Hj. Shilla Angelina

 

 


Gubernur LIRA DKI Jakarta

 

Eksistensi LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) di Jakarta semakin nampak dengan bergabungnya salah seorang tokoh perempuan Hj. Shilla Angelina sebagai Gubernur LIRA DKI Jakarta.

Aktivis perempuan ini terpanggil menjadi pucuk pimpinan LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) untuk membantu pemerintah DKI Jakarta, membangkitkan  partisipasi publik (rakyat) mendorong transparansi dan akuntabilitas kemandirian masyarakat, pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Bu Shilla yakin bersama LIRA tugas berat itu berhasil dilakukannya.

Shilla yang lahir di Jakarta 23 Juli 1956 biasa disapa Bu Shilla. Ia dikenal sebagai aktivis di sejumlah organisasi sosial, politik. Kehidupan yang dimulai dengan penuh kedisiplinan membuat dia memiliki jiwa  yang kuat dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat.

Tokoh gender yang satu ini, tergolong awet muda dan energik, meskipun telah dikaruniai putera dan puteri. Kepiawaiannya dalam bertutur kata adalah ciri khas sosok ibu yang kini menduduki jabatan sebagai Gubernur LIRA di DKI Jakarta.

Sejak remaja, ketika masih duduk di bangku kelas dua sekolah lanjutan pertama (SMP) tahun 1966-1969, Shilla sangat menyukai kegiatan yang berhubungan dengan organisasi politik. Ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh Ade Priatna, seniornya yang sekarang menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Shilla ditunjuk sebagai Ketua Brigade Ade Irma Suryani Nasution, di bawah naungan organisasi bernama PASKO (Pasar Baru Kota), dengan prioritas dalam kegiatannya adalah, membentengi berkembangnya Komunis di Indonesiua masa itu. ”Terjun ke dunia politik bagi saya  adalah merupakan bagian dari pada hidup yang tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Karir politiknya semakin melaju. Tahun 1998 hingga sekarang, dia bergabung dengan Forum Komunikasi Persatuan Nusantara (FKPN), tempat berkumpulnya para aktivis partai. Adapun yang diperjuangkannya dalam organisasi tersebut adalah, bersama-sama dengan para jajaran di FKPN, menampung aspirasi dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM masyarakat agar lebih dewasa dan bermoral dalam berpolitik.

Masa kecil hingga remaja dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kedisplinan. ”Maklum ayah saya kan seorang militer,” tandasnya.

Ayahnya adalah orang terdekat yang hampir setiap hari berdiskusi dengannya. ”Tak bosan-bosannya, ayah berceloteh, kalau ibu itu orangnya supel, murah senyum, dan sangat berwibawa” katanya.

Ketika di tanya di seputar, aktivitas serta programnya menyangkut segala kebijakan di seputar LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), yang dipimpinnya, “Kami bersama dengan jajaran sedang menyusun beberapa program,  dengan fokus pada kepentingan  masyarakat DKI Jakarta,” ujarnya.

Hal senada juga ditambahkan oleh Bayu yang juga menjabat Wagub LIRA DKI, ”Saya menghimbau kepada para pemimpin dan elit politik, agar memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam berpolitik, jangan hanya memperdebatkan kursi kekuasaan saja.”

 

Memberdayakan Perempuan.

Membicarakan perbedaan akses dan peluang antara laki-laki dan kaum perempuan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan, menurut Shilla  disebabkan beberapa faktor.

Pertama ketimpangan yang disebabkan adanya pemahaman nilai-nilai sosial budaya yang salah hingga, menempatkan kaum perempuan atau laki-laki dalam kedudukan dan perannya tidak setara dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat publik atau lingkungan masyarakat. Hal ini seakan membakukan kegiatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dengan kata lain, semacam ada norma yang berlaku di masyarakat yang merugikan dan membatasi ruang gerak perempuan. Akibatnya perempan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam mengembangkan dirinya, baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah, sehingga tingkat pendidikan perempuan pada umumnya lebih rendah. Keadaan tersebut dampaknya luar biasa terhadap kondisi kaum perempuan di pasar kerja.

Kedua, faktor kemiskinan, inipun mempunyai korelasi yang sangat erat dengan rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi, karena secara umum masyarakat, terutama mereka yang ada di pinggiran perkotaan, tidak mendukung perempuan untuk mengikuti pendidikan setingi-tingginya, terlebih saat ini perkawinan usia muda telah menjadi fenomena sosial yang banyak ditemukan.

 

Terus Tertinggal

Dengan demikian kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di pinggiran perkotaan secara umum masih tertinggal dari kaum laki-laki dan belum mitra sejajar dengan kaum laki-laki.

Hal ini tercermin pada sedikitnya kaum perempuan menempati posisi penting dalam pemerintahan. Padahal berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan, namun kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan masih belum mampu  memperkecil kesenjangan.

”Saya menghimbau pada Pemerintah DKI Jakarta   kepemimpinan Fauzi Bowo, marilah bersama-sama kita perangi segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan uang rakyat termasuk ketertindasan kaum perempuan, khususnya di DKI Jakarta,” tandasnya (TG)

 

Giliran Soedrajad diperiksa penyidik KPK

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Soedrajad Djiwandono, dalam kasus aliran dana BI.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, menjelaskan, Soedrajad diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus aliran dana BI. Soedrajad adalah salah satu mantan pejabat BI yang menerima dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk bantuan hukum ketika terjerat kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Soedrajad selaku Gubernur BI sempat dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus BLBI. Selain meminta keterangan Soedrajad, KPK juga memanggil mantan Deputi Gubernur BI Iwan R Prawinata. Bersama Soedrajad, Iwan ditetapkan tersangka dalam kasus BLBI dan juga mendapatkan dana bantuan hukum dari dana YPPI.

Namun, akhirnya Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Soedrajad dan Iwan. KPK sudah menetapkan tiga tersangka untuk kasus dana BI, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI yang kini menjabat kepala perwakilan BI di Surabaya, Rusli Simandjuntak. (tbt)

Kinerja SBY-JK, maju dan mundur

Rubrikasi

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ramson Siagian mengatakan kinerja pemerintah memang mirip tari poco-poco. Buktinya, terjadi penurunan prestasi sehingga target untuk mengurangi kemiskinan tidak akan tercapai.

“Masak, APBN 2008 yang baru berjalan sebulan sudah diajukan perubahan lagi, ini kan potret kemunduran pemerintah,” kata Ramson dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan pemerintah yang diwakili Menkeu, Menneg/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Kepala BPS, Senin (4/2).

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR Awal Kusuma dari FPG itu, lanjut Ramson, makin jelas bahwa kinerja pemerintahan SBY hanya maju selangkah, mundur selangkah seperti tari poco-poco. Buktinya, dalam usul perubahan APBN P 2008 disebutkan, lifting minyak sebesar 1,034 juta barel/hari ternyata turun (mundur) menjadi 910 ribu barel/hari.

Belanja kementerian/lem-baga dari Rp 311,9 triliun yang diharapkan bisa jadi stimulan perekonomian, turun (mundur) menjadi Rp 274 triliun, konversi minyak tanah ke elpiji yang pemerintah optimis sekitar 2 juta kilo liter, nyatanya turun (mundur) menjadi hanya 1 juta kilo liter minyak tanah.

Defisit anggaran yang di APBN 2008 ditetapkan sebesar 1,7 persen dari PDB ternyata membengkak (mundur) menjadi 2 persen dari PDB, sehingga pembengkakan itu otomatis menambah pembuatan utang tahun 2008 baik dalam dan luar negeri naik dari Rp 106,7 triliun menjadi Rp 129,6 triliun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dalam APBN 2008 diproyeksikan sebesar 6,8 persen tampaknya mengalami penurunan (mundur) dengan alasan faktor minyak dan gonjang-ganjingnya ekonomi dunia.

Realitasnya dalam APBN 2008, pemerintah sangat optimis dan PDI-P sebagai ke-kuatan oposisi di parlemen turut bergembira mendengarnya. Tapi apa lacur, APBN ba-ru berjalan satu bulan, pemerintah sudah mengajukan usul perubahan, apalagi dalam usul perubahan itu menggambarkan terjadinya penurunan prestasi.

“Jadi, apa yang dibilang Ibu Mega, bahwa pemerintahan SBY mirip tari poco-poco, itu benar sehingga presiden SBY dan pendukungnya tak usah marah-marah,” kata Ramson.

Anggota Komisi XI DPR dari FPP Endin AJ Soefihara mengatakan, keinginan pemerintah melakukan perubahan APBN 2008 menunjukkan keprihatinan ekonomi yang serius karena fondamental ekonomi mulai terganggu. Lebih-lebih bila keinginan merubah itu untuk menutupi ketidaksanggupan pemerintah mengelola ekonomi, hilangnya kebutuhan konsumsi masyarakat dan sebagainya.

Dikatakan, rencana kenaikan belanja pemerintah pusat, kenaikan subsidi BBM, listrik dan pangan yang jumlahnya Rp 80 triliun menunjukkan adanya ketidakhematan belanja pemerintah. (art)

Warisan sistem nilai dari Soeharto

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

BERITA mantan Presiden Indonesia kedua, M Soeharto yang mendapat liputan, mulai sejak ia masuk rumah sakit hinga proses pemakaman, menunjukkan sepuluh tahun gerakan reformasi belum mampu menghapus pengaruh politik “Bapak Pembangunan” itu, bahkan serpihan kekuasaan simbolis Soeharto tetap tersebar di mana-mana.

Hal itu diungkapkan Amich Alhumami, mahasiswa doktoral Antropologi Sosial di Universitas Sussex Inggris dalam diskusi online mengenai “Warisan Sistem Nilai Soeharto” yang diselenggarakan Pengurus Muhammadiyah United Kingdom di Birmingham, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, kekuasaan simbolis ini menjelma dalam berbagai ungkapan dalam konteks Soeharto yang terwujud seperti senyuman, bahasa tubuh, pangkat jenderal besar, bahkan sekadar frasa pendek “Keluarga Cendana”.

“Kekuasaan simbolis ini menyimpan kekuatan pemaksa karena ia memiliki energi dahsyat yang bisa membuat orang lain bersedia tunduk-menyerah (submission) dan taat-mematuhi (obedience),” ujarnya.

Sementara itu mantan wartawan majalah Tempo dan wartawan BBC London, James Lapian mengakui bahwa media massa turut berperan dalam proses tersebut.

“Pada zaman Orde Baru, media banyak memuja-muja Soeharto. Saat ini ketika kebebasan pers sudah terjamin, keadaan tidak lebih baik lagi karena kepentingan ekonomi sekarang jauh lebih penting dari segalanya,” ujarnya.

Hal ini juga diakibatkan karena wartawan saat ini dikejar-kejar berita. Sehingga orientasi mereka hanya konferensi pers. Konferensi pers menjadi sumber utama pemberitaan. Investigasi oleh media sangat langka, bahkan ketika dilakukan, malah berbalik menjadi bumerang.

Oleh karena itu, James agak pesimis bahwa media dapat memainkan peranan besar untuk mengungkap berbagai warisan pelanggaran HAM dan korupsi Soeharto (tidak sekefar kroninyar-red).

Syukur bahwa menjelang Hari Pers Nasional ada pihak yang mengingatkan peran pers Nasional. Konon wajah pers itu wajah masyarakat zamannya. Jika benar Pers Indonesia saat ini serba ewuh pakewuh (sungkan) terhadap pejabat, terutama jika mempersoalkan Soeharto, ada kemungkinan “kasus” Soeharto pun akan tidak jelas penyelesaiannya.

Sebab, peliputan besar-besaran bahkan dengan siaran langsung atas sakit hingga pemakamannya Soeharto merupakan pertanda ada yang memaafkan. Jika benar wajah Pers itu wakil profil kondisi masyarakat maka Pers hanya sekadar memotret fakta. Meski demikian apakah Pers kita menjadi tergerus perannya dalam kedudukannya sebagai juru kritik keadaan, nampaknya bisa jadi polemik panjang.

Di sisi lain, bangsa timur kebanyakan tidak suka mempersoalkan orang yang sudah meninggal, apalagi mereka yang terbiasa yang memegang falsafah mikul dhuwur mendhem jero, terlepas pernah atau tidaknya ikut numpang makmur. Bahwa sistem nilai yang diwariskan Soeharto masih begitu kuat menyelimuti sikap elite politik dan elit negeri, kita tahu jawabnya bahwa suatu isme akan sulit padam meski reformasi digelar gegap gempita.

Dari mimbar ini hanya ingin kita katakan bahwa idealisme pers untuk mengadakan kontrol sosial memang tak boleh padam. Yang dibutuhkan adalah semangat untuk tidak sekedar menjadi wajah masyarakat, tetapi menjadi pemandu zaman. Namun jelas ini peran yang berat jika anak bangsa negeri ini tidak ada kemauan untuk menjadi agen perubahan dinamika bangsa.

Yang kita tahu untuk menatap dan mengubah masa depan butuh kerelaan untuk meninggalkan masa lalu. Untuk itu yang lebih pas adalah bagaimana semua komponen bangsa menciptakan “tekad” baru setelah reformasi tak jelas arah dan jalannya. *

Emil Salim dituduh hanya `cuci tangan`

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

JAKARTA – Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Prof Dr Emil Salim dinilai ‘cuci tangan’, karena sebagai salah seorang dari penasehat ekonomi yang sering dijuluki ‘mafia Berkeley’, dia ikut bertanggungjawab terhadap kehancuran ekonomi bangsa ini.

“Beliau kan cuci tangan dengan menyebut saat Soeharto menjadi presiden telah dirusak oleh orang-orang dekatnya sendiri, bahkan oleh orang-orang yang sebelumnya dibesarkannya,” kata pengamat ekonomi politik Ichanudin Noorsy menjawab Harian Terbit di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kehancuran ekonomi yang masih terasa hingga saat ini tidak terlepas dari peran Emil Salim. Sebagai penasehat ekonomi Soeharto kala itu, peran Emil Salim sangat besar.

Noorsy mengatakan, gagasan utama ‘Mafia Berkeley’ yang membuat ekonomi bangsa ini terpuruk adalah UU No.1/1967. Karena gagasan ini mengembalikan posisi ekonomi Indonesia dalam tatanan ekonomi penjajahan.

Tidak hanya itu, ‘Mafia Berkeley’ juga meliberalkan perbankan tahun 1983, perdagangan tahun 1987 – 1994, pasar modal 1995 dan membangun perekonomian berdasarkan utang luar negeri.

“Itu semua yang menjadi penyebab ambruknya perekonomian, karena patuhnya mereka (Mafia Berkeley) pada konsensus Washington. Jadi tidak perlu menyalahkan pihak lain. Mestinya mereka berjiwa besar, karena sekarang pun kebijakan yang diambil kelompok ‘Mafia Berkeley’ ini telah membuat pemerintah SBY mandul dalam menstabilkan harga dan mengangkat kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Noorsy.

Dalam percakapannya dengan sebuah stasiun TV swasta (30 Januari 2008 tengah malam), secara implisit Emil Salim menyalahkan dua pembantu Soeharto saat menjadi presiden. Antara lain, BJ Habibie, yang mengajukan konsep pembangunan industri teknologi maju – padat modal, sedang yang dibutuhkan Indonesia pasca keberhasilan mencapai swasembada beras adalah industri berbasis sumber daya alam, utamanya pertanian.

Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru itu, Presiden Soeharto (saat itu) sangat percaya kepada para pembantunya (baik penasehat maupun menteri), hingga tanpa disadarinya dia mendapatkan masukan yang tidak jujur dan menyesatkan. Jadi kalau ada masalah dalam kebijakannya tak lepas dari beberapa anak buahnya yang gemar menomorsatukan istilah ABS (Asal Bapak Senang).

“Padahal, beliau (almarhum) belum tentu senang dengan laporan menterinya. Kebanyakan laporan ABS inilah yang membuat kebijakan Pak Harto di akhir jabatannya cenderung fokus ke industrialisasi/liberalisasi,” ujar Emil Salim.

Menurut Emil, setelah tahun 1985-an atau usai prestasi swasembada beras, mulai banyak masukan dari menteri dan berbagai pihak perlunya memajukan industri.

“Saya lihat ini banyak ‘interest’ [kepentingan] yang membuat Pak Harto tak punya pilihan untuk men’drive’ fokus pembangunan ekonomi pedesaan ke industri. Tapi saya paham beliau tak terlalu happy karena saya tahu hatinya selalu ada di desa dan pertanian,” paparnya.(ntv/fen)

Menperin Resmikan Pusat Desain Dan Rekayasa Nasional

Tanggal 03 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

SURABAYA – Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris,  meresmikan Gedung Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) di Taman Teknologi, kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang terletak di Sukolilo, Jatim.

Gedung PDRKN atau National Ship Design and Engineering Center (NaSDEC) yang diresmikan itu menempati lahan sekitar 2.200 meter, sedangkan pembangunan dan pengadaan perangkat keras (hardware) serta perangkat lunak (software) pendukung menelan biaya sekitar tujuh miliar rupiah.

Hadir dalam peresmian itu diantaranya pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian, pengusaha galangan kapal dan pelayaran nasional serta pejabat dari Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan. PDRKN merupakan lembaga baru yang didirikan atas kerjasama antara Departemen Perindustrian dan ITS Surabaya. Pendirian lembaga itu sudah dimulai sejak 2004 hingga 2005.
Pendirian PDRKN direalisasikan menyusul terbitnya Inpres Nomor 5Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran nasional yang mengamanatkan kepada Departemen Perindustrian untuk mengembangkan pusat-pusat desain, penelitian dan pengembangan industri kapal.

Menperin mengemukakan, industri galangan kapal merupakan salah satu industri strategis dan industri masa depan yang penting untuk dikembangkan sebagai penyedia sarana transportasi dan sarana kerja pertambangan, perikanan, pariwisata serta penyedia alat utama sistem pertahanan (alutsista). Menurut dia, pengembangan industri kapal di dalam negeri sendiri untuk memanfaatkan potensi pasar dalam maupun luar negeri yang cukup besar.
Bahkan, dengan diterapkannya aza “cabotage” sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2005 diperkirakan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan angkutan laut dalam negeri sekitar 44 persen dari kondisi 2004. Sementara itu, kenaikan Bahan bakar Minyak industri yang cukup besar juga telah mendorong perusahaan pelayaran untuk menggunakan kapal-kapal baru dengan desain yang lebih hemat bahan bakar.
Pangsa pasar kapal dunia juga sangat besar, khususnya sejak diberlakukannya peraturan baru keamanan pelayaran Safety of Life at Sea (SOLAS) dari International Maritime Organization (IMO) yang menetapkan agar kapal tangker menggunakan konstruksi lambung ganda (double hull) maupun regulasi Common Structural Rules (CSR) dari International of Classification Societies (IACS).

Di dalam negeri, kata Menperind, saat ini ada sekitar 250 perusahaan galangan kapal yang telah menanamkan investasi sekitar satu miliar dolar AS dengan kapasitas terpasang sekitar 500.000 DWT per tahun untuk pembangunan kapal baru dan 6.000.000 DWT per tahun untuk reparasi kapal (docking repair).

Namun demikian, pengembangan potensi industri galangan kapal di dalam negeri saat ini masih jauh dari yan diharapkan sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program pengembangan industri perkapalan diperlukan PDRKN.(idk/ant)

Parpol incar Mbak Tutut karena uang

Tanggal 05 Feb 2008
Sumber Harian Terbit

JAKARTA – Langkah sejumlah elite politik berusaha menarik Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut bersaudara-red) masuk partai politik (parpol) tak lepas dari uang. Soalnya, mungkin saja sampai saat ini keluarga Cendana itu memiliki uang yang dapat dikatakan “tak terbatas” jumlahnya.

Pengamat politik Unpad, Deddy Mulyana, dan pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, yang diminta pendapatnya seputar sinyal yang diperlihatkan Partai Golkar untuk merangkul anak-anak mantan Presiden Soeharto, sama se-pendapat menyebutkan motif merangkul keluarga Cendana itu tak lepas dari uang.

Beberapa hari lalu Ketua U-mum Partai Golkar Yusuf Kalla menyatakan Tutut –panggilan untuk putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana– masih merupakan fungsionaris Golkar. Kalla malah meminta jajaran Golkar merangkul kader-kader yang loyal kepada mantan Presiden itu. Pernyataan Kalla ini menyusul tawaran Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, sebelumnya yang mengajak Tommy Soeharto masuk PDIP.

Menurut Maswadi, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan untuk menarik keluarga Cendana masuk parpol. Alasan pertama adalah karena elite politik dan juga masyarakat menilai bahwa keluarga Cendana itu memiliki uang yang tidak terbatas.

“Dengan masuknya keluarga Cendana ke parpol, ini bisa mengamankan parpol tersebut terutama dari segi dana. Soalnya, bagaimana pun juga parpol tak bisa eksis tanpa adanya dana. Jadi, dengan masuknya keluarga Cendana ke suatu parpol, paling tidak dari segi dana pengurus parpol itu sudah terbantu,” kata Maswadi.

Alasan lain, lanjut dia, sampai saat ini sebagian masyarakat termasuk elite politik masih merindukan dan mengeluk-elukan mantan Presiden Soeharto. “Mungkin mereka merasa hidup di zaman Pak Harto lebih enak ketimbang setelah era reformasi,” kata dia.

Memang, lanjut Maswadi, terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki mantan Presiden Soeharto, hidup masyarakat kala itu memang jauh lebih baik. “Tak hanya ekonomi stabil, stabilitas politik dan keamanan juga terjaga. Jadi, kerinduan-kerinduan semacam itulah yang membuat banyak parpol berusaha menarik putra dan putri Pak Harto,” kata dia.

Namun, kata Maswadi, masuknya keluarga Cendana ke parpol, ini tidaklah menjadi jaminan parpol tersebut eksis dan mampu memenangkan pemilihan umum (pemilu) mendatang. Buktinya, Partai Karya peduli Bangsa (PKPB) yang didirikan Mbak Tutut bersama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), R Hartono tidak meraih suara signifikan pada pemilu 2004.

“Kalau kita lihat, apa kurangnya PKPB. Dari segi uang, jelas PKPB tidak kekurangan. Demikian pula dengan pengurusnya, adalah orang-orang yang sudah dikenal. Tapi, toh saat pemilu masyarakat tidak memilih mereka,” kata Maswadi.

Kenapa Partai Golkar mengklaim bahwa Mbak Tutut adalah kader partai berlambang Pohon Beringin tersebut seperti yag diutarakan Jusuf Kalla?

Maswadi melah mengatakan, Partai Golkar berusaha untuk membalas jasa-jasa almarhum Pak Harto yang telah membesarkan partai itu.

Keputusan Partai Golkar tersebut sama saja dengan berjudi. Memang dari segi dana Partai Golkar bakal aman dengan masuknya keluarga Cendana. Hanya saja, bisa saja perolehan suara partai Golkar menjadi berkurang.

Soalnya, kata Maswadi, pada satu pihak Partai Golkar mengaku hadir dengan paradigma baru. Tapi kenyataannya, Partai Golkar masih sama saja dengan masa Orde Baru berkuasa. “Mana paradigma baru partai Golkar kalau mereka kembali ke sikap semula?” Tanya Maswadi.

Hal senada dikatakan Deddy Mulyana. Pakar komunikasi politik ini mengatakan, paling tidak ada dua sampai tiga kriteria kenapa banyak parpol yang berusaha menarik keluarga Cendana. Alasan pertama karena uang keluarga Cendana yang tidak terbatas sehingga diharapkan dapat digunakan membiayai partai. Alasan berikutnya adalah sebagai bukti bahwa pendukung Pak Harto masih banyak.

Mereka, kata Deddy, adalah orang atau kelompok yang merasa diuntungkan ketika Orde Baru, “Mereka itu tersebar, tidak hanya ada di partai politik, namun juga di kalangan bisnis, masyarakat biasa. Jadi, walaup mungkin jumlahnya tidak banyak, pendukung Pak Harto itu masih ada,” kata dia. (art)