BBM: Kartu Pintar vs Kenaikkan Harga?

 
 
Bahan bakar minyak (BBM)   sudah menjadi bagian penting   bagi penerimaan APBN kita   sejak merdeka,sementara penerimaan   negara dari pajak menjadi penting   sejak reformasi perpajakan diluncurkan   pada pertengahan 1980-an.

  Selain itu, salah satu sumber penerimaan   ataupun pendanaan APBN   yang “selalu” defisit sejak kemerdekaan   berasal dari utang domestik   dan utang luar negeri. Tidak mengherankan   jika utang kita semakin   meningkat, meskipun komposisinya   berubah, dari utang luar negeri   menjadi utang domestik, dari utang   antarnegara atau pemerintah, ataupun   official menjadi utang pada pasar   keuangan (surat utang negara).   Bunga yang harus dibayar juga semakin   mahal,selain risiko pasarnya juga   semakin besar, meski pemerintah   dapat membubarkan Consultative   Group on Indonesia (CGI). 

 Naiknya harga BBM di pasar   internasional yang pernah menembus   lebih dari USD100,yang dibarengi   dengan krisis pasar keuangan AS, dan   kenaikan harga-harga komoditas   primer di pasar internasional, telah   membuat banyak pihak “ketar-ketir”,   termasuk otoritas ekonomi Indonesia.   Pemerintah mesti mempercepat   revisi APBN yang baru berjalan   sekitar satu bulan, itu pun dengan   berbagai skenario yang masih belum   jelas. Pemerintah belum memiliki   strategi jelas dalam menghadapi berbagai   perkembangan, sehingga   beritanya masih simpang siur—yang   tentu saja membingungkan kita   semua.

Apalagi berbagai asumsi yang   akan dipakai masih terus berubah—   yang menunjukkan pemerintah   belum memiliki strategi yang solid.   Padahal, bagi masyarakat dan dunia   usaha, apa pun langkah yang akan   diambil otoritas ekonomi adalah penting   karena dapat digunakan sebagai   pedoman dalam menjalankan bisnis   atau mengelola keuangan keluarga.   Karena itu, strategi dari otoritas   ekonomi dalam mengatasi berbagai   kemelut ini ditunggu oleh banyak   pihak, diharapkan dapat mengayemayemi   kita yang merasa waswas   dengan masa depan kehidupan.

Pengalaman   menunjukkan kesalahan   kebijakan pada 2005 yang lalu harus   kita bayar sangat mahal. Padahal,   masalah yang kita hadapi pada saat ini   lebih berat daripada tahun 2005.   Apalagi, suasana sosial politik juga   sudah mulai menghangat menjelang   Pemilu 2009, sehingga efektivitas   kebijakan dapat lebih buruk. Pada   saat yang sama, “masalah” di Bank   Indonesia (BI) jika tidak berhati-hati   dapat juga membuat koordinasi   kebijakan moneter dan fiskal akan   semakin sulit dilakukan.   BBM Riwayatmu Dulu  

Kenaikan harga BBM yang tajam   telah memengaruhi perekonomian   akhir-akhir ini—meskipun banyak   negara maju, bahkan importir BBM   saja mampu mengatasinya dengan   baik sehingga dampaknya pada   perekonomian mereka tidak terlalu   signifikan seperti AS, Singapura,   bahkan Jepang, pada 2005 lalu.  

Ekonomi dunia juga masih tumbuh   pesat sampai tahun lalu. Berbeda   dengan kenaikan harga BBM yang   tajam pada pertengahan 1970-an   yang membuat ekonomi dunia dan   banyak negara mengalami tekanan   yang berat. Ini artinya banyak negara   yang telah belajar dengan baik dari   kenaikan harga BBM yang lalu.   Sebaliknya, Indonesia justru mengenaskan.   Pada waktu harga BBM   melesat di pertengahan 1970-an, kita   mendapatkan rezeki nomplok. Pemerintah   Orde Baru diuntungkan   dengan uang minyak, sehingga dapat   membangun ekonomi Indonesia   dengan pesat, meskipun didukung   pula oleh utang luar negeri pada saat   harga minyak agak merosot.

Namun,   secara umum Indonesia diuntungkan   dengan naiknya harga BBM seperti   halnya dengan negara-negara Timur   Tengah pada saat itu.Namun,ketidakmampuan   mengelola sumber daya   alam yang baik, khususnya dalam   bidang energi, atau karena masalah   manajemen transportasi yang buruk   membuat kenaikan harga BBM   sekarang justru menjadi momok bagi   pemerintah pusat.  

Kebijakan Kartu Kendali: Jawaban?  

Berbagai perkembangan dalam   ekonomi domestik dan internasional   telah membuat beban APBN semakin   berat,padahal jumlah pengangguran   dan penduduk miskin masih besar.  

Karena itu pemerintah sudah mengusulkan   perlunya revisi APBN supaya   dapat menekan defisit. Ada banyak   wacana menyikapi perkembangan   harga BBM untuk mengurangi defisit   APBN dan mengurangi beban hidup   masyarakat. Salah satunya dengan   program kartu kendali (smart card).   Dengan kartu ini diharapkan konsumsi   BBM berkurang sekitar 10%   karena setiap kendaraan pribadi atau   kendaraan umum akan mendapatkan   jatah pembelian setiap periodenya   dengan suatu rumusan yang akan   ditentukan, dengan sistem online ke   semua stasiun pengisian bahan bakar   umum (SPBU). Dengan demikian,   diharapkan dapat mengurangi beban   subsidi yang perlu dibayar oleh pemerintah   pusat.  

Bisa dibayangkan betapa rumitnya   rumusan yang harus dibuat pemerintah   untuk membuat suatu skema yang   dirasakan adil, tidak mengganggu   kelancaran roda perekonomian, dan   tidak menimbulkan masalah baru   bagi masyarakat. Pasti akan tidak   mudah. Lihat saja membuat dana   alokasi umum (DAU) dan dana alokasi   khusus (DAK) saja tiap tahun kita   masih “gegeran” saja, padahal hanya   melibatkan sekitar 500 pemerintah   daerah. Pada kasus ini kita membicarakan   skema untuk lebih dari   lima juta kendaraan bermotor roda   empat, sekitar 20 juta kendaraan   bermotor roda dua. Belum lagi untuk   kapal dan perahu nelayan yang tersebar   di seluruh Indonesia.Akan kompleks   sekali.

Mungkin negara jiran   Malaysia dan Myanmar sudah dilaksanakan,   tetapi pertanyaannya   berapa volume yang mereka tangani ?   Seberapa efektif pula mereka dapat   mengurangi konsumsi BBM?   Di samping itu masih muncul berbagai   pertanyaan.Pertama, seberapa   besar biaya set up dan pemeliharaannya?   Apakah sistem yang baru ini akan   reliable dan tahan terhadap serangan   hacker? Potensi pasar gelapnya yang   besar? Dan seterusnya dan seterusnya.  

Toh, soal harga BBM tetap tinggi ini   hanya masalah waktu kapan Indonesia   harus menaikkan harga BBM.Karena   itu,daripada nanti akhirnya harga naik   juga dan kita sudah mengeluarkan   sumber dana yang besar beserta   permasalahannya, lebih baik jika   harga BBM naik pelan-pelan. Lebih   dari itu semua,manajemen energi dan   transportasi umum perlu dibenahi   agar impor BBM dapat dikurangi.(*)  

Dr Sri Adiningsih  
Kepala Pusat Studi Asia-Pasifik   UGM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: