Aliran Dana BI, Skandal Penuh Misteri

Masalah yang menimbulkan masalah. Begitulah gambaran kasus yang membelit Bank Indonesia (BI) saat ini. Betapa tidak, kasus yang akhirnya menyeret Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana BI ke DPR merupakan buntut dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menyisakah misteri: siapa yang bertanggung jawab.

Para pengemplang dana BLBI masih berkeliaran di luar negeri dan terus menikmati uang negara triliunan rupiah. Penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) atas rekomendasi rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 dimaksudkan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Saat itu,masih terjadi perdebatan siapa yang bertanggung jawab terhadap dana BLBI, apakah pemerintah atau BI. Dengan demikian, DPR merasa perlu membentuk tim khusus untuk mempelajari kasus ini. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mencari titik terang kasus BLBI. Selama ini kasus BLBI menjadi beban BI sehingga laporan keuangan BI dinyatakan disclaimer.

“Menurut rapat kabinet itu (dana BLBI) menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanya dulu dong DPR. DPR bilang ini perlu kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan kami bahwa ini merupakan kebijakan pemerintah. Itu kan perlu ada studi banding melihat bank sentral di luar.Nah,mereka bilang akan melakukan kegiatankegiatan. Kalau ada kegiatan kan harus ada ongkosnya,” jelas mantan Deputi BI Aulia Pohan.

Kasus BLBI boleh dibilang bukan hanya merugikan negara triliunan rupiah, namun telah memakan korban paling tidak tiga Gubernur BI. Penanganan yang tak kunjung selesai menimbulkan pesimisme berbagai pihak bahwa skandal ini bisa terungkap. Itu pantas, sudah satu dekade kok belum ada kepastian hukumnya.

Bahkan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas pada Kabinet Gotong-Royong Kwik Kian Gie sempat mengutarakan pesimisme terhadap pengusutan kasus BLBI ini. Dia melihat cukup sulit untuk dapat membuktikan semua kecurangan para obligor dalam tahap penyerahan aset.

Pesimisme Kwik ini cukup beralasan.Apalagi keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini boleh dibilang kurang serius. Kejaksanaan Agung (Kejagung) yang diberi mandat menangani kasus ini pun terus mengulur waktu. Kejagung sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 23 Juli 2007.

Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang 2 bulan hingga Desember 2007.Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini.

Bahkan Kejagung pada awal tahun ini sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Menurut Jampidsus Kejagung, Kemas Yahya Rahman, penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak.

Bahkan sebagian bukti sudah hangus. Lantas sekarang bagaimana kelanjutan kasus ini? “Mudah-mudahan Februari,” kata Kemas pekan lalu. Kasus BLBI berawal pada 1 November 1997. Saat itu IMF menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan.

Tak pelak, masyarakat berbondong- bondong ke bank (rush) untuk menarik tabungan mereka, kemudian menyimpannya di bawah bantal atau di bank-bank asing di dalam maupun di luar negeri. Akibat penarikan dana masyarakat pada bankbank di Indonesia tersebut, terjadi capital outflow ke luar Indonesia lebih dari USD8 miliar.

Menurut Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, ada tiga tahapan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari kasus ini,mulai dari tahap penyaluran, penyerahan aset, hingga tahap penjualan aset.Karena itu dia meminta pejabat pemerintah dan pejabat BI yang memutuskan penutupan 16 bank itu harus diperiksa.

Awalnya, skema BLBI diberikan kepada 48 bank pada Desember 1998. Namun, berdasarkan audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun

Advertisements

Kasus BI, Ibarat Menunggu Godot

Kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Bank Indonesia (BI) belum berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia.Tetapi perlu diwaspadai.

Kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengingatkan publik tentang nasib para pendahulunya.Setiap mendekati proses pergantian gubernur, otoritas moneter ini selalu tersandung berbagai kasus.

Dari Soedrajad Djiwandono (menjabat 1993-1998) yang tersandung kasus BLBI, Syahril Sabirin (1998-2003) tersandung kasus Bank Bali, kini Burhanuddin (2003-sekarang) diduga terlibat kasus mengalirnya dana BI ke sebagian kantong anggota DPR. Tidak heran jika muncul kecurigaan kasus ini sarat muatan politik. Meski hal itu dibantah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Menurut Skandal Antasari, hal yang menimpa Burhanuddin tidak ada kaitannya dengan proses pergantian Gubernur BI pada Mei 2008 nanti.Antasari mengingatkan seluruh pihak agar tidak memberikan komentar yang kontraproduktif, termasuk di dalamnya menghubungkannya dengan pergantian Gubernur BI.

“Saya tidak ingin ini dipolitisasi,” ungkapnya. Dia juga mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak bertujuan untuk mengganggu proses moneter yang berlangsung. Seiring berjalannya kasus ini, diharapkan BI tetap tertib dalam melakukan pengelolaan terhadap anggaran.Sampai saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Belum ada kata pasti bagaimana akhir dari skandal ini.

“Kami tidak akan menggambarkan secara terang benderang. Nanti mendahului proses persidangan,” kata Antasari. Meski sudah memberikan jaminan, tetapi sejumlah kalangan menilai proses hukum yang membelit Gubernur BI ini akan mengganggu proses moneter yang berlangsung di Indonesia.

Kasus yang menimpa Burhanuddin diperkirakan bisa menurunkan kepercayaan pasar di Indonesia. Menurut pengamat pasar modal Yanuar Rizki, penetapan Burhanuddin sebagai tersangka akan mengurangi kepercayaan asing terhadap Indonesia. Dampaknya, perkembangan ekonomi Indonesia, terutama di pasar keuangan, akan mengalami gangguan.

Dia mengungkapkan, idealnya bank sentral itu dijauhkan dengan berbagai kepentingan politik.Langkah ini diambil mengingat posisi bank sentral yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. “Tetapi di Indonesia bank sentralnya saja bisa dipolitisasi, apalagi lembaga yang lain.Kepercayaan kepada pasar keuangan kita akan semakin menurun,”ungkapnya.

Dia memperkirakan kasus ini akan memperparah kondisi pasar uang maupun pasar modal Indonesia, yang saat ini sedang tertekan akibat subprime mortage serta kondisi perekonomian Amerika Serikat terakhir.”Pasar sekarang sudah sangat spekulatif dan dengan kasus ini suasana spekulatif semakin kuat di pasar keuangan Indonesia,” ungkapnya.

Memang hingga saat ini belum ada gejolak yang berarti, bahkan secara meyakinkan BI mampu menguatkan nilai mata uang hingga mencapai Rp9.200 per dolar satu hari pascapenetapan Burhanuddin sebagai tersangka. Namun,penguatan rupiah ini harus dibayar mahal oleh Indonesia. Angka Rp9.200 per dolar bisa tercapai setelah BI mengintervensi pasar sebesar USD2 miliar yang diambil dari cadangan devisa.” Seharusnya cadangan devisa kita tidak keluar sebanyak itu kalau kasus ini tidak ada.Jadi kasus ini dampaknya besar sekali bagi ekonomi kita,”ungkap Yanuar.

Karenanya, saat ini pasar waspada terhadap dampak yang diakibatkan kasus ini. Meski belum terbukti bersalah, penentuan beberapa pejabat teras bank sentral bisa memicu munculnya sentimen negatif pasar terhadap rupiah. Bila para pelaku pasar tidak waspada, saat seperti inilah yang sangat rawan dimanfaatkan oleh para spekulan untuk menggoyang pasar rupiah.

Apalagi setelah isu subprime mortagedan perkembangan ekonomi AS nilai rupiah belum stabil benar. Bila ini terjadi,langkah intervensi BI ke pasar-dengan menyuntikkan dana sebesar USD2 miliar-akan percuma saja. Diperkirakan, kondisi pasar tidak mengalami keterkejutan akibat penentuan Gubernur BI sebagai tersangka.

Hal ini bisa dilihat saat Syahril Syabirin, Gubernur BI sebelum Burhanuddin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Bank Bali. Saat Syahril dipastikan akan menghadapi meja hijau, pasar uang tidak terlalu reaktif. Bahkan bisa digambarkan akibat kasus Bank Bali itu nilai tukar rupiah tidak mengalami tekanan cukup berarti. Begitu pula akibat kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang menimpa Burhanuddin.

Saat ini nilai tukar rupiah masih bergerak di kisaran Rp9.300,namun ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar modal dan pasar uang yang tertekan akibat kondisi global. Apalagi cadangan devisa yang dimiliki Indonesia, sebesar USD58 miliar, masih cukup untuk meredam gejolak yang berkembang di pasar modal.Terkait dengan kasus ini, meski diperkirakan tidak menyebabkan cukup guncangan, para pengamat mengingatkan pasar agar tetap mewaspadai menurunnya kepercayaan asing terhadap Indonesia.

Terutama jika nanti Burhanuddin dipastikan terlibat dalam kasus penyelewengan. Para pelaku pasar hingga saat ini masih menunggu perkembangan terakhir akibat kasus penyelewengan dana YPPI ini. Hal yang perlu menjadi perhatian, seharusnya pemerintah menyadari masalah yang melilit BI, paling tidak mencermati bagian akhir masa jabatan tiga gubernur terakhir.

Kursi Panas Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan pejabat negara setingkat menteri. Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di Tanah Air.

Dengan tanggung jawab ini tentu tidak sembarang orang memimpin otoritas keuangan ini. Sejatinya bank sentral harus bebas dari pengaruh politik, tetapi realitasnya proses pemilihan Gubernur BI tak lepas dari proses politik. Sebelum gubernur BI terpilih, ada proses panjang yang harus dilewati para kandidat.

Dalam Pasal 41 UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia dis e b u t – kan, gub e r nu r diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika calon gubernur tidak disetujui anggota Dewan, presiden atau gubernur wajib mengajukan calon baru. Sebagai tahap awal, presiden menyampaikan beberapa calon yang kemudian di ajukan ke DPR.

Kemudian anggota Dewan, dalam hal ini Komisi XI, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hasilnya kemudian akan dilaporkan di sidang paripurna DPR untuk disahkan. Selanjutnya,nama Gubernur BI yang baru akan disampaikan kepada presiden untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) sebagai pengangkatannya.

Lewat serangkaian proses politik tersebut, pemilihan gubernur BI sering kali sarat kepentingan. Untuk tujuan tersebut, tentu berbagai upaya dilakukan, termasuk menghadang calon kuat dengan berbagai kasus.Tudingan inilah yang kini mengalir kuat terhadap kasus yang menimpa Gubernur BI saat ini, Burhanuddin Abdullah.

Banyak pihak beranggapan penetapan status hukum Burhanuddin sebagai tersangka dalam aliran dana BI ke DPR sarat kepentingan politik untuk pemilihan gubernur baru yang berlangsung Mei 2008. Sebab, penetapan tersangka kepada Burhanuddin diumumkan menjelang penetapan tiga nama calon gubernur BI, yakni 17 Februari 2008.

“Penetapan tersangka oleh KPK sangat jelas bernuansa politis.Karena ada kemungkinan bertujuan menjegal Burhanuddin untuk maju lagi sebagai Gubernur BI,” ungkap Pengamat Perbankan Aviliani. Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka memang agak janggal.Selain masalah waktunya menjelang pengajuan calon, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pencairan dana itu pun bias.

Menurut Burhanuddin, keputusan pencairan dana YPPI-yayasan di bawah BI-tersebut merupakan hasil keputusan kolegial rapat Dewan Gubernur BI. Dengan demikian, seharusnya seluruh anggota Dewan Gubernur ikut bertanggung jawab, termasuk Ketua BPK Anwar Nasution yang merupakan mantan deputi gubernur senior BI dan Aulia Pohan yang waktu itu menjabat deputi gubernur BI.

“Semua yang menandatanganiharusikutbertanggung jawab,”tegas Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo. Senada dengan itu,Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudi menegaskan, penyimpangan aliran dana BI seharusnya ditanggung semua Dewan Gubernur BI yang menyetujui pencairan. “Dewan Gubernur bersifat kolegial, sehingga akibat kesalahannya itu, juga harus ditanggung secara kolektif. Kalau kesalahan hanya dibebankan satu orang, tentu tidak fair,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 November 2006. BPK saat ini diketuai Anwar Nasution yang notabene anggota Dewan Gubernur BI saat pengucuran dana YPPI tersebut. Di lain pihak, Anwar juga merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Burhanuddin. Meski begitu, Anwar membantah ada kepentingan pribadi dalam kasus ini.

“Kasus ini sudah 1,5 tahun, kenapa tidak dibereskan. Tidak ada tujuan saya (untuk maju menjadi Gubernur BI). Saya sudah minta dibereskan sejak dulu, tapi kenapa tidak dilaksanakan,” tegas Anwar. Aulia Pohan, yang saat itu menjabat Deputi Gubernur BI, disebut-sebut sebagai calon kuat gubernur juga. Aulia tak lain adalah besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Nanti dibilang KKN.Tidak ada itu,” tegas Aulia. Saat ini sejumlah nama sudah mulai muncul dan disebut-sebut sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin untuk periode 2008- 2013.Menurut Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah, paling tidak sudah muncul beberapa nama,seperti Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur Senior BI dan Ketua BPK Anwar Nasution, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Takk ketinggalan deputi BI Budi Mulya dan Muliaman D Hadad. Nama-nama tersebut cukup berpotensi menduduki jabatan Gubernur BI. Burhanuddin sendiri masih memiliki kans kuat untuk menjabat gubernur untuk periode berikutnya.Prestasi dia dalam lima tahun terakhir menjaga kestabilan moneter terbilang cukup berhasil. Nilai tukar rupiah yang stabil di angka Rp9 ribuan per dolar AS, SBI yang terus turun ke satu digit tentu menjadi catatan prestasi Burhanuddin.

Penetapannya sebagai tersangka tentu membuat langkahnya untuk kembali menduduki jabatan gubernur menjadi sangat kecil. Apalagi waktu pengajuan nama sudah sangat dekat. Presiden SBY tidak mungkin nekat mengajukan nama Burhanuddin mengingat status hukumnya sebagai tersangka. Tak pelak, tongkat estafet kepemimpinan bank sentral begitu panas.

Paling tidak, dugaan kasus korupsi yang menimpa Gubernur BI bukan kali pertama terjadi. Pada rezim sebelumnya, Syahril Sabirin harus ikhlas menyerahkan tongkat kepemimpinan bank sentral ke Burhanuddin menyusul keterlibatannya dalam skandal Bank Bali. Meski pada akhirnya Syahril dibebaskan dari segala tuduhan, namun tak ada lagi daya untuk meraih jabatannya kembali.

Tragis, Skandal di Tiga Rezim

Dalam tiga periode kepemimpinan terakhir BI diselimuti skandal korupsi. Menariknya, kasus-kasus mereka terungkap di saat suksesi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kewenangan lebih (independensi).

Meski begitu, bukan berarti BI memiliki kewenangan tanpa batas. Dalam pelbagai aktivitas BI masih dikontrol dan diawasi DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya sepak terjang sang gubernur. Sejak lahir pada 1 Juli 1953, BI telah memiliki 12 gubernur. Sejak awal hingga 1965, ada enam gubernur, dari Sjafruddin Prawira Negara sampai T Jusuf Muda Dalam.

Memasuki Orde Baru, Radius Prawiro adalah Gubernur BI pertama (1966- 1973). Tentu banyak kisahkisah yang tercecer dari semua gubernur tersebut.Tragisnya, dalam tiga rezim terakhir para gubernurnya diterpa berbagai dugaan korupsi. Berawal dari krisis moneter 1998, Bank Sentral harus direpotkan untuk menyuntik dana karena banyaknya bank yang dilikuidasi.

Di sini,bank sentral memberikan skema bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/ BLBI). Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. BPK yang memiliki kewenangan mengaudit mendapat kejanggalan dalam program ini. Hasil audit penggunaan dana BLBI terhadap 48 bank ditemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun.

Beberapa pejabat teras dianggap bertanggung jawab atas penyelewengan dana oleh para penerimanya.Gubernur BI saat itu, Sudrajad Djiwandono, dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI.Pada 30 Mei 2002,Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Soedrajad, Gubernur BI periode 1993-1998 sebagai tersangka kasus BLBI. Dia diduga merugikan negara Rp19 triliun.

Meski sudah menyeret sejumlah pejabat teras BI, namun kasus ini hingga kini tetap misteri (baca: Skandal Penuh Misteri). Itu berarti Soedradjad adalah gubernur “gudang duit” yang bermarkas di Jalan Thamrin itu. Kasus ini secara tidak langsung mengguncang pasar. Di tengah perjalanan proses kasus ini, BI kembali diguncang kasus skandal Bank Bali.Bak bola salju yang terus menggelinding,kasus ini pun melibatkan Gubernur BI saat itu, Syahril Sabirin (menjabat 1998-2003).

Skandal Bank Bali ini sempat menyeret namanama pejabat negara seperti Ketua DPA AA Baramuli, Menteri Negara (Meneg) BUMN Tanri Abeng, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Subianto. Kasus ini mencuat ketika Bank Bali tidak melakukan penangihan piutang tiga bank nasional yang sebagian besar jatuh tempo pada pertengahan 1998.Ketiga bank nasional itu tak lain Bank Umum Nasional (BUN),Bank Bira, dan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Tagihan timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian promissory notes.Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp428,25 miliar dan USD45 juta dan tagihan ke BUN senilai Rp200 miliar.Kemudian BI menyampaikan secara tertulis kepada tim pemberesan BDNI tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp1,131 miliar.

Dengan alasan kebutuhan dana yang mendesak senilai Rp900 miliar, Bank Bali melakukan transaksi cessie (perjanjian pengalihan hak tagih piutang) dengan PT Era Giat Prima (EGP).Perjanjian itu ditujukan untuk mencairkan piutang Bank Bali di tiga bank tersebut senilai Rp3 triliun.Namun,yang bisa dicairkan oleh EGP (setelah diverifikasi BPPN) hanya sebesar Rp904 miliar dari nilai transaksi Rp1,27 triliun (di BDNI).

Di sinilah kemudian letak kejanggalan transaksi ini. Kasus ini selain menyeret sejumlah pejabat negara, juga melibatkan beberapa pengusaha nasional.Tiga tersangka utama dalam kasus ini Djoko Sugiarto Tjandra (pemilik PT Era Giat Prima pada saat itu),Pande Lubis (Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada saat itu), dan Syahril Sabirin yang akhirnya terganjal untuk menjabat gubernur pada periode berikutnya.

Kasus ini sebenarnya satu mata rantai yang tak terpisahkan dengan kasus BLBI. Pada 26 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No 26/1998 tentang pemberian jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum.Keputusan ini diterbitkan dengan tujuan mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

Tiga bank yang memiliki kewajiban pada Bank Bali tersebut berhak menerima jaminan yang diberikan oleh SK ini jika pada saat jatuh tempo mereka tidak mampu menyelesaikan pembayaran utang mereka kepada Bank Bali. Untuk menguatkan dan penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan penjaminan, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan No 30 /270/KEP/DIR pada tertanggal 8 Maret 1998.

Dengan perangkat aturan ini bank umum memiliki keleluasaan sangat besar untuk melakukan peminjaman dalam jumlah besar karena pemerintah akan menjamin kewajibannya. Namun, keleluasaan itu justru dijadikan celah tindak pidana korupsi. Beralihnya tongkat estafet kepemimpinan BI dari Syahril Sabirin ke Burhanuddin Abdullan memberi harapan kepada publik terhadap bank sentral untuk menjalankan independensinya dengan baik. Dunia perbankan pun diharapkan bangkit kembali setelah dihantam krisis moneter.

Burhanuddin juga diserahi tanggung jawab berat menjaga inflasi, mengawasi sistem perbankan, sistem pembayaran nasional, dan menjaga nilai tukar rupiah. Kasuskasus yang menimpa bank nasional pun diharapkan bisa diminimalisasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap tinggi.

“Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur BI saya telah merasakan suka dukanya bekerja sama dengan empat presiden, lima menteri koordinator bidang perekonomian, dan tujuh menteri keuangan. Dengan pengalaman tersebut rasanya tidaklah berlebihan apabila saya menyimpulkan bahwa kurangnya komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok dalam beberapa waktu telah menjadi salah satu faktor penyebab utama lambatnya proses pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan ini,” itulah harapan Syahril kepada Burhanuddin menjelang berakhirnya masa jabatan.

Namun malang, di tengah gejolak pasar akibat resesi Amerika Serikat (AS), BI kembali digoyang kasus korupsi. KPK menetapkan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI ke DPR, bersama mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak yang saat ini menjabat Kepala Cabang BI Surabaya,dan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Kredibilitas bank sentral pun kembali dipertanyakan publik. Lagi-lagi, kasus ini merupakan buntut dari kasus BLBI yang tak kunjung selesai. Dalam hal ini, BI terindikasi menyerahkan Rp31,5 miliar sebagai dana diseminasi kepada panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003.

Dana itu diberikan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23/1999 tentang BI. Pemberian dana ini didasarkan pada rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 yang meminta YPPI – yayasan di bawah BI – untuk mengeluarkan dana sebesar Rp100 miliar. Pengeluaran dana itu, sesuai notulensi rapat,sudah disetujui Dewan Gubernur BI seperti Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

“Pada waktu itu ada masalah penting, yaitu BI dinyatakan disclaimer oleh BPK.Kemudian, bertepatan dengan itu ada UU BI yang harus diamendemen.Banyak juga UU yang harus diteliti karena takut overlappingsatu sama lain. Pada waktu di DPR,dikatakan bahwa tidak bisa dibicarakan dalam rapat pleno, ini harus dibentuk komite yang dilakukan di luar pleno. Artinya ada kegiatan- kegiatan bagaimana supaya tidak disclamer,”jelas Mantan Deputi Bank Indonesia Aulia Pohan.

Kasus yang menimpa Burhanuddin tampaknya menguatkan asumsi yang menyebutkan skandal tak akan pernah lepas dari tubuh bank sentral atau menjadi sebuah tradisi di saat akan terjadi pergantian pucuk pimpinan di sana.

Lagi,Gudang Duit Terguncang

Kasus dugaan korupsi tampaknya menjadi tradisi bank sentral dalam 10 tahun terakhir. Ada kecurigaan kasus ini sarat muatan politik yang bisa mengganggu perekonomian nasional.

Bank sentral (Bank Indonesia/ BI) kembali diguncang prahara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menetapkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran dana BI ke DPR. Bersama Burhanuddin, turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak.

Tak pelak, penetapan status tersangka kepada pejabat teras BI ini menjadi sebuah tamparan keras. Sebab, kasus ini bisa berakibat rontoknya kewibawaan BI sebagai otoritas keuangan negara. Penetapan ini pun menjadikan Burhanuddin sebagai Gubernur BI ketiga yang harus tersandung kasus hukum.Dua gubernur sebelumnya, Soedrajad Djiwandono dan Syahril Sabirin,juga bernasib sama.

Pada 30 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Soedrajad sebagai tersangka karena dianggap merugikan negara Rp19 triliun. Dia dijadikan tersangka berdasarkan pemeriksaan keterangan para saksi yang berasal dari BI, yakni mantan Koordinator I Unit Pengawasan Bank III BI Nelson Tobing, mantan Koordinator II UPD III BI S Satyadharma, mantan Koordinator III UPD III BI Syafril Hitam, dan mantan Koordinator IV UPD III BI Mustamir Bakrie.

Sementara Syahfril divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002. Syahril dituduh ikut terlibat dalam pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cassie (pengalihan hak tagih utang) Bank Bali.Syahril diganjar hukuman tiga tahun penjara.Namun,Agustus 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril dari semua dakwaan.

Setidaknya, kasus yang menimpa Burhanuddin menjadi sebuah penyadaran kepada publik bahwa dalam tiga rezim terakhir, BI seperti sulit keluar dari persoalan dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di gudang uang itu.Apalagi, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, BI sulit memulihkan nama baiknya akibat persoalan Bantuan Likuiditas BI (BLBI) yang penyelesaiannya hingga kini belum jelas.

Berbagai persoalan yang dialami BI menjadi terakumulasi.Tak pelak, tugas dan wewenang sebagai penopang perekonomian nasional juga terganggu. Berbagai kasus yang menimpa lembaga keuangan itu semakin meningkatkan sensitivitas di mata publik. Dengan demikian,sedikit saja BI bermasalah, sejuta reaksi pun bermunculan.

Namun,jika melihat secara jernih, bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang menimpa BI tidak bisa dilepaskan dari “tekanan politik” dari berbagai pihak terkait tugas dan wewenang bank sentral.Tak pelak,kasus terakhir yang menimpa Burhanuddin pun ditengarai sarat muatan politis. Maklum, kasus ini mencuat jelang Pemilihan Gubernur BI periode 2008-2013.Apalagi, Burhanuddin disebut- sebut sebagai calon kuat yang akan mempertahankan kursi orang nomor satu di BI.

“Keputusan KPK ini jelas sangat politis karena bertujuan menjegal Burhanuddin untuk maju menjadi Gubernur BI lagi,” kata pengamat ekonomi Aviliani. Bahkan, Aviliani menyayangkan penetapan Burhanuddin sebagai tersangka dijadikan alat permainan politik untuk kepentingan tertentu.

Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, keputusan KPK menetapkan Burhanuddin bersama dua pejabat lainnya sebagai tersangka harus dihormati.Namun, nuansa politis dalam kasus ini tidak bisa dihindari. Sebab, Burhanuddin masih memiliki potensi untuk dipilih kembali dalam Pemilihan Gubernur BI mendatang.

Apalagi, sejauh ini sudah beredar sejumlah nama yang dianggap sebagai calon kuat menduduki kursi orang nomor satu di BI.Para calon itu, di antaranya Burhanuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono. Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka aliran dana ke DPR bermula dari penyimpangan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Masalah ini diawali dari adanya pemeriksaan laporan keuangan BI tahun buku 2004 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada 2005. Padasaatpemeriksaan,diketahuiterdapat aset BI berupa tanah di Kemang, yang dibangun gedung milik YPPI, yayasan yang didirikan BI. Badan Pemeriksa Keuangan pun (BPK) meminta laporan keuangan YPPI dalam laporan keuangan BI.Yayasan tersebut awalnya bernama YLPPI, kemudian berubah nama pada Desember 2003 menjadi YPPI.

Maka, laporan keuangannya pun diubah menjadi YPPI. Rupanya,ada penurunan aset yang cukup signifikan, dari Juni 2003 saat namanya YLPPI dan pada Desember 2003 ketika berganti nama menjadi YPPI.Saat menyandang nama YLPPI, ada Rp271 miliar dan pada Desember menjadi Rp179 miliar. Artinya, ada penurunan Rp92 miliar. Kejanggalan ini membuat BPK melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai penurunan aset tersebut pada 2005-2006.

Ternyata, dari hasil pemeriksaan BPK, diketahui adanya penggunaan dana oleh BI Rp100 miliar. Pe n c a i r a n dana itu dilakukan beberapa kali antara Juni-Desember 2003. Dana Rp100 miliar YPPI itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23/ 1999 tentang BI.

Selebihnya sebesar Rp68,5 miliar digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum mantan Gubernur BI,mantan direksi, dan mantan deputi gubernur senior BI dalam kasus BLBI. Namun, Burhanuddin menjelaskan, sesuai proses undang-undang,setiap kebijakan yang strategis dan prinsipil ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial, bukan keputusan pribadi.

Kebijakan untuk melakukan diseminasi dan bantuan hukum adalah kebijakan yang diperlukan pada saat itu. Langkah tersebut sesuai kondisi laporan keuangan BI (pada saat itu) yang mendapatkan predikat “disclaimer” (tidak ada opini) dan mempengaruhi rating Indonesia. Untuk itu,BI b e k e r j a secara optimal dalam diseminasi tersebut. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan hingga saat ini, jelas ada pihak eksternal yang justru merasakan manisnya kasus BI.

Setidaknya ada sejumlah anggota parlemen yang menerima kucuran dana tersebut atau mungkin ada pola “simbiosis mutualisme” antara lembaga keuangan dengan parlemen.Artinya, BI memanfaatkan independensinya untuk menggolkan tujuan tertentu. Atau, BI justru menjadi korban permainan politik Senayan