Ujian Terberat KPK

DARI INDOPOS

Kamis, 31 Jan 2008,


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Menjadikan gubernur BI dan dua pejabat teras lain di BI sebagai tersangka dalam perkara aliran dana BI ke DPR pada periode 2003-2004.

Tindakan KPK merupakan langkah hukum yang patut diapresiasi. Pertama, kasus ini tergolong besar dilihat dari kemungkinan kerugian uang negara, yakni lebih dari Rp 30 miliar.

Kedua, diduga aliran dana BI ke DPR berbau gratifikasi -menyogok anggota DPR- terkait amandemen UU BI pada 2004. Ketiga, sebagai pembuktian bagi personel baru KPK yang sejak dipilih DPR akhir November 2007 muncul suara meragukan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitasnya sebagai penyapu yang bersih tindak pidana korupsi.

Dilihat dari jumlah kerugian negara, dugaan bentuk penyalahgunaan uang negara serta tersangka yang terlibat jelas perkara aliran dana BI ke DPR tergolong kelas kakap.

Misalnya, tersangkanya orang nomor satu serta pejabat papan atas lain di BI. Juga sangat mungkin menyusul tersangka dari anggota atau mantan anggota DPR.

Perkara itu juga patut disebut sebagai kelas kakap lantaran indikasi “permainan” untuk memuluskan aman UU BI tergolong rumit. Sarat persekongkolan. Melibatkan begitu banyak pejabat negara, dalam hal ini pimpinan puncak BI dan anggota (mantan anggota) dewan dalam komisi ekonomi dan keuangan pada DPR periode 1999-2004.

Oleh sebab itu, penanganan perkara aliran dana BI ke DPR menjadi tantangan serius dan berat bagi KPK. Selain tersangkanya pejabat negara pertama setingkat menteri -gubernur BI- yang sedang aktif, juga menyangkut pemegang otoritas moneter.

Berat dan serius karena KPK dituntut bekerja tegas, cermat, hati-hati, dan penuh perhitungan. Di satu sisi perkara tersebut menjadi perhatian besar publik. Di sisi lain banyak tersangka pejabat negara yang masih aktif menjalankan tugasnya.

Harus cermat dan hati-hati karena perkara yang ditangani KPK kali ini rentan terhadap goyahnya kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter. Sedikit saja KPK salah menangani perkaranya, kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter akan ambruk. Ujung-ujungnya stabilitas ekonomi makro menjadi terganggu. Bahkan, sangat mungkin dapat menganjlokkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sebaliknya, jika KPK cermat dan hati-hati, penanganan perkara aliran dana BI justru dapat menambah kepercayaan pasar. Dalam hal ini apresiasi positif akan tumbuh bahwa Indonesia -melalui KPK- justru tengah membersihkan birokrasi yang kotor di lembaga otoritas moneter yang di kemudian hari dapat “menyamankan” pasar domestik.

Tentu kemungkinan seperti itu telah diperkirakan KPK. Dengan kata lain, kemungkinan kasus aliran dana BI ke DPR itu menggoyahkan kepercayaan pasar telah diantisipasi melalui sikap dan tindakan penanganan perkara yang cermat, tegas, dan hati-hati.

Apalagi KPK harus bekerja -dalam menangani perkara apa pun- dengan ending bahwa terdakwa harus sampai ke pengadilan. KPK tidak mengenal ada perkara yang penyidikannya dihentikan di tengah jalan dengan alasan tidak cukup bukti.

Advertisements

Rehabilitasi nama Soeharto

Tanggal 31 Jan 2008
Sumber Harian Terbit

USULAN pakar hukum tata negara prof Dr Yusril Ihza Mahendra agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan rehabilitasi untuk memulihkan segala hak, harkat, dan martabat mantan Presiden Soeharto menarik untuk dicermati. Namun demikian, rehabilitasi seperti itu juga perlu diberikan kepada mantan Presiden Soekarno, karena baik Soeharto maupun Soekarno sama-sama memiliki jasa yang besar terhadap bangsa dan negara.

Pemberian rehabilitasi terhadap nama Soeharto maupun Soekarno oleh Presiden SBY saat ini tampaknya bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebab, untuk memberikan pengampunan atau pemberian maaf terhadap mantan Presiden Soeharto saat sekarang Presiden SBY tidak berhak, karena hingga kini belum ada keputusan hukum yang tetap terhadap Soeharto.

Apalagi sistem hukum di Indonesia berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang mengenal istilah “pardon” (memaafkan/mengampuni). Di AS ketika Presiden AS Gerald Ford menggantikan Richard Nixon yang mengundurkan diri akibat kasus Watergate, ia memberikan “pardon” kepada Nixon sehingga kesalahan Nixon baik yang dilakukan secara langsung maupun yang didakwa oleh pengadilan dihapus secara keseluruhan.

Karena itu, pemberian pengampunan terhadap Soeharto oleh Presiden SBY sebelum ada putusan hukum di pengadilan seperti yang dilakukan Presiden AS itu tidak bisa dilakukan di Indonesia, karena hukum yang berlaku di sini tidak mengatur hal tersebut. Bahkan, menurut pengacara kondang Adnan Buyung Nasution, jika SBY memaksakan untuk memberi pengampunan tanpa melalui proses pengadilan, maka Presiden bisa di-“impeach” (makzul) oleh MPR. Jadi, pemberian pengampunan terhadap Soeharto harus tetap dilakukan setelah ada proses pengadilan, meski saat sekarang telah ada Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Secara hukum, hak seorang presiden di Indonesia hanya bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Namun demikian, hal itu pun tidak bisa diberikan secara sembarangan oleh presiden yang berkuasa dan harus melalui proses hukum. Seperti pemberian grasi oleh presiden harus dilakukan setelah adanya putusan perkara dan yang bersangkutan meminta pengampunan kepada presiden.

Sedangkan amnesti diberikan oleh presiden untuk kasus-kasus politik seperti kepada anggota GAM yang meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Abolisi diberikan untuk menghapuskan tuntutan pidana yang juga lebih banyak sebagai keputusan politik. Contohnya, ketika Presiden Soekarno memberikan abolisi kepada semua orang yang sebelum 27 Desember 1949 melakukan suatu tindak pidana akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Sementara itu rehabilitasi diberikan untuk memulihkan nama baik atau pun hak politik maupun hak milik lainnya dari seseorang.

Dari sejumlah pilihan di atas, pilihan yang realistis bagi Presiden SBY saat ini adalah memberikan rehabilitasi kepada mantan Presiden Soeharto. Namun demikian, untuk kedilan rehabilitasi seperti ini sebaiknya diberikan pula kepada mantan Presiden Soekarno. Pemberian rehabilitasi kepada dua mantan presiden RI itu sangat tepat karena meski dianggap memiliki kesalahan, namun dua-duanya memiliki jasa yang sangat besar terhadap bangsa dan negara. Dibanding kesalahannya, jasa kedua mantan presiden itu terhadap bangsa dan negara Indonesia jauh lebih besar.

Namun demikian, seperti halnya pemberian grasi, amnesti, maupun abolisi, pemberian rehabilitasi terhadap mantan Presiden Soeharto maupun Soekarno tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh Presiden SBY. Sebab, sesuai ketentuan UUD 45, untuk bisa memberikan grasi dan rehabilitasi terhadap keduanya presiden harus tetap memperhatikan pertimbangan MA. Sementara itu untuk memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. *

Ambiguitas Pasca Soeharto


Sebuah berita mengejutkan datang pada hari Minggu, 27 Januari. Hari itu tim dokter kepresidenan di RSPP dimana mantan Presiden Soeharto dirawat menyampaikan bahwa pada pukul 13.10 Soeharto telah meninggal dunia. Selama lebih dari sepekan, Soeharto memang berada dalam perawatan intensif dokter dan mengalami beberapa kali fluktuasi kemajuan. Semalam sebelumnya, dokter memang menyampaikan bahwa Soeharto berada dalam titik paling kritis selama dirawat.

Meninggalnya Soeharto kemudian menjadi sebuah belasungkawa nasional, karena bagaimanapun ia adalah mantan Presiden kedua RI. Tidak lama berselang, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden menyampaikan hal itu langsung kepada masyarakat, disertai dengan ucapan turut berdukacita.

Apa boleh buat, meninggalnya Soeharto membuat kita kemudian harus merenungkan kembali hal itu. Berbagai kasus yang ditinggalkannya semasa masih hidup pasca lengsernya di tahun 1998, secara pidana, harus diakhiri dan ditutup selama-lamanya. Setelah Kejaksaan Agung sempat mengeluarkan SKP3 menunggu sembuhnya mantan orang kuat itu, maka hal itu kini sudah tidak bisa lagi karena Soeharto sudah meninggal dalam kondisi yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Meninggalnya Soeharto kemudian hanya menyisakan satu kasus perdata lagi, yaitu mengenai sejumlah Yayasan yang menghadapi tudingan telah mengambil uang negara. Kejaksaan Agung menuntut kerugian negara senilai sekitar Rp. 10 trilyun, dan meminta seluruh aset Yayasan-yayasan itu disita untuk negara. Pasca perdamaian yang gagal, kasus ini masih bergulir di pengadilan.

Pasca meninggalnya Soeharto jelas masih begitu banyak jejak rekam sejarah yang juga dibawa mati. Salah satu misalnya adalah mengenai keberadaan sepucuk surat yang disampaikan kepadanya pada tanggal 11 Maret 1966 sebagai awal langkahnya menuju puncak kekuasaan, dimana ia kemudian membubarkan PKI, lalu mengambil alih pengamanan hingga Presiden pertama RI, Soekarno lengser. Surat tersebut ditengarai dipalsukan sehingga versinya yang sekarang muncul, sementara banyak orang yang menyatakan bahwa sebenarnya isi Supersemar itu tidak demikian halnya. Berkali-kali ditelusuri, jejak surat itu tak juga ditemukan, menyusul meninggalnya mereka yang mungkin mengetahui hal itu. Sayangnya, sebelum Soeharto mengungkapkan hal itu, ia sudah keburu meninggal pula. Surat yang sangat penting itu sampai sekarang akan tetap menjadi misteri dan pencarian dalam rangka pelurusan jalannya sejarah.

Meninggalnya Soeharto juga terpaksa kembali mengungkit reaksi kita atas berbagai kebijakannya di masa lalu yang sampai sekarang masih menuai masalah. Salah satu misalnya mengenai pengambilalihan tanah yang kemudian menuai protes masyarakat, disusul kemudian kasus-kasus penembakan dan tragedi HAM, dan yang tidak kalah penting adalah pertanggung-jawaban atas berbagai kebijakan pembangunan yang terbukti hanya memperkaya kroninya.

Memang Soeharto sudah tidak dapat lagi bertanggung-jawab. Tetapi ketika masih hidup, ia adalah sosok yang masih memberikan kekuatan kepada mereka yang pernah menjadi pelaku kejahatan tersebut. Banyak pembantu-pembantunya yang sebenarnya hanya memanfaatkan kedudukannya sebagai pembantu Soeharto kala itu, tetapi kemudian menimpakan seluruh kesalahan kepada Soeharto.

Kini, ada banyak hal yang perlu dilakukan setelah Soeharto meninggal. Sebagai mantan Presiden kita patut menghormatinya. Tetapi sebagai bangsa yang ingin meluruskan sejarah, ada banyak tugas besar menanti setelah kepergiannya. Dan menghadapi hal itu kita jangan sampai terjebak dalam ambigu. (***)

Sinar Indonesia Baru,  28 Januari 2008

Selamat Jalan Pak Harto


Inna lillahi wainna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah SWT dan kepada-Nya pula kita kembali.

Allah SWT pasti akan memanggil semua hamba-Nya. Para hamba itu bisa dipanggil ketika masih remaja, waktu muda, maupun setelah tua. Bahkan, ada yang masih bayi sudah dipanggil. Kapan dipanggil adalah rahasia Tuhan Sang Mahapencipta.

Mantan Presiden Soeharto atau yang akrab disapa Pak Harto dipanggil Allah SWT pada Ahad (27/1) kemarin pukul 13.10 WIB. Almarhum meninggal dunia setelah mengalami sakit cukup lama, bahkan kondisi kesehatannya sempat kritis beberapa kali.

Namun, Allah SWT tampaknya mentakdirkan umur Soeharto sepanjang 86 tahun. Usia seperti itu tentu cukup panjang bila dibandingkan dengan kebanyakan orang di negeri ini.

Bukan hanya usia panjang, tapi Pak Harto juga berkuasa di negeri ini cukup lama. Sekitar 32 tahun Pak Harto menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Dengan begitu, dialah presiden paling lama dibandingkan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya. Dengan kekuasaan yang sangat lama itu tentu Pak Harto mempunyai pengaruh yang sangat besar di negeri yang kini berpenduduk sekitar 230 juga jiwa ini. Bahkan, ketika sudah lengser pun, selama menjalani masa tuanya dalam keadaan sakit, pengaruhnya tetap terasa.

Pengaruh itu baik positif maupun negatif, apakah Pak Harto seorang yang berjasa pada negeri ini atau sebaliknya, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Harto mempunyai banyak kelebihan sudah barang tentu, tetapi almarhum juga banyak kekurangan juga sesuatu yang pasti. Pro dan kontra kini masih berlangsung. Ini tentu bisa dimaklumi sebagai orang yang pernah berkuasa selama 32 tahun.

Lalu, bagaimanakah sebaiknya kita menyikapi wafatnya Pak Harto? Mengenai almarhum sebagai orang yang berjasa atau sebaliknya, biarlah sejarah nanti yang membuktikannya. Namun, sebagai manusia yang beragama, kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk memaafkan Pak Harto. Marilah kita mendoakan Pak Harto agar segala dosa-dosanya diampuni dan segala amal baiknya diterima Allah SWT.

Pengampunan dan pemaafan ini termasuk kasus-kasus hukum Pak Harto. Sekali lagi: hanya Pak Harto! Sedangkan kasus-kasus hukum yang menyangkut keluarga dan kroninya harus tetap ditegakkan. Hal ini harus digarisbawahi karena Indonesia bukan negeri kroni, apalagi milik keluarga. Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Selain meninggalkan pengaruh, wafatnya Pak Harto juga memberi pelajaran yang berharga buat bangsa ini. Pertama, semua manusia pasti meninggal dunia, semua yang berkuasa pasti ada masa akhirnya, termasuk penguasa sekuat Firaun sekalipun. Agama mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna dan bermanfaat bagi sesamanya. Karena itu, ketika berkuasa, siapa pun dia, manfaatkanlah kekuasaan itu demi kepentingan yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Kedua, kemarin adalah giliran Pak Harto yang dipanggil oleh Allah SWT. Hari ini, besok, pekan depan, bulan depan, atau tahun-tahun depan boleh jadi giliran kita.

Semua kita pasti akan dijemput ajal. Dan, ketika ajal menjemput kita, maka harta benda, jabatan, dan kekuasaan tidak akan ada gunanya. Kita semua akan masuk ke liang lahat sendirian dan hanya diselimuti beberapa lembar kain kafan. Selanjutnya, hanya amal saleh yang akan berguna.

Selamat jalan Pak Harto! Bangsa yang besar adalah yang menghormati para pemimpinnya.

Republika, 28 Januari 2008

Pelajaran Besar dari Pemimpin Besar

BELAJAR dari pengalaman. Ini kearifan yang amat luas diketahui dan gampang dikatakan. Tetapi, ternyata, sangat sulit dilaksanakan, khususnya di kalangan pemimpin negeri ini.

Dua presiden pertama Indonesia, Bung Karno dan Pak Harto, dalam praktik tidak belajar dari pengalaman. Pengalaman buruk yang dilalui Bung Karno, terulang hampir 100% pada Pak Harto.

Padahal di tangan Pak Harto, pengalaman buruk yang dilalui Bung Karno seharusnya tidak terulangi. Celakanya, para pengganti Pak Harto tidak mampu juga menghalangi pengalaman buruk yang dialami Bung Karno agar tidak terjadi pada Pak Harto. Dua pemimpin itu pergi membawa serta kontroversi besar yang tidak terselesaikan.

Tidak etis, memang, ketika seorang pemimpin wafat, bangsa yang ditinggalkan bertengkar tanpa henti dan tanpa keputusan tentang apakah pemimpin itu adalah pahlawan atau penjahat. Pertengkaran yang tiada henti tentang pemimpin yang pergi adalah juga masalah kepemimpinan. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang menerima seorang pemimpin apa adanya dan menghormatinya.

Nah, terlepas dari kontroversi yang dibawa mati Bung Karno dan Pak Harto, dua pemimpin besar bangsa Indonesia itu memperlihatkan kapasitas sebagai pemimpin yang betul-betul besar. Keduanya melakukan hal-hal besar walaupun menghadapi pertentangan luar biasa besar di dalam maupun di luar.

Setelah menjadi presiden, Bung Karno melaksanakan keputusan-keputusan besar dan berani. Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Berperang dengan Belanda merebut Irian Barat.

Pak Harto juga tidak kalah dalam soal determinasi. Menyederhanakan partai-partai yang banyak menjadi tiga saja, menggusur penduduk dari tanah yang dihuni demi kepentingan pembangunan waduk, menguasai Timor Timur, memaksakan ideologi tunggal, dan banyak lagi.

Sama seperti Bung Karno, Pak Harto pun pada akhirnya menderita di akhir hidupnya, bahkan dibawa sampai mati oleh implikasi dari keteguhan mengambil kebijakan berani dan besar. Yang beruntung dan menderita akibat keberanian bertindak dari seorang pemimpin dibiarkan sebagai pertengkaran tanpa solusi.

Kalau ada soal lain lagi yang perlu dijadikan pelajaran dari dua pemimpin besar itu adalah bagaimana para pemimpin percaya dan memperlakukan para kroni yang melingkupi sebagai inner circle. Ya keluarga, ya kroni, ya penasihat, ya konco-konco. Pak Harto dan Bung Karno ternyata banyak menderita setelah tidak lagi memerintah karena ulah orang-orang di ring satu. Mereka yang membisik dan memberi nasihat ternyata menghembus racun yang kemudian harus diminum sendiri sang pemimpin.

Terlepas dari kesalahan itu, kapasitas kepemimpinan yang diperlihatkan Pak Harto dan Bung Karno adalah determinasi selaku eksekutor. Pak Harto dan Bung Karno memperlihatkan sungguh-sungguh bahwa sebagai presiden mereka melaksanakan keputusan. Mereka bertindak, bukan berwacana. Mereka tidak berubah menjadi pengamat atau perenung saat menjadi presiden.

Kita sekarang dengan gampang menyebut Bung Karno dan Pak Harto sebagai pemimpin besar ketika mereka telah tiada. Seorang pemimpin besar yang dilepas dengan belitan kontroversi yang tak terjawab sebenarnya petunjuk bahwa kita sesungguhnya tidak menghargai para pemimpin. Pemimpin besar yang tidak dihargai dengan keberanian besar di kalangan para penggantinya.

Media Indonesia, 29 Januari 2008

Pidato Presiden di Giribangun

Ia hanya mengajak masyarakat mendoakan penguasa Orde Baru itu.Sungguh menarik pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara pemakaman Soeharto di Astana Giribangun, Jawa Tengah, kemarin. Ia mengajak rakyat mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan terhadap almarhum. Tapi Presiden tidak meminta agar kita memaafkan kesalahannya. Ia hanya mengajak masyarakat mendoakan penguasa Orde Baru itu.
Presiden mungkin tak mau terseret dalam arus keinginan “memaafkan” sang jenderal besar yang kini merebak. Jika pilihan ini memang sengaja diambil, patutlah dihargai. Sebab, sekali saja Yudhoyono melontarkan kata “memaafkan”, kendati dalam upacara pemakaman, bisa ditafsirkan sebagai sikap mengampuni kesalahan Soeharto.
Bersikap tegas di tengah pro-kontra untuk melanjutkan proses hukum perkara perdata Soeharto sekaligus pengusutan dugaan korupsi keluarganya amatlah penting. Apalagi hingga sekarang Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tetap berlaku. Ketetapan ini menyebutkan dengan gamblang perlunya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap para bekas pejabat, termasuk Soeharto dan kroni-kroninya.
Pemerintah masih harus membuktikan bahwa semua warga memang sama kedudukannya di mata hukum, seperti yang digariskan oleh konstitusi. Selama ini pemerintah–sejak era Presiden B.J. Habibie hingga sekarang–tak pernah serius mengusut kasus pidana Soeharto. Betapa kecewanya masyarakat yang pro-pemberantasan korupsi jika pemerintah Yudhoyono sekarang gagal pula menggugat Soeharto atau keluarganya secara perdata.
Kini gugatan perdata itu sedang bergulir di pengadilan. Melalui Kejaksaan Agung, negara menggugat penguasa Orde Baru itu Rp 11,5 triliun atas tuduhan telah menyelewengkan dana Yayasan Supersemar. Jika pemerintah serius, semestinya bukan cuma yayasan ini yang dipersoalkan. Berbagai bentuk dugaan korupsi lainnya pun perlu dimasukkan. Apalagi kejaksaan jauh hari sudah menyatakan bahwa jika Soeharto meninggal, perkara perdata akan diteruskan kepada ahli warisnya.
Keluarga Soeharto dan kroni-kroninya sebenarnya masih bisa pula diperkarakan secara pidana ataupun perdata. Pemerintah juga perlu melanjutkan pelacakan aset-aset Soeharto. Contohlah kisah sukses Nigeria yang berhasil melacak dan mengambil kembali harta mendiang pemimpinnya, Jenderal Sani Abacha. Uang yang dijarah dan kemudian disembunyikan di luar negeri oleh sang jenderal dengan keluarganya mencapai US$ 6 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah Nigeria melalui Economic and Financial Crimes Commission, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, berhasil mendapatkan kembali US$ 1 miliar.
Meneruskan proses hukum akan memberikan manfaat baik untuk negara ataupun ahli waris. Negara mampu memberikan kepastian hukum bagi warganya. Adapun bagi ahli waris Soeharto, inilah momentum untuk membereskan semua “utang” Soeharto.
Dalam upacara pemakaman, Presiden Yudhoyono boleh saja mengajak rakyat mendoakan Soeharto. Tapi, setelah masa berkabung usai, kami tetap berharap segala urusan hukum menyangkut almarhum dan keluarganya segera dituntaskan.

Korantempo, Selasa, 29 Januari 2008

Perkabungan Minim Respons


Sudah menjadi kelayakan manakala seorang presiden atau mantan presiden tutup usia maka rakyat diajak memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dalam rangka perkabungan nasional. Demikian juga Pemerintah Indonesia, yang menetapkan masa berkabung selama tujuh hari, dan meminta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang, sebagai tanda berkabung atas wafatnya mantan Presiden Soeharto, Minggu (27/1). Ternyata, ajakan pemerintah untuk berkabung secara nasional selama seminggu, kurang direspons masyarakat. Terbukti, lebih banyak rumah warga yang tak memasang bendera setengah tiang. Demikian pula perkantoran swasta juga lebih banyak yang tak mengindahkan seruan pemerintah. Melihat kenyataan tersebut, kita pun bertanya, mengapa? Tentu ada alasan mengapa minim antusias masyarakat mengekspresikan perkabungan dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Seorang warga mengaku, wujud penghormatan terhadap Pak Harto yang dianggapnya berjasa, tak melulu dengan mengibarkan bendera setengah tiang. “Yang penting doa,” jawab seorang warga.

Memang, pengibaran bendera setengah tiang hanya ekspresi fisik, yang mungkin bisa tanpa makna, kalau hal itu dilakukan semata-mata mengikuti anjuran pemerintah atau diminta Ketua RT setempat. Artinya, tanpa mengibarkan bendera setengah tiang, bukan berarti masyarakat tak menaruh hormat.

Namun, bisa jadi karena pemerintah kurang sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, lebih banyak warga yang tak tahu ajakan mulia dari pemerintah tersebut. Penyebab lain, mungkin ada warga yang menganggap ajakan pemerintah untuk menghormati Soeharto dengan menetapkan masa perkabungan selama sepekan dan memasang bendera setengah tiang, terlalu berlebihan, sebagaimana marak ajakan lewat pesan singkat via telepon seluler (SMS) untuk menolak ajakan pemerintah tersebut. “Soeharto adalah diktator kriminal, bukan pahlawan bangsa. Tolak pengibaran bendera setengah tiang,” demikian bunyi sebuah SMS.

Minimnya ekspresi perkabungan atas wafatnya Jenderal Besar (Purn) Soeharto adalah cermin sikap masyarakat Indonesia, yang mendua. Di satu sisi, ada yang menyodorkan semangat memaafkan, mengingat banyak jasa Soeharto selama memimpin Bangsa Indonesia. Di sisi lain, ada yang tegas menolak memaafkan Soeharto, dan menuntut pertanggungjawaban hukum atas segala dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Wafatnya Soeharto mewariskan perbedaan di masyarakat. Dua kutub yang berseberangan memiliki alasan yang kuat. Harus diakui, kini banyak yang merindukan masa kepemimpinan Soeharto, di mana harga barang kebutuhan pokok murah, tak ada pertikaian horisontal, dan tak ada aksi diktator mayoritas. Namun, kita tak menutup mata atas segala kesalahan yang dibuat Soeharto beserta kroninya. Buktinya, secara khusus MPR melalui Tap XI/MPR/1998 secara eksplisit menginstruksikan pemerintah mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto dan kroninya. Hingga kini MPR belum mencabut Tap tersebut. Atas dasar adanya Tap MPR itulah sebagian dari masyarakat menilai, almarhum Soeharto tak layak memperoleh penghormatan, sebagaimana yang lazim diberikan kepada mendiang mantan pemimpin sebuah bangsa.

Kita tentu berharap perbedaan penyikapan atas masa perkabungan yang ditetapkan pemerintah tersebut tak menjurus pada perpecahan bangsa. Sebaliknya, hal ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk segera menegaskan status hukum almarhum Soeharto. Sebagai bangsa, kita tentu tak ingin kehilangan jejak sejarah perjalanan pembangunan nasional, dengan segala kebaikan dan keburukannya. Harapannya, kita bisa bangkit menjadi bangsa yang mengerti bagaimana menghargai jasa-jasa pemimpin dan sekaligus bisa memetik pelajaran penting dari segala kekurangan dan kesalahan pemimpin di masa lalu.

Suara Pembaruan, 29/1/08