Lagi,Gudang Duit Terguncang

Kasus dugaan korupsi tampaknya menjadi tradisi bank sentral dalam 10 tahun terakhir. Ada kecurigaan kasus ini sarat muatan politik yang bisa mengganggu perekonomian nasional.

Bank sentral (Bank Indonesia/ BI) kembali diguncang prahara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menetapkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran dana BI ke DPR. Bersama Burhanuddin, turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak.

Tak pelak, penetapan status tersangka kepada pejabat teras BI ini menjadi sebuah tamparan keras. Sebab, kasus ini bisa berakibat rontoknya kewibawaan BI sebagai otoritas keuangan negara. Penetapan ini pun menjadikan Burhanuddin sebagai Gubernur BI ketiga yang harus tersandung kasus hukum.Dua gubernur sebelumnya, Soedrajad Djiwandono dan Syahril Sabirin,juga bernasib sama.

Pada 30 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Soedrajad sebagai tersangka karena dianggap merugikan negara Rp19 triliun. Dia dijadikan tersangka berdasarkan pemeriksaan keterangan para saksi yang berasal dari BI, yakni mantan Koordinator I Unit Pengawasan Bank III BI Nelson Tobing, mantan Koordinator II UPD III BI S Satyadharma, mantan Koordinator III UPD III BI Syafril Hitam, dan mantan Koordinator IV UPD III BI Mustamir Bakrie.

Sementara Syahfril divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002. Syahril dituduh ikut terlibat dalam pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cassie (pengalihan hak tagih utang) Bank Bali.Syahril diganjar hukuman tiga tahun penjara.Namun,Agustus 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril dari semua dakwaan.

Setidaknya, kasus yang menimpa Burhanuddin menjadi sebuah penyadaran kepada publik bahwa dalam tiga rezim terakhir, BI seperti sulit keluar dari persoalan dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di gudang uang itu.Apalagi, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, BI sulit memulihkan nama baiknya akibat persoalan Bantuan Likuiditas BI (BLBI) yang penyelesaiannya hingga kini belum jelas.

Berbagai persoalan yang dialami BI menjadi terakumulasi.Tak pelak, tugas dan wewenang sebagai penopang perekonomian nasional juga terganggu. Berbagai kasus yang menimpa lembaga keuangan itu semakin meningkatkan sensitivitas di mata publik. Dengan demikian,sedikit saja BI bermasalah, sejuta reaksi pun bermunculan.

Namun,jika melihat secara jernih, bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang menimpa BI tidak bisa dilepaskan dari “tekanan politik” dari berbagai pihak terkait tugas dan wewenang bank sentral.Tak pelak,kasus terakhir yang menimpa Burhanuddin pun ditengarai sarat muatan politis. Maklum, kasus ini mencuat jelang Pemilihan Gubernur BI periode 2008-2013.Apalagi, Burhanuddin disebut- sebut sebagai calon kuat yang akan mempertahankan kursi orang nomor satu di BI.

“Keputusan KPK ini jelas sangat politis karena bertujuan menjegal Burhanuddin untuk maju menjadi Gubernur BI lagi,” kata pengamat ekonomi Aviliani. Bahkan, Aviliani menyayangkan penetapan Burhanuddin sebagai tersangka dijadikan alat permainan politik untuk kepentingan tertentu.

Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, keputusan KPK menetapkan Burhanuddin bersama dua pejabat lainnya sebagai tersangka harus dihormati.Namun, nuansa politis dalam kasus ini tidak bisa dihindari. Sebab, Burhanuddin masih memiliki potensi untuk dipilih kembali dalam Pemilihan Gubernur BI mendatang.

Apalagi, sejauh ini sudah beredar sejumlah nama yang dianggap sebagai calon kuat menduduki kursi orang nomor satu di BI.Para calon itu, di antaranya Burhanuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono. Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka aliran dana ke DPR bermula dari penyimpangan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Masalah ini diawali dari adanya pemeriksaan laporan keuangan BI tahun buku 2004 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada 2005. Padasaatpemeriksaan,diketahuiterdapat aset BI berupa tanah di Kemang, yang dibangun gedung milik YPPI, yayasan yang didirikan BI. Badan Pemeriksa Keuangan pun (BPK) meminta laporan keuangan YPPI dalam laporan keuangan BI.Yayasan tersebut awalnya bernama YLPPI, kemudian berubah nama pada Desember 2003 menjadi YPPI.

Maka, laporan keuangannya pun diubah menjadi YPPI. Rupanya,ada penurunan aset yang cukup signifikan, dari Juni 2003 saat namanya YLPPI dan pada Desember 2003 ketika berganti nama menjadi YPPI.Saat menyandang nama YLPPI, ada Rp271 miliar dan pada Desember menjadi Rp179 miliar. Artinya, ada penurunan Rp92 miliar. Kejanggalan ini membuat BPK melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai penurunan aset tersebut pada 2005-2006.

Ternyata, dari hasil pemeriksaan BPK, diketahui adanya penggunaan dana oleh BI Rp100 miliar. Pe n c a i r a n dana itu dilakukan beberapa kali antara Juni-Desember 2003. Dana Rp100 miliar YPPI itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23/ 1999 tentang BI.

Selebihnya sebesar Rp68,5 miliar digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum mantan Gubernur BI,mantan direksi, dan mantan deputi gubernur senior BI dalam kasus BLBI. Namun, Burhanuddin menjelaskan, sesuai proses undang-undang,setiap kebijakan yang strategis dan prinsipil ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial, bukan keputusan pribadi.

Kebijakan untuk melakukan diseminasi dan bantuan hukum adalah kebijakan yang diperlukan pada saat itu. Langkah tersebut sesuai kondisi laporan keuangan BI (pada saat itu) yang mendapatkan predikat “disclaimer” (tidak ada opini) dan mempengaruhi rating Indonesia. Untuk itu,BI b e k e r j a secara optimal dalam diseminasi tersebut. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan hingga saat ini, jelas ada pihak eksternal yang justru merasakan manisnya kasus BI.

Setidaknya ada sejumlah anggota parlemen yang menerima kucuran dana tersebut atau mungkin ada pola “simbiosis mutualisme” antara lembaga keuangan dengan parlemen.Artinya, BI memanfaatkan independensinya untuk menggolkan tujuan tertentu. Atau, BI justru menjadi korban permainan politik Senayan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: