Sikap KPK Harus Adil

20080215news3.jpgSikap pilih kasih tampaknya diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR. Hal itu ditunjukkan KPK dengan menahan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, masing-masing sebagai Direktur Hukum dan Kepala Bank Indonesia Surabaya.

Padahal, Oey dan Rusli bersama Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Januari 2008. Mereka bertiga diduga terkait dengan tindak pidana korupsi aliran dana Rp100 miliar dari bank sentral untuk pembelaan hukum dan amendemen Undang-Undang BI.

Namun, nasib Burhanuddin baru ditentukan minggu depan setelah KPK memeriksanya kembali. “Untuk tersangka BA [Burhanuddin Abdullah], kita lihat perkembangan nanti. BA akan kami panggil ulang minggu depan,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah di Jakarta, Kamis.��

Pernyataan Chandra itu memang beralasan. Hal ini�� mengingat diperlukan bukti yang kuat agar dapat menahan seorang tersangka suatu kasus pelanggaran hukum.�

Akan tetapi, publik dapat berkesimpulan bahwa sikap KPK tersebut justru membenarkan dugaan pilih kasih tadi. Hal ini karena tanggung jawab terhadap suatu perbuatan, meski dilakukan oleh seorang pejabat bawahan sekalipun, tetap berada di pundak pimpinan tertinggi, yang dalam kasus ini adalah gubernur BI.

Maka, tidak berlebihan bila kemudian muncul dugaan kuat jangan-jangan kasus ini memang hanya merupakan upaya menjegal pencalonan kembali Burhanuddin sebagai gubernur BI. Apalagi hingga saat ini jumlah tersangka belum juga bertambah, meskipun pemeriksaan terhadap sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat BI terus dilakukan KPK.

Dugaan tersebut bahkan makin kuat mengingat hingga kini penerima aliran dana BI itu, yakni sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, belum dikenakan status tersangka, selain tidak juga bertambah. Padahal, anggota DPR yang terkait dengan aliran dana BI tersebut jelas bukan hanya dua-tiga orang, tetapi sudah tentu lebih dari itu.�

Selain itu, yang bersalah dan harus dikenai sanksi dalam suatu kasus korupsi adalah pihak penerima dan pemberi. Pertanyaannya, kapankah pihak penerima aliran dana tersebut dikenai status tersangka?�

Lebih parah lagi, aliran dana BI tersebut diketahui sampai juga ke tangan sejumlah jaksa yang menangani kasus tersebut. Kalau demikian jalannya aliran dana tersebut, mengapa KPK tidak segera memeriksa, bahkan bila perlu dan terbukti, menahan� sejumlah jaksa tersebut?

Pandangan seperti ini masuk akal mengingat yang tersangkut dengan aliran dana tersebut tentu bukan hanya dua-tiga orang, baik di lingkungan bank sentral maupun DPR dan aparat hukum. Namun, mengapa sampai saat ini belum juga muncul oknum baru yang diperiksa atau dijadikan tersangka?

Pemikiran seperti ini mudah-mudahan hanya merupakan dugaan atau rekaan semata, tetapi bukan seperti itu yang terjadi sesungguhnya. Oleh karena itu, KPK perlu membuktikan bahwa pemikiran seperti itu, yang umumnya menghinggapi publik, sesungguhnya tidak berdasar, sehingga bukan suatu kebenaran material.

Pembuktian tersebut juga sekaligus untuk mematahkan pandangan bahwa kasus aliran itu memang masuk kategori tindak pidana korupsi, bukan dipolitisasi guna menjegal seseorang menjadi gubernur BI. Hal ini penting mengingat pengungkapan kasus korupsi belakangan ini selalu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menggagalkan pencalonan seseorang dalam meraih posisi tertentu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: