Propaganda Memecah Provinsi Aceh

EDITORIAL HARIAN ACEH
20 FEBRUARI 2008

Miftah H, Yusufpati

Propaganda memecah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi tiga provinsi belakangan kian gencar. Ada yang berpendapat bahwa tuntutan ini sengaja dimunculkan para petualang politik. Akan tetapi ada yang bilang sebagai hal yang wajar sehingga tidak perlu disikapi dengan emosional.
Terlepas dari pada itu, sudah menjadi semacam trend, sejak pemerintah membuka ruang memekarkan wilayah (tahun 2000), kebijakan ini menjadi alat berselancar bagi para petualang politik. Pemekaran daerah sering dilakukan dengan rekayasa para elite politik dan seringkali sarat dengan tarik menarik kepentingan pribadi dan golongan.
Sejak 2000-2007 telah terjadi pertambahan 173 daerah otonom baru terdiri tujuh provinsi, 135 kabupaten dan 31 kotamadya. Indonesia sekarang memiliki 473 daerah otonom. Tak berhenti di sini. Kini sudah menunggu 48 RUU baru pemekaran termasuk 12 RUU yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR.
Dasar pemekaran daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi dengan PP No. 78 tahun 2007. Gelombang pemekaran daerah memanfaatkan prosedur aturan itu. Pemekaran tidak menjamah kepentingan masyarakat karenadisertai kepentingan subyektif para elite daerah maupun di pusat.
Berbagai studi yang dilakukan sejumlah kalangan, termasuk Depdagri, membuktikan pemekaran daerah sarat dengan berbagai persoalan sehingga sebagian besar dari daerah pemekaran dianggap gagal. Sumber utama kegagalan pemekaran adalah menjadikan pemekaran daerah sebagai ladang bisnis para elite politik dan birokrasi. Continue reading

Advertisements

Mimpi

Cang panah Harian Aceh 20 Februari 2008

Haba Miftah H. Yusufpati

Suatu ketika saya harus dipaksa mendengarkan debat kusir antara Bang Zul dan Bang Nas. Masalahnya sepele: soal mimpi!
Awalnya, dengan santai Bang Zul bilang; “Nanti kalau Aceh sudah maju, minyak, telepon, listrik, dan air bersih bakal gratis.”
Maka Bang Nas mendadak berguman serius. “Jangan bermimpi..!”
Rupanya Bang Zul agak tersinggung. Akhirnya, bukan pokok soal mahalnya harga minyak, sentrum, telepon dan air bersih yang diberdebatkan, melainkan soal mimpi.
Bang Zul dan Bang Nas berdebat seperti berkelahi. Masing-masing lidah mereka berkelit seperti makan permen nano-nano. Manis, asem, pahit, … Warung kopi tempat kami nongkrong jadi bising. Suara mereka meledak-ledak sehingga seluruh pasang mata dengan bibir melongo jadirin mengarah kepada keduanya.
“Siapa larang bermimpi? Banyak orang menjadi sukses karena membangun impiannya..!” kata Bang Zul. Continue reading

Nasir Jamil: Irwandi Harus Berani..!

Selasa, 19 Pebruari 2008
Banda Aceh | Harian Aceh—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Nasir Jamil, menyatakan Irwandi harus berani menyampaikan secara terbuka sikap pemerintah pusat terhadap aspirasi pemekaran wilayah Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas) sebagai provinsi baru.

“Saya haqqul yakin SBY pasti sudah menyampaikannya kepada Gubernur Irwandi (tentang sikap pemerintah pusat itu—red),” kata Anggota Komisi II DPR (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria) dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam I ini.

Itu sebabnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Kepala Pemerintahan Aceh, Irwandi Yusuf, berani menyampaikan apa yang sudah dikatakan SBY dalam menyikapi usulan pemekaran ALA dan Abas.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh ini juga mengingatkan Presiden SBY agar segera memberikan jawaban yang kongrit tentang pemekaran ALA dan Abas. “Jangan diambangkan karena justru akan membuat ‘PR’ Pemerintah Aceh semakin banyak,” katanya, wartawan Harian Aceh, Miftah H. Yusufpati di Banda Aceh, Senin (18/2). Berikut petikan wawancara dengan Muhammad Nasir Jamil selengkapnya. Continue reading