Budaya Permisif dan Mesin Birokrasi

Oleh : Yusuf Wibisono

KabarIndonesia – Semula birokrasi untuk mengelola secara sistemik pelayanan terhadap kepentingan masyarakat banyak, tapi lambat-laun bergeser fungsinya menjadi “mesin besar” yang menggerus berbagai kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang tersisa hanya kepentingan aparat pemerintah atau sejenisnya demi meraup keuntungan profit individu atau kelompoknya. Dengan kata lain, motto: “Pelayanan Publik” hanya menjadi tempelan plang papan nama di beberapa instansi pemerintah. Diakui atau tidak, hal inilah yang kerapkali mewarnai proses perjalanan birokrasi institusi-institusi pelayanan publik di Indonesia.

Praktek “jalan tol” dalam birokrasi di Indonesia sudah merupakan “virus” yang merembes di berbagai instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan layanan publik. Siapa pun dapat pelayanan yang super cepat kalau memenuhi syarat yang tak tertulis — atau bahasa gaulnya “angpau” (uang) — meski syarat yang sesungguhnya masih kurang lengkap. Realitas seperti ini pada gilirannya mengkristal dan menjadi kultur di tengah-tengah masyarakat kita. Istilah TST (tau sama tau) sudah bagian dari idiom komunikasi birokrasi yang dimaklumi bersama. Ironisnya, kadangkala hal ini dikemas dengan logika take and give, dan berdasarkan deal /kesepakatan yang tak tertulis antar aparat dan masyarakat, meskipun terkesan dipaksakan.

Konon, sejauh ini sudah ada upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk memangkas birokrasi yang dianggap mempersulit pelayanan publik. Tetapi lagi-lagi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktek-praktek yang tak terpuji itu masih banyak dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tak gentar dengan norma sosial ataupun agama. Boleh jadi, para oknum itu termasuk dari kalangan berpendidikan, atau bahkan mereka banyak mengetahui norma-norma agama.

Dengan begitu, asumsinya tidak ada jaminan bahwa seseorang yang berpendidikan baik umum maupun agama, berdampak pada perilaku sehari-hari. Padahal, semestinya pendidikan apapun namanya, selalu mempunyai korelasi positif dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebab secara filosofis, pendidikan itu pada dasarnya untuk mempercepat proses pendewasaan seseorang dan sekaligus menciptakan insan-insan yang bermanfaat bagi seluruh alam dan sekitarnya.

Alhasil, kultur birokrasi yang permisif (longgar/ngambang) inilah yang memberikan dampak tidak sehat terhadap pembentukan mental bangsa kita, mulai dari aparaturnya sampai masyarakat pada umumnya. Bangsa Indonesia tidak akan maju dan survival, kalau terus-menerus mengawetkan kultur permisif dalam dunia birokrasi.

*Penulis adalah Pemerhati Masalah-masalah Sosial tinggal di Bandung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: