Pertempuran Aru

Mengenang Tragedi di Laut Aru

Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, yang merenggut nyawa Komodor Yos Sudarso dan banyak anggota TNI-AL di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sempat menjadi lembaran kelam sejarah angkatan bersenjata kita. Kini saatnya untuk melihat dengan lebih jernih bahwa pihak TNI-AU, yang dituding sebagai penyebab tragedi karena ketidaksiapannya ikut operasi gabungan itu, tak sepenuhnya patut disalahkan.

Peristiwa di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sebenarnya telah lama terkubur dalam kotak kenangan “Sejarah AURI/TNI-AU”. Di masa Orde Baru sempat mengemuka kembali karena komentar mantan Ketua DPA Laksamana TNI (Purn.) Sudomo bahwa AURI ternyata tidak siap menghadapi Operasi Trikora. Pernyataan itu menyengat para sesepuh TNI-AU yang sebelumnya – sejak pendiri dan Bapak AURI Laksamana Suryadarma, KSAU sejak 1946, dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 19 Januari 1962 sebagai bukti “kesalahannya” dalam tragedi Aru – lebih banyak diam.Generasi muda TNI-AU pun bertanya-tanya, apakah sedemikian “berdosa” korps dirgantara yang mereka masuki? Tidakkah semua terjadi karena kekacauan politik pada masa itu? Apakah tidak ada “kesengajaan” mendiamkan sebuah peristiwa tertutup kabut tebal sehingga pihak yang mestinya bertanggung jawab bisa bersembunyi dari kesalahan?

Kisah ini dihadirkan kembali bukan untuk menciptakan permusuhan baru, masalah baru, melainkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas agar wawasan para prajurit menjadi lebih luas.

Bukan operasi gabungan

Peristiwa Aru bermula dari suatu operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan suku Irian yang telah dilatih oleh TNI-AD ke Irian Barat. Komando Trikora memang sudah terbentuk, namun misi tersebut dilaksanakan bukan dalam konteks operasi gabungan. Komando berdiri sendiri sebagai task force dengan misi tertentu.

Hampir semua kekuatan yang akan dilibatkan dalam Operasi Trikora belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih stand by di Jawa. Namun ternyata Angkatan Darat telah mendahului dengan melakukan penyusupan sukarelawan. Untuk melaksanakan misi itu, AD minta bantuan ALRI untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju pantai Irian. Sedangkan AURI hanya diminta mengerahkan dua pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju target yang nantinya ditentukan oleh ALRI.

Karena misi itu sangat rahasia, di Mabes AURI hanya beberapa petinggi yang mengetahui. Walaupun nyatanya tidak rumit, hanya mengangkut pasukan ke sebuah pangkalan di dalam negeri dengan terbang rendah. Batas tugas AURI hanya memindahkan pasukan dengan Hercules, selebihnya tidak menjadi tanggung jawab Mabes AURI. Continue reading

Advertisements

Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye

INDOPOS

Senin, 25 Feb 2008,

Oleh Ali Masykur Musa

Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.

Meski demikian, parpol mana pun pasti ingin mendapatkan pendulum suara sebanyak mungkin dalam pemilu. Atas dasar itu, ia tak segan-segan mengucurkan dana besar sebagai langkah memuluskan keinginannya. Kapitalisasi pemilu semacam itu memperbanyak catatan buram sistem kepartaian.

Karena itu, perlu pengaturan dana kampanye dalam pemilu, yang menyangkut dari mana dana pemilu yang diperoleh parpol dan bagaimana mengatur dana pemilu agar tidak terjadi kapitalisasi pemilu.

Problem Belanja Pemilu

Berkaca pada pengalaman pelaksanaan beberapa pemilu lalu, dana kampanye menjadi bagian yang kurang diawasi secara ketat. Ada banyak kelonggaran yang memberikan peluang kepada partai politik melakukan segala cara untuk mendapatkan dana kampanye. Continue reading

Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye

INDOPOS

Senin, 25 Feb 2008,

Oleh Ali Masykur Musa

Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.

Meski demikian, parpol mana pun pasti ingin mendapatkan pendulum suara sebanyak mungkin dalam pemilu. Atas dasar itu, ia tak segan-segan mengucurkan dana besar sebagai langkah memuluskan keinginannya. Kapitalisasi pemilu semacam itu memperbanyak catatan buram sistem kepartaian.

Karena itu, perlu pengaturan dana kampanye dalam pemilu, yang menyangkut dari mana dana pemilu yang diperoleh parpol dan bagaimana mengatur dana pemilu agar tidak terjadi kapitalisasi pemilu.
Continue reading

Bom Waktu BRR

Ada dua berita penting terkait Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, hari ini. Pertama, soal penyerahan aset BRR senilai Rp8 miliar kepada Pemerintah Aceh. Kedua, soal ambruknya sejumlah rumah bantuan BRR yang katanya tahan gempa di Simeuleu pada saat gempa belum lama ini.
Dua peristiwa yang sepintas berbeda akan tetapi menyangkut satu lembaga: BRR. Dua berita ini tentu saja punya korelasi. Mengapa?
Penyerahan aset BRR adalah acara seremonial yang layak dipublish untuk memberikan informasi pada khalayak bahwa lembaga super body ini mulai mewariskan aset-aset-nya kepada pemerintah daerah.
Kedua, tentang ambruknya rumah bantuan BRR, mengungkap bahwa aset-aset BRR ini perlu dipertanyakan kualitasnya. Rumah yang sudah ambruk jelas busuk, menyalahi blue print yang dibuat sendiri, dan yang belum ambruk bisa menjadi bom waktu bila ternyata juga busuk. Continue reading