BBM: Kartu Pintar vs Kenaikkan Harga?

 
 
Bahan bakar minyak (BBM)   sudah menjadi bagian penting   bagi penerimaan APBN kita   sejak merdeka,sementara penerimaan   negara dari pajak menjadi penting   sejak reformasi perpajakan diluncurkan   pada pertengahan 1980-an.

  Selain itu, salah satu sumber penerimaan   ataupun pendanaan APBN   yang “selalu” defisit sejak kemerdekaan   berasal dari utang domestik   dan utang luar negeri. Tidak mengherankan   jika utang kita semakin   meningkat, meskipun komposisinya   berubah, dari utang luar negeri   menjadi utang domestik, dari utang   antarnegara atau pemerintah, ataupun   official menjadi utang pada pasar   keuangan (surat utang negara).   Bunga yang harus dibayar juga semakin   mahal,selain risiko pasarnya juga   semakin besar, meski pemerintah   dapat membubarkan Consultative   Group on Indonesia (CGI). 

 Naiknya harga BBM di pasar   internasional yang pernah menembus   lebih dari USD100,yang dibarengi   dengan krisis pasar keuangan AS, dan   kenaikan harga-harga komoditas   primer di pasar internasional, telah   membuat banyak pihak “ketar-ketir”,   termasuk otoritas ekonomi Indonesia.   Pemerintah mesti mempercepat   revisi APBN yang baru berjalan   sekitar satu bulan, itu pun dengan   berbagai skenario yang masih belum   jelas. Pemerintah belum memiliki   strategi jelas dalam menghadapi berbagai   perkembangan, sehingga   beritanya masih simpang siur—yang   tentu saja membingungkan kita   semua.

Apalagi berbagai asumsi yang   akan dipakai masih terus berubah—   yang menunjukkan pemerintah   belum memiliki strategi yang solid.   Padahal, bagi masyarakat dan dunia   usaha, apa pun langkah yang akan   diambil otoritas ekonomi adalah penting   karena dapat digunakan sebagai   pedoman dalam menjalankan bisnis   atau mengelola keuangan keluarga.   Karena itu, strategi dari otoritas   ekonomi dalam mengatasi berbagai   kemelut ini ditunggu oleh banyak   pihak, diharapkan dapat mengayemayemi   kita yang merasa waswas   dengan masa depan kehidupan.

Pengalaman   menunjukkan kesalahan   kebijakan pada 2005 yang lalu harus   kita bayar sangat mahal. Padahal,   masalah yang kita hadapi pada saat ini   lebih berat daripada tahun 2005.   Apalagi, suasana sosial politik juga   sudah mulai menghangat menjelang   Pemilu 2009, sehingga efektivitas   kebijakan dapat lebih buruk. Pada   saat yang sama, “masalah” di Bank   Indonesia (BI) jika tidak berhati-hati   dapat juga membuat koordinasi   kebijakan moneter dan fiskal akan   semakin sulit dilakukan.   BBM Riwayatmu Dulu  

Kenaikan harga BBM yang tajam   telah memengaruhi perekonomian   akhir-akhir ini—meskipun banyak   negara maju, bahkan importir BBM   saja mampu mengatasinya dengan   baik sehingga dampaknya pada   perekonomian mereka tidak terlalu   signifikan seperti AS, Singapura,   bahkan Jepang, pada 2005 lalu.  

Ekonomi dunia juga masih tumbuh   pesat sampai tahun lalu. Berbeda   dengan kenaikan harga BBM yang   tajam pada pertengahan 1970-an   yang membuat ekonomi dunia dan   banyak negara mengalami tekanan   yang berat. Ini artinya banyak negara   yang telah belajar dengan baik dari   kenaikan harga BBM yang lalu.   Sebaliknya, Indonesia justru mengenaskan.   Pada waktu harga BBM   melesat di pertengahan 1970-an, kita   mendapatkan rezeki nomplok. Pemerintah   Orde Baru diuntungkan   dengan uang minyak, sehingga dapat   membangun ekonomi Indonesia   dengan pesat, meskipun didukung   pula oleh utang luar negeri pada saat   harga minyak agak merosot.

Namun,   secara umum Indonesia diuntungkan   dengan naiknya harga BBM seperti   halnya dengan negara-negara Timur   Tengah pada saat itu.Namun,ketidakmampuan   mengelola sumber daya   alam yang baik, khususnya dalam   bidang energi, atau karena masalah   manajemen transportasi yang buruk   membuat kenaikan harga BBM   sekarang justru menjadi momok bagi   pemerintah pusat.  

Kebijakan Kartu Kendali: Jawaban?  

Berbagai perkembangan dalam   ekonomi domestik dan internasional   telah membuat beban APBN semakin   berat,padahal jumlah pengangguran   dan penduduk miskin masih besar.  

Karena itu pemerintah sudah mengusulkan   perlunya revisi APBN supaya   dapat menekan defisit. Ada banyak   wacana menyikapi perkembangan   harga BBM untuk mengurangi defisit   APBN dan mengurangi beban hidup   masyarakat. Salah satunya dengan   program kartu kendali (smart card).   Dengan kartu ini diharapkan konsumsi   BBM berkurang sekitar 10%   karena setiap kendaraan pribadi atau   kendaraan umum akan mendapatkan   jatah pembelian setiap periodenya   dengan suatu rumusan yang akan   ditentukan, dengan sistem online ke   semua stasiun pengisian bahan bakar   umum (SPBU). Dengan demikian,   diharapkan dapat mengurangi beban   subsidi yang perlu dibayar oleh pemerintah   pusat.  

Bisa dibayangkan betapa rumitnya   rumusan yang harus dibuat pemerintah   untuk membuat suatu skema yang   dirasakan adil, tidak mengganggu   kelancaran roda perekonomian, dan   tidak menimbulkan masalah baru   bagi masyarakat. Pasti akan tidak   mudah. Lihat saja membuat dana   alokasi umum (DAU) dan dana alokasi   khusus (DAK) saja tiap tahun kita   masih “gegeran” saja, padahal hanya   melibatkan sekitar 500 pemerintah   daerah. Pada kasus ini kita membicarakan   skema untuk lebih dari   lima juta kendaraan bermotor roda   empat, sekitar 20 juta kendaraan   bermotor roda dua. Belum lagi untuk   kapal dan perahu nelayan yang tersebar   di seluruh Indonesia.Akan kompleks   sekali.

Mungkin negara jiran   Malaysia dan Myanmar sudah dilaksanakan,   tetapi pertanyaannya   berapa volume yang mereka tangani ?   Seberapa efektif pula mereka dapat   mengurangi konsumsi BBM?   Di samping itu masih muncul berbagai   pertanyaan.Pertama, seberapa   besar biaya set up dan pemeliharaannya?   Apakah sistem yang baru ini akan   reliable dan tahan terhadap serangan   hacker? Potensi pasar gelapnya yang   besar? Dan seterusnya dan seterusnya.  

Toh, soal harga BBM tetap tinggi ini   hanya masalah waktu kapan Indonesia   harus menaikkan harga BBM.Karena   itu,daripada nanti akhirnya harga naik   juga dan kita sudah mengeluarkan   sumber dana yang besar beserta   permasalahannya, lebih baik jika   harga BBM naik pelan-pelan. Lebih   dari itu semua,manajemen energi dan   transportasi umum perlu dibenahi   agar impor BBM dapat dikurangi.(*)  

Dr Sri Adiningsih  
Kepala Pusat Studi Asia-Pasifik   UGM

Saatnya meninjau kebijakan hari libur

Tanggal 06 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

BUKAN hanya cuti bersama, seharusnya jumlah hari-hari libur pun harus segera dikurangi.

Itulah komentar kita mendengar kebijakan pemerintah yang diumumkan kemarin, terkait jumlah hari-hari cuti bersama yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.

Sejak pemerintahan Presiden Yudhoyono, memang ada sesuatu yang aneh dan terasa agak janggal di republik ini. Yaitu menyangkut jumlah hari-hari libur yang sudah sedemikian banyaknya, namun justru ditambah lagi dengan kebijakan melakukan cuti bersama.  Cuti bersama ini sering bermakna memperpanjang masa libur. Hari kerja yang berada di antara hari-hari libur –yang umumnya disebut sebagai ‘hari kejepit’– diliburkan. Jadinya, mungkin saja jumlah hari libur di negeri ini merupakan jumlah hari libur terbanyak di dunia. Entahlah tak ada data tentang itu.

Yang pasti, para pegawai negeri nampaknya menikmati sekali kenyataan tersebut. Tak sedikit kemudian mereka memanfaatkan libur bersama itu untuk pulang kampung. Sekadar membuang waktu. Dalam perkembangannya kemudian, sering muncul statemen dari para pejabat negeri, bahwa manfaat cuti bersama ini mampu membangkitkan sektor pariwisata, karena dengan kebijakan cuti bersama, arus wisatawan domestik untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di dalam negeri meningkat tajam.

Tapi itu bagi pegawai negeri. Atau katakan juga kalangan swasta yang kelas menengah atas. Bagaimana dengan kebanyakan rakyat lainnya yang nota bene hidup dari berusaha berdagang kecil-kecilan, ngojek, sopir angkutan umum dan pedagang kaki lima?

Kebanyakan malah mengeluhkannya. Dengan hari libur atau cuti bersama pendapatan mereka merosot tajam. Itulah penyebabnya mengapa mereka mengeluh. Keluhan mereka ini sama dengan keluhan kebanyakan pengusaha yang tak habis pikir betapa etos kerja yang ada di tengah-tengah kalangan pekerja kok tiba-tiba harus digerogoti oleh kebijakan cuti bersama. Para pengusaha pun membandingkan dengan negeri lain, sebut misalnya China, yang hari liburnya ditekan seminim mungkin.

Bahkan tak sedikit yang berpendapat, kebijakan cuti bersama justru membuahkan kemalasan bagi rakyat. Rakyat terlalu banyak bersantai ria tanpa memikirkan produktivitas.

Sebelum ada kebijakan hari libur atau cuti bersama saja, jumlah hari libur di negeri ini sudah sangat banyak. Sebagaimana sudah pernah kita singgung melalui rubrik ini, jumlah hari libur di negeri ini tak lepas dari keberadaan agama-agama yang resmi diakui negara. Masing-masing umat beragama mempertahankan hari-hari agama tertentu agar tetap diliburkan.

Untuk umat Islam saja sebagai contoh, selain libur hari raya idul fitri dan idul adha, juga ada isra’miraj, maulid Nabi Saw, 1 muharram …dsb, yang menurut hemat kita sudah saatnya kini ditinjau kembali. Pertimbangan kita, toh hari kerja tidak akan menganggu umat yang ingin merayakan hari-hari besar Islam itu. Bagaimana dengan umat agama lainnya?

Hemat kita sama. Prinsipnya bagaimana agar di negeri ini jumlah hari liburnya tidak terlalu banyak. Bagaimana agar etos kerja masyarakat ditingkatkan. Bila perlu untuk menggenjot produktivitas nasional, tak ada pekerja yang tidak lembur. *

Butuh figur baru dalam Pilpres 2009


Tanggal 09 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

MUNCULNYA figur baru di kancah kepemimpinan nasional dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009 saat ini sangat didambakan banyak pihak. Hal itu terjadi karena rata-rata figur calon presiden yang diusung sejumlah partai politik saat ini umumnya tokoh-tokoh lama yang track record-nya di mata rakyat tidaklah begitu baik. Tak heran, ketika ada pihak yang memunculkan duet Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Subiakto sebagai calon presiden alternatif dalam pilpres 2009, banyak pihak yang menilai positif terutama untuk mengurangi dominasi figur-figur lama.

Sebab, keberadaan figur-figur lama yang begitu dominan di hampir semua tatanan pemerintahan Indonesia, terutama di tingkat nasional, saat ini menyebabkan regenerasi kepemimpinan nasional di negeri tercinta ini menjadi stagnan. Selain itu, upaya pengembangan kehidupan politik di tanah air hingga kini cenderung jalan di tempat, karena tokoh-tokoh yang dimunculkan umumnya figur-figur lama yang kualitas dan kredibilitasnya tetap diragukan masyarakat.

Kenyataan itu terjadi karena sejak reformasi digulirkan dan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto tumbang hingga kini Indonesia belum juga mampu melepaskan diri dari keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun politik. Padahal, sejumlah tokoh nasional seperti BJ Habibie, Abdurakhman Wahid [Gus Dur], Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono [Presiden RI sekarang] secara bergantian telah memimpin negeri ini. Memang, kehidupan demokrasi di tanah air pascareformasi telihat semakin baik, namun hampir semua tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia hingga sekarang tetap terpuruk.

Untuk itu munculnya keinginan sejumlah pihak agar figur-figur baru tampil dalam bursa kepemimpinan nasional untuk menggantikan muka lama dalam pemilihan presiden secara langsung pada 2009, tentu merupakan hal wajar yang layak didukung. Sebab, tampilnya figur baru seperti Sri Sultan Hamengkubuwono dan Prabowo Subianto dalam pilpres 2009 itu, selain memungkinkan rakyat memiliki banyak pilihan terhadap figur tokoh yang layak memimpin Indonesia pada masa mendatang, juga agar regenerasi kepemimpinan nasional di negeri ini tak jalan di tempat.

Apalagi, hingga kini calon-calon presiden yang dimunculkan sejumlah parpol dalam pilpres 2009 umumnya masih didominasi tokoh-tokoh lama seperti Megawati [PDI-P], Wiranto [Partai Hanura], Abddurahman Wahid [PKB], Susilo Bambang Yudhoyono [Demokrat], Jusuf Kalla [Partai Golkar], dan Sutiyoso [belum jelas parpol yang mengusungnya]. Nama Sutiyoso dalam bursa calon presiden barangkali memang termasuk wajah baru, namun ia sesunguhnya bukanlah figur baru karena telah dua periode Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dari nama-nama calon pemimpin nasional yang muncul itu, jelaslah bahwa figur-figur yang diusung parpol menjadi calon presiden dalam pilpres 2009 hampir tidak ada satu pun yang termasuk wajah baru. Padahal, track record tokoh-tokoh yang sebagian besar pernah menjadi presiden, wakil presiden, atau calon presiden itu di mata rakyat umumnya tidaklah baik. Mereka umumnya dianggap telah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat dan tatanan kehidupan sosial-ekonomi Indonesia yang sampai sekarang masih memprihatinkan keadaannya.

Karena itu tentu sangatlah tepat jika ada pihak yang berusaha menduetkaan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai alternatif pasangan calon presiden dalam pilpres 2009. Meski keduanya belum mewakili komunitas rakyat Jawa dan luar Jawa, namun pasangan dari sipil-militer ini track record-nya di mata rakyat jauh lebih baik dibandingkan tokoh-tokoh lama. Sri Sultan yang selama ini menjadi Raja dan Gubernur DI Yogyakarta dikenal sangat jujur, merakyat, demokratis, dan bijak dalam mengambil setiap keputusan, sedangkan Prabowo yang mantan Komandan Kopassus itu memiliki tabiat sangat tegas. Untuk itu memadukan karakter kedua tokoh ini tentu sangatlah tepat karena saat ini Indonesia membutuhkan tipikal memimpin yang seperti itu guna mengatasi keterpurukan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat negeri ini. *

SBY `mahamendengar`

Tanggal 11 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

SEBAGAI Presiden pilihan langsung rakyat banyak, kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu maha mendengar jeritan derita rakyat banyak. Termasuk berbagai kritikan dan keberatan-keberatan yang diajukan rakyat banyak atas berbagai kebijakannya atau rencana kebijakannya ke depan.

Namun sebagai presiden, dia pasti tidak bertindak sendirian. Apa pun kebijakannya akan sangat dipengaruhi oleh masukan-masukan para pembantunya. Termasuk rencana melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsisi yang akhir-akhir ini terus mendapat perlawanan dari berbagai kalangan dan mengingatkan pemerintah, bahwa pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan “kartu pintar (smart card)” dapat menimbulkan kekacauan apabila pemerintah tidak menyiapkannya secara matang.

Sebagai tokoh politik, bagaimana pun SBY harus berhitung untung ruginya sebuah rencana kebijakan, dengan berkaca pada kebijakan sebelumnya. Untuk ini menurut hemat kita tak ada salahnya juga SBY memperhatikan pendapat banyak pihak diluar struktur kabinetnya.a

Misalnya pendapat pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Muhammad Djamiluddin Ritonga yang menyatakan curiga atas rencana langkah kebijakan para pembantunya dalam membatasi penggunaan premiun dan solar terkait dengan pemilu 2009. Dia mencurigai ada usaha meruntuhkan populeritas SBY sebagai presiden, sehingga rakyat tidak memilihnya lagi dalam pemilu mendatang. (Harian Terbit, Sabtu (9/2).

Indikasi ke arah itu, menurut dia, jelas terlihat karena kabinet SBY berasal dari berbagai partai (pelangi-red) dimana satu sama lain memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, para pemakai premium dan solar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang nota bene adalah sebagian besar dari rakyat Indonesia.

Jadi, dia melihat rencana kebijakan pembatasan penggunaan premiun dan solar bersubsidi, hanya untuk memancing masyarakat marah. Kalau sudah demikian, tentu pada pemilu nanti mereka tidak mau memilih SBY kembali menjadi presiden. Ini yang harus diwaspadai SBY.

Lalu diapun mengingatkan SBY agar berhati-hati dan jangan seenaknya menyetujui kebijakan para pembantunya yang menyangkut rakyat kecil. Soalnya, rencana pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premiun dan solar bukan hanya tak populer tetapi sudah melanggar UUD 1945 dimana negara mempunyai kewajiban melindungi rakyatnya. Selain itu, ada pasal yang menyebutkan bahwa air, tanah dan kekayaan alam di dalamnya dikelola negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak.

Banyak pihak memang menyatakan keberatan dengan rencana tersebut. Fraksi PDIP DPR, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, bahkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Sutan Bhatoegana, minta masalah ini dibicarakan dulu dengan DPR. Artinya, kalau nanti tetap mau dijalankan, dia sudah menjadi keputusan bersama pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie dan Sekjen Komite Indonesia untuk Penghematan dan Pengawasan Energi (Kipper), Sofyano Zakaria, sudah dapat memastikan, pemakaian “smart card” hanya akan menimbulkan kekacauan di lapangan yang berakibat distribusi premium dan solar akan terganggu yang akan membuahkan konsekuensi ekonomi akan stagnan dan inflasi akan tinggi. Buruknya lagi, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) bisa tumbang, karena masalah ini dinilainya sangat sensitive.

Kita yakin SBY maha mendengar, dan cukup cerdik untuk menentukan sebuah kebijakan, apalagi yang menyangkut hajad hidup rakyat banyak. Jadi, apapun keputusan SBY nanti, kita yakini sebagai sebuah keputusan yang penuh perhitungan, tidak hanya untuk kelanggengan kekuasaan, tapi juga untuk kemasylahatan rakyat banyak. *

Pergantian BI-1, Orang Dalam dan Restu IMF (2)

Ketua BPK Anwar Nasution jualah yang mengorek kasus aliran dana tersebut. Doa yang melaporkan kasus aliran dana BI ini ke DPR.

Anwar yang pernah menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, yang melaporkan masalah itu ke KPK.

Padahal, Anwar juga tak jauh-jauh dari kasus ini. Dia ikut menandatangani berita acara rapat dewan gubernur yang mengeluarkan perintah bantuan dana ke pejabat BI, para lawyer, dan anggota DPR.

Seorang anggota parlemen mengatakan, peluang Anwar di pemilihan ini sebenarnya kecil. Sebab, karakter Anwar kelewat blakblakan, dan itu tidak cocok dengan selera Presiden.

Lalu, siapa lagi calon yang lain? Tentu saja ada. Seorang pejabat bank sentral mengatakan, dari dalam BI akan tampil Hartadi Agus Sarwono. Ia diibaratkan cadangan jika Burhanuddin tak lolos ke DPR. Hartadi juga dinilai memperoleh dukungan dari kalangan perbankan. Berapa nilainya? Ehm, tentu saja itu tak pernah jelas. Kini, Hartadi adalah Deputi Gubernur BI.

Ada juga nama Miranda Swaray Goeltom, Deputi Senior Gubernur BI. Syahdan, Miranda adalah kontak favorit IMF dan Bank Dunia di BI. Miranda juga dekat dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP–partai dengan anggota terbesar di DPR. Kalangan bankir juga disebut-sebut mau mendukung Miranda untuk mendapat kepercayaan dari Presiden dan DPR.

Dari luar lingkaran Kebon Sirih, calon lainnya yang mungkin muncul adalah Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri. Agus adalah Ketua Asosiasi Perbankan yang punya karir lengkap sebagai bankir. Namun, Agus dinilai “terlalu rasional” sehingga kurang akrab dengan para politisi di parlemen dan pemerintahan.

Yang menarik, Fraksi Partai Keadilan DPR dikabarkan akan mendukung Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjadi Menteri Keuangan. Ini juga sempat muncul. Namun, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang sehat akhir-akhir ini, tampaknya Presiden akan mempertahankan Sri Mulyani di posisinya sekarang.

Namun, para ekonom senior yang dekat dengan IMF disebut-sebut amat sayang kepada Sri Mulyani. IMF memang sangat menentukan merah birunya perekonomian Indonesia selama empat dekade, sejak awal masa Orde Baru. Sri Mulyani juga mantan pejabat IMF.

Nah, kabarnya, ekonom senior dan patronnya di Amerika sana ingin Sri Mulyani selamat dari ancaman reputasi buruk gara-gara ada kemungkinan muncul resesi dunia tahun ini. Makanya, kader yang satu ini akan diupayakan untuk pindah ke posisi yang lebih aman: menjadi Gubernur BI.

Dengan begitu, gengsi Sri Mulyani bisa tetap terjaga. Kelak, ia bisa diandalkan lagi untuk memimpin sektor perekonomian di negeri ini. Toh, umurnya masih terbilang muda.

Sekarang, tinggal Presiden yang memutuskan.

Berikut curiculum vitae kandidat yang santer disebut-sebut sebagai BI-1:

Aulia Pohan
Lahir : Palembang, 11 September 1945
Pendidikan : MA dalam Ekonomi Studi Pembangunan di Boston University, Amerika Serikat
Karir awal di BI : Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-Bank (1971)
Jabatan terakhir di BI : Deputi Gubernur Bank Indonesia (1999-2003)
Jabatan Saat ini : –

Anwar Nasution
Lahir : Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, 5 Agustus 1942
Pendidikan : Doktor ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat
Karir awal di BI : Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank- Bank (1971)
Jabatan terakhir di BI : Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (1999-2003)
Jabatan Saat ini : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Hartadi Agus Sarwono
Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1952
Pendidikan : Doktor ekonomi dari University of Oregon Amerika Serikat
Karir awal di BI : 1980
Jabatan terakhir di BI : Deputi Gubernur Bank Indonesia (2003-sekarang)

Sri Mulyani Indrawati
Lahir : Bandar Lampung, 26 Agustus 1962
Pendidikan : PhD of Economics di University of Illinois Amerika Serikat. ?
Karir : Dosen FEUI, Kepala LPEM FEUI, Direktur Eksekutif IMF. Menneg Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan
Karir di BI : –

Agus Martowardojo
Lahir : Amsterdam, 24 Januari 1956
Pendidikan : Sarjana Ekonomi FEUI, Banking & Management Courses di State University of New York, Stanford University, dan Institute of Banking & Finance Singapore
Karir : Direktur Utama Bank Bumiputera, Direktur Utama Bank Exim, Direktur Utama Bank Permata, Direktur Utama Bank Mandiri
Karir di BI :

Persaingan Seru Perebutan Kursi BI-1 (1)

Pelbagai manuver menjelang fit and proper test Gubernur BI mulai bermunculan. Peluang Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dipastikan sangat tipis.

Makanya, beberapa nama calon lain mulai terdengar. Besan Presiden dikabarkan akan ikut persaingan. Tapi, Presiden bukan orang yang berani menghadapi kontroversi.

Calon lainnya muncul dari kalangan internal BI. Nama Anwar Nasution dan Sri Mulyani juga mencuat. Restu IMF disebut-sebut. Sungguh ini akan menjadi persaingan yang amat ramai.

Yang pasti, jangan pernah mengabaikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di BI. Sungguh, kasus itu sangat penting karena bisa membuktikan betapa bobroknya sistem pengawasan perbankan di Tanah Air.

Aulia Pohan tersenyum lebar. Badannya sedikit membungkuk ketika menyerahkan tiga buku karyanya sendiri kepada Kristiani Herawati, sang ibu negara. Kilatan cahaya kamera langsung menghujani mereka.

Kehadiran ibu negara pada acara peluncuran tiga buku yang ditulis Aulia, Kamis silam, mungkin tak kelewat istimewa. Maklum, mereka besanan. Menjadi luar biasa tatkala 17 Februari ini DPR akan menggelar fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2013. Aulia dikabarkan merupakan salah satu calon yang akan dimajukan dalam uji layak pantas tersebut.

Betul, Presiden sendiri belum menyerahkan tiga nama calon Gubernur BI kepada DPR. Tapi, seperti yang biasa ketika terjadi pemilihan orang untuk mengisi posisi penting di negeri ini, spekulasi sudah merebak duluan. Apalagi, Gubernur BI saat ini, Burhanuddin Abdullah, terkena masalah hukum.

Burhanuddin dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi, bersama dua pejabat BI lainnya, Rusli Simanjuntak dan Oei Hoey Tiong. Bahkan, Burhanuddin kini sudah dicekal oleh KPK.

Masalah yang menimpa pria asal Garut itu sontak membuat peluangnya untuk kembali duduk di takhta tertinggi di Kebon Sirih nyaris sirna. Terlalu riskan rasanya bagi Presiden untuk mengajukan lagi nama Burhanuddin. Kalaupun diajukan, dia akan terlihat amat lemah ketika menjalani uji layak pantas.
Jadi, lupakanlah Burhanuddin.

Lagi pula, memang perlu bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi itu. Bank sentral terlalu penting untuk diisi orang-orang yang bermasalah.
Apalagi, uang yang dipakai korupsi itu, diduga, berasal dari “palakan” BI kepada bank-bank yang tengah mereka awasi. Itu menurut keterangan Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Badan kehormatan DPR. Keterlaluan, memang.

Nah, setelah kans Burhanuddin menipis, melambunglah nama Aulia Pohan. Pria kelahiran Palembang ini menghabiskan seluruh karirnya di bank sentral, dengan jabatan terakhir sebagai deputi gubernur (2003).

Setelah itu, Aulia seolah hilang dari peredaran. Kemudian, dia berbesanan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sang kepala negara. Status sebagai besan Presiden itulah yang membuat nama Aulia kembali diperhitungkan.

Aulia sendiri agak jeri dengan fit and proper test yang digelar DPR. Justru, karena ia adalah besan Presiden. Status itu merupakan kekuatan sekaligus kelemahan baginya. Sebagai besan, ia akan dengan mudah dituding melakukan nepotisme ketika maju sebagai calon bos Kebon Sirih.

Presiden Yudhoyono juga bukan orang yang berani menghadapi kontroversi. Sedikit banyak, dia juga punya kaitan dengan masalah hukum yang menimpa Burhanuddin sekarang. Aulia Pohan ikut meneken surat agar Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia (YPPI), yang berada di bawah naungan BI, menyediakan dana Rp100 miliar untuk disebar BI ke para kuasa hukum pimpinan BI, pimpinan BI sendiri, dan sejumlah anggota DPR.

Kepentingan BI dengan DPR adalah untuk memastikan bahwa amendemen UU BI tidak membuat BI kehilangan fungsi sebagai pengawas perbankan. Fungsi yang sebenarnya sudah gagal diemban BI, sehingga menyebabkan krisis dahsyat sepuluh tahun silam.

Bahkan hingga kini, fungsi pengawasan itu masih kedodoran. BI memberikan izin bagi sebuah konglomerasi untuk memiliki bank. Dulu, konglomerasi itu adalah pemilik bank yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Lantas, ya itu tadi, BI ditengarai meminta “upeti” kepada bank-bank yang berada dalam pengawasannya untuk kemudian duit upetinya dipakai korupsi.
Aulia sendiri sudah dua kali dipanggil KPK untuk menjelaskan masalah itu–kendati ia belum dinyatakan sebagai tersangka. Ia juga keberatan jika dibilang sedang tebar pesona untuk menjadi BI-1.

“Ntar saya dibilang KKN. Berminat, sih, tidak. Cuma, kalau lillahi ta’ala orang ngasih (kepercayaan menjadi Gubernur BI), saya mau,” katanya.

Jelas sudah, Aulia mau. Dan ternyata, ia juga punya saingan kuat. Orang itu adalah Anwar Nasution, yang kini menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anwar selalu memasang tampang galak bila ditanya tentang kemungkinan menjadi calon Gubernur BI.

Dia merasa jabatannya sekarang sebagai Ketua BPK lebih tinggi dari Gubernur BI. Anwar tadinya adalah Deputi Senior Gubernur BI. Sebelum masuk ke BI, Anwar pernah melontarkan ucapan bahwa BI adalah sarang penyamun.

Calon Gubernur BI Harus Miliki Pemahaman Moneter & Bank

Sejumlah kalangan menilai calon Gubernur Bank Indoensia (BI) di masa depan harus memiliki pemahaman dalam bidang moneter dan perbankan.

Selain itu, memiliki pengalaman dan jaringan internasional yang luas sehingga bisa meningkatkan fungsi BI sebagai otoritas moneter nasional.

Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aviliani menilai sosok pengganti Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah seseorang yang memiliki pemahaman moneter dan perbankan. Menurutnya sosok yang memenuhi persyaratan ini adalah Muliaman D Hadad, Sri Mulyani dan Miranda S Goeltoem.

“Sri Mulyani selama ini cukup baik di Departemen Keuangan dan ahli moneter. Miranda punya ide brilian di kedua bidang tersebut. Namun, ke depan harus ada terobosan lain tidak hanya bermain di suku bunga untuk menjaga moneter,” jelas dia, di Jakarta, Selasa (4/2/2008).

Menurut Aviliani, penetapan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka tidak menghalangi untuk kembali bersaing dan mencalonkan diri. Sebab, selama kepemimpinannya, kondisi perbankan dan moneter nasional tetap stabil. Selain itu tidak ada menimbulkan gejolak akibat kebijakan BI dan berkoordinasi dengan pemerintah, terutama perbankan.

“Pak Burhanuddin, masih sosok yang masih bagus untuk dipilih lagi. Saya setuju dan masih wajar untuk dicalonkan lagi,” tegasnya.

Aviliani menuturkan jika ada calon baru dan kurang pengalaman terpilih, maka bisa menimbulkan kerawanan. Sebab, kondisi perekonomian di Amerika Serikat masih bergejolak dan akan banyak dana yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pelaku pasar menilai Gubernur BI yang baru kurang kredibel.

“Sekarang terbukti, meskipun (Burhanuddin Abdullah) menjadi tersangka, banyak pihak yang tidak menyangkutkan hal ini pada kebijakan maupun kredibilitasnya. Ini menunjukkan penerimaan terhadap Burhanuddin Abdullah masih tinggi,” tandasnya.

Salah seorang bankir senior bank BUMN yang enggan disebutkan namanya mengatakan figur Gubernur BI ke depan yang ideal adalah lebih senior setelah Burhanuddin Abdullah, selain itu harus memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang moneter baik keilmuan maupun dalam praktiknya.

“Figur itu harus memiliki jaringan internasional yang luas sehingga bisa diterima dalam pergaulan bank sentral di dunia,” katanya.

Kriteria lain yang harus diperhatikan, yakni pengambilan keputusan di BI sendiri bersifat kolegial sehingga diperlukan sosok yang lebih matang dan memiliki pengalaman serta jejak karir yang sudah teruji.

“BI sarat dengan pengambilan kebijakan, sehingga bukan seperti perusahaan swasta yang bisa menempatkan orang kepercayaan menggantikan pejabat sebelumnya,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro menilai, untuk merespons tantangan dan dinamika yang cepat terjadi, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengajukan nama calon Gubernur BI ke DPR dari orang yang terkait dalam kasus aliran dana BI sehingga tidak menimbulkan kerisauan maupun masalah baru. Selain itu akan merendahkan kredibilitas BI sebagai institusi.

“Figur bermasalah berpotensi memunculkan resistensi dan menjadi beban yang dapat merusak citra politik Presiden SBY,” tegasnya.

Gubernur BI di masa depan, lanjutnya, harus memiliki integritas, jejak rekam (track record), visi dan kompetensi. Hal tersebut mutlak diperlukan? sehingga bisa merespon tantangan global maupun permasalahan bank sentral yang multidimensial. (Tomi Sujatmiko/Sindo/rhs)