Raden & Agus calon gubernur BI

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya hanya mengajukan Agus Martowardoyo dan Raden Pardede sebagai kandidat gubernur Bank Indonesia menggantikan Burhanuddin Abdullah.

Kandidat gubernur BI yang disampaikan kepada pimpinan DPR itu selanjutnya akan dibahas anggota dewan untuk dipilih menjadi gubernur BI periode 2008-2013.

Menurut Dradjad H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR, surat pengajuan nama calon gubernur BI dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterima DPR tadi malam.

Agus Martowardoyo kini menjabat sebagai direktur utama Bank Mandiri Tbk, sedangkan Raden Pardede adalah wakil dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Sementara itu, Mensesneg Hatta Rajasa menolak menyebutkan nama-nama calon Gubernur BI yang diajukan Presiden Yudhoyono.� “Saya kira sebagaimana saya sudah sampaikan, [nama-nama calon] segera diajukan,” ujarnya seusai pertemuan antara Dewan Gubernur BI dan Presiden kemarin siang.

Sejumlah nama sebelumnya disebut-sebut sebagai calon gubernur BI, termasuk Darmin Nasution yang kini menjabat dirjen pajak, Achjar Ilyas, mantan deputi gubernur BI, dan� Erry Firmansyah, kini dirut PT BEI.

Masa jabatan Burhanuddin Abdullah akan berakhir pada Mei 2008.

Informasi yang diperoleh Bisnis menyebutkan Selasa Agus Martowardoyo dipanggil Presiden. Hingga tadi malam, Agus tidak berhasil dihubungi.

Sebaliknya, Raden Pardede mengatakan dia belum pernah dihubungi berkaitan dengan pencalonan tersebut. “Saya dengar, tetapi belum dihubungi soal itu,” katanya kepada Bisnis tadi malam.

Presiden Yudhoyono kemarin siang bertemu Dewan Gubernur BI. Pertemuan itu membahas situasi perekonomian.
Namun, menurut Burhanuddin, pertemuan dengan Presiden itu berpusat pada satu hal, yaitu concern pemerintah tentang fiscal sustainability.

17 Pejabat

Dalam perkembangan lain, Ditjen Imigrasi, Dephuk dan HAM, mengungkapkan sebanyak 17 pejabat yang terkait kasus aliran dana BI dicekal (cegah dan tangkal).

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Syaiful Rachman, mengatakan cekal dengan nomor F4-IL.01.02-3.0076 itu mulai diberlakukan pada 13 Februari 2008, dan berlaku satu tahun.

Sementara itu, Gubernur BI tidak akan memenuhi panggilan KPK bila lembaga itu tidak mendapatkan izin dari presiden sesuai UU No. 23/2004 tentang BI. Kuasa Hukum BI A. Dani Saliswijaya menegaskan posisi Dewan Gubernur BI mempunyai lex spesialis, yakni pemanggilan gubernur bank sentral oleh lembaga hukum harus seizin presiden.

“Selama tidak ada izin dari presiden, Burhanuddin Abdullah tidak akan pernah datang untuk memenuhi pemanggilan KPK, dan itu sudah sesuai dengan UU yang berlaku,” ujarnya di sela-sela pengajuan gugatan BI tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, kemarin.

Menanggapi langkah itu, Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan lembaganya tetap akan menyidik kasus aliran dana BI ke DPR dengan menggunakan UU KPK. (tomy.sasangka@bisnis.co.id, arief.budisusilo@bisnis.co.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: