Pernyataan Dewan Gubernur Bank Indonesia : BI Rate Naik 0,25% Menjadi 8,25%

No.10/23/PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, 6 Mei 2008, memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25% menjadi 8,25%. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati dan mempertimbangkan perkembangan dan prospek ekonomi global, regional dan domestik.

“Tekanan terhadap inflasi semakin kuat terutama bersumber dari berbagai faktor eksternal terkait dengan tingginya harga komoditas di pasar internasional dan faktor internal terkait dengan masih tingginya konsumsi barang non pangan. Hal ini perlu direspon melalui kebijakan makroekonomi yang tepat demi terjaganya stabilitas makroekonomi dan pengendalian tekanan inflasi ke depan. Selanjutnya dalam rangka menjaga ekspektasi ke depan, Bank Indonesia senantiasa akan menyesuaikan BI Rate berdasarkan arah perkembangan inflasi” demikian Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom yang saat ini bertindak sebagai penjabat Gubernur Bank Indonesia.

Inflasi bulan April 2008 tercatat sebesar 0,57% (mtm) atau secara tahunan (April 2007-April 2008) menjadi 8,96%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan Maret 2008 (8,17%). Kelompok harga barang yang ditentukan pemerintah (administered price) secara bulanan meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, terkait dengan tersendatnya pasokan dan distribusi minyak tanah di beberapa daerah.

Di sisi inflasi inti, tekanan inflasi yang kuat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat yang bersumber dari meningkatnya harga komoditas di pasar dunia dan adanya ekspektasi pasar akan kenaikan harga BBM. Hal ini didukung oleh Survei Konsumen dan Survei Pedagang Eceran yang menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat berada dalam tren meningkat. Sementara itu, kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif turut memberikan tekanan pada inflasi inti.

Nilai tukar rupiah di bulan April 2008 sedikit melemah terkait dengan pesimisme terhadap ekonomi global dan tingginya harga minyak dunia. Secara rata-rata rupiah melemah 0,37% dari Rp. 9.174,00 menjadi Rp. 9.209,00. Namun fluktuasi rupiah masih terjaga yang tercermin dari tingkat volatilitas yang menurun dari 0,6% menjadi 0,2%. Di sisi lain, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia masih mencatat surplus. Perkembangan Neraca Pembayaran tersebut berdampak pada stabilnya cadangan devisa pada akhir April 2008 yang mencapai USD58,8 miliar atau setara 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Ditengah tekanan ekonomi global, ketahanan sistem perbankan masih tetap terjaga. Fungsi intermediasi perbankan terus meningkat, ditunjukkan pertumbuhan kredit pada Maret 2008 sebesar Rp 34,2 triliun menjadi Rp1.080,1 triliun. Dengan peningkatan ini, prosentase kenaikan kredit dalam setahun menjadi 28,1% dari sebelumnya 26,6%. Sejalan dengan itu, rasio NPL gross dan net turun menjadi 4,78% dan 2,1% menjadi 4,33% dan 1,78%. Sementara itu, DPK kembali sedikit menurun menjadi Rp.1.466,2 triliun, sehingga mengakibatkan LDR meningkat menjadi 73,7%.

Ke depan, tantangan terhadap stabilitas makroekonomi dinilai masih cukup berat apabila tingginya harga komoditas internasional dan risiko anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia masih terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan senantiasa mencermati perkembangan perekonomian khususnya tekanan inflasi yang kuat, dengan mengidentifikasi beberapa sumber tekanan inflasi yang muncul. Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan piranti moneter secara lebih efektif dan simultan, baik melalui BI Rate, pengendalian volatilitas nilai tukar, penyerapan ekses likuiditas, dan optimalisasi Operasi Pasar Terbuka (OPT).

Untuk itu, upaya koordinasi antara segenap komponen kebijakan yang memandang persoalan ekonomi ke dalam satu pandangan yang komprehensif menjadi sangat penting dilakukan agar risiko memburuknya perekonomian nasional dapat ditekan pada tingkat yang minimal. “BI berpandangan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar dan mengurangi ketidakpastian, yang pada gilirannya akan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi”, sambung Miranda S. Goeltom.

Jakarta, 6 Mei 2008
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Dyah N.K. Makhijani
Direktur

Menjadi Penantang Global

Indonesia masih memiliki banyak perusahaan yang berpotensi menjadi pemain kelas dunia. Yang diperlukan hanyalah pemetaan industri yang lebih baik, agar memudahkan penetapan strategi dan eksekusinya.

Gampang sekali — dan Anda pasti sudah bosan melakukannya — mendaftar kelemahan-kelemahan Indonesia. Di bidang apa pun: ekonomi, politik, sosial, budaya. Biasanya disertai beragam emosi negatif seperti rasa sedih, sesal, amarah, hingga sumpah serapah. Terkadang, karena sedemikian seringnya mendengar buruknya kondisi negeri yang telah lebih dari 60 tahun merdeka ini, banyak orang mengambil sikap yang lebih aman dan “sehat”, setidaknya bagi diri sendiri: acuh tak acuh.

Untunglah, kali ini, yang melakukan pekerjaan membosankan itu adalah Boston Consulting Group (BCG), konsultan bisnis asal Amerika Serikat. Setidaknya kita jadi bisa lebih santai menanggapinya. Syukur-syukur kalau malah mendorong kita mengambil sikap yang lebih positif. Maklum, BCG termasuk lembaga yang selain terkenal, juga kredibel di dunia.
Continue reading

Inflasi Tinggi, Tingkat Bunga Bank Berpeluang Naik

Banda Aceh | Harian Aceh
Inflasi yang tinggi April 2008 bakal disusul kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat diperkirakan akan menaikkan suku bunga sampai 1 persen.
Sejumlah analis memperkirakan, BI akan meningkatkan suku bunga berkisar 0.25% sampai dengan 1%. Ini berlawanan dengan prediksi langkah The Fed yang justru menurunkan suku bunga menjadi 2%. Kondisi bisa berbeda sebab inflasi yang semakin menggila terjadi di Indonesia.
Inflasi 0,57 selama April dan laju inflasi year on year (April 2008 terhadap April 2007) sebesar 8,96 persen, akan mendorong bankir menaikkan suku bunga kredit. Saat ini, bunga kredit di BCA berkisar 9%-12% per tahun. Sementara, bunga pinjaman di Bank Niaga berkisar 11%-14% per tahun.
Berdasarkan catatan Harian Aceh, enam bank di Indonesia telah memiliki asset senilai Rp877,97 triliun atau sekitar 45% dari total aset industri. Keenam bank besar tersebut juga mencatat pertumbuhan kredit sebesar 28,77%, dengan saldo per akhir triwulan pertama sebesar Rp441,59 triliun.
Tingkat BI rate kemarin sebesar 8% dengan SBI rate selama sebulan sebesar 7,99% dan SBI rate selama tiga bulan sebesar 8,04%. Continue reading

RANCANG TINDAK GLOBAL FAO

A. Soenartono Adisoemarto
(Komisi Nasional Plasma Nutfah)

PENDAHULUAN

Rancang Tindak Gobal FAO atau FAO Global Plan of Action untuk Pelestarian dan Pamanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) disahkan oleh the International Technical Conference on Plant Genetic Resources (ITC4) di Leipzig, Jerman pada tahun 1996. SDGTPP merupakan dasar hayati bagi keamanan pangan dunia. Berdasarkan nilai kepentingan SDGTPP ini, Konferensi FAO pada tahun 1991 menyetujui laporan pertama State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture untuk dikembangkan. Laporan ini berisi status terkini (pada waktu itu) pada tingkat global. Dengan pegangan ini FAO dapat merencanakan tindak lanjut mengenai pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan inilah dicetuskan adanya Rancang Tindak Gobal FAO. Continue reading

Kita Ini Negeri Kaya

miftahhh.jpgoleh Miftah H. Yusufpati

Aceh bakal kaya raya. Melebihi Saudi Arabia, raja minyak dunia. Benarkah?
Kabar itu kencang menerpa seantero negeri ini menyusul diumumkannya hasil Survei BPPT bersama Bundesanspalp fur Geowissnschaften und Rohftoffe (BGR Jerman) yang menemukan adanya migas di perut bumi kawasan perairan timur laut Pulau Simeuleu, Provinsi Aceh. Jumlahnya sungguh fantastis; 107,5 hingga 320,79 miliar barel.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pekan lalu lalu mempublikasikan temuan blok dengan potensi kandungan migas raksasa tersebut. Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT Yusuf Surahman mengatakan lapangan migas tersebut terletak di daerah cekungan busur muka atau fore arc basin perairan timur laut Pulau Simeuleu. “Kandungan migas itu luar biasa besar.”
Sebagai perbandingan, kini cadangan terbukti di Arab Saudi mencapai 264,21 miliar barel atau hanya 80 persen dari kandungan migas di Aceh. Sementara itu, cadangan Lapangan Banyu Urip di Cepu diperkirakan hanya 450 juta barel. Lapangan migas dapat dikategorikan raksasa atau giant field jika cadangan terhitungnya lebih dari 500 juta barel. Continue reading

BBM: Kartu Pintar vs Kenaikkan Harga?

 
 
Bahan bakar minyak (BBM)   sudah menjadi bagian penting   bagi penerimaan APBN kita   sejak merdeka,sementara penerimaan   negara dari pajak menjadi penting   sejak reformasi perpajakan diluncurkan   pada pertengahan 1980-an.

  Selain itu, salah satu sumber penerimaan   ataupun pendanaan APBN   yang “selalu” defisit sejak kemerdekaan   berasal dari utang domestik   dan utang luar negeri. Tidak mengherankan   jika utang kita semakin   meningkat, meskipun komposisinya   berubah, dari utang luar negeri   menjadi utang domestik, dari utang   antarnegara atau pemerintah, ataupun   official menjadi utang pada pasar   keuangan (surat utang negara).   Bunga yang harus dibayar juga semakin   mahal,selain risiko pasarnya juga   semakin besar, meski pemerintah   dapat membubarkan Consultative   Group on Indonesia (CGI). 

 Naiknya harga BBM di pasar   internasional yang pernah menembus   lebih dari USD100,yang dibarengi   dengan krisis pasar keuangan AS, dan   kenaikan harga-harga komoditas   primer di pasar internasional, telah   membuat banyak pihak “ketar-ketir”,   termasuk otoritas ekonomi Indonesia.   Pemerintah mesti mempercepat   revisi APBN yang baru berjalan   sekitar satu bulan, itu pun dengan   berbagai skenario yang masih belum   jelas. Pemerintah belum memiliki   strategi jelas dalam menghadapi berbagai   perkembangan, sehingga   beritanya masih simpang siur—yang   tentu saja membingungkan kita   semua.

Apalagi berbagai asumsi yang   akan dipakai masih terus berubah—   yang menunjukkan pemerintah   belum memiliki strategi yang solid.   Padahal, bagi masyarakat dan dunia   usaha, apa pun langkah yang akan   diambil otoritas ekonomi adalah penting   karena dapat digunakan sebagai   pedoman dalam menjalankan bisnis   atau mengelola keuangan keluarga.   Karena itu, strategi dari otoritas   ekonomi dalam mengatasi berbagai   kemelut ini ditunggu oleh banyak   pihak, diharapkan dapat mengayemayemi   kita yang merasa waswas   dengan masa depan kehidupan.

Pengalaman   menunjukkan kesalahan   kebijakan pada 2005 yang lalu harus   kita bayar sangat mahal. Padahal,   masalah yang kita hadapi pada saat ini   lebih berat daripada tahun 2005.   Apalagi, suasana sosial politik juga   sudah mulai menghangat menjelang   Pemilu 2009, sehingga efektivitas   kebijakan dapat lebih buruk. Pada   saat yang sama, “masalah” di Bank   Indonesia (BI) jika tidak berhati-hati   dapat juga membuat koordinasi   kebijakan moneter dan fiskal akan   semakin sulit dilakukan.   BBM Riwayatmu Dulu  

Kenaikan harga BBM yang tajam   telah memengaruhi perekonomian   akhir-akhir ini—meskipun banyak   negara maju, bahkan importir BBM   saja mampu mengatasinya dengan   baik sehingga dampaknya pada   perekonomian mereka tidak terlalu   signifikan seperti AS, Singapura,   bahkan Jepang, pada 2005 lalu.  

Ekonomi dunia juga masih tumbuh   pesat sampai tahun lalu. Berbeda   dengan kenaikan harga BBM yang   tajam pada pertengahan 1970-an   yang membuat ekonomi dunia dan   banyak negara mengalami tekanan   yang berat. Ini artinya banyak negara   yang telah belajar dengan baik dari   kenaikan harga BBM yang lalu.   Sebaliknya, Indonesia justru mengenaskan.   Pada waktu harga BBM   melesat di pertengahan 1970-an, kita   mendapatkan rezeki nomplok. Pemerintah   Orde Baru diuntungkan   dengan uang minyak, sehingga dapat   membangun ekonomi Indonesia   dengan pesat, meskipun didukung   pula oleh utang luar negeri pada saat   harga minyak agak merosot.

Namun,   secara umum Indonesia diuntungkan   dengan naiknya harga BBM seperti   halnya dengan negara-negara Timur   Tengah pada saat itu.Namun,ketidakmampuan   mengelola sumber daya   alam yang baik, khususnya dalam   bidang energi, atau karena masalah   manajemen transportasi yang buruk   membuat kenaikan harga BBM   sekarang justru menjadi momok bagi   pemerintah pusat.  

Kebijakan Kartu Kendali: Jawaban?  

Berbagai perkembangan dalam   ekonomi domestik dan internasional   telah membuat beban APBN semakin   berat,padahal jumlah pengangguran   dan penduduk miskin masih besar.  

Karena itu pemerintah sudah mengusulkan   perlunya revisi APBN supaya   dapat menekan defisit. Ada banyak   wacana menyikapi perkembangan   harga BBM untuk mengurangi defisit   APBN dan mengurangi beban hidup   masyarakat. Salah satunya dengan   program kartu kendali (smart card).   Dengan kartu ini diharapkan konsumsi   BBM berkurang sekitar 10%   karena setiap kendaraan pribadi atau   kendaraan umum akan mendapatkan   jatah pembelian setiap periodenya   dengan suatu rumusan yang akan   ditentukan, dengan sistem online ke   semua stasiun pengisian bahan bakar   umum (SPBU). Dengan demikian,   diharapkan dapat mengurangi beban   subsidi yang perlu dibayar oleh pemerintah   pusat.  

Bisa dibayangkan betapa rumitnya   rumusan yang harus dibuat pemerintah   untuk membuat suatu skema yang   dirasakan adil, tidak mengganggu   kelancaran roda perekonomian, dan   tidak menimbulkan masalah baru   bagi masyarakat. Pasti akan tidak   mudah. Lihat saja membuat dana   alokasi umum (DAU) dan dana alokasi   khusus (DAK) saja tiap tahun kita   masih “gegeran” saja, padahal hanya   melibatkan sekitar 500 pemerintah   daerah. Pada kasus ini kita membicarakan   skema untuk lebih dari   lima juta kendaraan bermotor roda   empat, sekitar 20 juta kendaraan   bermotor roda dua. Belum lagi untuk   kapal dan perahu nelayan yang tersebar   di seluruh Indonesia.Akan kompleks   sekali.

Mungkin negara jiran   Malaysia dan Myanmar sudah dilaksanakan,   tetapi pertanyaannya   berapa volume yang mereka tangani ?   Seberapa efektif pula mereka dapat   mengurangi konsumsi BBM?   Di samping itu masih muncul berbagai   pertanyaan.Pertama, seberapa   besar biaya set up dan pemeliharaannya?   Apakah sistem yang baru ini akan   reliable dan tahan terhadap serangan   hacker? Potensi pasar gelapnya yang   besar? Dan seterusnya dan seterusnya.  

Toh, soal harga BBM tetap tinggi ini   hanya masalah waktu kapan Indonesia   harus menaikkan harga BBM.Karena   itu,daripada nanti akhirnya harga naik   juga dan kita sudah mengeluarkan   sumber dana yang besar beserta   permasalahannya, lebih baik jika   harga BBM naik pelan-pelan. Lebih   dari itu semua,manajemen energi dan   transportasi umum perlu dibenahi   agar impor BBM dapat dikurangi.(*)  

Dr Sri Adiningsih  
Kepala Pusat Studi Asia-Pasifik   UGM

Calon Gubernur BI Harus Miliki Pemahaman Moneter & Bank

Sejumlah kalangan menilai calon Gubernur Bank Indoensia (BI) di masa depan harus memiliki pemahaman dalam bidang moneter dan perbankan.

Selain itu, memiliki pengalaman dan jaringan internasional yang luas sehingga bisa meningkatkan fungsi BI sebagai otoritas moneter nasional.

Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aviliani menilai sosok pengganti Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah seseorang yang memiliki pemahaman moneter dan perbankan. Menurutnya sosok yang memenuhi persyaratan ini adalah Muliaman D Hadad, Sri Mulyani dan Miranda S Goeltoem.

“Sri Mulyani selama ini cukup baik di Departemen Keuangan dan ahli moneter. Miranda punya ide brilian di kedua bidang tersebut. Namun, ke depan harus ada terobosan lain tidak hanya bermain di suku bunga untuk menjaga moneter,” jelas dia, di Jakarta, Selasa (4/2/2008).

Menurut Aviliani, penetapan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka tidak menghalangi untuk kembali bersaing dan mencalonkan diri. Sebab, selama kepemimpinannya, kondisi perbankan dan moneter nasional tetap stabil. Selain itu tidak ada menimbulkan gejolak akibat kebijakan BI dan berkoordinasi dengan pemerintah, terutama perbankan.

“Pak Burhanuddin, masih sosok yang masih bagus untuk dipilih lagi. Saya setuju dan masih wajar untuk dicalonkan lagi,” tegasnya.

Aviliani menuturkan jika ada calon baru dan kurang pengalaman terpilih, maka bisa menimbulkan kerawanan. Sebab, kondisi perekonomian di Amerika Serikat masih bergejolak dan akan banyak dana yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pelaku pasar menilai Gubernur BI yang baru kurang kredibel.

“Sekarang terbukti, meskipun (Burhanuddin Abdullah) menjadi tersangka, banyak pihak yang tidak menyangkutkan hal ini pada kebijakan maupun kredibilitasnya. Ini menunjukkan penerimaan terhadap Burhanuddin Abdullah masih tinggi,” tandasnya.

Salah seorang bankir senior bank BUMN yang enggan disebutkan namanya mengatakan figur Gubernur BI ke depan yang ideal adalah lebih senior setelah Burhanuddin Abdullah, selain itu harus memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang moneter baik keilmuan maupun dalam praktiknya.

“Figur itu harus memiliki jaringan internasional yang luas sehingga bisa diterima dalam pergaulan bank sentral di dunia,” katanya.

Kriteria lain yang harus diperhatikan, yakni pengambilan keputusan di BI sendiri bersifat kolegial sehingga diperlukan sosok yang lebih matang dan memiliki pengalaman serta jejak karir yang sudah teruji.

“BI sarat dengan pengambilan kebijakan, sehingga bukan seperti perusahaan swasta yang bisa menempatkan orang kepercayaan menggantikan pejabat sebelumnya,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro menilai, untuk merespons tantangan dan dinamika yang cepat terjadi, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengajukan nama calon Gubernur BI ke DPR dari orang yang terkait dalam kasus aliran dana BI sehingga tidak menimbulkan kerisauan maupun masalah baru. Selain itu akan merendahkan kredibilitas BI sebagai institusi.

“Figur bermasalah berpotensi memunculkan resistensi dan menjadi beban yang dapat merusak citra politik Presiden SBY,” tegasnya.

Gubernur BI di masa depan, lanjutnya, harus memiliki integritas, jejak rekam (track record), visi dan kompetensi. Hal tersebut mutlak diperlukan? sehingga bisa merespon tantangan global maupun permasalahan bank sentral yang multidimensial. (Tomi Sujatmiko/Sindo/rhs)