Pertempuran Aru

Mengenang Tragedi di Laut Aru

Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, yang merenggut nyawa Komodor Yos Sudarso dan banyak anggota TNI-AL di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sempat menjadi lembaran kelam sejarah angkatan bersenjata kita. Kini saatnya untuk melihat dengan lebih jernih bahwa pihak TNI-AU, yang dituding sebagai penyebab tragedi karena ketidaksiapannya ikut operasi gabungan itu, tak sepenuhnya patut disalahkan.

Peristiwa di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sebenarnya telah lama terkubur dalam kotak kenangan “Sejarah AURI/TNI-AU”. Di masa Orde Baru sempat mengemuka kembali karena komentar mantan Ketua DPA Laksamana TNI (Purn.) Sudomo bahwa AURI ternyata tidak siap menghadapi Operasi Trikora. Pernyataan itu menyengat para sesepuh TNI-AU yang sebelumnya – sejak pendiri dan Bapak AURI Laksamana Suryadarma, KSAU sejak 1946, dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 19 Januari 1962 sebagai bukti “kesalahannya” dalam tragedi Aru – lebih banyak diam.Generasi muda TNI-AU pun bertanya-tanya, apakah sedemikian “berdosa” korps dirgantara yang mereka masuki? Tidakkah semua terjadi karena kekacauan politik pada masa itu? Apakah tidak ada “kesengajaan” mendiamkan sebuah peristiwa tertutup kabut tebal sehingga pihak yang mestinya bertanggung jawab bisa bersembunyi dari kesalahan?

Kisah ini dihadirkan kembali bukan untuk menciptakan permusuhan baru, masalah baru, melainkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas agar wawasan para prajurit menjadi lebih luas.

Bukan operasi gabungan

Peristiwa Aru bermula dari suatu operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan suku Irian yang telah dilatih oleh TNI-AD ke Irian Barat. Komando Trikora memang sudah terbentuk, namun misi tersebut dilaksanakan bukan dalam konteks operasi gabungan. Komando berdiri sendiri sebagai task force dengan misi tertentu.

Hampir semua kekuatan yang akan dilibatkan dalam Operasi Trikora belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih stand by di Jawa. Namun ternyata Angkatan Darat telah mendahului dengan melakukan penyusupan sukarelawan. Untuk melaksanakan misi itu, AD minta bantuan ALRI untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju pantai Irian. Sedangkan AURI hanya diminta mengerahkan dua pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju target yang nantinya ditentukan oleh ALRI.

Karena misi itu sangat rahasia, di Mabes AURI hanya beberapa petinggi yang mengetahui. Walaupun nyatanya tidak rumit, hanya mengangkut pasukan ke sebuah pangkalan di dalam negeri dengan terbang rendah. Batas tugas AURI hanya memindahkan pasukan dengan Hercules, selebihnya tidak menjadi tanggung jawab Mabes AURI. Continue reading

Gejolak Partai Golkar Akan Terus Meruncing

DIKUTIP DARI SINDO
Sabtu, 30/06/2007

Gejolak di internal Partai Golkar diprediksi akan terus memanas pasca-Pertemuan Medan yang diprakarsai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufik Kiemas, 20 Juni lalu. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyatakan, gejolak di tubuh partai Beringin itu dipicu akibat munculnya kubu-kubu kekuatan yang akan bersaing dan berebut pengaruh.

JAKARTA (SINDO) – Perebutan pengaruh di partai pimpinan Jusuf Kalla tersebut diprediksi akan terus bermunculan terutama menjelang Pemilu 2009. Indria juga menilai bahwa partai peninggalan Orde Baru itu tidak memiliki ideologi sehingga rawan munculnya kubu-kubu kekuatan. ’ ’Dari dulu, semua orang tahu kalau Golkar tidak memiliki ideologi. “ “Sistem kepartaian terbentuk atas dasar kepentingan yang dekat dengan kekuasaan,” tegas Indria,tadi pagi.

Menurut dia, beberapa kubu kekuatan yang akan bersaing tersebut,antara lain kubu orde baru yang diusung Surya Paloh, kubu kekuasaan dari Jusuf Kalla, kubu nasionalis oleh Marzuki Darusman ataupun Ginandjar Kartasasmita, kubu militer oleh para purnawirawan jenderal yang ada di Golkar. Juga akan muncul kubu Islam dari kelompok Akbar Tandjung. Seperti diberitakan SINDO pagi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta Jusuf Kalla menggelar rapat harian untuk membahas Pertemuan Medan dengan tidak melibatkan Surya Paloh.

Dia juga meminta pertemuan kedua partai yang direncanakan di Palembang dan daerah lain agar dibatalkan. Lebih lanjut, ujar Indria, Partai Golkar masa kini memang tidak jauh berbeda dengan Golkar pada masa Orde Baru.Perbedaannya, kepentingan masa lalu lebih kuat karena masih ada Soeharto sebagai penguasa. Namun, saat ini,kekuatan seperti itu sudah tidak ada lagi. Kekuatan Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden sangat terbatas dan tidak akan mampu menyatukan kepentingan para pengurus yang lain. ’’Semua orang bisa masuk ke Golkar dari mulai petani, guru, dan buruh.

Mereka yang memimpin petani bukanlah berasal dari petani, mereka yang memimpin guru bukanlah dari guru.Namun, itu bukan cerminan organisasi,” paparnya. Dia menilai, gejolak ini mulai kelihatan setelah Surya Paloh memprakarsai aliansi politik dengan PDIP. Dengan sendirinya, koalisi Golkar dan PDIP segera terhenti dan tidak akan berlanjut hingga pertemuanpertemuan selanjutnya. Selain disebabkan gejolak di tubuh Golkar, perbedaan pendapat di tubuh PDIP juga cukup kuat.Namun, bedanya, perbedaan di PDIP cenderung bisa teratasi karena keberadaannya dibatasi ideologi dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. ’’Seperti yang diutarakan Soetardjo (Penasihat DPP PDIP), akan lebih menguntungkan jika PDIP berkoalisi dengan partai kecil karena bisa memimpin koalisi. Kalau dengan Golkar, akan sulit,”ujarnya.

Sementara itu,Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan,pertemuan PDIP dengan Golkar tidak memiliki agenda khusus selain mempertegas komitmen dua parpol yang samasama berplatform nasionalis demi tegaknya NKRI dan Pancasila. Menurut dia, sikap PDIP di pemerintahan tidak akan berubah sebagai partai oposisi.Kalaupun Golkar akan mengikuti langkah tersebut, partainya akan menyambut baik.Namun,jika tidak, PDIP juga tidak mempersoalkan. ’’Kalau ingin tetap menjadi pendukung pemerintahan, kami pun mempersilakan saja,”tukasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu membenarkan bahwa pertemuan PDIP-Golkar hanya untuk menegaskan NKRI dan kemajemukan bangsa. Karena itu, dia berharap semua pihak tidak berpikir negatif atas pertemuan itu di Medan. Kerja sama kedua partai,menurut dia,memang memungkinkan akan berlanjut hingga pemilihan umum legislatif.Targetnya, menguasai lebih dari 50% perolehan suara.Namun, dia menegaskan bahwa komitmen koalisi ini belum menjadi kesepakatan formal. ’’Jika kerja sama di legislatif terlalu melebar, akan menyulitkan pengambilan sikap,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, secara psikologis, kader di tingkat grass root kedua partai sulit akur. Karena itu, pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk menciptakan harmonisasi dan menghindari konflik- konflik yang tidak diinginkan pada Pemilu mendatang. ’’Koalisi dengan partai lain tetap melalui forum resmi di DPP Golkar.Pertemuan di Medan diarahkan untuk menciptakan situasi kondusif agar suhu politik tidak terlalu tinggi,”paparnya.

Pengamat politik dari Soegeng Soerjadi Syndicates (SSS) Sukardi Rinakit menilai bahwa Pertemuan Medan antara PDI P dan Golkar tidak bisa selalu diartikan buruk.Bisa jadi,kedua partai besar ini memang mempunyai agenda konsensus nasional baru bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi untuk membendung sektarianisme yang akhirakhir ini marak terjadi. (arif budianto/ hermansah)