Lebih Dekat dengan Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi SH MM

INDOPOS

Minggu, 16 Des 2007,

Tutup Pintu bagi Pejabat Korupsi
Sederhana, bersahabat, dan murah senyum. Itulah kesan yang langsung tertangkap saat berbincang dengan Gamawan Fauzi, gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Dia adalah gubernur yang dipilih langsung rakyat Ranah Minang pada Juni 2005.

Mantan bupati Solok dua periode itu dinilai berhasil menata sistem birokrasi bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih di Solok. Gamawan berhasil menekan kerugian daerah akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkaran birokrasi pemerintahan semasa menjabat bupati. Resep tersebut juga dia terapkan dalam menakhodai Sumbar.
Continue reading

Lebih Dekat dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono

INDOPOS

Minggu, 10 Feb 2008,

Bertahap, Tak Akan Ada Lagi BBM Bersubsidi
Dalam sepekan ini, berita tentang rencana pembatasan konsumsi premium-solar menghangat. Rencana tersebut langsung memantik beragam reaksi karena terkait langsung dengan puluhan juta pemilik kendaraan bermotor, khususnya di Jawa dan Bali.

Salah satu institusi pemerintah yang membidani dan menggodok kebijakan itu adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Bagaimana persiapan dan mekanisme pelaksanaan pembatasan tersebut? Berikut petikan perbincangan wartawan Jawa Pos Ahmad Baidhowi dan Iwan Ungsi dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta kemarin (9/2). Continue reading

NU Tetap pada Fitrahnya

INDOPOS

Minggu, 17 Feb 2008,

Pertarungan tokoh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan Ketua Rais Am PB NU KH M.A. Sahal Mahfudh tidak menyeret nama dan lembaga NU dalam pertarungan tersebut.

Pengurus NU yang terjun dalam politik praktis harus mampu menjual ketokohannya sendiri tanpa membawa nama besar NU sebagai lembaga.

“NU bukan organisasi politik praktis. Jadi, harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, itu. Continue reading

Wawancara dengan Rais Am PB NU KH M.A. Sahal Mahfudh

INDOPOS

Minggu, 17 Feb 2008,

Warga NU Tahu Pemimpin Baik seperti Apa
Musim pemilihan kepala daerah (pilkada) datang, kader Nahdlatul Ulama (NU) pun digadang-gadang. Kader NU memang laris manis dipinang partai politik untuk maju dalam pilkada.

Di Jawa Tengah, Ketua PW NU Muhammad Adnan menjadi calon wakil gubernur. Di Jawa Timur, yang merupakan basis warga nahdliyin, Ali Maschan Moesa, ketua PW NU Jawa Timur, diwacanakan masuk bursa pemilihan gubernur (pilgub) setempat. Masih ditambah kader NU lainnya, seperti Ali Mufiz (gubernur Jawa Tengah) yang kini menjadi calon gubernur Jawa Tengah, dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang ikut meramaikan Pilgub Jatim. Continue reading

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim tentang ” Warisan ” Kasus HAM Soeharto

INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

Diselesaikan demi Keadilan Masa Depan
Meski telah meninggal dunia, mantan Presiden Soeharto masih menjadi topik hangat di berbagai media massa. Berbagai pro-kontra pun bermunculan terkait “warisan” mantan penguasa Orde Baru itu. Salah satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa kepemimpinan jenderal besar itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM pun menjadi salah satu yang disibukkan oleh berbagai kasus pelanggaran HAM. Bagaimana solusi terbaiknya? Berikut petikan perbicangan wartawan Jawa Pos Naufal Widi A.R. dengan Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim di ruang kerjanya kemarin (2/2).

Mantan Presiden Soeharto sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di era kepemimpinannya?

Berbagai kasus tersebut tetap harus ada penyelesaiannya. Ini bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pembelajaran bagi bangsa ini ke depan. Kita akui ada yang salah dengan masa lalu bangsa ini, terutama dalam masalah HAM. Tapi, kita tidak ingin terus-menerus melihat ke belakang. Jadi, semangat penyelesaiannya adalah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Jangan sampai generasi mendatang kita bebani dengan masalah yang sama. Demikian juga dengan presiden-presiden mendatang. Continue reading

Kasus Soeharto Ditarget Selesai Maret

INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

KOMNAS HAM memastikan bahwa proses hukum terhadap almarhum mantan Presiden Soeharto terus berlanjut. Ditargetkan kajian terhadap pelanggaran HAM Soeharto selesai dalam dua bulan mendatang.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, meski mantan penguasa Orde Baru tersebut telah meninggal dunia, tidak berarti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kepemimpinannya berhenti begitu saja. “Kasusnya tetap kami lanjutkan. Kajiannya ditarget selesai Maret,” ujar Ifdhal.

Kasus pelanggaran HAM berbeda dengan kasus pidana Soeharto yang beberapa ahli menyebutkan kasusnya gugur demi hukum. Menurut Ifdhal, kasus pelanggaran HAM tidak hanya melibatkan Soeharto sebagai pelaku tunggal. “Masing-masing kasus pelanggaran HAM ada pelaksana lapangannya,” jelasnya.

Komnas HAM saat ini membidik mantan Presiden Soeharto untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM. Di antaranya kasus Pulau Buru, penembakan misterius (petrus), kasus pelanggaran HAM 65, dan pelanggaran HAM selama pelaksanaan daerah operasi militer (DOM) di Aceh dan Papua.

Ifdhal menambahkan, begitu kajian selesai, pihaknya menindaklanjuti dengan penyidikan pro justicia. Komnas HAM bahkan juga siap memanggil saksi-saksi. “Termasuk para perwira TNI,” katanya. Continue reading

Lebih Dekat dengan Bambang Widjojanto, Ketua Dewan Etik ICW

INDO POS 

Minggu, 27 Jan 2008,

Korupsi Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Malang melintang di dunia aktivis, Bambang Widjojanto saat ini lebih berperan sebagai praktisi hukum dan konseptor gerakan antikorupsi. Di Konferensi Antikorupsi PBB 2008, dia dan aktivis LSM lainnya punya tujuan memasukkan gerakan civil society dalam agenda pemberantasan korupsi.
————

Momentum Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tak boleh disia-siakan. Itulah yang ada di benak para aktivis gerakan antikorupsi, termasuk Bambang Widjojanto.

Langkah awalnya, sejumlah LSM mengadakan Anti Corruption Public Forum yang mengambil tema Combating Corruption in Democratic Transition di Sanur, Bali, sebagai forum pemanasan konferensi UNCAC. Selain itu, acara yang dilaksanakan di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur, tersebut merupakan wahana pembelajaran bagi gerakan masyarakat sipil antikorupsi. Continue reading