, Bola Pemilihan Gubernur BI

News Opini
TAJUK

SINDO
Senin, 18/02/2008

BOLApemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Presiden telah mengirimkan dua nama calon gubernur bank sentral untuk dipilih DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Siapa yang akan dipilih untuk mengendalikan otoritas moneter tergantung pada sikap negarawan atau semata-mata sikap politik DPR. DPR memiliki kewenangan penuh untuk menilai dua calon Gubernur BI yang diajukan Presiden pada 17 Februari lalu. Ada baiknya, sebelum menggelar pemilihan resmi, DPR mendengarkan masukan dari berbagai pihak atas kedua calon orang nomor satu di bank sentral. Saran, masukan, kritikan, dan suara dari berbagai pihak perlu menjadi pertimbangan mendalam dalam menentukan pilihan.

Siapa pun nanti yang diputuskan menjadi Gubernur BI, tak semata-mata alasan politik, tapi memang orang yang benar-benar kredibel, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta berjiwa negarawan. Dalam pemilihan gubernur nanti, DPR harus benarbenar memiliki sikap kemandirian dan kenegarawanan. Penilaian dan argumentasi yang digunakan untuk memilih Gubernur BI harus benar-benar objektif demi kepentingan BI dalam mengelola otoritas moneter.

Jika memang layak dan patut, katakan layak dan patut, tanpa catatan seakanakan karena keterpaksaan atau ketiadaan pilihan yang lebih baik. Jika tak layak dan tak patut, katakan tak layak dan tak patut,karena kemungkinan masih ada sedikit di antara 200 juta penduduk Indonesia yang lebih pantas memimpin BI. Jika kini ada fraksi di DPR yang telah bersikap mengembalikan calon Gubernur BI yang diajukan Presiden, sikap itu tentu harus disertai dengan argumentasi dan pertimbangan matang dan objektif. Sikap itu akan kurang bijak jika semata-mata karena pertimbangan politik.

Sebaliknya, fraksi-fraksi lain tak sepantasnya bersikap beda, jika memang alasan yang dikemukakan memang benar-benar objektif dan memiliki argumentasi yang kokoh.Penyikapan dan pilihan terhadap calon Gubernur BI tak selayaknya hanya berdasarkan kepentingan politik,namun merupakan pilihan yang memang tepat berdasarkan berbagai aspek kepentingan kenegaraan. Kita harap DPR melakukan proses pemilihan Gubernur BI, termasuk melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, secara fair dan objektif. DPR memiliki kebebasan bersikap dan tak semata mengikuti kemauan eksekutif, baik yang tersirat maupun yang tersurat.Pascaamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPR memiliki hak legislatif, pengawasan, dan anggaran yang kuat. Kini mereka bukan lagi tukang stempel seperti dulu.

Perimbangan kekuasaan dan tata cara hubungan kelembagaan bukan ditentukan demi pencitraan politik belaka.Dalam pemilihan Gubernur BI yang dalam teknisnya dilaksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan, bukan seolah-olah ada pemilihan di DPR, padahal hanya menyetujui calon yang diajukan eksekutif dengan diberi catatan-catatan semata. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan adalah penilaian yang sungguh-sungguh demi mencari yang terbaik. Kesalahan dan kekurangtepatan dalam menentukan Gubernur BI, kini mutlak di tangan DPR. Sebaliknya, jika orang yang duduk di kursi nomor satu bank sentral adalah orang yang tepat,berarti DPR sungguh-sungguh menjalankan amanatnya dalam mengelola sistem kenegaraan. Kini, tinggal kemauan dan sikap DPR.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: