Pertempuran Aru

Mengenang Tragedi di Laut Aru

Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, yang merenggut nyawa Komodor Yos Sudarso dan banyak anggota TNI-AL di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sempat menjadi lembaran kelam sejarah angkatan bersenjata kita. Kini saatnya untuk melihat dengan lebih jernih bahwa pihak TNI-AU, yang dituding sebagai penyebab tragedi karena ketidaksiapannya ikut operasi gabungan itu, tak sepenuhnya patut disalahkan.

Peristiwa di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sebenarnya telah lama terkubur dalam kotak kenangan “Sejarah AURI/TNI-AU”. Di masa Orde Baru sempat mengemuka kembali karena komentar mantan Ketua DPA Laksamana TNI (Purn.) Sudomo bahwa AURI ternyata tidak siap menghadapi Operasi Trikora. Pernyataan itu menyengat para sesepuh TNI-AU yang sebelumnya – sejak pendiri dan Bapak AURI Laksamana Suryadarma, KSAU sejak 1946, dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 19 Januari 1962 sebagai bukti “kesalahannya” dalam tragedi Aru – lebih banyak diam.Generasi muda TNI-AU pun bertanya-tanya, apakah sedemikian “berdosa” korps dirgantara yang mereka masuki? Tidakkah semua terjadi karena kekacauan politik pada masa itu? Apakah tidak ada “kesengajaan” mendiamkan sebuah peristiwa tertutup kabut tebal sehingga pihak yang mestinya bertanggung jawab bisa bersembunyi dari kesalahan?

Kisah ini dihadirkan kembali bukan untuk menciptakan permusuhan baru, masalah baru, melainkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas agar wawasan para prajurit menjadi lebih luas.

Bukan operasi gabungan

Peristiwa Aru bermula dari suatu operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan suku Irian yang telah dilatih oleh TNI-AD ke Irian Barat. Komando Trikora memang sudah terbentuk, namun misi tersebut dilaksanakan bukan dalam konteks operasi gabungan. Komando berdiri sendiri sebagai task force dengan misi tertentu.

Hampir semua kekuatan yang akan dilibatkan dalam Operasi Trikora belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih stand by di Jawa. Namun ternyata Angkatan Darat telah mendahului dengan melakukan penyusupan sukarelawan. Untuk melaksanakan misi itu, AD minta bantuan ALRI untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju pantai Irian. Sedangkan AURI hanya diminta mengerahkan dua pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju target yang nantinya ditentukan oleh ALRI.

Karena misi itu sangat rahasia, di Mabes AURI hanya beberapa petinggi yang mengetahui. Walaupun nyatanya tidak rumit, hanya mengangkut pasukan ke sebuah pangkalan di dalam negeri dengan terbang rendah. Batas tugas AURI hanya memindahkan pasukan dengan Hercules, selebihnya tidak menjadi tanggung jawab Mabes AURI. Continue reading

Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye

INDOPOS

Senin, 25 Feb 2008,

Oleh Ali Masykur Musa

Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.

Meski demikian, parpol mana pun pasti ingin mendapatkan pendulum suara sebanyak mungkin dalam pemilu. Atas dasar itu, ia tak segan-segan mengucurkan dana besar sebagai langkah memuluskan keinginannya. Kapitalisasi pemilu semacam itu memperbanyak catatan buram sistem kepartaian.

Karena itu, perlu pengaturan dana kampanye dalam pemilu, yang menyangkut dari mana dana pemilu yang diperoleh parpol dan bagaimana mengatur dana pemilu agar tidak terjadi kapitalisasi pemilu.

Problem Belanja Pemilu

Berkaca pada pengalaman pelaksanaan beberapa pemilu lalu, dana kampanye menjadi bagian yang kurang diawasi secara ketat. Ada banyak kelonggaran yang memberikan peluang kepada partai politik melakukan segala cara untuk mendapatkan dana kampanye. Continue reading

Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye

INDOPOS

Senin, 25 Feb 2008,

Oleh Ali Masykur Musa

Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.

Meski demikian, parpol mana pun pasti ingin mendapatkan pendulum suara sebanyak mungkin dalam pemilu. Atas dasar itu, ia tak segan-segan mengucurkan dana besar sebagai langkah memuluskan keinginannya. Kapitalisasi pemilu semacam itu memperbanyak catatan buram sistem kepartaian.

Karena itu, perlu pengaturan dana kampanye dalam pemilu, yang menyangkut dari mana dana pemilu yang diperoleh parpol dan bagaimana mengatur dana pemilu agar tidak terjadi kapitalisasi pemilu.
Continue reading

Bom Waktu BRR

Ada dua berita penting terkait Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, hari ini. Pertama, soal penyerahan aset BRR senilai Rp8 miliar kepada Pemerintah Aceh. Kedua, soal ambruknya sejumlah rumah bantuan BRR yang katanya tahan gempa di Simeuleu pada saat gempa belum lama ini.
Dua peristiwa yang sepintas berbeda akan tetapi menyangkut satu lembaga: BRR. Dua berita ini tentu saja punya korelasi. Mengapa?
Penyerahan aset BRR adalah acara seremonial yang layak dipublish untuk memberikan informasi pada khalayak bahwa lembaga super body ini mulai mewariskan aset-aset-nya kepada pemerintah daerah.
Kedua, tentang ambruknya rumah bantuan BRR, mengungkap bahwa aset-aset BRR ini perlu dipertanyakan kualitasnya. Rumah yang sudah ambruk jelas busuk, menyalahi blue print yang dibuat sendiri, dan yang belum ambruk bisa menjadi bom waktu bila ternyata juga busuk. Continue reading

SUARA MAHASISWA, Smart Card dan Nasib Pedagang BBM Eceran

SINDO

Senin, 18/02/2008

PADA awal tahun ini, pemerintah memberikan kado istimewa kepada rakyatnya berupa pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah pada akhir tahun lalu pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas dengan membagi-bagikan jutaan tabung gas dan kompor, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, terutama premium bagi mobil pribadi dengan metode penggunaan kartu pintar (smart card).

Dengan metode ini, pemerintah berharap mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp10 triliun. Sebelumnya, kontroversi dan persoalan selalu muncul. Misalnya saja dalam program konversi minyak tanah ke gas. Jenis tabung gas dan kompor berkualitas rendah,persoalan distribusi yang tidak merata, bahkan salah sasaran hingga masyarakat harus terseok untuk membeli isi ulang gas yang selain cukup mahal, juga susah didapatkan di pasaran, terutama daerah nonperkotaan.

Kini, masyarakat harus menelan pil pahit akibat munculnya kebijakan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini seperti menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Kita masih ingat beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan kebijakan penghematan BBM melalui pengalihan penggunaan premium ke pertamax yang kemudian dibatalkan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat.Bisa jadi kebijakan baru ini,merupakan bentuk lain dari kebijakan lama,yakni kebijakan menaikkan harga BBM secara terselubung. Continue reading

Gempa dan Sodomi (2)

CANG PANAH
Haba Miftah H. Yusufpati

Pukul 11.00 waktu Aceh. Hari Jum’at. Saya dan Bang Nash nongkrong di warung kopi, alih-alih menunggu salat Jum’at tiba. Soal gempa masih menjadi pokok bahasan.
Saya bercerita tentang hukuman terhadap kaum Luth yang dijelaskan Al-Qur’an. Allah mengutus beberapa malaikat untuk membinasakan kaum Luth yang berperilaku seks menyimpang. Hukuman yang ditimpakan adalah sambaran petir, membalik tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri lemparan batu yang membumihanguskan mereka, sehingga kaum Luth dan kotanya tinggal kenangan.
“Seluruh kitab suci yang diimani kaum Yahudi, Nasrani dan Islam memang menceritakan peristiwa itu,” kata Bang Nash. “Dan peristiwa itu memang benar-benar pernah terjadi.”
Bang Nash lalu bercerita tentang penelitian arkeologis mendapatkan kota Sodom yang semula berada di tepi Laut Mati (Danau Luth). Letaknya, terbentang memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania. “Dengan sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota tersebut Allah runtuhkan, lalu jungkir-balik masuk ke dalam Laut Mati,” ucap Bang Nash, yang memang dikenal agak kutu buku ini.
“Lalu ada penelitian ilmiah kontemporer,” lanjutnya. “Hasilnya menjelaskan, bencana itu dapat terjadi karena daerah Lembah Siddim, yang di dalamnya terdapat kota Sodom dan Gomorah, merupakan daerah patahan atau titik bertemunya dua lempengan kerak bumi yang bergerak berlawanan arah.” Continue reading

, Bola Pemilihan Gubernur BI

News Opini
TAJUK

SINDO
Senin, 18/02/2008

BOLApemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden telah mengirimkan dua nama calon gubernur bank sentral untuk dipilih DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Siapa yang akan dipilih untuk mengendalikan otoritas moneter tergantung pada sikap negarawan atau semata-mata sikap politik DPR. DPR memiliki kewenangan penuh untuk menilai dua calon Gubernur BI yang diajukan Presiden pada 17 Februari lalu. Ada baiknya, sebelum menggelar pemilihan resmi, DPR mendengarkan masukan dari berbagai pihak atas kedua calon orang nomor satu di bank sentral. Saran, masukan, kritikan, dan suara dari berbagai pihak perlu menjadi pertimbangan mendalam dalam menentukan pilihan.

Siapa pun nanti yang diputuskan menjadi Gubernur BI, tak semata-mata alasan politik, tapi memang orang yang benar-benar kredibel, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta berjiwa negarawan. Dalam pemilihan gubernur nanti, DPR harus benarbenar memiliki sikap kemandirian dan kenegarawanan. Penilaian dan argumentasi yang digunakan untuk memilih Gubernur BI harus benar-benar objektif demi kepentingan BI dalam mengelola otoritas moneter.
Continue reading