Langkah Maju Gubernur Tentang Perlindungan Hukum Tapol Napol

Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf, mengambil keputusan tepat menyangkut upaya pembebasan para tahanan politik (tapol) dan narapindana politik (napol) eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sampai kini masih meringkuk di penjara di Jawa. Minimal, mereka bisa dipulangkan ke daerahnya, Aceh.
Langkah yang diambil gubernur adalah dengan mengeluarkan SK Gubernur No. 183.1/665/2007 tentang pembentukan tim koordinasi perlindungan hukum dan penyelesaian status tapol/napol Aceh, yang diteken 4 Desember 2007.
Sejumlah kalangan menyambut positif kebijakan gubernur tersebut. Ini diterjemahkan sebagai political will pemerintah untuk membantu pembebasan tapol dan napol yang selama ini menjadi isu penting pasca MoU Helsinki.
Sebagaimana kita ketahui bahwa bedasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki para tapol napol GAM harusnya sudah dilepas semua pasca penandatangan perjanjian damai tersebut. Dalam MoU Helsinki pasal 3 poin 3.1.2 dan Keppres No. 22/ 2005 tentang amnesti umum disebutkan, narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin selambat-lambatnya 15 hari sejak nota kesepahaman ditandatangani.
Ternyata, sebagian Tapol/Napol Aceh tidak mendapatkan amnesty saat pembebasan akbar pada 30 Agustus 2005. Akhirnya, karena kompromistik kedua belah pihak (GAM dan pemerintah) 118 Napol Aceh tersebut dibebaskan dalam beberapa tahap. Setelah itu diketahui bahwa ada sembilan Napol/Tapol Aceh yang sampai sekarang masih tersisa dan belum dibebaskan.
Ada beda pandang antara pemerintah pusat dan eks petinggi GAM tentang status sembilan tahanan Aceh yang masih mendekam di penjara tersebut.
Pemerintah menganggap mereka yang masih meringkuk di penjara ini adalah pelaku kriminal murni dan tak ada kaitannya dengan GAM. Ismuhadi, misalnya, yang dijatuhi hukuman seumur hidup adalah pelaku pemboman gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan dianggap sebagai teroris. Dia dianggap sebagai tahanan kriminal, bukan tahanan politik yang tak terkait dengan cita-cita perjuangan GAM.
Sedangkan eks petinggi GAMberpandangan, secara hukum, mereka seharusnya dibebaskan karena memiliki senjata yang disuplai GAM. Secara politik dan secara kemanusiaan mereka juga harus dibebaskan karena penahanan mereka sudah terlalu lama.
Beda pandang inilah yang sampai kini mengandaskan upaya-upaya pembebasan para tahanan asal Aceh tersebut. Sejumlah gerakan sudah dilakukan elemen-elemen masyarakat Aceh, semisal berupa aksi, dan pemerintah pusat tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak masuk dalam klasifikasi tapol/napol berkaitan dengan konflik.
Langkah gubernur ini dirasa sangat penting karena dengan begitu, tidak perlu lagi ada perdebatan tentang siapa para tahanan itu. Sebelumnya, anggota legislatif juga sudah mengunjungi mereka dan sepakat bahwa para tahanan itu sebagian adalah eks GAM sehingga harus dibebaskan.
Kekompakan eksekutif, yudikatif dan legislatif di Aceh dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para tapol dan napol tersebut kita harapkan menjadi happy ending bagi kasus ini. Kita berharap polemik masalah ini juga berakhir dengan kemenangan semua pihak. Kemenangan rakyat Aceh juga kemenangan rakyat Indonesia. Semoga.
EDITORIAL HARIAN ACEH
4 Januari 2008
Ditulis Miftah H. Yusufpati
Redaktur Pelaksana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: