KEK bakal jadi area eksklusif

oleh : Neneng Herbawati
BISNIS INDONESIA

KAMIS 14 FEBERUARI

Belum lagi draf rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dibahas terakhir di tingkat menteri pada pekan depan, jumlah daerah yang berminat membentuk KEK sudah 13 provinsi.

Jakarta dan Sulsel, dua provinsi yang terakhir mengajukan minat. Tingginya minat pemda mengembangkan KEK karena pengalaman dibanyak Negara terbukti dapat menarik arus investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonominya.

Namun, tentu saja bukan berarti ke-13 daerah itu langsung mendapat stempel KEK dari Presiden seandainya UU KEK itu disahkan para wakil rakyat, yang menurut Badan Legislasi DPR mendapat status prioritas dikerjakan tahun ini.

Pasalnya, dalam RUU KEK (9 bab dan 41 pasal) yang pada Selasa (11 Februari) malam dibahas Timnas Pengembangan KEK di Hotel Borobudur, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk KEK.

Ketujuh kriteria itu a.l. kesanggupan Pemprov/pemkab/ pemkot mengelola KEK, rencana tata ruang, terletak di posisi strategis dekat dengan jalur perdagangan dan jalur pelayaran internasional, dukungan infrastruktur, dan studi kelayakan ekonomi dan finansial.

“Studi kelayakan ekonomi dan finansial itu menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, sehingga nantinya memudahkan kajian Dewan Nasional (DN) untuk mengusulkan kepada Presiden bahwa daerah itu layak dikembangkan menjadi KEK,” ungkap Bambang Susantono Sekretaris Timnas KEK kepada Bisnis.

Usulan pembentukan KEK itu sendiri, jelas Bambang, bisa dilakukan oleh badan usaha, pemkab/pemkot dan pemprov kepada DN, atau dari pemerintah pusat kepada DN, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 8 RUU KEK.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa bila setelah tiga tahun DN menyetujui pembentukan KEK, tetapi belum juga beroperasi maka bisa meminta perpanjangan waktu atau menyatakan tidak sanggup. Sehingga DN bisa menunjuk badan usaha lainnya.

Sementara itu, Dewan Kawasan yang dibentuk melalui keppres atas usulan DN hanya beranggotakan dari unsur pemerintah, sedangkan para profesional termasuk forum serikat buruh diwadahi dalam advisory council.
13 Provinsi yang berminat mengembangkan KEK
1. Sumut 8. Kalbar
2. Riau 9. Kaltim
3. Sumsel 10. Sulut
4. Banten 11. Sulteng
5. Jabar 12. Sulsel
6. Jateng 13. Jakarta
7. Jatim .

Sumber: Timnas Pengembangan KEK.

Menurut dia, dalam draf RUU KEK juga disebutkan Badan Pengusahaan ditetapkan oleh DN atas usulan Dewan Kawasan. Dalam RUU itu, Badan Pengusahaan dimungkinkan memperoleh dana dari APBN dan APBD atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan UU.

“Perolehan dari APBN itu memang dimungkinkan,” katanya.

Banjir insentif

Yang menarik dari RUU KEK ini adalah insentif berupa fasilitas dan kemudahan a.l. perpajakan dan kepabeanan, moneter, pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, plus fasilitas daerah seperti insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

“Karena KEK akan makin menarik bagi investor, apabila pemda memberikan banyak kemudahan, antara lain insentif pajak dan retribusi.”

Bicara fasilitas di KEK tidak cukup sampai di situ, karena ada juga fasilitas khusus lainnya yang disesuaikan dengan jenis kawasannya, seperti Kawasan Pengolahan Ekspor, Kawasan Industri, Kawasan Berikat.

Mengenai fasilitas perpajakan dalam pasal 22 disebutkan bahwa Wajib Pajak seperti PT dan koperasi yang berinvestasi di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang untuk sementara ini sepertinya masih mengacu kepada PP No.1/ 2007 yaitu tax allowance.

Sejatinya, menurut Ketua Sub Tim Insentif Edy Putra Irawady, dengan KEK pemerintah ingin memberikan kawasan yang nyaman dan tertib untuk investasi, ekspor, sekaligus pengembangan daerah.

“Untuk kenyamanan itu perlu ada plus fasilitas. Tapi kita juga harus hati-hati jangan kenyamanan itu dinikmati oleh investasi jahat dan perdagangan tercela.”

Perlu tertib, aman dan terkontrol, serta tidak merusak tatanan peraturan. Meski nantinya UU KEK ini memberikan eksklusifitas untuk diskrimasi regulasi, birokrasi, dan insentif, tetapi harus berdasarkan koridor peraturan dan pengawasan yang ada.

Hal menarik lainnya dalam RUU KEK ini adalah Bab VII pasal 31 tentang Investasi, yaitu dalam KEK tidak berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal kecuali yang dicadangkan untuk UMKM.

Komitmen politik pemerintah sudah jelas dalam membangun perekonomian kerakyatan artinya UMKM sebagai pilar, kegiatan ekonomi dependable dengan UMKM, ini dibuktikan dengan semua UU yang ada memang memberikan preferensi bagi mereka.

Akhirnya kita hanya bisa berharap RUU KEK yang akan dibahas di tingkat Menteri, selanjutnya masuk ke Depkumham, dan bermuara ke DPR akhir Februari. (neneng.herbawati@bisnis.co.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: