 2008
NSW logistik 2009
NSW investasi 2009
NSW produksi 2009
Basis data online 2009

Sumber: nsw.or.id & Makalah Sekretaris Tim Persiapan NSW Edy Putra Irawady diolah Trade-net dan port-net, tutur dia, merupakan satu kesatuan sistem dari berbagai instansi terkait dalam satu sistem atap pelayanan sehingga akan sangat mempermudah pelayanan kepada kalangan dunia usaha.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya telah membangun Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Bea Cukai berbasis sistem data interchange sehingga dalam uji coba instansi yang terkait dalam NSW, nantinya tidak begitu canggung dengan penerapan NSW di Pelabuhan Belawan.

”Pelabuhan Belawan sudah siap, tetapi soal kapan pelaksanaannya, kami menunggu keputusan dari pemerintah. Kami berharap dapat dilakukan secepatnya agar pelayanan kepada dunia usaha dapat lebih ditingkatkan.”

Dia menegaskan untuk menjamin kelancaran uji coba NSW, keterlibatan aktif dunia usaha sangat diperlukan, untuk itu pihak eksportir maupun importir akan dilibatkan. “Bagaimana pun sistem NSW bersentuhan langsung dengan dunia usaha, jadi eksportir dan importir harus terlibat aktif.”

Kurang sosialisasi

Namun di sisi lain, sistem NSW tidak serta merta memacu optimisme di kalangan dunia usaha bahwa NSW akan mengefisiensikan kegiatan dunia usaha.

“Kami masih pesimis NSW akan menciptakan sistem transparansi. Buktinya, sampat saat ini kami belum pernah dilibatkan secara langsung dalam persiapan uji coba NSW,” kata Wiluyo Hartono, ketua bidang kepelabuhanan dan kepabeanan Gabungan Forwarders dan Ekspedisi (Gafeksi) Sumut.

Wiluyo mengkritik teknik penerapan sistem NSW, sampai sejauh ini belum disosialisasikan secara langsung dan terperinci kepada pengguna jasa yakni eksportir dan importir di Sumut. ”Jadi sosialisasi masih sangat minim dilakukan.”

Namun katanya, jika NSW benar-benar diterapkan dengan konsisten, paling tidak sebuah awal yang baik untuk membenahi karut-marut kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Belawan.

Dia minta instansi terkait harus lebih agresif dan terpacu terus untuk menjalankan persiapan pelaksanaan NSW secara fokus kepada tujuan awal, sehingga penerapan NSW tidak hanya sekadar lips service saja. (redaksi@bisnis.co.id)

Menneg BUMN kaji penyebab banjir tol sebelum beri sanksi direksi Jasa Marga

Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil saat ini tengah melakukan kajian terkait terjadinya banjir di akses tol utama menuju Bandara Soekarno-Hatta sebelum mengambil tindakan disiplin terhadap direksi PT Jasa Marga yang dinyatakan paling bertanggung jawab.

“Kalau mereka salah tentu harus diambil tindakan disiplin. Tapi sebelumnya kita harus melakukan studi dulu dengan benar,” kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Selasa.

Studi tersebut mencakup soal penyebab banjir apakah karena pembiaran atau faktor alam di luar kontrol manusia.

Menurut dia, bila banjir yang sempat memutus akses utama menuju Bandara Soekarno-Hatta tersebut disebabkan oleh faktor alam maka itu berarti tidak ada yang salah atau bertanggung jawab atas persoalan itu.

“Tapi kalau ada suatu yang harusnya dapat dicegah tetapi tidak dilakukan, maka akan diambil tindakan disiplin. Dalam hal ini komisaris akan melapor kepada saya,” katanya.

Pihaknya belum dapat memutuskan apakah jajaran Jasa Marga atau justru PU yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada data analisis yang kuat.

“Kalau tanggung jawabnya ada di Jasa Marga dan ada kesalahan manajemen maka harus diambil tindakan disiplin,” katanya.

Ia meminta kepada Dewan Komisaris PT Jasa Marga untuk melakukan evaluasi segera atas persoalan tersebut.

“Kalau ada unsur kesalahan misalnya pompa tidak hidup sebenarnya ini bisa dicegah, tapi kalau faktor alam karena hujan deras dengan curah luar biasa, pompa hidup pun tidak bisa atasi maka kita tidak bisa apa-apa,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyerahkan kepada komisaris Jasa Marga untuk mengevaluasi jajaran direksi terlebih dahulu.

“Tindakan disiplin yang paling berat ya akan kita berhentikan. Tapi tentu kepada yang paling bertanggung jawab,” katanya.

Tarif Telepon Turun Mulai April

 
Telepon Tetap 5-20 Persen, Seluler 20-40 Persen
JAKARTA – Di tengah sulitnya situasi ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan pokok, kabar menyejukkan datang dari kantor Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Departemen yang dipimpin Mohammad Nuh itu memelopori terobosan mengurangi beban masyarakat tersebut dengan memangkas tarif interkoneksi.

Penurunan biaya sambungan antaroperator itu ditargetkan membuat biaya menelepon masyarakat lebih murah sampai puluhan persen. Sayangnya, meski diumumkan kemarin (4/2), masyarakat masih harus bersabar menunggu realisasinya. Sebab, kebijakan itu baru berlaku efektif pada 1 April 2008.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh menyatakan, penurunan tarif interkoneksi tersebut dilakukan setelah pemerintah mencapai kesepakatan dengan seluruh operator dalam pertemuan di Depkominfo kemarin. “Dalam rapat tersebut, kami sepakat, untuk telepon fixed (tetap), penurunan tarif interkoneksi berkisar 5-20 persen, sedangkan untuk mobile (seluler) bisa sampai 40 persen,” ujar Nuh dalam jumpa pers di Depkominfo, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, dia didampingi Dirjen Postel yang juga Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar serta perwakilan operator telekomunikasi. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh operator untuk melakukan penyesuaian tarif hingga akhir Maret, sebelum berlaku efektif per 1 April.

Menurut Nuh, biaya interkoneksi merupakan bagian dari tarif ritel atau tarif yang dibayar konsumen yang ditetapkan operator. Selain tarif interkoneksi, besaran tarif ritel ditentukan dari biaya aktivitas ritel (biaya produksi) serta keuntungan (gain margin) operator. “Dengan penurunan tarif interkoneksi, tarif ritel atau tarif telepon di masyarakat diharapkan turun 5-20 persen untuk telepon tetap dan penurunan tarif seluler 20-40 persen,” jelasnya.

Nuh yakin pemangkasan tarif interkoneksi, yang rata-rata menyumbang 13 persen tarif telekomunikasi, tersebut tidak akan merugikan operator telekomunikasi. “Saat ini, tarif investasi jaringan dari setiap operator terus turun. Jadi, pemerintah lebih leluasa menurunkan tarif interkoneksi tanpa merugikan penanam modal,” ungkap mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.

Berdasar perhitungan Depkominfo, investasi per pelanggan di jaringan seluler saat ini tinggal USD 35, jauh lebih murah daripada investasi pada 2003 yang mencapai USD 100 per pelanggan.

Alasan lain penurunan interkoneksi itu adalah aksesibilitas komunikasi. “Kami terus mencari cara bagaimana komunikasi tersebut lebih memasyarakat lagi sampai di lapisan terbawah. Salah satunya dengan menurunkan biaya,” jelas Nuh.

Dengan formula baru tersebut, dia berharap aspek telekomunikasi tidak ikut menyumbang inflasi. “Sektor telekomunikasi ingin menyumbangkan deflasi bagi masyarakat, bukan inflasi seperti sektor lain,” tegasnya.

Seperti apa mekanisme penurunan tarif tersebut? Menurut Nuh, pemerintah telah membagi-bagi seluruh persentase penurunan tarif, baik itu tarif sambungan telepon antaroperator telepon tetap dan seluler. Tarif tersebut juga telah dijabarkan mulai tarif untuk lokal hingga sambungan internasional. Menurut skema yang dirilis Depkominfo (lihat grafis, Red), di antara 19 jenis sambungan yang dikenai biaya interkoneksi, hanya satu item yang tidak turun alias tetap, yakni sambungan lokal untuk telepon tetap. Selain itu, Pemerintah juga belum mengatur perubahan tarif untuk layanan pesan pendek (SMS). “Tarif lokal hanya untuk sambungan jarak jauh dan Internasional yang turun, karena fixed masih disubsidi (Pemerintah). Untuk layanan SMS akan diatur di regulasi lain nantinya,” jelas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar.

Tarif yang ditetapkan pemerintah kemarin, lanjut Basuki, adalah HET (harga eceran tertinggi). “Operator tinggal menyesuaikan dengan persentase yang digariskan pemerintah,” terangnya.

Bagaimana jika sampai batas waktunya, operator masih belum menurunkan tarif? Dalam penjelasan regulasi yang diterima koran ini kemarin, Depkominfo tidak menjelaskan adanya sanksi bagi operator telepon yang melanggar regulasi.

Menjawab kekhawatiran itu, Nuh yakin operator hampir tidak mungkin melanggar regulasi tersebut. “Saya pikir kemungkinan itu sangat kecil. Sebab, kebijakan tersebut membantu operator sendiri dalam bisnisnya,” ujarnya.

Meski begitu, dia berjanji tetap menindak jika ada yang melanggar, tanpa menyebutkan seperti apa tindakan itu.

Lebih lanjut, Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar menyatakan optimistis penurunan tarif tersebut akan membantu operator meraih profit yang lebih besar. Menurut dia, selain karena investasi jaringan yang murah, operator masih dihadapkan pada ekspansi dan kenaikan trafik pelanggan yang mencapai lebih dari dua kali lipat.

Tanggapan Operator

Bagaimana tanggapan operator? Saat dihubungi tadi malam pimpinan perusahaan seluler menanggapi beragam penurunan tarif interkoneksi. Namun, semua operator menyatakan siap menurunkan tarif mereka terkait penurunan biaya interkoneksi yang ditetapkan Depkominfo.

“Implementasinya ya mulai 1 April. Kalau kecepetan (implemetasinya, Red), operator rugi dong. Sekarang lagi itung-itungan sesuai Kepmen,” ungkap Sekjen Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys. Dia belum dapat menyebutkan besaran tarif baru hasil perhitungan interkoneksi berbasis biaya tersebut.

Meski demikian, pria yang juga menjabat director corporate affairs PT Mobile-8 Telecom Tbk itu menjelaskan, sejak awal diskusi antara pemerintah dan operator memiliki spirit menciptakan tarif telekomunkisi murah bagi masyarakat. “Struktur tarif itu ada tiga. Yakni biaya operasional, keuntungan operator, dan biaya interkoneksi antaroperator. Pemerintah menurunkan biaya interkoneksi, kami harap ini bisa mengurangi besaran tarif seluruhnya,” jelasnya.

Tarif yang diatur pemerintah tersebut, lanjut Merza, adalah tarif maksimal. Dengan demikian, operator bisa melakukan perjanjian dengan operator lain untuk menetapkan tarif lebih rendah daripada yang sudah diputuskan dalam Kepmen. “Tarif ditentukan secara business to business. Yang penting tidak boleh lebih mahal.”

Komitmen segera menurunkan tarif juga datang dari operator dengan pelanggan terbanyak, Telkomsel. Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja mengatakan, karena masih dihitung, Telkomsel belum bisa menyebutkan besarnya penurunan tarif yang dijanjikan. “Penyusunan skema baru itu sudah melalui proses yang lengkap. Kita patuh saja terhadap peraturan pemerintah,” ungkap Kiskenda. Telkomsel, lanjutnya, juga masih mengkaji dampak penurunan tarif terhadap pendapatan. “Penurunan tarif interkoneksi pasti berpengaruh terhadap pendapatan. Tapi, dengan adanya elastisitas, penurunan tarif mestinya diimbangi kenaikan trafik,” ujarnya.

Senada dengan kompetitornya, Direktur Marketing Indosat Guntur S. Siboro mengatakan, penurunan tarif interkoneksi menjadi sinyal penurunan elemen tarif ritel lain. Guntur mengatakan, penurunan tarif telepon seluler akan berbeda setiap operator. “Setiap operator punya strategi pemasaran berbeda, sehingga saya tidak bisa ngomong penurunan berapa persen karena ini strategi pemasaran,” kata Guntur.

Sementara itu, Direktur Network and Solution Telkom I Nyoman G. Wiryanata mengatakan, operator tentu akan menurunkan tarif ritel karena tarif interkoneksi telah turun sebagai strategi menarik pelanggan lebih banyak. “Kalau tarif ritel tetap tinggi, tentu tidak akan dipilih oleh masyarakat,” kata Nyoman.

Sedangkan Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyatakan, XL sebetulnya telah lebih dulu menurunkan tarif ritel melalui program promosi tarif Rp 0,1 per detik setelah pembicaraan 2,5 menit antaroperator. Setelah tiga menit, penurunan tarifnya mencapai 33 persen.(bay/aan/kim)