Pemberantasan Korupsi, Bola Kini di DPR

Oleh
Krisna Harahap

Untuk pertama kalinya upaya judicial review atau toetsingrecht diajukan oleh para terpidana korupsi terhadap UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Melalui Putusan No 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya, penjelasan pasal itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penjelasan pasal yang kontroversial itu berbunyi: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.
Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti. Penjelasan Pasal 2 itu, masih menurut MK, telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagai hasil pengembangan yurisprudensi di dalam Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) diberlakukan pula sebagai suatu ukuran melawan hukum di dalam Hukum Pidana ( wederrechtelijkheid).
Di dalam pertimbangannya, MK justru tidak menyinggung sama sekali ketentuan Ayat (1) Pasal 28 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Mengeliminasi Pengadilan Tipikor
MK juga memutuskan bahwa Pasal 53 UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
MK menyatakan “bahwa Pasal 53 tersebut bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”.
MK beranggapan bahwa dari segi teknis perundang-undangan frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri, seperti dimaklumi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan UU No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kendati Pasal 53 tersebut di-nyatakan bertentangan dengan Konstitusi, tetapi MK dalam putusan No.012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal itu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Itu berarti bahwa smooth transition seperti dimaksud oleh MK akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2009.
Apabila DPR tidak mampu menghasilkan undang-undang pengganti seperti yang ditetapkan oleh MK maka berakhirlah kiprah pengadilan ad hoc yang sangat dibenci oleh para koruptor dan pengacaranya itu.
Dengan diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan UU No.7/2006 maka mengemuka pula upaya revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah segera membentuk tim yang diberi nama Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang diketuai oleh Prof Andi Hamzah dan RUU Pengadilan Tipikor yang diketuai Prof Romli.
Rancangan UU Tipikor ternyata kontroversial. Misalnya, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikebiri dan secara tidak langsung menghilangkan Pengadilan Ad Hoc Tipikor yang memeriksa perkara-perkara korupsi eks KPK. Kurang jelas, apakah upaya mengeliminasi Pengadilan Ad Hoc Tipikor itu untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah pengacara perkara korupsi yang menuduh para hakim pengadilan ini tidak berpengalaman.
Padahal di antara para hakim ad hoc itu ada yang mantan kepala pengadilan tinggi maupun kepala pengadilan negeri. Di antara para perancang UU Tipikor itu, memang ada pengacara yang memegang perkara-perkara korupsi besar.

Semakin Diperolok
Sebagai pengganti Pengadilan Ad Hoc itu, para perancang mengusulkan dibentuknya pengadilan khusus dengan menafikan kehadiran para hakim ad hoc. Majelis sepenuhnya terdiri dari para hakim karier tanpa memperhitungkan bahwa keberadaan para hakim ad hoc justru karena para penegak hukum, termasuk hakim, disangsikan integritasnya.
Baik RUU Tipikor versi Prof Andi Hamzah (Pasal 15) maupun RUU Pengadilan Tipikor hasil kerja tim Prof. Romli, Pasal 6 huruf c, menginginkan agar Pengadilan Tipikor tidak menjamah tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang lain yang tidak dengan tegas ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Konsekuensinya, undang-undang pajak, lingkungan hidup, perikanan,pertambangan kehutanan dan keuangan, yang ditengarai mengandung asas logische specialiteit atau kekhususan yang logis, tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tipikor. Kalaupun ada dakwaan berdasarkan undang-undang semacam ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor harus membebaskannya.
Dapat dibayangkan bahwa para konglomerat yang dulu leluasa mengisap BLBI akan semakin mengolok-olok para pemimpin dan ahli-ahli hukum negara ini karena apabila RUU Tipikor dan RUU Pengadilan Tipikor yang akan diajukan oleh Pemerintah ke DPR dalam waktu dekat ini berhasil disahkan jadi undang-undang maka para koruptor tersebut akan lepas dengan sendirinya dari hukum.
Ini karena UU mengenai bank sebagai undang-undang khusus dapat menafikan UU Tipikor karena berlaku asas lex specialis systematic derogat lex generali. Para koruptor eks BLBI itu tak dapat didakwa berdasar UU Tipikor. Paling banter didakwa berdasar undang-undang administrasi atau khusus, yakni UU Perbankan yang berada di luar ranah Pengadilan Tipikor. Sama halnya dengan pengemplang pajak, pelaku pembalakan liar, illegal fishing dan sebagainya.
Oleh karena tindak pidana yang mereka lakukan sebelum undang-undang ini lahir maka undang-undang yang dapat dikenakan kepada mereka adalah undang-undang yang paling ringan. Oleh karena yang paling ringan bagi mereka adalah undang-undang yang baru, mereka tetap tidak akan dapat didakwa berdasarkan undang-undang Tipikor (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
Para wakil kita di DPR perlu mencermati ekstra sungguh-sungguh setiap pasal RUU yang diajukan ke DPR. Meloloskan pasal-pasal yang multi tafsir apalagi manipulatif, berarti memberi peluang kepada para koruptor untuk lepas dari jerat hukum. Jangan lupa bahwa para koruptor itu mampu membayar para pengacara tenar, berapapun tarifnya.

Penulis adalah guru besar FH Unpad, mantan anggota Komisi Konstitusi
MPR RI.

Gejolak Partai Golkar Akan Terus Meruncing

DIKUTIP DARI SINDO
Sabtu, 30/06/2007

Gejolak di internal Partai Golkar diprediksi akan terus memanas pasca-Pertemuan Medan yang diprakarsai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufik Kiemas, 20 Juni lalu. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyatakan, gejolak di tubuh partai Beringin itu dipicu akibat munculnya kubu-kubu kekuatan yang akan bersaing dan berebut pengaruh.

JAKARTA (SINDO) – Perebutan pengaruh di partai pimpinan Jusuf Kalla tersebut diprediksi akan terus bermunculan terutama menjelang Pemilu 2009. Indria juga menilai bahwa partai peninggalan Orde Baru itu tidak memiliki ideologi sehingga rawan munculnya kubu-kubu kekuatan. ’ ’Dari dulu, semua orang tahu kalau Golkar tidak memiliki ideologi. “ “Sistem kepartaian terbentuk atas dasar kepentingan yang dekat dengan kekuasaan,” tegas Indria,tadi pagi.

Menurut dia, beberapa kubu kekuatan yang akan bersaing tersebut,antara lain kubu orde baru yang diusung Surya Paloh, kubu kekuasaan dari Jusuf Kalla, kubu nasionalis oleh Marzuki Darusman ataupun Ginandjar Kartasasmita, kubu militer oleh para purnawirawan jenderal yang ada di Golkar. Juga akan muncul kubu Islam dari kelompok Akbar Tandjung. Seperti diberitakan SINDO pagi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta Jusuf Kalla menggelar rapat harian untuk membahas Pertemuan Medan dengan tidak melibatkan Surya Paloh.

Dia juga meminta pertemuan kedua partai yang direncanakan di Palembang dan daerah lain agar dibatalkan. Lebih lanjut, ujar Indria, Partai Golkar masa kini memang tidak jauh berbeda dengan Golkar pada masa Orde Baru.Perbedaannya, kepentingan masa lalu lebih kuat karena masih ada Soeharto sebagai penguasa. Namun, saat ini,kekuatan seperti itu sudah tidak ada lagi. Kekuatan Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden sangat terbatas dan tidak akan mampu menyatukan kepentingan para pengurus yang lain. ’’Semua orang bisa masuk ke Golkar dari mulai petani, guru, dan buruh.

Mereka yang memimpin petani bukanlah berasal dari petani, mereka yang memimpin guru bukanlah dari guru.Namun, itu bukan cerminan organisasi,” paparnya. Dia menilai, gejolak ini mulai kelihatan setelah Surya Paloh memprakarsai aliansi politik dengan PDIP. Dengan sendirinya, koalisi Golkar dan PDIP segera terhenti dan tidak akan berlanjut hingga pertemuanpertemuan selanjutnya. Selain disebabkan gejolak di tubuh Golkar, perbedaan pendapat di tubuh PDIP juga cukup kuat.Namun, bedanya, perbedaan di PDIP cenderung bisa teratasi karena keberadaannya dibatasi ideologi dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. ’’Seperti yang diutarakan Soetardjo (Penasihat DPP PDIP), akan lebih menguntungkan jika PDIP berkoalisi dengan partai kecil karena bisa memimpin koalisi. Kalau dengan Golkar, akan sulit,”ujarnya.

Sementara itu,Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan,pertemuan PDIP dengan Golkar tidak memiliki agenda khusus selain mempertegas komitmen dua parpol yang samasama berplatform nasionalis demi tegaknya NKRI dan Pancasila. Menurut dia, sikap PDIP di pemerintahan tidak akan berubah sebagai partai oposisi.Kalaupun Golkar akan mengikuti langkah tersebut, partainya akan menyambut baik.Namun,jika tidak, PDIP juga tidak mempersoalkan. ’’Kalau ingin tetap menjadi pendukung pemerintahan, kami pun mempersilakan saja,”tukasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu membenarkan bahwa pertemuan PDIP-Golkar hanya untuk menegaskan NKRI dan kemajemukan bangsa. Karena itu, dia berharap semua pihak tidak berpikir negatif atas pertemuan itu di Medan. Kerja sama kedua partai,menurut dia,memang memungkinkan akan berlanjut hingga pemilihan umum legislatif.Targetnya, menguasai lebih dari 50% perolehan suara.Namun, dia menegaskan bahwa komitmen koalisi ini belum menjadi kesepakatan formal. ’’Jika kerja sama di legislatif terlalu melebar, akan menyulitkan pengambilan sikap,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, secara psikologis, kader di tingkat grass root kedua partai sulit akur. Karena itu, pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk menciptakan harmonisasi dan menghindari konflik- konflik yang tidak diinginkan pada Pemilu mendatang. ’’Koalisi dengan partai lain tetap melalui forum resmi di DPP Golkar.Pertemuan di Medan diarahkan untuk menciptakan situasi kondusif agar suhu politik tidak terlalu tinggi,”paparnya.

Pengamat politik dari Soegeng Soerjadi Syndicates (SSS) Sukardi Rinakit menilai bahwa Pertemuan Medan antara PDI P dan Golkar tidak bisa selalu diartikan buruk.Bisa jadi,kedua partai besar ini memang mempunyai agenda konsensus nasional baru bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi untuk membendung sektarianisme yang akhirakhir ini marak terjadi. (arif budianto/ hermansah)

Bencanatainment

Dari Sabang sampai Merauke, Bencana berturut-turut, Sambung menyambung silih berganti Itulah Indonesia

Plesetan lagu perjuangan Dari Sabang Sampai Merauke tersebut dinyanyikan seorang sahabat di tengah kepungan banjir Jakarta yang nyaris tiada henti.Tidak mudah menerka apa yang berkecamuk dalam pikiran dan perasaannya ketika menyanyikan lagu itu.

Getir, ironi,marah, atau apa saja.Semua berbaur. Sejak tragedi tsunami 26 Desember 2004, bencana datang bertubitubi, tiada pernah berhenti. Gempa bumi,tanah longsor,banjir bandang, semburan lumpur, pesawat jatuh, kapal tenggelam, tabrakan kereta api, motor, dan mobil tak terhitung lagi berapa kali terjadi. Bencana di mana-mana, di angkasa, bumi, dan laut. Silih berganti, entah kapan berhenti.

Bencana telah meluluhlantakkan sarana dan prasarana fisik.Tak terhingga berapa fasilitas publik yang porak-poranda.Jika ada dana,iktikad baik,dan tekad yang bulat,kerusakan fisik-material relatif mudah diperbaiki. Yang sangat memprihatinkan adalah rusaknya integritas moral dan bangunan sosial yang mulai kasatmata.

Komoditas-Hiburan

Bencana tidak selalu identik dengan kesedihan dan penderitaan. Bagi mereka yang mengalami langsung, bencana adalah musibah yang sangat berat. Harta, keluarga, dan masa depan mereka sirna. Namun, bagi sekelompok orang lain, bencana justru menjadi momentum yang membahagiakan.

Kelompok pertama adalah penjual bencana.Kelompok ini mampu menjual bencana sebagai komoditas. Sebagian menjadikan bencana sebagai komoditas ekonomi perseorangan atau kelompok.Atas nama membantu masyarakat, mereka menjajakan bencana kepada para dermawan dan lembaga donor. Sebagian bantuan diserahkan kepada masyarakat korban bencana, sebagian terbesar masuk ke kantong pribadi. Ada juga kelompok yang menjadikan bencana sebagai komoditas politik.

Bencana adalah ajang kampanye bagi partai politik.Pengurus atau anggota partai politik menyumbang berbagai kebutuhan makanan,pakaian, dan obat-obatan kepada korban. Kerap sumbangan yang diberikan hanyalah bersifat simbolis, seremonial, dan sporadis. Sumbangan sekadarnya tersebut diserahkan kepada ”konstituen” dengan peliputan media massa yang luas. Berita media merupakan komoditas dan instrumen kampanye yang ampuh untuk menarik simpati massa.

Kelompok kedua adalah penonton bencana.Bagi kelompok ini,bencana merupakan tontonan dan hiburan yang menarik. Sebagian mereka asyik menikmati bencana dari siaran televisi. Menonton bencana sama menariknya seperti menyaksikan tayangan infotainment atau kriminalitas. Termasuk kelompok penonton bencana adalah mereka yang gemar melakukan ”wisata musibah” dengan mengunjungi daerah-daerah yang terkena musibah. Mereka mengamati langsung bagaimana dahsyatnya bencana untuk bahan cerita atau agar tidak ketinggalan informasi.

Karena banyaknya para ”wisatawan musibah” yang berkunjung ke lokasi gempa, warga Yogyakarta membuat peringatan: ”Yogyakarta bukan tempat jag-jagan (jalan-jalan).”

Membangun Jiwa Altruisme

Munculnya para penjual dan penonton bencana merupakan fenomena kerusakan moral dan melemahnya bangunan sosial.Para ahli psikologi sosial menyebut perilaku sosial negatif tersebut bystander apathy.

Sikap masa bodoh, cuek, tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Menurut Jerome Kagan & Julius Segal (1992),bystander apathy terjadi karena beberapa sebab. Pertama karena menolong bukan merupakan tanggung jawab langsung. Masih banyak orang lain yang akan membantu. Kedua, karena kurangnya keakraban (intimacy) dan kebersamaan (cohesiveness) di antara warga masyarakat. Jarak dan kesibukan membuat masyarakat tidak saling mengenal (anonymity).Ketiga, karena bencana dianggap sebagai hal yang biasa (ordinary).

Bencana yang terjadi secara ”rutin” membuat masyarakat mulai bisa beradaptasi dan comfortable.Pemberitaan media yang gencar tidak membuat masyarakat segera tergugah untuk menolong sesama. Bystander apathy merupakan realitas sosial yang lazim terjadi di dalam masyarakat modern, terutama di kota-kota besar.

Rendahnya respons warga Jakarta terhadap para korban banjir merupakan bukti betapa kuatnya bystander apathy. Perlahan tapi pasti, sebagian besar dari kita mulai melupakan korban tsunami (Aceh), gempa bumi (Yogyakarta), dan lumpur panas (Sidoarjo) yang sampai sekarang belum memiliki tempat tinggal. Penderitaan mereka sudah terlupakan karena banyaknya bencana di tempat lain. Bisa jadi mereka terabaikan karena sebagian besar bangsa kita sudah apatis. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita membangun jiwa altruisme. Jiwa yang peka terhadap penderitaan sesama, peduli kepada orang lain dengan penuh rasa empati dan simpati. Jiwa yang suka berbuat baik, menolong dengan suka rela.

Altruisme merupakan ajaran universal semua agama. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong-royong sebagai warisan agung nenek moyang. Pendidikan keluarga dan sekolah merupakan dua pilar yang berperan penting dalam membangun jiwa altruisme. Kehadiran pembantu dalam mayoritas keluarga di kota besar telah menggeser semangat tolong-menolong dan berbagi di dalam keluarga. Anak-anak berperilaku sebagai bos yang bisa memerintah pembantunya kapan saja.Kepekaan sosial menjadi lemah karena mereka bisa mendapatkan apa saja dengan mudah.

Anakanak tidak perlu lagi bekerja bakti membersihkan sekolah karena semua tugas sudah dikerjakan oleh petugas kebersihan atau cleaning service.Perlu reorientasi pendidikan agar generasi muda tidak tercerabut dari budaya masyarakatnya. Sebagian bencana yang terjadi berturut-turut,silih berganti di tanah air kita merupakan ”takdir”Tuhan yang harus diterima dengan kesabaran.

Yang terbesar adalah bencana kemanusiaan. Banjir dan tanah longsor bukan semata-mata bencana alam, tetapi bencana kemanusiaan karena keteledoran dan keserakahan manusia. Energi dan keuangan negara kita terkuras untuk memperbaiki kerusakan fisik-material. Namun kita tidak boleh kehabisan energi untuk saling berbagi dengan tulus, menolong sesama tanpa pamrih. Media massa secara masif memberitakan kondisi masyarakat korban bencana. Semoga itu tidak sekadar menjadi tontonan dan hiburan, bencanatainment.(*)

ABDUL MU’TI
Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Jakarta

Sikap KPK Harus Adil

20080215news3.jpgSikap pilih kasih tampaknya diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR. Hal itu ditunjukkan KPK dengan menahan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, masing-masing sebagai Direktur Hukum dan Kepala Bank Indonesia Surabaya.

Padahal, Oey dan Rusli bersama Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Januari 2008. Mereka bertiga diduga terkait dengan tindak pidana korupsi aliran dana Rp100 miliar dari bank sentral untuk pembelaan hukum dan amendemen Undang-Undang BI.

Namun, nasib Burhanuddin baru ditentukan minggu depan setelah KPK memeriksanya kembali. “Untuk tersangka BA [Burhanuddin Abdullah], kita lihat perkembangan nanti. BA akan kami panggil ulang minggu depan,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah di Jakarta, Kamis.��

Pernyataan Chandra itu memang beralasan. Hal ini�� mengingat diperlukan bukti yang kuat agar dapat menahan seorang tersangka suatu kasus pelanggaran hukum.�

Akan tetapi, publik dapat berkesimpulan bahwa sikap KPK tersebut justru membenarkan dugaan pilih kasih tadi. Hal ini karena tanggung jawab terhadap suatu perbuatan, meski dilakukan oleh seorang pejabat bawahan sekalipun, tetap berada di pundak pimpinan tertinggi, yang dalam kasus ini adalah gubernur BI.

Maka, tidak berlebihan bila kemudian muncul dugaan kuat jangan-jangan kasus ini memang hanya merupakan upaya menjegal pencalonan kembali Burhanuddin sebagai gubernur BI. Apalagi hingga saat ini jumlah tersangka belum juga bertambah, meskipun pemeriksaan terhadap sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat BI terus dilakukan KPK.

Dugaan tersebut bahkan makin kuat mengingat hingga kini penerima aliran dana BI itu, yakni sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, belum dikenakan status tersangka, selain tidak juga bertambah. Padahal, anggota DPR yang terkait dengan aliran dana BI tersebut jelas bukan hanya dua-tiga orang, tetapi sudah tentu lebih dari itu.�

Selain itu, yang bersalah dan harus dikenai sanksi dalam suatu kasus korupsi adalah pihak penerima dan pemberi. Pertanyaannya, kapankah pihak penerima aliran dana tersebut dikenai status tersangka?�

Lebih parah lagi, aliran dana BI tersebut diketahui sampai juga ke tangan sejumlah jaksa yang menangani kasus tersebut. Kalau demikian jalannya aliran dana tersebut, mengapa KPK tidak segera memeriksa, bahkan bila perlu dan terbukti, menahan� sejumlah jaksa tersebut?

Pandangan seperti ini masuk akal mengingat yang tersangkut dengan aliran dana tersebut tentu bukan hanya dua-tiga orang, baik di lingkungan bank sentral maupun DPR dan aparat hukum. Namun, mengapa sampai saat ini belum juga muncul oknum baru yang diperiksa atau dijadikan tersangka?

Pemikiran seperti ini mudah-mudahan hanya merupakan dugaan atau rekaan semata, tetapi bukan seperti itu yang terjadi sesungguhnya. Oleh karena itu, KPK perlu membuktikan bahwa pemikiran seperti itu, yang umumnya menghinggapi publik, sesungguhnya tidak berdasar, sehingga bukan suatu kebenaran material.

Pembuktian tersebut juga sekaligus untuk mematahkan pandangan bahwa kasus aliran itu memang masuk kategori tindak pidana korupsi, bukan dipolitisasi guna menjegal seseorang menjadi gubernur BI. Hal ini penting mengingat pengungkapan kasus korupsi belakangan ini selalu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menggagalkan pencalonan seseorang dalam meraih posisi tertentu.

Raden & Agus calon gubernur BI

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya hanya mengajukan Agus Martowardoyo dan Raden Pardede sebagai kandidat gubernur Bank Indonesia menggantikan Burhanuddin Abdullah.

Kandidat gubernur BI yang disampaikan kepada pimpinan DPR itu selanjutnya akan dibahas anggota dewan untuk dipilih menjadi gubernur BI periode 2008-2013.

Menurut Dradjad H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR, surat pengajuan nama calon gubernur BI dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterima DPR tadi malam.

Agus Martowardoyo kini menjabat sebagai direktur utama Bank Mandiri Tbk, sedangkan Raden Pardede adalah wakil dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Sementara itu, Mensesneg Hatta Rajasa menolak menyebutkan nama-nama calon Gubernur BI yang diajukan Presiden Yudhoyono.� “Saya kira sebagaimana saya sudah sampaikan, [nama-nama calon] segera diajukan,” ujarnya seusai pertemuan antara Dewan Gubernur BI dan Presiden kemarin siang.

Sejumlah nama sebelumnya disebut-sebut sebagai calon gubernur BI, termasuk Darmin Nasution yang kini menjabat dirjen pajak, Achjar Ilyas, mantan deputi gubernur BI, dan� Erry Firmansyah, kini dirut PT BEI.

Masa jabatan Burhanuddin Abdullah akan berakhir pada Mei 2008.

Informasi yang diperoleh Bisnis menyebutkan Selasa Agus Martowardoyo dipanggil Presiden. Hingga tadi malam, Agus tidak berhasil dihubungi.

Sebaliknya, Raden Pardede mengatakan dia belum pernah dihubungi berkaitan dengan pencalonan tersebut. “Saya dengar, tetapi belum dihubungi soal itu,” katanya kepada Bisnis tadi malam.

Presiden Yudhoyono kemarin siang bertemu Dewan Gubernur BI. Pertemuan itu membahas situasi perekonomian.
Namun, menurut Burhanuddin, pertemuan dengan Presiden itu berpusat pada satu hal, yaitu concern pemerintah tentang fiscal sustainability.

17 Pejabat

Dalam perkembangan lain, Ditjen Imigrasi, Dephuk dan HAM, mengungkapkan sebanyak 17 pejabat yang terkait kasus aliran dana BI dicekal (cegah dan tangkal).

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Syaiful Rachman, mengatakan cekal dengan nomor F4-IL.01.02-3.0076 itu mulai diberlakukan pada 13 Februari 2008, dan berlaku satu tahun.

Sementara itu, Gubernur BI tidak akan memenuhi panggilan KPK bila lembaga itu tidak mendapatkan izin dari presiden sesuai UU No. 23/2004 tentang BI. Kuasa Hukum BI A. Dani Saliswijaya menegaskan posisi Dewan Gubernur BI mempunyai lex spesialis, yakni pemanggilan gubernur bank sentral oleh lembaga hukum harus seizin presiden.

“Selama tidak ada izin dari presiden, Burhanuddin Abdullah tidak akan pernah datang untuk memenuhi pemanggilan KPK, dan itu sudah sesuai dengan UU yang berlaku,” ujarnya di sela-sela pengajuan gugatan BI tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, kemarin.

Menanggapi langkah itu, Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan lembaganya tetap akan menyidik kasus aliran dana BI ke DPR dengan menggunakan UU KPK. (tomy.sasangka@bisnis.co.id, arief.budisusilo@bisnis.co.id)

KEK bakal jadi area eksklusif

oleh : Neneng Herbawati
BISNIS INDONESIA

KAMIS 14 FEBERUARI

Belum lagi draf rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dibahas terakhir di tingkat menteri pada pekan depan, jumlah daerah yang berminat membentuk KEK sudah 13 provinsi.

Jakarta dan Sulsel, dua provinsi yang terakhir mengajukan minat. Tingginya minat pemda mengembangkan KEK karena pengalaman dibanyak Negara terbukti dapat menarik arus investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonominya.

Namun, tentu saja bukan berarti ke-13 daerah itu langsung mendapat stempel KEK dari Presiden seandainya UU KEK itu disahkan para wakil rakyat, yang menurut Badan Legislasi DPR mendapat status prioritas dikerjakan tahun ini.

Pasalnya, dalam RUU KEK (9 bab dan 41 pasal) yang pada Selasa (11 Februari) malam dibahas Timnas Pengembangan KEK di Hotel Borobudur, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk KEK.

Ketujuh kriteria itu a.l. kesanggupan Pemprov/pemkab/ pemkot mengelola KEK, rencana tata ruang, terletak di posisi strategis dekat dengan jalur perdagangan dan jalur pelayaran internasional, dukungan infrastruktur, dan studi kelayakan ekonomi dan finansial.

“Studi kelayakan ekonomi dan finansial itu menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, sehingga nantinya memudahkan kajian Dewan Nasional (DN) untuk mengusulkan kepada Presiden bahwa daerah itu layak dikembangkan menjadi KEK,” ungkap Bambang Susantono Sekretaris Timnas KEK kepada Bisnis.

Usulan pembentukan KEK itu sendiri, jelas Bambang, bisa dilakukan oleh badan usaha, pemkab/pemkot dan pemprov kepada DN, atau dari pemerintah pusat kepada DN, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 8 RUU KEK.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa bila setelah tiga tahun DN menyetujui pembentukan KEK, tetapi belum juga beroperasi maka bisa meminta perpanjangan waktu atau menyatakan tidak sanggup. Sehingga DN bisa menunjuk badan usaha lainnya.

Sementara itu, Dewan Kawasan yang dibentuk melalui keppres atas usulan DN hanya beranggotakan dari unsur pemerintah, sedangkan para profesional termasuk forum serikat buruh diwadahi dalam advisory council.
13 Provinsi yang berminat mengembangkan KEK
1. Sumut 8. Kalbar
2. Riau 9. Kaltim
3. Sumsel 10. Sulut
4. Banten 11. Sulteng
5. Jabar 12. Sulsel
6. Jateng 13. Jakarta
7. Jatim .

Sumber: Timnas Pengembangan KEK.

Menurut dia, dalam draf RUU KEK juga disebutkan Badan Pengusahaan ditetapkan oleh DN atas usulan Dewan Kawasan. Dalam RUU itu, Badan Pengusahaan dimungkinkan memperoleh dana dari APBN dan APBD atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan UU.

“Perolehan dari APBN itu memang dimungkinkan,” katanya.

Banjir insentif

Yang menarik dari RUU KEK ini adalah insentif berupa fasilitas dan kemudahan a.l. perpajakan dan kepabeanan, moneter, pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, plus fasilitas daerah seperti insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

“Karena KEK akan makin menarik bagi investor, apabila pemda memberikan banyak kemudahan, antara lain insentif pajak dan retribusi.”

Bicara fasilitas di KEK tidak cukup sampai di situ, karena ada juga fasilitas khusus lainnya yang disesuaikan dengan jenis kawasannya, seperti Kawasan Pengolahan Ekspor, Kawasan Industri, Kawasan Berikat.

Mengenai fasilitas perpajakan dalam pasal 22 disebutkan bahwa Wajib Pajak seperti PT dan koperasi yang berinvestasi di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang untuk sementara ini sepertinya masih mengacu kepada PP No.1/ 2007 yaitu tax allowance.

Sejatinya, menurut Ketua Sub Tim Insentif Edy Putra Irawady, dengan KEK pemerintah ingin memberikan kawasan yang nyaman dan tertib untuk investasi, ekspor, sekaligus pengembangan daerah.

“Untuk kenyamanan itu perlu ada plus fasilitas. Tapi kita juga harus hati-hati jangan kenyamanan itu dinikmati oleh investasi jahat dan perdagangan tercela.”

Perlu tertib, aman dan terkontrol, serta tidak merusak tatanan peraturan. Meski nantinya UU KEK ini memberikan eksklusifitas untuk diskrimasi regulasi, birokrasi, dan insentif, tetapi harus berdasarkan koridor peraturan dan pengawasan yang ada.

Hal menarik lainnya dalam RUU KEK ini adalah Bab VII pasal 31 tentang Investasi, yaitu dalam KEK tidak berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal kecuali yang dicadangkan untuk UMKM.

Komitmen politik pemerintah sudah jelas dalam membangun perekonomian kerakyatan artinya UMKM sebagai pilar, kegiatan ekonomi dependable dengan UMKM, ini dibuktikan dengan semua UU yang ada memang memberikan preferensi bagi mereka.

Akhirnya kita hanya bisa berharap RUU KEK yang akan dibahas di tingkat Menteri, selanjutnya masuk ke Depkumham, dan bermuara ke DPR akhir Februari. (neneng.herbawati@bisnis.co.id)