korupsi dari sabang sampai merauke

JAKARTA
KPK TETAPKAN TERSANGKA
KORUPSI DI BEA CUKAI
Pada 20 Oktober Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Agus Syafiin Pane sebagai tersangka dugaan korupsi di instansi bea dan cukai.
Nama Agus Syafiin Pane disebut-sebut termasuk dalam daftar pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham.
Permohonan pencegahan itu diajukan oleh KPK melalui surat bernomor KEP 361/01/10/2008 tertanggal 10 Oktober 2008. Surat tersebut menyebutkan beberapa nama yang dicegah ke luar negeri adalah Agus Syafiin Pane (ASP), Natigor Pangapul Manalu (NPM), Piyossi (P), Eddy Iman Santoso (EIS), dan Pangihutan Manahara Uli Marpaung (PMM). Mereka adalah pejabat pemeriksa dokumen di kantor Bea Cukai Tanjung Priok.
Selain itu juga ada nama Hilda Sumandi (HS), seorang ahli pabean PT Gemilang Ekspprindo.

MAGELANG
KORUPSI PENGEMBANGAN
GOR DISIDANGKAN Continue reading

Advertisements

Kawasan bebas korupsi? Kenapa tidak!

Kamis, 24/01/2008 09:12 WIB

oleh : Tri D. Pamenan

Tak butuh waktu lama bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan pengelola gedung-gedung bertingkat di Ibu Kota agar menyediakan ruangan khusus bagi perokok. Hasilnya, kini kita sudah mempunyai banyak kawasan bebas rokok di dalam mal berpendingin ruangan.

Tentu saja fakta itu belum membuktikan apakah jumlah perokok sudah menurun. Mungkin saja malah meningkat.

Pertanyaannya, pernahkah terpikir menciptakan kawasan bebas korupsi? Idenya mungkin terlalu naif. Tetapi, kalau luas kawasannya bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia, negeri ini tentulah dapat terbebas dari praktik korupsi.

Nyatanya korupsi masih belum turun juga statusnya: extraordinary crime, alias kejahatan luar biasa.

Apa artinya? Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua (kini sudah tidak aktif) mempunyai penjelasan yang cukup gamblang. Di depan ibu-ibu anggota kelompok pengajian Salimah (Persaudaraan Muslimah), Pak Abdullah suatu ketika bercerita tentang praktik korupsi di Indonesia.

“Ibu-ibu, tahu tidak mengapa korupsi disebut extraordinary crime?” tanya dia kepada para audiens.

Dia lalu menjawab sendiri pertanyaannya. Korupsi, demikian Abdullah, disebut sebagai kejahatan luar biasa karena praktiknya sudah terjadi di semua lapisan masyarakat, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Mulai dari street corruption sampai state corruption. Repotnya, bagi sebagian kalangan masyarakat korupsi sudah seolah-olah menjadi budaya.

Buktinya, setiap anaknya masuk kerja, komentar yang lazim dilontarkan orang tuanya adalah: “Wah, jangan kerja di sana. Itu kering tempatnya.” Terjemahan dari komentar itu tentu saja seperti ini: “Wah, di sana nggak ada yang bisa dikorupsi nak.”

Sepuluh tahun reformasi berjalan. Pemberantasan korupsi yang menjadi mesin utama gerakan reformasi belum banyak terlihat hasilnya. Memang ada kemajuan. Penangkapan pejabat karena terlibat kasus korupsi sudah makin sering terlihat. Ada anggota DPRD, bupati, gubernur, direksi BUMN, mantan duta besar, dan mantan menteri yang harus masuk bui sebagai terpidana korupsi.

Sayang, masih banyak catatan pemberantasan korupsi yang harus digarisbawahi. Sumbangan aset hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara masih sangat sedikit.

Isu-isu sentral korupsi masih belum berhasil diselesaikan. Dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto dan kasus BLBI adalah sebagian di antaranya.

Proses pidana terhadap dugaan korupsi Pak Harto makin kabur. Proses perdatanya juga tidak banyak menjanjikan, meski Jaksa Agung Hendarman Supandji masih optimistis akan menang di pengadilan.

Padahal, banyak pihak berharap terobosan hukum untuk proses pidananya. Koordinator Transparansi Internasional Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis menilai upaya penuntasan kasus pidana Soeharto membutuhkan keberanian semua pihak, baik pengadilan maupun kejaksaan.

Dia menilai putusan pidana tersebut sangat penting baik bagi Soeharto sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kalau tidak diselesaikan maka akan terlalu banyak kontroversi terhadap Soeharto.

Sekadar catatan, sebetulnya cukup banyak negara yang akhirnya berhasil menuntaskan proses hukum mantan presidennya, misalnya Korea Selatan, Filipina, Peru, dan Bangladesh.

Rapor merah

Beberapa LSM antikorupsi memberikan rapor merah terhadap proses pemberantasan korupsi sepanjang tahun lalu. Tahun ini pun tidak banyak harapan yang diberikan terhadap kejaksaan dan KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, memperkirakan kegiatan pemberantasan korupsi pada tahun ini tidak berubah dan tetap gagal karena tidak terlihat perubahan fundamental dalam membenahi faktor-faktor pendorong korupsi.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM juga memberikan nilai yang tak jauh berbeda. Lembaga itu menilai penanganan kasus korupsi sepanjang tahun lalu melorot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik kejaksaan, kepolisian, maupun KPK dianggap belum mampu membongkar kasus korupsi sampai ke episentrumnya.

“Upaya pemberantasan korupsi masih sebatas pada kasus-kasus yang sifatnya tradisional, belum menyentuh well organized crime,” ujar Koordinator Advokasi PUKAT Zainal Arifin Mochtar.

Dalam paparan mengenai Corruption Outlook 2008, studi ICW menunjukkan sejak 1998-2007, jumlah kasus korupsi yang berhasil terungkap oleh aparat penegak hukum mencapai 82 kasus dengan total kerugian negara Rp1,4 triliun.

Menurut anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo, dari 82 kasus tersebut, sebanyak 38 kasus terjadi sebelum 2004 dengan kerugian negara Rp937 miliar.

Penanganan kasus korupsi sebagian besar berorientasi pada pelaku yang tidak lagi pegang jabatan. ICW menilai penanganan korupsi 2007 kurang mampu mengungkap korupsi di pemerintah pusat pasca-2004 meski potensi korupsi lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah.

Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi dari meningkatnya praktik korupsi di daerah yang terungkap, boleh jadi hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan aparat. Tetapi mungkin juga yang terjadi justru desentralisasi praktik korupsi. Kalau itu yang terjadi, jalan menuju kawasan bebas korupsi akan makin buram saja. Perlu komitmen semua pihak untuk merealisasikannya.

Kawasan bebas korupsi? Kenapa tidak! (tri.dp@bisnis.co.id)

Ujian Terberat KPK

DARI INDOPOS

Kamis, 31 Jan 2008,


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Menjadikan gubernur BI dan dua pejabat teras lain di BI sebagai tersangka dalam perkara aliran dana BI ke DPR pada periode 2003-2004.

Tindakan KPK merupakan langkah hukum yang patut diapresiasi. Pertama, kasus ini tergolong besar dilihat dari kemungkinan kerugian uang negara, yakni lebih dari Rp 30 miliar.

Kedua, diduga aliran dana BI ke DPR berbau gratifikasi -menyogok anggota DPR- terkait amandemen UU BI pada 2004. Ketiga, sebagai pembuktian bagi personel baru KPK yang sejak dipilih DPR akhir November 2007 muncul suara meragukan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitasnya sebagai penyapu yang bersih tindak pidana korupsi.

Dilihat dari jumlah kerugian negara, dugaan bentuk penyalahgunaan uang negara serta tersangka yang terlibat jelas perkara aliran dana BI ke DPR tergolong kelas kakap.

Misalnya, tersangkanya orang nomor satu serta pejabat papan atas lain di BI. Juga sangat mungkin menyusul tersangka dari anggota atau mantan anggota DPR.

Perkara itu juga patut disebut sebagai kelas kakap lantaran indikasi “permainan” untuk memuluskan aman UU BI tergolong rumit. Sarat persekongkolan. Melibatkan begitu banyak pejabat negara, dalam hal ini pimpinan puncak BI dan anggota (mantan anggota) dewan dalam komisi ekonomi dan keuangan pada DPR periode 1999-2004.

Oleh sebab itu, penanganan perkara aliran dana BI ke DPR menjadi tantangan serius dan berat bagi KPK. Selain tersangkanya pejabat negara pertama setingkat menteri -gubernur BI- yang sedang aktif, juga menyangkut pemegang otoritas moneter.

Berat dan serius karena KPK dituntut bekerja tegas, cermat, hati-hati, dan penuh perhitungan. Di satu sisi perkara tersebut menjadi perhatian besar publik. Di sisi lain banyak tersangka pejabat negara yang masih aktif menjalankan tugasnya.

Harus cermat dan hati-hati karena perkara yang ditangani KPK kali ini rentan terhadap goyahnya kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter. Sedikit saja KPK salah menangani perkaranya, kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter akan ambruk. Ujung-ujungnya stabilitas ekonomi makro menjadi terganggu. Bahkan, sangat mungkin dapat menganjlokkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sebaliknya, jika KPK cermat dan hati-hati, penanganan perkara aliran dana BI justru dapat menambah kepercayaan pasar. Dalam hal ini apresiasi positif akan tumbuh bahwa Indonesia -melalui KPK- justru tengah membersihkan birokrasi yang kotor di lembaga otoritas moneter yang di kemudian hari dapat “menyamankan” pasar domestik.

Tentu kemungkinan seperti itu telah diperkirakan KPK. Dengan kata lain, kemungkinan kasus aliran dana BI ke DPR itu menggoyahkan kepercayaan pasar telah diantisipasi melalui sikap dan tindakan penanganan perkara yang cermat, tegas, dan hati-hati.

Apalagi KPK harus bekerja -dalam menangani perkara apa pun- dengan ending bahwa terdakwa harus sampai ke pengadilan. KPK tidak mengenal ada perkara yang penyidikannya dihentikan di tengah jalan dengan alasan tidak cukup bukti.