Gubernur Bank Indonesia Terjerat Kasus Hukum

TAJUK RENCANA

SUARA MERDEKA 31 JANUARI 2008

Ini bukan pertama kali seorang Gubernur Bank Indonesia terjerat kasus hukum. Sebelumnya ada Syahril Sabirin dan Soedradjad Djiwandono. Sekarang giliran Burhanuddin Abdullah. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana BI sebesar Rp 100 miliar. Ada banyak hal yang perlu disimak. Penegakan hukum sudah seharusnya dilakukan namun ketika itu menyangkut orang nomor satu di Bank Indonesia alias Bank Sentral dan otoritas moneter maka implikasinya bisa bermacam-macam. Meski sejauh ini tak ada sesuatu yang dikhawatirkan menyangkut kepercayaan terhadap institusi itu.Baik Menteri Koordinator Perekonomian Boediono maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani sama sekali tak merisaukan penetapan tersangka petinggi BI itu akan berdampak pada gejolak di pasar uang maupun pasar modal. Karena diyakini sistem sudah berjalan dengan baik dan dewan gubernur terdiri atas beberapa orang sehingga kalaupun Gubernur BI terganggu konsentrasinya atas kasus ini, masih ada yang bisa menggantikan tugas-tugas pentingnya. Yang lebih menarik perhatian justru kontroversi dan ironi yang selalu mewarnai upaya penegakan hukum. Dan kali ini kembali menimpa seseorang yang mempunyai reputasi dan prestasi yang baik.

Ada pertanyaan usil yang sepertinya tidak penting tetapi tidak bisa dikesampingkan. Yakni, mengapa kalau akan ada pergantian gubernur BI seringkali ada kasus hukum seperti ini. Orang pun berprasangka semua ini ada latar belakang politik, agar Burhanuddin tak bisa dicalonkan lagi sebagai Gubernur BI periode 2008-2013. Pertanyaan usil lain, kalau KPK berani menetapkannya sebagai tersangka bagaimana dengan penerima dana aliran BI antara lain politikus yang ada di Senayan. Seperti diketahui dana Rp 31,5 miliar diperuntukkan bagi Komisi IX DPR periode 2003 untuk keperluan amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Continue reading

Advertisements

Presiden Terlama

Kamis, 17 Januari 2008, adalah hari biasa. Tapi, semestinya tidak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di hari itu, usia kepresidenannya memasuki hari ke-1.187. Jadilah ia presiden terlama sepanjang sejarah reformasi.

Tiga presiden sebelum Yudhoyono tak bisa bertahan “selama” itu. Baharuddin Jusuf Habibie berkuasa hanya 518 hari, dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid hanya bertahan 642 hari hingga dipecat MPR pada 23 Juli 2001. Sedangkan Megawati Sukarnoputri menjadi presiden selama 1.186 hari hingga digantikan Yudhoyono pada 20 Oktober 2004.

Reformasi pun seolah menjadi arena “balas dendam” atas masa lalu. Sebelum reformasi, hanya ada dua presiden dan seorang pemimpin pemerintahan darurat yang pernah berkuasa selama 53 tahun kemerdekaan: Sukarno, Sjafruddin Prawiranegara dan Soeharto. Di era reformasi, hanya dalam satu dasawarsa kita mengalami pergantian empat presiden. Continue reading

Sumur Pak Harto

“Kehadiran seorang figur dominan dalam situasi kritis dan momen historis yang menentukan,” tulis Lloyd George, “bisa mengubah jalannya peristiwa selama bertahun-tahun, bahkan beberapa generasi mendatang.”

Dengan kejatuhan atau kematianya, pengaruh pemimpin besar tidak serta-merta sirna. Ada gading yang ditinggalkannya: karisma. Ibarat sumur yang mengalirkan energi (kebaikan atau keburukan), karisma tak pernah habis karena diberikan. Ia boleh tertimbun (sementara waktu) oleh gelegak sosial atau histeria massa. Tapi, dalam reformasi yang tak kunjung menemukan orde sosial baru, disertai hilangnya kepercayaan pada janji perubahan, orang mencari juru selamat. Mereka menggali kembali sumur karisma.

Transisi menuju demokrasi adalah fase tergenting dan frustating di ruang tunggu sejarah. Ketika “yang lama” mulai pudar, sedangkan “yang baru” tidak kunjung lahir, publik terombang-ambing di dalam limbo: tertarik ke orbit nostalgia (merayakan masa lalu) atau merentas visi masa depan (konsolidasi demokrasi). Continue reading

Selamat Jalan Jenderal Besar

riau pos

Selasa, 29 Januari 2008

Innalilahi  wa inna ilaihi rojiun. Setelah berjuang selama 24 hari di Rumah Sakit  Pusat Pertamina, akhirnya sekitar  pukul 13.10 WIB, Ahad, 27 Januari 2008, mantan Presiden RI  yang berkuasa selama 32 tahun itu  dipanggil yang Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun Almarmun tidak  berkuasa lagi, namun wibawa dan kharismanya  masih sangat luar biasa. Ini terlihat dengan banyaknya pelayat yang ingin menjeguk beliau dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negeri. Begitu pula dengan liputan media massa dari dalam maupun luar negeri yang menyiarkan secara langsung. Begitu pula dengan keprotokolan mulai dari rumah sakit, di rumah kediaman cendana, di Bandara Halim  Perdana Kesuma, Jakarta, Bandara  Adi Sumarmo, di Solo sampai ke tempat peristrihatan abadi di komplek pemakaman  keluara di Astana Giri Bangun. Dari rangkaian peristiwa tersebut, Almarhum Pak  Harto  masih mempunyai wibawa dan kharisma yang sangat luar  biasa. Ini sesuai dengan kata pepatah, ‘’Kalau ingin melihat besar-kecil nya orang lihatlah pada saat ia wafat.’’

Almarhum terlahir dari keluarga petani yang sederhana. Masa kecil tidak menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Beliau juga tidak berlatar belakang keluarga istana atau bangsawan.  Almarhum   lahir di Kemusuk, Yogyakarta , tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Almarhum  masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto kecil  dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya putera Kemusuk ini  terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Almarhum  resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, jenderal besar ini  menikah dengan Raden Ayu  Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegara.

Perkawinan Letkol Soeharto dan  Raden Ayu  Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar HM Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu.  Ini merupakan prestasi awal beliau yang spektakuler. Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Tentang almarhum, banyak yang pro dan kontra  tentang kepemimpinan yang beliau arungi. Terlepas dari pro dan kontra, Pak Harto  telah sangat banyak berjasa dalam mempertahankan republik ini dari berbagai krisis. Pak Harto memulai  kekuasaan memikul beban yang berat mulai dari krisis politik, ekonomi, hingga sosial. Ia mulai menata sistem pemerintahan, yang disebut dengan rezim  Orde Baru  atau lebih tepat disebut dengan orde Soeharto.  Untuk kepentingan stabilatas keamanan   mengunakan kekuatan meliter untuk  menjalan visi pembangunannya. Memang untuk kondisi sosiologis dan situasi politik bangsa Indonesia pada waktu itu,  pemerintahan Pak Harto nampaknya tidak ada pilihan lain, selain menggunakan kekuatan meliter dan birokrat untuk menjalankan kekuasaannya. Dengan sistem ini, pembangunan dapat berjalan dengan lancar, pertumbuhan ekonomi  berjalan dengan baik, stabilitas politik dan keamanan kondusif dan bahkan bangsa ini pun dalam bidang-bidang tertentu dapat diperhitungkan  dalam skala regional dan internarnasional.

Namun sebagai manusia biasa, bukan berarti Pak Harto bukan tidak mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Sekarang Jendaral Besar dari Kemusuk itu telah meninggalkan kita untuk  selama-lamanya, menghadap Sang Khalik. Ia telah menempati peristirahatan yang abadi bersama  isteri dan keluarga tercinta di pemakaman keluarga Astana Giri Bangun. Mari kita doakan semoga almarhum  mendapatkan posisi yang layak di sisi Allah Swt. Amin.***

Drs Husni Thamrin MSi
Direktur Lembaga Penelitian UIN Suska Riau dan Ketua Komisi Pengkajian MUI Kota Pekanbaru

Memaafkan Soeharto dan Siapapun

SURYA

Monday, 28 January 2008

“Dengan Memaafkan, kita membangun jembatan ke masa depan”(Sydney Newton Bremer)
Memaafkan atau mengampuni ternyata bisa menjadi masalah yang pelik di negri ini, apalagi terkait mantan presiden Soeharto. Ada saja pertanyaan, gugatan atau reaksi setiap kali ada ajakan untuk memaafkan mantan penguasa Orba itu. Misalnya ajakan Amien Rais agar bangsa ini, termasuk warga Jatim memaafkan Pak Harto (Surya, 15/1/hal 1).
Berbagai kritik balik menyerang Amien seperti bisa kita baca di milis-milis, karena dia dianggap sebagai salah satu tokoh Gerakan Reformasi 1998 yang paling lantang mengecam dan meminta Pak harto lengser, tapi kini tiba-tiba berubah pikiran. Sultan Hamengku Buwono X juga mempertanyakan (Surya 16/1).

\Ada yang menilai ajakan memaafkan Soeharto adalah sebuah sikap gedhe rasa (GR), karena Pak Harto tidak pernah minta maaf selama sehat dulu, meskipun anak cucunya pernah memintakan maaf atas semua kesalahannya. Kalau Pak Harto tidak pernah minta maaf, karena dia merasa tidak berbuat salah seperti dituduhkan oleh para penetangnya, maka apa bisa kita memaafkan orang yang tak mau minta maaf? Meskipun sejarawan Asvi Warman Adam pernah menulis 10 Dosa Besar Soeoharto di sebuah media Jakarta, tapi kalau Pak Harto tidak merasa berdosa, apa  perlunya kita memaafkannya?

Hari-hari inipun, penulis juga repot menjawab pertanyaan apakah dari persepektif agama, kita perlu memaafkan Soeharto? Semua agama, seperti Islam, Yahudi dan Kristen  tentu mengajarkan betapa mulianya memaafkan kesalahan orang lain. Islam mengajarkan:” Tetapi orang yang bersabar dan mema’afkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (QS Asy Syuura [42]: 43).

Allah SWT juga  berfirman,” Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (QS Fushshilat [41]: 34).

Dalam ajaran Kristen, mulianya memaafkan tampak dari pertanyaan Petrus. Suatu ketika Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?”  (Matius 18:21-35). Pada jaman itu, para guru agama Yahudi mengajarkan umat harus mengampuni saudaranya bila ia berbuat salah sebanyak satu atau dua kali. Pada kali yang ketiga menurut hukum Taurat, umat Yahudi memiliki hak membalas kesalahan saudaranya. Jadi dengan mengusulkan tujuh kali, Petrus berpikir ia sudah jauh lebih baik dari pengajaran hukum Taurat.

Tak disangka Yesus menjawab, “Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” Angka tujuh menunjukan sesuatu yang sempurna, sedang angka sepuluh menunjuk pada hal yang lengkap dan utuh. Artinya hendaknya manusia (umat Kristiani) mengampuni saudaranya setiap kali saudaranya bersalah, meski sampai 70 kali bersalah.

Hanya manusia bijaksana saja yang mampu menghayati pengampunan dalam arti yang sebenarnya.  Solzhenitsyn suatu ketika mengatakan, manusia  berbeda dari binatang bukan karena kemampuan berpikir kita, melainkan kemampuan kita untuk bertobat, dan mengampuni. Manusia menduduki hirarkis tertinggi dalam order penciptaan karena mampu mengampuni. Sayangnya, dalam keadaan terluka kita sering lupa manusia memiliki kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan.

Dengan memaafkan siapapunn yang bersalah, sebenarnya kita juga menyembuhkan luka atau penyakit  yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan demikian kita menjadi manusia yang sehat. Pengampunan memang terbukti kesembuhan. Hubungan antara pengampunan dan kanker telah diselidiki lama oleh para ahli kanker. (O. Carl Simonton, M.D., Stephanie Matthews-Simonton, and James L. Creighton, Getting Well Again, New York, NY: Bantam Books, 1978).

Urusan Hukum Soeharto
Jadi terkait Soeharto, dari sisi ajaran agama yang ktia anut,  kita sebaiknya  memaafkannya. Meskipun  Pak Harto tidak mau minta maaf, terserah saja pada kita semua, baik yang pendukung atau penentangnya untuk mau memaafkan.  Seperti mendiang Paus Yohannes Paulus II memaafkan penembaknya Mehmet Ali Agca, bahkan memeluk dan berbincang di ruang penjara, tapi jangan lupa toh pengadilan Italia tetap menghukum Ali Agca. Kita bisa memaafkan Soeharto, tapi kita tidak bisa mencampuri  urusan hukum Soeharto. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, kita memaafkan Soeharto. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, kita serahkan urusan Soeharto pada pemerintah dan pengadilan negeri ini.

Seperti kita tahu, Presiden SBY tetap mengambil keputusan untuk mengadili Seoharto jika kelak Pak Harto sudah sembuh. Pakar hukum yang menjadi penasihat Presiden SBY  Adnan Buyung Nasution menuding, pihak yang mengusulkan supaya mantan Presiden Soeharto diampuni tanpa melalui mekanisme hukum malah tidak memiliki nalar. Mereka sebenarnya hanya ingin membalas budi atas tindakan yang telah diberikan Soeharto pada saat berkuasa tanpa mempedulikan keadilan di tingkat masyarakat. Dia menambahkan pengampunan terhadap Soeharto hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan yang fair.

Rekonsiliasi Nasional
Ada satu permintaan penulis, jika kita bisa memaafkan Soeharto, kita juga harus memaafkan para Koran HAM di awal rejim Soeharto berkuasa, yakni mereka yang dituduh terlibat PKI atau Peristiwa 1965. Sebagaian dari korban HAM itu juga ikut membesuk Pak Harto. Harus diakui banyak dari kita masih belum bisa memaafkan mereka yang dituduh terlibat PKI(1965). Terkait Peristiwa 1965, masih cukup banyak anak bangsa sungguh  menghidupi apa yang menjadi ajaran sastrawan dan filosof eksistensialis Prancis Jean Paul Sartre “l’enfer, c’est l’autret” atau “orang lain adalah neraka”. Pemaafan atau rekonsiliasi menjadi tak mudah sehingga dendam dan kebencian masih subur di sana sini.

Bahkan anak cucu mereka yang tidak tahu Peristiwa 1965 ikut menanggung stigma dan menjadi sasaran kebencian. Tan Malaka yang diangkat Bung Karno jadi pahlawan, di era masa Soeharto dicoret dari daftar pahlawan nasional.

Jadi kalau kita bisa berempati pada Soeharto dengan memaafkannya, maka kita juga harus berempati pada para korban HAM semasam rejim Soeharto? Kalau kita berani mengakui jasa-jasa Pak Harto, kita juga harus  mengakui jasa-jasa Tan Malaka dan mereka yang berseberangan dengan Seoharto. Jadi kita jangan pilih kasih atau diskriminatif dalam memaafkan atau mengakui kontribusi seseorang.

Setidaknya dengan bisa memaafkan baik Soeharto maupun lawan dan korban politiknya, akan tercipta rekonsiliasi sejati di negri ini. Dengan demikian kita tidak akan terus dibelenggu persoalan masa lalu. Kita perlu menjadikan Mandela sebagai guru dalam hal ini.  Dalam bukunya, Long Walk To Freedom Mandela menulis : “Aku ingin Afrika Selatan melihat bahwa aku mencintai musuh-musuhku, sementara aku membenci sistem yang menyebabkan kita bermusuhan.” Dengan spirit kasih seperti itu, Mandela berhasil mewujudkan cita-cita rekonsiliasi Afrika Selatan.

Betapa indahnya jika Indonesia,  negeri yang  memproduksi batik yang digemari Mandela ini, juga memakai spirit Mandela untuk berani memaafkan, bukan hanya untuk Pak Harto tapi juga siapapun. Dengan memaafkan, kita bisa membangun jembatan ke masa depan, seperti dikatakan Newton Bremer di awal tulisan ini. Bagiamana?

Tom Saptaatmaja
Kolumnis, Alumnus STFT Widya Sasana Malang (1992).

Paska Meninggalnya Soeharto Perlukah Mengejar Stigma Bersalah?

Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana
haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara
hukum oleh pengadilan terbuka

Dalam tulisan Hendardi berjudul Etika  Memaafkan (Kompas, 17 Januari 2008),
disebutkan, bahwa sakit dan usia uzur  yang menimpa mantan presiden Soeharto
mendorong banyak orang untuk memaafkan. Tidak hanya itu, banyak pihak mendesak
supaya ada pernyataan maaf pihak lain atas kesalahan yang telah dilakukan mantan
penguasa Orde Baru itu.

Tak hanya bersifat pribadi, desakan bersifat publik pun  disuarakan sejumlah elit
politik atau pejabat negara sebagaimana desakan agar dikesampingkan (deponeering)
perkara yang telah telanjur diajukan Kejaksaan Agung atas dugaan penyelewengan
dana pada yayasan milik Soeharto.

Ketika sekarang Soeharto sudah meninggal dunia, apakah diskursus tentang
stigma kebersalahannya masih perlu dilanjutkan secara hukum atau diangkat melalui
proses peradilan?  Apakah kematiannya tidak identik dengan
berhentinya atau “matinya” proses hukum di tengah jalan?
Desakan seperti itu sebenarnya mnggiring pada suatu konklusi, bahwa kiprah politik
Soeharto selama berkuasa di Orde Baru telah terjerumus atau terbelit dalam
akumulasi kesalahan. Persoalannya sekarang, benarkah Soeharto bersalah, sehingga
sepantasnya disuruh atau “dipaksa” meminta maaf? Kalau Soeharto bersalah, jenis
kesalahan apa sebenarnya yang secara de jure diperbuat?

Pertanyaan tersebut tak mudah dijawab, pasalnya  menjustifikasi atau memberikan
stigma bersalah pada seseorang tidaklah gampang, harus melalui suatu kesaksian
yang teruji, pembuktian yang valid, atau keputusan dari lembaga formal yang
benar-benar berani, objektif, dan jujur yang menvonisnya bersalah.

Seseorang juga bisa dikatakan bersalah atau distigma melakukan tindak kejahatan,
manakala ada peristiwa yang bercorak “tertangkap tangan” (haterdaad), bukan melalui
asumsi, hipotesa, apalagi menggunakan prinsip-prinsip praduga bersalah
(presumption of guilt).  Stigma bersalah atau terpidana, hanya pantas dilekatkan
pada seseorang melalui suatu proses peradilan yang berakhir pada putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apa yang selama ini dilekatkan pada Soeharto barulah ke tingkat praduga bersalah,
peradilan sosial , peradilan atau penghakiman oleh pers, atau meminjam istilah yang ditelorkan JK  Skolnick sebagai “peradilan
tanpa pengadilan” yang menggambarkan, bahwa realitas
peradilan massa sedang menempatkan Soeharto sebagai objek yang dihakimi dan
dipersalahkan, sehingga diwajibkannya pula meminta maaf kepada masyarakat
Indonesia.

Disebut bersalah melalui proses “peradilan jalanan” itu jauh lebih
menyakitkan dibandingkan kalah dan dinyatakan bersalah melalui penerapan
peradilan yang akuntabel. Kalau peradilannya akuntabel, tentulah dalam setiap
tahapan pemeriksaan, hak-haknya sebagai sosok yang masih tertuduh sangat dihormati
layaknya manusia yang betul-betul masih bersih.

Dalam ranah yuridis seperti disebutkan dalam prinsip UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa setiap orang yang diajukan dalam
proses peradilan (mulai dari tahap penyidikan hingga sidang di pengadilan)
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap (presumption of innocence).

Itu juga dibenarkan dalam Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana
haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara
hukum oleh pengadilan terbuka di mana ia mempunyai semua jaminan yang dibutuhkan
bagi pembelaannya.

Putusan bersalah merupakan standar utama yang dijadikan pijakan untuk menentukan
salah tidaknya Soeharto. Mantan orang kuat nomor satu di republik ini sebatas bisa
“diasumsikan” bersalah atau melakukan banyak kejahatan berat atau istimewa (exstra
ordinary crime),  mulai dari dugaan penyimpangan keuangan yayasan hingga
pelanggaran HAM berat, pasalnya hingga sekarang proses peradilan yang dijalani
belum final atau belum menghasilkan ijtihad yuridis (putusan) yang membunyikan
kalau dirinya bersalah.

Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, kita akan menemukan
motto yang berbunyi ”berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang
buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan atau sedang memimpin
sidang atau menangani perkara supaya dirinya tidak dikalahkan oleh hukum yang di
dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang
berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran.

Dari motto tersebut, hakim diingatkan, bahwa kata kunci pelaksanaan sistem
peradilan pidana lebih dominan berada di dalam
kekuasaannya, bukan ditelakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja
kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak
boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Berkat motto yang berhasil dijadikan sebagai kekuatan moral para hakim tersebut, dampaknya sangat terasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana,
terutama dalam penanganan kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi, dapat
berjalan dengan baik. Vonis yang dijatuhkan hakim bukan mencerminkan
keinginan terdakwa dan pengacaranya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan
kuat dalam menegakkan keadilan (Satriya, 2006).

Motto tersebut disosialisasikan dimana-mana karena pemerintah Inggris menyadari,
bahwa setiap produk hukum, sangatlah sulit memenuhi kesempurnaan maksimal. Bukan
tidak mungkin usai diberlakukan,   produk ini ternyata menyimpan kekurangan
fundamental, yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian
memosisikan kalau dirinya bukan sebagai mulut Undang-undang (la bauche de laloi),
tetapi sosok yang dibebani kewajiban berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk
menutup kevakuman.

Jaksa dan hakim yang mujtahid (penggali dan pembaharu) dan berjiwa mujahid seperti
di Inggris tersebut tampaknya perlu diadopsi oleh jaksa maupun hakim-hakim di
negeri ini.
Dari sudut hukum dan keadilan itulah, masyarakat menunggu kinerja aparat penegak
hukum untuk membuktikan kebersalahan Soeharto. Diskursus soal pemberian maaf atau
pengampunan, hanyalah pantas dideklarasikan manakala aparat penegak hukum sudah
menuntaskan kompetensinya. Dan meski Soeharto telah meninggal dunia, tidak berarti
proses penyelesaian perkara hukumnya dibiarkan mengambang. Tetap wajib ada
kepastian dari akhir kinerja penegak hukum, termasuk menentukan rumusan kalimat
yang menyebutkan posisi Soeharto.

Apa gunanya ada jaksa penuntut umum selaku penyidik perkara khusus dan hakim yang
menjaga pilar pengadilan kalau menangani perkara Soeharto saja tidak bisa,
termasuk menentukan keabsahan apakah dihentikan ataukah diteruskan..
Kehadiran instutusi yuridis ini diharapkan kapabel dalam menyelesaikan perkara
hukum tanpa mempertimbangkan sosok manusianya yang jadi tersangka sehingga ketika Soeharto diposisikan demikian, tidaklah perlu menjadikannya
sebagai beban.

Abdul Wahid
Dekan Fakultas Hukum Unisma dan Penulis Buku Republik Kaum Tikus

Pengaruh Soeharto terhadap Bahasa Pejabat

 


SURYA

Wednesday, 30 January 2008

Semua kata yang berakhiran kan (misalnya, mempertimbangkan, mengumpulkan, membiarkan dan sejenisnya, maka akhiran kan senatiasa diucapkan ‘kÿn’. Uniknya, ini tidak terjadi pada kata yang kebetulan berakhiran suku kata kan. Contoh, makan, dekan, akhir pekan, tekan, tidak pernah diucapkan oleh Pak Harto misalnya, makÿn, dekÿn, akhir pekÿn, tekÿn.

Artikel ini tidak membahas pro dan kontra antara memaafkan almarhum Soeharto (Pak Harto) sebagai presiden RI kedua Indonesia dan polemik dalam ranah hukum selepas meninggalnya pada  Minggu 27 Januari 2008. Lebih spesifik dalam ranah ilmu bahasa (linguistics), Pak Harto punya pengaruh pada bahasa pejabat, yaitu bahasa Indonesia.

Terkait dengan masalah pengaruh tersebut, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Pengaruh positif mantan presiden RI kedua ini, tatkala dia senantiasa menunjukkan bahasa nasional dalam pentas dunia. Ke mana-mana baik dalam lawatan antarnegara bilateral maupun acara resmi internasional, Pak Harto senantiasa menggunakan bahasa Indonesia. Dalam berpidato di kancah dunia, bahasa Indonesia dikumandangkan di mana-mana.

Dalam teori bahasa terkait dengan  eksistensi bahasa nasional maka ada kajian khusus cabang ilmu bahasa ini yang dinamakan sosiolinguitics. Berdasarkan teori tersebut, terdapat beberapa status bahasa dalam kehidupan sesuai kedudukan dan fungsinya dalam suatu negara atau komunitas. Menurut ahli sosiolinguitics, Janet Holmes (1993), maka ada status bahasa tinggi (High Language/HL) dan adapula bahasa berstatus rendah (Low Language/LL).

Contoh HL adalah bahasa resmi sebagai simbol pembicara jika menggunakannya. Contohnya adalah Bahasa Indonesia di negara Indonesia, Bahasa Inggris di negara Inggris dan Amerika, atau Bahasa Prancis di negara Prancis. Dalam lingkup bahasa daerah juga ada HL misalnya dalam komunitas Jawa, kita mengenal Kromo Inggil, Kromo Madyo dan Ngoko. Bahasa tersebut jika diucapkan oleh komunitas, maka pilihan kata-katanya sesuai tiga tingkatan tersebut sekaligus menunjukkan status pembicaranya.

Contoh LL adalah bahasa pergaulan yang cenderung dipakai masyarakat bawah atau pedesaan, misalnya bahasa daerah dan bahasa prokem. Statusnya dalam negara, bahasa tersebut lebih rendah daripada Bahasa Indonesia. Jadi, jika dalam kondisi resmi maka Bahasa Indonesia harus dipakai. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi, misalnya antara pedagang sayur dan pembantu rumah tangga yang sedang bertransaksi, bahasa pergaulan bisa dipakai. Di daerah, mereka cenderung menggunakan bahasa daerah atau bahasa pergaulan.

Pengaruh Posistif
Karena di dunia ini banyak bahasa yang terjajah oleh bahasa lain yang lebih dominan, maka status bahasa bisa saja dikategorikan bahasa hilang (language lost) dan bahasa yang sudah mati (dead language).  Bahasa dikatakan hilang jika bahasa itu tidak dipakai oleh penutur aslinya tetapi jika dicari di daerah lain ternyata masih ada yang menggunakan. Ini bisa terjadi dalam jangka panjang misalnya Bahasa Jawa.

Bahasa Jawa yang semakin jarang dipakai suatu saat atau lambat laun bahasa ini hilang di Jawa.  Tetapi bahasa tersebut masih bisa ditemukan misalnya di Suriname, karena di sana Bahasa Jawa diimpor lewat proses  perpindahan penduduk dari Jawa yang ternyata tetap memakai bahasa tersebut di sana.

Bahasa dikatakan mati jika bahasa tersebut sudah tidak ada yang menggunakan karena lenyap bersama penutur aslinya. Contohnya adalah bahasa Indian oleh suku Indian. Bahasa ini mati karena sudah tidak ada lagi suku indian dan bahasanya pun tidak ada yang menggunakannya. Pak Harto dalam pembagunan Bahasa Indonesia sangat berperan dalam melestarikan keberadaan bahasa Indonesia. Dia juga senantiasa memasarkan bahasa di kalangan dunia termasuk dalam dialog khusus dua orang tatap muka dengan presiden atau pemimpin lain negara. Karena itu, dia senantiasa membawa penerjemah atau interpreter ke mana saja dia pergi.

Dalam teori sosiolinguistik, salah satu usaha menjunjung status bahasa apalagi bahasa nasional  adalah dengan cara menggunakannya di setiap saat. Sebagai presiden, maka Pak Harto sekaligus sebagai figur publik (public figure). Oleh karena itu, dampak pengaruhnya dalam pemakaian bahasa setiap saat selalu berdampak pada  status bahasa tersebut.

Pengaruh Negatif
Pak Harto merupakan figur publik yang sangat kontributif karena ”memasarkan” bahasa tersebut ke mana-mana. Tetapi dari segi mutu bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu, dia juga punya andil dalam degradasi mutu bahasa tersebut. Sebuah contoh adalah pengaruh ucapan Pak Harto terhadap akhiran kan. Semua kata yang berakhiran kan (misalnya, mempertimbangkan, mengumpulkan, membiarkan dan sejenisnya, maka akhiran kan senatiasa diucapkan ‘kÿn’. Uniknya, ini tidak terjadi pada kata yang kebetulan berakhiran suku kata kan. Contoh, makan, dekan, akhir pekan, tekan, tidak pernah diucapkan oleh Pak Harto misalnya, makÿn, dekÿn, akhir pekÿn, tekÿn.

Karena sebagai presiden, maka status sosialnya cenderung dianggap sebagai figur model dalam berturur bahasa. Hampir semua pejabat cenderung ‘terbawa’ dengan ucapan yang salah tersebut. Dalam tinjauan sosiolinguistik, menirukan orang nomor satu dengan status sosialnya yang tinggi identik dengan menyamakan derajadnya sebagai pejabat tinggi dengan status tinggi pula. Di sinilah yang menjadi persoalan pemakaian bahasa yang kurang tepat karena hanya dipengaruhi oleh figur publik. Di Amerika pernah terjadi kasus masalah bahasa pejabat. Menteri luar negeri Amerika, Warren Christopher, dulu senantiasa mendapat kritikan tajam karena bahasa Inggrisnya tidak merepresentasikan bahasa Inggris yang baik.

Figur publik sangat berpengaruh dalam segala pola bahasa. Misalnya, kata bonek, sebutan pendukung kesebelasan arek Suroboyo dulu pertama kali juga berasal dari tutur bahasanya seorang pejabat. Figur selain pejabat juga banyak ditirukan tutur bahasanya, misalnya artis terkenal. Istilah katrok oleh Tukul Arwana sekarang juga sudah masuk ranah pergaulan tidak hanya di kampung saja tetapi juga pada kampus/ wilayah masyarakat pendidikan.

Contoh lain pengaruh negatif Pak Harto adalah pemakaian kata daripada yang tidak tepat penggunaannya. Misalnya pada kalimat, ” Kepala sekolah daripada SMA negeri II Jakarta”, yang seharusnya ” Kepala sekolah SMA negeri II Jakarta”,  Penduduk daripada desa ini harus bisa aktif membangun desanya” yang seharusnya ”Penduduk desa ini harus bisa aktif membangun desanya”. Hampir semua pejabat mulai dari lurah sampai menteri ada yang meniru.

Di sebuah universitas swasta di Jakarta tahun 1995-1997, ketika itu saya juga kuliah bidang linguistik di sana. Di sebuah pintu kantor di kampus tersebut ditempel tulisan sebagai peringatan para mahasiswa linguistik.  Kalimatnya adalah Pak Harto mengatakan ”Saya lebih suka pembangunan daripada rakyat”. Maksudnya adalah ”Saya lebih suka pembangunan rakyat (membangun rakyat)”.

Karena seringnya memakai kata daripada dalam konteks yang salah, maka ada gurauan, bahwa  memang kenyataannya Pak Harto begitu. Dia lebih suka pembangunan. Yang secara implisit, berarti dia membangun terus tetapi mengabaikan rakyat. Prioritasnya dalam membangun negara tetapi lupa rakyat. Berkaca pada cerita di atas, maka figur publik, harus berhati-hati dalam bertutur bahasa jika tidak maka pola bahasanya akan menjadi kontaminasi bahasa rakyat.

Djuwari
Dosen STIE Perbanas Surabaya