Aliran Dana BI, Skandal Penuh Misteri

Masalah yang menimbulkan masalah. Begitulah gambaran kasus yang membelit Bank Indonesia (BI) saat ini. Betapa tidak, kasus yang akhirnya menyeret Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana BI ke DPR merupakan buntut dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menyisakah misteri: siapa yang bertanggung jawab.

Para pengemplang dana BLBI masih berkeliaran di luar negeri dan terus menikmati uang negara triliunan rupiah. Penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) atas rekomendasi rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 dimaksudkan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Saat itu,masih terjadi perdebatan siapa yang bertanggung jawab terhadap dana BLBI, apakah pemerintah atau BI. Dengan demikian, DPR merasa perlu membentuk tim khusus untuk mempelajari kasus ini. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mencari titik terang kasus BLBI. Selama ini kasus BLBI menjadi beban BI sehingga laporan keuangan BI dinyatakan disclaimer.

“Menurut rapat kabinet itu (dana BLBI) menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanya dulu dong DPR. DPR bilang ini perlu kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan kami bahwa ini merupakan kebijakan pemerintah. Itu kan perlu ada studi banding melihat bank sentral di luar.Nah,mereka bilang akan melakukan kegiatankegiatan. Kalau ada kegiatan kan harus ada ongkosnya,” jelas mantan Deputi BI Aulia Pohan.

Kasus BLBI boleh dibilang bukan hanya merugikan negara triliunan rupiah, namun telah memakan korban paling tidak tiga Gubernur BI. Penanganan yang tak kunjung selesai menimbulkan pesimisme berbagai pihak bahwa skandal ini bisa terungkap. Itu pantas, sudah satu dekade kok belum ada kepastian hukumnya.

Bahkan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas pada Kabinet Gotong-Royong Kwik Kian Gie sempat mengutarakan pesimisme terhadap pengusutan kasus BLBI ini. Dia melihat cukup sulit untuk dapat membuktikan semua kecurangan para obligor dalam tahap penyerahan aset.

Pesimisme Kwik ini cukup beralasan.Apalagi keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini boleh dibilang kurang serius. Kejaksanaan Agung (Kejagung) yang diberi mandat menangani kasus ini pun terus mengulur waktu. Kejagung sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 23 Juli 2007.

Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang 2 bulan hingga Desember 2007.Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini.

Bahkan Kejagung pada awal tahun ini sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Menurut Jampidsus Kejagung, Kemas Yahya Rahman, penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak.

Bahkan sebagian bukti sudah hangus. Lantas sekarang bagaimana kelanjutan kasus ini? “Mudah-mudahan Februari,” kata Kemas pekan lalu. Kasus BLBI berawal pada 1 November 1997. Saat itu IMF menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan.

Tak pelak, masyarakat berbondong- bondong ke bank (rush) untuk menarik tabungan mereka, kemudian menyimpannya di bawah bantal atau di bank-bank asing di dalam maupun di luar negeri. Akibat penarikan dana masyarakat pada bankbank di Indonesia tersebut, terjadi capital outflow ke luar Indonesia lebih dari USD8 miliar.

Menurut Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, ada tiga tahapan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari kasus ini,mulai dari tahap penyaluran, penyerahan aset, hingga tahap penjualan aset.Karena itu dia meminta pejabat pemerintah dan pejabat BI yang memutuskan penutupan 16 bank itu harus diperiksa.

Awalnya, skema BLBI diberikan kepada 48 bank pada Desember 1998. Namun, berdasarkan audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun

One Response

  1. dalam hal kasus BLBI memang sangat merugikan pemerintah namun,jika di lihat sudah lama sekali tidak di temukan titik tengahnya bahkan dibiarkan terus menerus.intinya jika dana yang dalam kasus BLBI yang menjadi masalah.pertanyaanya apakah semuanya itu mempunyaai data yang jelas.jika memang benar seharusnya ia harus menindak lanjuti para koruptor yang menjalar di luar negeri dengan sistem yang telah di buat.buat apa pihak DPR melakukan uji kasus lagi jika tidak ada sistem yang jelas dari masalah ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: