Konvensi Lahan Bakau Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Lingkungan Hidup

Oleh : Chairu Dalpen

15-Mar-2008, 16:37:57 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Sedikitnya 30% dari lebih 10.000 ha lahan bakau di pesisir pantai Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam dijadikan lahan perkebunan Kelapa sawit oleh sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Bisnis kelapa sawit sepertinya saat ini cukup mengiurkan, sehingga sebahagian pengusaha baik lokal maupun luaran tidak ragu-ragu membuka lahan baru untuk penanaman pohon kelapa sawit, maklum harga minyak goreng sepertinya tidak bakal bisa turun lagi. tidak bisa dipungkiri masyarakat pun ikut tergiur dengan harga jual brondolan sawit yang cukup tinggi saat ini, hanya saja mereka tidak mencari lahan baru untuk usaha itu.

Mulai dari kawasan hutan di areal pegunungan hingga pada kawasan pesisir pantai, terjadi pengalihan fungsi lahan. Di daerah pegunungan kawasan hutan, gunung dengan kemiringan 65 derajat dibabat untuk penanaman kelapa sawit, sedangkan didaerah pesisir, hutan mangrove, tambak ikan atau udang juga dikonvensi menjadi tanaman kelapa sawit.

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) mengecam tindakan itu dan menuding Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tidak serius menangani lingkungan, hal ini terlihat belum ada upaya nyata untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan saat ini.

Direktur Eksekutif Lembahtari, Sayed Zainal.M, SH (Jum’at, 14/3) mengatakan kondisi hutan di Kabupaten Aceh Tamiang sangat memprihatinkan, terlebih pasca banjir bandang akhir Desember tahun 2006, justru kerusakan hutan mulai dari hulu Sungai Tamiang hingga hilir dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah setempat menyebabkan kerusakan itu semakin parah.

“Setelah kasus pembukaan jalan pada kawasan Hutan Lindung di Gunung Masegit Tamiang Hulu, kita juga melihat adanya terjadi pengalihan fungsi lahan dikawasan pesisir yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dimana pada kawasan mangrove ditanami kelapa sawit, ini jelas melanggar SK Gubernur nomor 19 tahun 1999 tentang fungsi arahan lahan.” ungkap Sayed.

Lebih lanjut dikatakan, sejauh ini belum ada upaya apapun dari pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan. “Kalau kita lihat ini tanaman baru dan saat ini kegiatan penanaman masih terus berlangsung, pemerintah harus dapat mencegah ini, karena kalau dibiarkan akan merusak ekosistem pantai, dan ini merupakan daerah sepadan pantai seperti yang tertuang dalam SK Gubernur itu, jadi ini harus dijaga, kalaupun itu lahan produktif bukan berarti bisa di tanami kelapa sawit, ini bisa berdampak buruk nantinya kedepan.” kata dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: