Kursi Panas Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan pejabat negara setingkat menteri. Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di Tanah Air.

Dengan tanggung jawab ini tentu tidak sembarang orang memimpin otoritas keuangan ini. Sejatinya bank sentral harus bebas dari pengaruh politik, tetapi realitasnya proses pemilihan Gubernur BI tak lepas dari proses politik. Sebelum gubernur BI terpilih, ada proses panjang yang harus dilewati para kandidat.

Dalam Pasal 41 UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia dis e b u t – kan, gub e r nu r diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika calon gubernur tidak disetujui anggota Dewan, presiden atau gubernur wajib mengajukan calon baru. Sebagai tahap awal, presiden menyampaikan beberapa calon yang kemudian di ajukan ke DPR.

Kemudian anggota Dewan, dalam hal ini Komisi XI, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hasilnya kemudian akan dilaporkan di sidang paripurna DPR untuk disahkan. Selanjutnya,nama Gubernur BI yang baru akan disampaikan kepada presiden untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) sebagai pengangkatannya.

Lewat serangkaian proses politik tersebut, pemilihan gubernur BI sering kali sarat kepentingan. Untuk tujuan tersebut, tentu berbagai upaya dilakukan, termasuk menghadang calon kuat dengan berbagai kasus.Tudingan inilah yang kini mengalir kuat terhadap kasus yang menimpa Gubernur BI saat ini, Burhanuddin Abdullah.

Banyak pihak beranggapan penetapan status hukum Burhanuddin sebagai tersangka dalam aliran dana BI ke DPR sarat kepentingan politik untuk pemilihan gubernur baru yang berlangsung Mei 2008. Sebab, penetapan tersangka kepada Burhanuddin diumumkan menjelang penetapan tiga nama calon gubernur BI, yakni 17 Februari 2008.

“Penetapan tersangka oleh KPK sangat jelas bernuansa politis.Karena ada kemungkinan bertujuan menjegal Burhanuddin untuk maju lagi sebagai Gubernur BI,” ungkap Pengamat Perbankan Aviliani. Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka memang agak janggal.Selain masalah waktunya menjelang pengajuan calon, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pencairan dana itu pun bias.

Menurut Burhanuddin, keputusan pencairan dana YPPI-yayasan di bawah BI-tersebut merupakan hasil keputusan kolegial rapat Dewan Gubernur BI. Dengan demikian, seharusnya seluruh anggota Dewan Gubernur ikut bertanggung jawab, termasuk Ketua BPK Anwar Nasution yang merupakan mantan deputi gubernur senior BI dan Aulia Pohan yang waktu itu menjabat deputi gubernur BI.

“Semua yang menandatanganiharusikutbertanggung jawab,”tegas Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo. Senada dengan itu,Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudi menegaskan, penyimpangan aliran dana BI seharusnya ditanggung semua Dewan Gubernur BI yang menyetujui pencairan. “Dewan Gubernur bersifat kolegial, sehingga akibat kesalahannya itu, juga harus ditanggung secara kolektif. Kalau kesalahan hanya dibebankan satu orang, tentu tidak fair,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 November 2006. BPK saat ini diketuai Anwar Nasution yang notabene anggota Dewan Gubernur BI saat pengucuran dana YPPI tersebut. Di lain pihak, Anwar juga merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Burhanuddin. Meski begitu, Anwar membantah ada kepentingan pribadi dalam kasus ini.

“Kasus ini sudah 1,5 tahun, kenapa tidak dibereskan. Tidak ada tujuan saya (untuk maju menjadi Gubernur BI). Saya sudah minta dibereskan sejak dulu, tapi kenapa tidak dilaksanakan,” tegas Anwar. Aulia Pohan, yang saat itu menjabat Deputi Gubernur BI, disebut-sebut sebagai calon kuat gubernur juga. Aulia tak lain adalah besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Nanti dibilang KKN.Tidak ada itu,” tegas Aulia. Saat ini sejumlah nama sudah mulai muncul dan disebut-sebut sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin untuk periode 2008- 2013.Menurut Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah, paling tidak sudah muncul beberapa nama,seperti Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua BPK Anwar Nasution, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Takk ketinggalan deputi BI Budi Mulya dan Muliaman D Hadad. Nama-nama tersebut cukup berpotensi menduduki jabatan Gubernur BI. Burhanuddin sendiri masih memiliki kans kuat untuk menjabat gubernur untuk periode berikutnya.Prestasi dia dalam lima tahun terakhir menjaga kestabilan moneter terbilang cukup berhasil. Nilai tukar rupiah yang stabil di angka Rp9 ribuan per dolar AS, SBI yang terus turun ke satu digit tentu menjadi catatan prestasi Burhanuddin.

Penetapannya sebagai tersangka tentu membuat langkahnya untuk kembali menduduki jabatan gubernur menjadi sangat kecil. Apalagi waktu pengajuan nama sudah sangat dekat. Presiden SBY tidak mungkin nekat mengajukan nama Burhanuddin mengingat status hukumnya sebagai tersangka. Tak pelak, tongkat estafet kepemimpinan bank sentral begitu panas.

Paling tidak, dugaan kasus korupsi yang menimpa Gubernur BI bukan kali pertama terjadi. Pada rezim sebelumnya, Syahril Sabirin harus ikhlas menyerahkan tongkat kepemimpinan bank sentral ke Burhanuddin menyusul keterlibatannya dalam skandal Bank Bali. Meski pada akhirnya Syahril dibebaskan dari segala tuduhan, namun tak ada lagi daya untuk meraih jabatannya kembali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: