korupsi dari sabang sampai merauke

JAKARTA
KPK TETAPKAN TERSANGKA
KORUPSI DI BEA CUKAI
Pada 20 Oktober Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Agus Syafiin Pane sebagai tersangka dugaan korupsi di instansi bea dan cukai.
Nama Agus Syafiin Pane disebut-sebut termasuk dalam daftar pencegahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham.
Permohonan pencegahan itu diajukan oleh KPK melalui surat bernomor KEP 361/01/10/2008 tertanggal 10 Oktober 2008. Surat tersebut menyebutkan beberapa nama yang dicegah ke luar negeri adalah Agus Syafiin Pane (ASP), Natigor Pangapul Manalu (NPM), Piyossi (P), Eddy Iman Santoso (EIS), dan Pangihutan Manahara Uli Marpaung (PMM). Mereka adalah pejabat pemeriksa dokumen di kantor Bea Cukai Tanjung Priok.
Selain itu juga ada nama Hilda Sumandi (HS), seorang ahli pabean PT Gemilang Ekspprindo.

MAGELANG
KORUPSI PENGEMBANGAN
GOR DISIDANGKANPada 20 Oktober lalu Pengadilan Negeri Kota Magelang, mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi kasus pengembangan Gedung Olahraga (GOR) Samapta menjadi Stadion Madya Kota Magelang, dengan terdakwa yang juga makelar tanah, HS (49).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Endang Wilujeng, S.H., dengan dua anggota masing-masing Taufik Rahman, S.H., dan Setyawati Yuni Riyanti, S.H.
Perkara itu melibatkan pula mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Surasmono, mantan Asisten I Sekda, Suko Tri Cahyo, mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Djuwahir dan mantan Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan, Roy Sutaris. Keempat tersangka itu kini berada di Lembaga Pemasyarakatan Magelang dengan status tahanan Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

GORONTALO
SIDANG KASUS KORUPSI DANA
STADION DI BOALEMO DIGELAR
Pada 21 Oktober lalu, Persidangan kasus dugaan korupsi dana Stadion Olahraga yang mencuat sejak tahun 2003 di Kabupaten Boalemo kembali digelar dengan memeriksa dua tersangka dalam kasus tersebut
Dua tersangka yang digiring ke meja hijau tersebut adalah Ardiyanto sebagai pimpinan proyek serta Abdul Wahab sebagai kosultan.

SINGKAWANG
KEJARI TAHAN TERSANGKA KORUPSI RP2 MILIAR
Pada 21 Oktober lalu Kejaksaan Negeri Singkawang, menahan dua tersangka kasus korupsi APBD Kota Singkawang tahun anggaran 2005 dan 2006 yang merugikan negara sebesar Rp2 miliar.
Kedua tersangka berinisial IA, mantan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Singkawang dan Li, mantan pemegang kas di DPRD Kota Singkawang.
Keduanya kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

JAKARTA
POLRI CEKAL LIMA
TERSANGKA KORUPSI
PERTAMINA
Pada 24 Oktober Polri telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk mencekal lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi impor minyak mentah oleh PT (Persero) Pertamina agar mereka tidak dapat pergi ke luar negeri.
Cekal dilakukan selama satu tahun dengan tujuan agar para tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri sehingga dapat mengganggu proses hukum.
Kendati demikian, penyidik Polri belum menahan para tersangka.

JAMBI
KASUS KORUPSI SUBSIDI BBM DILIMPAHKAN KE PENGADILAN
25 Oktober lalu kasus dugaan korupsi dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp100 juta di Kec. Mestong Kab. Muarojambi, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sengeti dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sengeti untuk disidangkan. Tersangkanya adalah mantan Ketua KUD Usaha Bina Desa Mestong, Ahmad Zaharisam.
Kasus dugaan penyelewengan dana subsidi BBM membuat negara mengalami kerugian lebih kurang Rp 100 juta. Selama proses penyidikan tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 10 juta.
Selain itu Kejari Sengeti juga tidak hanya melimpahkan kasus dana subsidi BBM, juga melimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggemukan donasi sapi di Petaling dengan tiga tersangka yakni Bona Tindaon mantan Ketua KUD Marga Jaya, Zairun mantan Bendahara, dan Kuswanto mantan Sekretaris KUD.
Dalam kasus itu negara dirugikan senilai Rp 36 juta, dan dari ketiga tersangka sudah ada yang mengembalikan uang, namun kasus tersebut tetap diteruskan ke persidangan.

JAKARTA
TERSANGKA KEMBALIKAN
RP425 JUTA
Pada 27 Oktober lalu, Wahyu Kurnia, tersangka dugaan korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat (Jabar), mengembalikan Rp425 juta kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wahyu Kurnia mengaku uang itu didapat dari rekanan proyek pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat.
KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan, mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ijudin Budhyana, Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan, dan mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jawa Barat Wahyu Kurnia.
KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan yang menggunakan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004 itu.

MANADO
SEMBILAN TERSANGKA
KORUPSI PERUMAHAN
BENCANA ALAM DITAHAN
Pada 26 Oktiber lalu sebanyak sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan bencana alam di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) telah ditahan Polda Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam penanganan kasus korupsi pembangunan perumahan bagi korban bencana alam di Desa Suluun Kecamatan Tareran, Minsel, kepolisian telah menetapkan sepuluh orang tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan tersangka ditahan di Mapolda Sulut.
Kesembilan tersangka itu antara lain, LM salah seorang kontraktror, RS Pengawas Tehnis dari Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah Sulut, serta DM Konsultan Pengawas. AM, DL HRW semuanya adalah tim pengendali dari Staf Biro Pembangunan Sulut, serta JR tim Pengendali dari Dinas Sosial Sulut.
Kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan terhadap NS salah seorang tersangka lainnya dalam kasus proyek bantuan bagi korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang tersebut.

MANADO
WALIKOTA MANADO TERSANGKA KORUPSI RP46 MILIAR
Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imba, panggilan akrab Jimmy Rimba Rogi diduga terlibat korupsi dana APBD Manado Tahun 2006 sebesar Rp46 miliar.

BIAK
SIDANG PERDANA KORUPSI PENGADAAN MEBEL
Pada 28 Oktober, digelar sidang perdana kasus tindak pidana korupsi pengadaan maubeler SMA YPPK senilai Rp349 juta dengan terdakwa HJR dan PL di Pengadilan Negeri (PN) Biak.
Sidang ini dipadati pengunjung termasuk sekitar 150 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Biak.

CIANJUR
TERSANGKA SERAHKAN
UANG KE PENGADILAN
Terdakwa kasus korupsi pembangunan Pasar Hewan Cianjur, Rohman menyerahkan uang sebesar Rp70 juta ke Pengadilan Negeri Cianjur, Selasa 28 Oktober 2008. Besan Bupati Cianjur ini mengaku telah melakukan kesalahan, dan menyerahkan uang jaminan Rp 70 juta sebagai pengganti kerugian negara dalam pembangunan Pasar Hewan Cianjur.
Saat menyerahkan uang tersebut, Rohman didampingi anak serta menantunya.
Rohman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Hewan Cianjur, dimana ia membuat laporan palsu perihal bahan bangunan yang digunakan, dan pembangunan proyek tersebut tidak sesuai dengan gambar.

MATARAM
19 TERSANGKA TAHANAN TITIPAN
Sebanyak 19 orang tersangka kasus dugaan korupsi yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berstatus tahanan titipan. Tahanan titipan kasus dugaan korupsi terbaru adalah mantan Gubernur NTB Drs H Lalu Serinata, menghuni lapas sejak 27 Oktober 2008.
Serinata tersangka kasus penyalagunaan dana APBD NTB tahun anggaran 2001-2002 sebesar Rp25 miliar, dan dana APBD tahun anggaran 2003 sebesar Rp17,5 miliar. Gubernur NTB periode 2003-2008 itu, dijebloskan ke Lapas Mataram oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Tahanan titipan kejaksaan dan kepolisian terkait kasus korupsi antaranya Drh Soleh Anwar Kepala Balai Karantina Hewan Kelas II Lembar NTB, dan Drh I Made Sutirta Kasi Layanan Teknis pada Balai Karantina Hewan Kelas II Lembar. Sebelumnya, lapas juga menerima tahanan titipan kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi yakni Hj Baiq Magdalena (mantan Kepala Dinas Kesehatan NTB).
Sebanyak 19 tersangka kasus dugaan korupsi yang berstatus tahanan titipan tersebut merupakan bagian dari 328 orang tahanan (titipan kejaksaan dan polisi). Sementara jumlah penghuni Lapas Mataram per 30 Oktober 2008 sebanyak 540 orang yang terdiri 328 tahanan, dan 212 narapidana.

KENDARI
JAKSA JEBLOSKAN
KETUA DPRD KONAWE
Tim Jaksa Kejari Unaaha, Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir Oktober mengeksekusi Ketua DPRD setempat, Abdul Samad (67) masuk penjara karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap Ketua DPRD Konawe bersama enam anggota dewan lainnya dipandang Kejati Sultra sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain menjebloskan pimpinan lembaga terhormat, eksekutor juga menggiring enam wakil rakyat, yakni Agus Tamburaka, Samanhudi, Akhdan, Yunus Supu, Takdir dan Hasan Basri ke terali besi.

MAKASSAR
WALIKOTA PAREPARE
TERSANGKA KORUPSI
Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menyerahkan tersangka Walikota Parepare, ZK dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan PT Pares Bandar Madani (PBM) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, di Makassar 30 Oktober 2008. Terkait kasus ini ZK melakukan penyalahgunaan dana APBD senilai Rp1,5 miliar pada 2006
Walikota yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu tidak ditahan. Tersangka dalam penilaian polisi cukup kooperatif dan tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti (BB). Lebih dahulu dari ZK adalah FL dan UU beserta berkas-berkas pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap dan telah di P21.

MADURA
KEJARI TETAPKAN EMPAT
TERSANGKA KASUS KORUPSI PKPRI
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka yang diduga terlibat kasus korupsi di Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) pada pekan pertama November 2008.
Penetapan empat tersangka itu dilakukan setelah Tim Pidsus Kejari Pamekasan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan uang negara Rp1,03 miliar itu.
Dugaan korupsi di PKPRI terjadi pada 2001-2002. Terungkap setelah salah satu karyawan PKPRI melapor ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Empat tersangka dalam kasus tersebut yaitu SP (51) warga Jalan Bonorogo, Pamekasan, SE (45) warga Jalan Ronggosukowati, KM (33) warga Jalan Sersan Mesrul, dan EF (40) pegawai RSD Pamekasan

2 Responses

  1. Korupsi adalah “ngambil keuntungan yang bukan hak-nya”, susah banget. Secara mendasar siapa saja bisa melakukan korupsi di mana saja, sekalipun istilah korupsi diarahkan untuk menyoroti para penyelenggara negara yang busuk, ternyata setiap kitapun bisa meraih predikat busuk tersebut, dan hanya setiap kita yang bisa merefleksi apakah kita termasuk koruptor? http://miphz.wordpress.com/2009/12/09/korupsi-seorang-arsitek-2/ Selamat hari anti korupsi.😉

  2. nice blog…visit our blog:
    dipoteknikmagelang.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: