korupsi dari sabang sampai merauke

JAKARTA
KPK TETAPKAN TERSANGKA
KORUPSI DI BEA CUKAI
Pada 20 Oktober Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Agus Syafiin Pane sebagai tersangka dugaan korupsi di instansi bea dan cukai.
Nama Agus Syafiin Pane disebut-sebut termasuk dalam daftar pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham.
Permohonan pencegahan itu diajukan oleh KPK melalui surat bernomor KEP 361/01/10/2008 tertanggal 10 Oktober 2008. Surat tersebut menyebutkan beberapa nama yang dicegah ke luar negeri adalah Agus Syafiin Pane (ASP), Natigor Pangapul Manalu (NPM), Piyossi (P), Eddy Iman Santoso (EIS), dan Pangihutan Manahara Uli Marpaung (PMM). Mereka adalah pejabat pemeriksa dokumen di kantor Bea Cukai Tanjung Priok.
Selain itu juga ada nama Hilda Sumandi (HS), seorang ahli pabean PT Gemilang Ekspprindo.

MAGELANG
KORUPSI PENGEMBANGAN
GOR DISIDANGKAN Continue reading

asmar oemar saleh: “mereka sesatkan klien”

Pengakuan tersangka penikmat aliran dana Bank Indonesia (BI), Hamka Yamdhu, membuat heboh karena menyeret sejumlah anggota DPR, termasuk yang kini menjadi menteri. Tindakan berani Hamka ini ternyata didorong oleh sang pengacaranya. “Bahkan seorang tersangka pun dapat membantu pemerintah memberantas korupsi,” kata Asmar Oemar Saleh, penasihat hukum Hamka, kepada Asyaro G. Kahean dari Kabinet.
Banyak kalangan menyebut Asmar memang selalu punya cara lain dalam membela kliennya. Pimpinan AOS Law Firm ini yang juga pendiri Reform Institute ini pernah mengajak teman-temannya sesama advokad untuk membuat sumpah anti sogok. “Sayang, nggak ada yang berani,” katanya terkekeh.
Mantan Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran HAM Kantor Menteri Negara Urusan HAM periode 1999-2000 ini memandang, reformasi belum menghasilkan generasi baru. “Tokoh-tokoh politik yang ada telah terkooptasi budaya masa sebelumnya. Mereka yang dulu menggebu-gebu dan turut aktif menggulirkan reformasi, bahkan banyak sekali yang terperangkap dalam jaringan tokoh-tokoh yang telah terkooptasi itu,” katanya.
Lalu ia bicara seputar skandal aliran dan BI dan ‘budaya’ upeti dalam masyakat Indonesia. Nah, kultur–bila boleh disebut begitu– itulah yang melahirkan korupsi berjamaah seperti skandal aliran dana BI yang juga melibatkan kliennya itu. Dia menyebut Burhanuddin adalah pejabat yang terbawa arus kultur itu. Ia tak mampu melawan kultur itu sehingga harus menerima takdir sebagai koruptor yang dipenjara.
Berikut petikan wawancara selengkapnya.
Aulia Pohan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka juga. Komentar Anda?
Ini memang agak terlambat. Harusnya dia sudah ditetapkan sejak Burhanuddin Abdullah ditahan. Mereka berdua ikut bertanggung jawab atas aliran dana BI. Ini fakta hukum.
Burhanuddin Abdullah divonis bersalah. Apakah Aulia bakal bernasib sama?
KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka koruptor itu setelah memiliki dasar hukum kuat. Jadi, tak sembarangan. Hanya saja, terkadang teman-teman advokat sering memberi arahan yang menyesatkan. Dia berani meyakinkan kliennya akan bebas. Itu kan bohong. Ujung-ujungnya ingin mengeruk uang kliennya.
Coba Anda perhatikan, secara hukum, para terdakwa itu jelas bersalah. Bagaimana mungkin advokat berani menjamin mereka akan bebas. Kalau bukan untuk mengeruk duit kliennya?
Biasanya, mereka mengarahkan sang klien untuk ‘menyogok’ aparat hukum dsb. Sepanjang yang saya ketahui sampai sekarang KPK masih bersih. Nggak akan mau terima sogok. Anehnya, para tersangka itu bisa ditipu.
Cara-cara seperti ini sungguh menyedihkan. Selain terkesan adanya tidakan curang, juga berkecenderungan pada lemahnya edukasi hukum terhadap masyarakat oleh advokat.
Atas dasar itu pula saya pernah mengajak teman-teman untuk mendeklarasikan anti-suap. Sayang, nggak ada yang berani.
Lalu, bagaimana harusnya?
Mestinya seorang advokat itu mampu menjelaskan kepada kliennya dengan benar. Apabila kliennya benar-benar melanggar hukum maka harus dijelaskan bahwa dia melanggar hukum. Dan advokat harus mampu menggiring agar kliennya berkata jujur di depan pengadilan.
Selanjutnya, advokat menjelaskan bagaimana strateginya untuk memberikan keringanan hukuman atas pelanggaran itu. Jadi jangan malah mendorong klien untuk menyogok jaksa dan hakim.
Saya pikir, kalau advocad itu mampu bekerja secara profesional tentu sangat membantu upaya-upaya penegakan supremasi hukum di tanah air. Hal demikian hendaknya juga dilakukan jaksa dan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum.

Wah, kalau begitu bisa-bisa klien agah dibela dong?
Siapa bilang? Buktinya klien saya tidak lari.
Apakah cara ini lazim?
Saya punya pengalaman mendam-pingi Hamka Yamdhu. Saya sebenarnya enggan membela tersangka korupsi. Saya menerima tawaran Hamka, dengan mengajukan dua syarat. Pertama, saya melarang ia untuk melakukan suap terhadap aparat hukum dalam hal ini KPK. Kedua, dia harus membantu KPK membongkar skandal aliran dana BI sampai tuntas. Dengan begitu, saya juga turut memberantas korupsi di negeri ini.
Itu sebabnya Hamka akhirnya menyebut seluruh anggota DPR yang menerima duit BI. Dan sampai detik ini, Hamka tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk aparat hukum.
Tindakan Hamka ini kalau di Korea mendapatkan reward, yakni diberi uang dengan nilai sekian, dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta jabatannya tidak diganggu,. Di luar itu, Hamka juga mendapatkan pengamanan yang memadai. Mengapa? Karena Hamka membantu pemberantasan korupsi.
Jadi, Anda mau menjadi pengacara Hamka bukan karena keyakinan dia tidak bersalah?
Tidak. Tapi saya berjuang untuk meringankan hukumannya, kalau bisa dibebaskan karena dia telah membantu pemberantasan korupsi di negeri ini. Kalau bisa statusnya diturunkan menjadi saksi.
Lalu, apa catatan Anda tentang pembelaan terhadap Burhanuddin?
Boleh jadi memang ada yang tak beres dengan advokasi. Wajar jika Burhanuddin sampai sekarang menganggap dirinya tak bersalah. Padahal secara hukum dia bersalah. Seharusnya sejak awal ia membongkar saja semuanya. Soalnya, dia itu korban kultur. BI itu disclamer dan dia menempuh jalan penyelamatan dengan cara lazim ditempuh pejabat lain. Begitu juga ketika ia ingin mengajukan amandemen UUBI. Dia terpaksa merogoh kocek BI untuk ditabur ke DPR. Lazimnya selama ini, kan begitu, bila ingin ada hasilnya. Dia seharusnya menjelaskan itu secara gamblang agar ke depan hal-hal seperti itu tak terjadi lagi.***

hukum tak pandang besan presiden

Skandal aliran dana Bank Indonesia memasuki babak baru. Dalam sehari, dua peristiwa penting terjadi. Burhanuddin Abdullah divonis, Aulia Pohan ditetapkan sebagai tersangka. Terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali.
Aulia adalah salah satu dari empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain dia, ada Aslim Tadjuddin, Maman H. Soemantri, serta Bunbunan Hutapea.
Sebelum menjadi tersangka, Aulia Pohan adalah sosok yang menjadi “incaran” publik dalam kasus aliran dana BI. Sejumlah pemberitaan di media massa selalu berisi desakan kepada KPK untuk menetapkan Aulia sebagai tersangka.
Hal itu cukup beralasan karena status Aulia sebagai besan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah pemberitaan yang memojokkan, Presiden Yudhoyono menegaskan tidak akan mengintervensi penegakan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Selama proses penyidikan, Aulia selalu bungkam. Setiap kali diperiksa oleh petugas KPK, Aulia selalu berusaha menghindar dari wartawan. Berbagai fakta tentang Aulia justru terkuak di persidangan perkara aliran dana BI di Pengadilan tindak Pidana Korupsi untuk beberapa terdakwa yaitu mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoy Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simandjuntak, mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka Yandhu.
Di dalam dakwaan terhadap para terdakwa terungkap bahwa Aulia mengetahui rencana pemberian uang ke para mantan petinggi BI dan anggota DPR. Continue reading

SKANDAL SEKS SAMPAI DERETAN dugaan KORUPSI GUBRI RUSLI ZAENAL

Pagi itu, dengan wajah letih Indrati Setyohayuni memasuki satu ruangan di Mabes Polri. Ia bersama sejumlah pegiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melaporkan pelecehan seks Gubernur Riau Rusli Zaenal. “Peringatan Hardiknas itu menjadi petaka buat saya,” ucap wanita paruh baya ini lirih. Lalu ia bercerita panjang lebar mengenai upayanya menempuh pendidikan S3 yang berakhir di ranjang sebuah hotel di Surabaya bersama sang gubernur. Continue reading

KAPOLRI BARU, HARAPAN BARU

Kamis malam, Pukul 22.30 WIB, 9 Oktober 2008. Suasana Mabes Polri gelap gulita. Lampu-lampu mati. Hening dan khidmat saat seluruh anggota keluarga besar Mabes Polri, yang terdiri para Polwan dan Polantas berbaris di sepanjang jalan dengan lilin menyala di tangan.
Pada malam itu, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Pol Sutanto menjalani prosesi lepas sambut dengan mengelilingi kompleks Mabes Polri. Lampu-lampu itu sengaja dimatikan. Continue reading

SUARA MAHASISWA, Smart Card dan Nasib Pedagang BBM Eceran

SINDO

Senin, 18/02/2008

PADA awal tahun ini, pemerintah memberikan kado istimewa kepada rakyatnya berupa pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah pada akhir tahun lalu pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas dengan membagi-bagikan jutaan tabung gas dan kompor, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, terutama premium bagi mobil pribadi dengan metode penggunaan kartu pintar (smart card).

Dengan metode ini, pemerintah berharap mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp10 triliun. Sebelumnya, kontroversi dan persoalan selalu muncul. Misalnya saja dalam program konversi minyak tanah ke gas. Jenis tabung gas dan kompor berkualitas rendah,persoalan distribusi yang tidak merata, bahkan salah sasaran hingga masyarakat harus terseok untuk membeli isi ulang gas yang selain cukup mahal, juga susah didapatkan di pasaran, terutama daerah nonperkotaan.

Kini, masyarakat harus menelan pil pahit akibat munculnya kebijakan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini seperti menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Kita masih ingat beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan kebijakan penghematan BBM melalui pengalihan penggunaan premium ke pertamax yang kemudian dibatalkan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat.Bisa jadi kebijakan baru ini,merupakan bentuk lain dari kebijakan lama,yakni kebijakan menaikkan harga BBM secara terselubung. Continue reading

Kembalikan Orde Baru (?)

Sekitar 53% rakyat Indonesia tak puas dengan jalannya demokrasi. Itulah salah satu hal yang diungkapkan LSI, lembaga survei yang bisa dipercaya.
Andrianto Soekarnen dan Ahimsa Sidarta
Sudah habiskah Orde Baru? Ternyata belum, setidaknya, menurut hasil sebuah survei, hampir 60% responden survei tersebut menyatakan bahwa kondisi di masa Orde baru lebih baik daripada sekarang. Tapi, tidakkah demokrasi dengan plus-minusnya kini sudah berjalan di Indonesia dibandingkan dengan pemerintahan otoriter di masa Soeharto? Benar, 65% responden bilang bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Tapi, harap maklum, menurut teori, demokrasi baru berjalan positif bila setidaknya didukung oleh 80% rakyat.

Itulah hasil survei pertama Lembaga Survei Indonesia, sebuah lembaga yang dimotori oleh Denny J.A. dan kawan-kawan. Para pendiri lembaga ini percaya bahwa demokrasi tak akan berjalan baik bila pemerintah tidak responsif terhadap �persepsi, harapan, dan kekecewaan publik yang luas.� Dan karena persepsi, harapan, dan kekecewaan publik itu berubah-ubah, penting untuk mengetahui perubahan tersebut. Untuk itulah LSI didirikan, dan lembaga ini akan melakukan survei sekali setiap tiga bulan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap �pemimpin nasional, partai politik, lembaga pemerintahan, serta sistem dan nilai demokrasi.�

Dalam setiap survei, selain pertanyaan pokok berkaitan dengan topik tetap yang hendak diketahui perubahannya, juga ditambahkan topik yang aktual. Seperti survei LSI pertama ini, yang pengumpulan datanya dilakukan pada 1-20 Agustus lalu dengan 2.240 responden yang tersebar di seluruh Indonesia (kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam), selain topik tetap, juga ditanyakan mengenai persepsi responden terhadap para calon presiden (lihat: tulisan kedua).

PRO-KONTRA ORDE BARU
Usia zaman reformasi yang sudah lebih dari lima tahun ini ternyata belum cukup menghapus hal-hal yang bertentangan dengan kaidah demokrasi. Selain kerinduan akan zaman Orde Baru, sebagian besar responden juga masih mendukung militer—yang mestinya menyingkir dari dunia politik dan pemerintahan (kecuali yang sudah pensiun)—masuk ke dalam pemerintahan. Hanya kurang dari 40% responden yang tidak setuju kepemimpinan tentara aktif. Angka ini menunjukkan bahwa ide supremasi sipil pada kenyataannya belum didukung oleh mayoritas masyarakat.

Bagaimana menjelaskan lemahnya dukungan rakyat terhadap demokrasi? Mayoritas responden menilai sukses-tidaknya sebuah sistem pemerintahan dan negara rupanya dari perspektif ekonomi. Survei ini mengungkapkan, sebagian besar responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi mereka dan ekonomi nasional sekarang lebih buruk daripada di masa Orde Baru.

Diketahui pula bahwa para pendukung demokrasi adalah mereka-mereka yang tergolong berpendidikan dan mempunyai pendapat yang relatif lebih dari cukup. Mereka inilah yang membutuhkan sistem politik yang memungkinkan mobilitas politik, sehingga mereka dapat terlibat di dalamnya. Dan ini hanya dimungkinkan oleh sistem politik yang terbuka, yang menganggap perbedaan sebagai nilai. Inilah sistem demokrasi.

Bila responden survei ini dibagi dua, yang pro Orde Baru dan pro pemerintahan sekarang, akan terlihat bahwa mereka menilai pemerintahan sekarang gagal.

Dari kelompok pro Orde Baru, yang menilai kinerja pemerintahan Megawati tidak membawa kemajuan ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang mengakui sebaliknya. Perbandingannya, 9:7. Sedangkan dari kelompok pro pemerintahan sekarang, yang menilai Megawati membawa kemajuan ternyata lebih besar daripada yang menganggap pemerintahan sekarang tak membawa kemajuan (29:7).

Begitu pula pendapat responden tentang kinerja PDIP, partai pemenang pemilu yang lalu. Ada sedikit perbedaan sebenarnya, bahwa dalam kelompok pro Orde Baru yang menilai PDIP berkinerja baik ternyata sama kuatnya dengan yang menilai sebaliknya. Sedangkan di kelompok pro pemerintahan sekarang yang berpendapat bahwa kinerja PDIP baik ternyata hampir empat kali lebih banyak daripada yang berpendapat PDIP berkinerja buruk.

PARTAI-PARTAI
Survei LSI ini juga mencoba mengungkapkan penilaian beberapa partai terhadap kondisi sekarang dibandingkan di masa Orde Baru. Dari responden yang pendukung PDIP, yang berpendapat kondisi sekarang lebih baik dan yang menilai sebaliknya, jumlahnya sama-sama kuat.

Dari responden pendukung Partai Golkar, yang menyatakan bahwa kondisi di zaman Orde Baru lebih baik, jumlahnya empat kali lebih banyak daripada yang menyatakan sebaliknya. Di kalangan Partai Kesatuan Bangsa begitu juga, namun perbandingan antara yang menyebutkan Orde Baru lebih baik dengan yang menilai sebaliknya tidak sebesar di kalangan pendukung Golkar. Di PKB, perbandingan itu hanya hampir 2:1.

Bagaimana di dalam partai Amien Rais alias Partai Amanat Nasional? Ternyata responden dari kalangan PAN juga menganggap zaman Orde baru lebih beres, meski perbandingan dengan yang menilai masa kini lebih baik jumlahnya tidaklah begitu besar (hanya 8:5).

Survei LSI ini, sebagaimana survei-survei di negara maju, pun tak mungkin 100% mencerminkan kenyataan. Derajat kesalahannya tentu masih ada. Namun, dibandingkan survei-survei yang lain, setidaknya survei LSI ini lebih luas lingkupnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling mengonfirmasi. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu, hasil survei ini penting. Bila pemerintahan sekarang merasa tak cukup waktu guna melakukan perbaikan-perbaikan, setidaknya hasil ini bermanfaat bagi pemerintahan hasil pemilu tahun depan. Menegakkan demokrasi tanpa membuka kemungkinan kesejahteraan masyarakat meningkat tak akan mendapat dukungan luas. Keberhasilan pemerintahan (demokratis) terancam gagal bila pendukungnya kurang dari 80% rakyat.

Bila dalam perkembangannya kemudian LSI bisa membuktikan sebagai lembaga survei yang layak diandalkan, kira-kira LSI akan menjadi lembaga survei yang kredibel seperti Gallup Organization di Amerika Serikat dan Social Weather Stations di Filipina. Hasil survei dua lembaga itu menjadi pegangan politisi dan pejabat dalam mengambil berbagai kebijakan di negara masing-masing.

Di Amerika Serikat, misalnya, segera setelah George W. Bush mencanangkan perang terhadap terorisme pasca-Tragedi 11 September 2001, Gallup melakukan survei. Hasilnya, 85% penduduk Amerika mendukung kebijakan presiden mereka. Itu sebabnya dengan yakin Bush mengirimkan pasukan ke Afganistan.

Gallup pula yang kemudian mengungkapkan bahwa setelah tentara Amerika mendapat banyak kesulitan di Irak dan kondisi ekonomi dalam negeri memburuk, dukungan terhadap Bush tinggal sekitar 40%.

Hasil survei Gallup itu menjadi referensi buat siapa saja di AS yang berniat menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan Bush. Mereka yang semula mendukung Bush dalam survei, misalnya, bukannya tak mungkin akan berpikir ulang: masihkah George W. Bush layak didukung. Yang pasti, tim sukses Bush dalam pemilihan presiden tahun depan harus bekerja keras untuk memenangkan Bush kembali. Dan lawan-lawan Bush nanti tentu tak akan melepaskan peluang dalam kondisi ketika antusias masyarakat AS terhadap Bush menurun.

Tentu, sebuah hasil survei sifatnya netral. Hasil ini bisa positif atau negatif tergantung penggunanya. Misalnya saja, menurut survei LSI, seorang calon presiden dari partai tertentu ternyata kurang mendapat dukungan rakyat, lalu si calon dan partainya itu menggunakan segala cara untuk menang—misalnya—dengan memainkan politik uang sejadi-jadinya.

Tapi, bagaimanapun, hasil survei bisa menjadi semacam pegangan: bila calon tak populer bisa menang, ataukah survei tersebut yang tidak akurat, atau ada sesuatu yang terjadi. Bila kemudian lembaga pemilu dan pers mencoba mencari jawabannya, bukankah survei bisa menjadi alat bantu untuk mengontrol ada tidaknya penyimpangan dalam pemilu?