SUARA MAHASISWA, Smart Card dan Nasib Pedagang BBM Eceran

SINDO

Senin, 18/02/2008

PADA awal tahun ini, pemerintah memberikan kado istimewa kepada rakyatnya berupa pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah pada akhir tahun lalu pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas dengan membagi-bagikan jutaan tabung gas dan kompor, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, terutama premium bagi mobil pribadi dengan metode penggunaan kartu pintar (smart card).

Dengan metode ini, pemerintah berharap mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp10 triliun. Sebelumnya, kontroversi dan persoalan selalu muncul. Misalnya saja dalam program konversi minyak tanah ke gas. Jenis tabung gas dan kompor berkualitas rendah,persoalan distribusi yang tidak merata, bahkan salah sasaran hingga masyarakat harus terseok untuk membeli isi ulang gas yang selain cukup mahal, juga susah didapatkan di pasaran, terutama daerah nonperkotaan.

Kini, masyarakat harus menelan pil pahit akibat munculnya kebijakan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini seperti menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Kita masih ingat beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan kebijakan penghematan BBM melalui pengalihan penggunaan premium ke pertamax yang kemudian dibatalkan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat.Bisa jadi kebijakan baru ini,merupakan bentuk lain dari kebijakan lama,yakni kebijakan menaikkan harga BBM secara terselubung.

Dengan pencabutan subsidi menggunakan smart card, pada akhirnya hanya akan menguntungkan sebagian kelompok saja, yakni para pengusaha yang notabene menjadi pemegang kebijakan di negeri ini.Sementara,masyarakat kecil harus menanggung beban hidup semakin payah. Jika kebijakan seperti ini terus dijalankan, maka kemadharatan akan menimpa bangsa ini.Pengangguran jumlahnya akan terus beranjak naik dan kemiskinan akan semakin merata.

Penulis pernah mempertanyakan dampak dari kebijakan pemerintah tersebut terhadap pedagang BBM eceran kepada menteri ESDM melalui pesan singkat (SMS),namun beliauhanya mengatakaninikebijakan WakilPresidenJusuf Kalla. Dari jawaban tersebut bisa dimunculkan sebuah interpretasi bahwa sesungguhnya terjadi tarik ulur kepentingan di antara kaum elit negeri ini. Dari sini, pemerintah tampaknya tidak terlalu peduli dengan nasib para pedagang kecil yang menjual BBM secara eceran.

Dalam konteks hak asasi manusia(HAM),pemerintah bisa dinilai tidak melaksanakan amanah UU No 11/2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya, karena telah mengabaikan hak masyarakat kecil dalam peningkatan ekonomi secara riil.Pada akhirnya,pemerintah harus meninjau ulang kebijakan pembatasan BBM dengan metode smart card dan lebih memilih kebijakan yang benar-benar pro rakyat kecil dengan pengkajian yang mendalam dan komprehensif.(*)

TH NOOR CAHYADI
Mahasiswa Program Pembibitan Bahasa Inggris Uninus Bandung

One Response

  1. SmartCard gak seperti namanya adalah rencana yg paling konyol dari pemerintah.

    1. Dijamin 101% akan muncul makelar2 BBM yg menjual BBM di harga tengah antara BBM subsidi dan non Subsidi. Para Angkot akan mengisi BBM lalu menjualnya ke kend pribadi..
    2. Angkot, truk, bis, dan kendaraan niaga lainnya serta spd motor juga dijatah. Banyangkan bgmn kondisi tranportasi kita saat diterapkan?
    3. Berapa jatah perhari yang ideal? Berarti tiap2 hari mesti antri? berapa pemborosan waktu yang terjadi jika semua mesti mengisi BBM tiap hari?
    4. dll ekses negatif yang timbul?

    Yang lebih efektif untuk menyiasati sisa Subsidi yang masih ditanggung pemerintah pasca kenaikan BBM ini dgn USD 120 / barrel adalah dengan memberlakukan PAJAK PROGRESIF untuk kendaraan pribadi sesuai kelas, harga dan ccnya.

    Contoh:
    Xenia Rp. 100juta, Pajak Tahunan 5%, pajak = 5juta/tahun
    Innova Rp. 200juta, pajak Tahunan 7,5%, pajak = 15juta/thn
    CRV Rp.300 juta, pajak Tahuan 10%, pajak = 30juta/tahun
    BMW Rp. 500juta, Pajak Tahuan 15%, pajak = 75juta/tahun
    dst sampai 20% untuk mobil2 dgn harga jual diatas 500juta

    Bayangkan dgn mobil pribadi sebanyak 10juta kendaraan dan rata2 pajak tahunan Rp. 10juta/tahun saja, maka pemerintah akan mendapatkan Rp. 100 TRILYUN. Uang ini dipakai untuk mensubsidi BBM buat angkot, Truk, Bis, kendaraan niaga lainnya, spd motor, Mesin perahu nelayan, mesin2 traktor petani, dsb.

    Sehingga tidak ada kenaikan BBM lagi. Jika ada pemilik kendaraan pribadi yang protes, suruh naik spd motor aja. Dah enak2 pake AC, dgr audio tape, duduk di jok kulit buaya, masih omonk gak sanggup bayar? Kebangetan.

    Dgn sistem pajak beginian, tidak akan timbul ekses negatif maupun manipulasi. Setiap yang mau memperpanjang atau mengurus STNK baru, mesti menyertakan bukti penyetoran pajak tsb ke Samsat. Penyetoran dilakukan di Bank yg ditunjuk pemerintah langsug ke rek Pemerintah. Jadi tidak bakal terjadi manipulasi.

    Anggaran 100 TRilyun tsb sebagian dapat dipakai untuk membangun prasara tranportasi massal yang nyaman, aman, dan bersih diseluruh Indonesia secara bertahap.
    Monorail? 4 Trilyuun? Maaaaah, keciiiiiiiil. Gak perlu merenggek2 ke negara lain. Ambil aja dari 100Trilyun tsb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: