Presiden Perintahkan Kandangkan Alutsista Tua

JAKARTA–MI: Pascatewasnya enam prajurit marinir TNI AL dalam peristiwa tenggelamnya panser amfibi saat latihan di Situbondo, Pemerintah memutuskan untuk mengandangkan (grounded) alutsista TNI yang dibeli tahun 1962. Pimpinan TNI yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut akan diberi sanksi.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Dephan, Jakarta, Senin (4/2).

Presiden mengatakan arah pemerintahan jelas dan memang ada rencana untuk melakukan penggantian terhadap alutsista tua. Sebetulnya, menurut Presiden, beberapa waktu yang lalu Pemerintah sudah menyampaikan kebijakan tersebut kepada pimpinan TNI.

“Agar alutsista, kapal laut, pesawat yang sudah sangat tua digrounded. Termasuk misalnya C130 Hercules tahun 1960-an dan amfibi yang umurnya kurang lebih sama,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan dalam rakortas hal tersebut kembali dibicarakan dan kembali memerintahkan para pimpinan TNI untuk betul-betul menghentikan penggunaan alutsista tua.

“Bahkan saya akan memberikan sanksi bagi pimpinan jajaran TNI yang tidak mengindahkan perintah ini. Karena itu berkaitan dengan safety, dengan nyawa prajurit, yang tentu harus kita letakkan dalam letak yang tinggi,” tandas dia.

Rakortas itu sendiri juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, serta ketiga kepala staf angkatan yakni KSAL Laksamana Sumarjono, KSAU Marsekal Madya Subandrio, dan KSAD Letjen Agustadi SP.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan segera menjajaki untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut.

“Apakah akan berpengaruh terhadap latihan kalau itu dikurangi? Semoga pengaruhnya tidak besar,” ujar Panglima.

Sedangkan Menhan menjelaskan sebenarnya Dephan dan TNI bukan tidak pernah mencanangkan penggantian alutsista baru. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, pihaknya harus mempertimbangkan ulang dan menghitung efisiensinya. Efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara pembelian alutsista baru atau merawat alutsista lama (retrofit).

Sementara KSAL Laksaman Sumarjono menyatakan pihaknya setuju saja dengan perintah Presiden untuk mengandangkan alutsista tua. Hanya saja dia mengingatkan bahwa sebenarnya alutsista tua yang masih dipakai TNI sudah melaksanakan peremajaan.

“Kapalnya lama tapi semuanya (mesin dan peralatan utama) baru. Jadi jangan ngomong tahun 1962-an. Kita jadi mudakan lagi kok,” ujar KSAL. (Mjs/Faw/OL-06

Tata Ruang Jakarta Sudah tak Terselamatkan

Jakarta– Tata ruang Jakarta sudah tidak terselamatkan sehingga apapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan banjir tidak ada artinya kecuali mengembalikan seperti semula dengan biaya sangat mahal.

“Satu-satunya jalan keluar agar hubungan Indonesia dengan dunia internasional tetap terjalin dengan memindahkan ibukota,” kata Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi, Bambang Pranoto di Jakarta, Senin.

Saat ini hujan baru berlangsung satu setengah hari, ibukota sudah lumpuh, bandara ditutup, akses jalan tol menuju bandara putus. Padahal kawasan-kawasan ini merupakan obyek vital yang harus dijaga  kelangsungannya, katanya.

Volume banjir yang terjadi di Jakarta tidak akan teratasi dengan teknologi konstruksi apapun akibat penyimpangan tata ruang
yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki.

“Tahun 2003 saya pernah hitung mencapai 23 juta meter kubik. Alokasi anggaran untuk mengatasi sudah tidak mungkin apalagi mental pejabat yang betanggungjawab soal izin masih rendah alias korup,” kata Bambang.

“Saran saya satu-satunya cara ibukota pindah ke Kallimantan Tengah sesuai ide Bung Karno pada tahun 1953. Namun dalam perkembangan tata ruangnya tetap harus dikendalikan,” ujarnya.

Penyimpangan itu berbentuk perubahan tata guna lahan, dilanggarnya ketentuan lingkup bangunan (building coverage) sehingga menghilangkan daya serap tanah terhadap air muka (hujan).

Kemudian muncul juga disorientasi tata ruang ego wilayah (akibatkan ‘banjir’ kiriman’), yang sulit diperhitungkan. Mengingat penyimpangan dan dampaknya bersifat akumulatif.

Di Jakarta dua per tiga luasan sudah menjadi obyek banjir, sementara laju pembangunan prasarana banjir sama sekali tak seimbang dengan usaha menghindari dan menanggulanginya. “Jakarta akan tenggelam itu bisa dihitung kapan terjadi,” kata Bambang. ant/
fif

Indonesia Tersenyum

jusuf-rizal.jpg

Oleh M. JUSUF RIZAL
Memasuki tahun 2008 saya masih merasakan senyum negeriku tercinta, Indonesia. Walau terasa sulit, negeri kita yang terus tertimpa bencana karena ulah manusia, pelan tapi pasti dapat dilewati. Saya termasuk orang yang selalu berpikir positif, karena saya yakin Yang Maha Kuasa selalu menciptakan sesuatu dengan rahasianya. Hanya manusia dengan segala keserakahan, kemuna¬fikan, kesombongan dan kemungkaran¬nya, sering lupa memetik hikmahnya.
Kecerdasan Intelektual hanya men¬jadi alat membohongi rakyat. Memani¬pulasi kebijakan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Mereka pun mulai lupa akan semangat nasionalisme, yang dibangun dengan semangat dan darah oleh para pejuang, termasuk faunding father, Soekarno dan Hatta. Anggota dewan yang dipilih rakyat, justru memeras rakyat. Penegak hukum untuk supremasi hukum, justru memperjualbelikan hukum. Hukum pun dinegeri ini menjadi barang mahal. Jadi jangan heran kalau banyak koruptor dilepas. Keadilan pun suaranya mulai samar-samar terdengar.
Hanya karena saya orang yang berpikir positif, saya yakin jika semua elemen bangsa bersatu, kita akan mampu mengubah wajah bangsa Indonesia dengan senyum yang lebih lebar. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Negeri kita kaya. Memiliki generasi yang pintar dan cerdas. Mustinya ekonomi rakyat kita kian makmur jika kekayaan bangsa ini tidak dikorup dan dibawa lari ke luar negeri. Karena itu, saya berharap akan ada pemimpin yang tidak hanya memiliki Kecerdasan Intelektual, tapi juga Kecerdasan Emosional (peduli) dan Kecerdasan Spritual dalam membangun bangsa ini agar membuat seluruh rakyat Indonesia tersenyum.**

UJIAN SBY-JK DI TAHUN 2008

miftah2.jpgOLEH MIFTAH H. YUSUFPATI

Tahun ini, 2008, suhu politik memanas. Para politisi di Senayan bakal lebih garang. Sementara yang di luar gedung parlemen melakukan tebar pesona. Bila tahun-tahun sebelum ini banyak politisi mengejar ‘setoran’ maka mulai 2008 mereka akan kelihatan ramah dan merakyat.
Partai politik baru yang bermunculan bak jamur di musim hujan, mulai memperdagangkan visi dan misi partai mereka. Kembali rakyat akan mendengarkan janji-janji politisi.
Perubahan sikap politisi yang manis dan hiruk pikuk ini tak lain sebagai gerakan meraih simpati menjelang pemilu 2009.
Rakyat yang mudah lupa, akan kembali terbius polesan partai politik yang mulai mempercantik diri di tahun ini.
Siapa yang akan menuju Istana, berebut RI-1 dan RI-2, tampaknya juga tambah seru. Generasi muda yang sudah bosan dengan tokoh-tokoh tua akan mendorong tokoh seusianya untuk meramaikan bursa calon presiden dan wakil presiden.
Lembaga survei akan sibuk membuat polling bursa calon presiden dan wapres. Para peramal mulai menyalakan dupa ramalan siapa kira-kira calon presiden dan wakil presiden mendatang.
Cara parpol mempercantik diri tadi antara lain adalah dengan cara makin rajin dan cerewet mengevaluasi kinerja pemerintah. Kondisi ini sangat menguntungkan mereka di sisi lain berat bagi duet SBY-JK. Bagaimana tidak, saat para politisi Senayan menghamburkan amunisi menyerang, waktu yang diperlukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang dicanangkan sejak 2004 semakin pendek.
Di sisi lain, kekompakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tengah menda¬patkan ujian. Belum lagi soal banyaknya menteri yang juga memimpin partai politik serta politisi tulen yang sewaktu-waktu bisa menohok sang presiden dari belakang.
Bila kondisi seperti itu terjadi, sebagaimana yang sudah-sudah, rakyat kecil akan selalu menjadi korban. Tatkala politisi sibuk dengan perang kata, maka urusan rakyat biasanya terbengkelai. Pengelola negara saling cerca. Rakyat disuguhi casciscus para petinggingnya yang nyinyir tapi tak becus mengelola negara.
Itu sebabnya, sebelum ini terjadi kita patut mengingatkan agar pemerintah tidak panik terhadap situasi politik 2008 itu. Peme¬rintahan hendaknya terus berjalan menggarap program-program yang telah direncanakan.
Jika pemerintah berjalan dengan baik, program-program terlaksana sesuai sasaran, maka suara-suara miring yang memo¬jokkan pemerintah akan ditelan angin karena rakyat lebih tahu kepada siapa harus memberikan apresiasi.
Jelas, bagi kita, tentu saja, jika pemerintah baik maka kita akan memberi apresiasi.
Tentang banyaknya menteri yang juga menjadi pimpinan parpol sehingga bisa mengganggu kinerja kabinet pada 2008, kita meng¬harapkan agar pemerintah me¬ngambil langkah-langkah untuk mencapai soliditas sehingga pro¬gram-program kerja tidak ter¬ganggu.
Presiden harus mengambil garis tegas kepada para pemban¬tunya agar mereka konsentrasi penuh terhadap pekerjaannya.
Jika para menterinya tersebut mempunyai agenda lain, maka Presiden harus memintanya keluar dari kabinet. Biarkan mereka meng¬ambil tempat sebagai oposisi.
Jadi 2008 adalah tahun kerja keras bagi pemerintah untuk men¬se¬jahterakan rakyat. Bukan untuk perang kata…!

USUT TUNTAS PENYIMPANGAN DANA APBD DKI RP 500 MILYAR

OLEH MIFTAH H. YUSUFPATI

Korupsi di DKI Jakarta cuma baunya saja yang menyengat. Sampai detik ini, para petinggi daerah ini seakan bersih, suci tanpa cela. Mungkin mereka memang kebal.

Bau busuk memang sulit diredam kendati dibungkus rapat-rapat. Begitu juga dengan korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Selama ini, banyak yang bilang, pejabat Pemda DKI suka bermain api, tapi sering tanpa bukti yang cukup kuat untuk menyeret mereka ke meja hijau. Memang ada indikasi penyelewengan dan korupsi tapi sering tuntas di tingkat atas. Itu sebabnya, banyak orang bilang, mana¬jemen korupsi di DKI sangat rapi dan teruji.
Nah, belum lama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pemerik¬saannya menemukan 37 penyimpangan di sejumlah unit kerja Pemda DKI. Jumlahnya, bisa membuat orang berwah-wah, yakni Rp500 milyar. Duit sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2006 dan 2007.
Bukan itu saja, hasil pemeriksaan keuangan semester I tahun anggaran 2007 Nomor 216/LHP/XIV-3-XIV.3.2/06/2007 tanggal 16 Juni 2007 menyebutkan laporan keuangan yang disusun Pemda belum menggunakan standar akuntansi peme¬riksaan (SAP).
Pada hasil pemeriksaan tersebut, BPK juga memerintahkan 75 anggota DPRD DKI mengembalikan dana Rp8,1 milyar yang diterima, karena tidak sesuai dengan aturan. Perintah yang sama juga atas pimpinan DPRD, karena menerima dana tunjangan tidak sesuai dengan aturan senilai Rp561 juta.
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyatakan temuan BPK tersebut dapat sebagai data awal, bahkan bisa dijadikan bukti, bagi penegak hukum untuk melakukan pengusutan korupsi di Pemda DKI Jakarta. LIRA mendesak aparat hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil lang¬kah menye¬lidiki dugaan korupsi tersebut.
Sebelumnya, sejumlah elemen juga mendesak hal yang sama. Gubernur H. Fauzi Bowo diminta tidak melindungi pejabat yang terlibat dalam pengelolaan dana APBD tersebut.
Jusuf mendesak pengusutan segera atas kasus korupsi di lingkungkan pemda. “Jangan lagi berhenti di tengah jalan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur H. Fauzi Bowo berjanji tidak akan melindungi pejabat pemda yang melakukan penyim¬pangan. Bila terbukti korupsi pasti kena sanksi. “Tapi, semua pihak harus meng¬hormati hukum,” tegasnya. Terhadap hasil temuan BPK, Fauzi mengkatakan hal tersebut perlu kroscek ke unit-unit bersangkutan. Sebab, bisa saja pada pemeriksaan semester kedua kelebihan dan kekurangan pembayaran sudah disetor. Selain itu, ada sejumlah admi¬nis¬trasi yang harus disempurnakan. Jadi belum berarti temuan tersebut langsung disebut korupsi…

Temuan BPK Seputar Bocornya Duit Rakyat Itu
1. Pos pembayaran jasa pengolahan sampah Rp121,9 milyar yang tidak dipotong pajak penghasilan (Pph) sebesar Rp4,98 milyar.
2. Transaksi pembelian tanah dan bangunan Depo Daan Mogot dan Kramat Jati milik perum PPD tidak dipotong Pph Rp7,352 milyar.
3. Bantuan dana untuk instansi vertikal Rp30,44 milyar.
4. Penggunaan belanja barang Rp44 milyar di Dinas Olahraga digunakan untuk perjalanan dinas.
5. Dana macet (piutang pinjaman bergulir ) melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) Rp435, 6 milyar, Rp 34 milyar dana PPMK yang digunakan oknum aparat, dana 10 persen bunga pinjaman tidak dicatat.
6. Pungutan retribusi biaya tera meter listrik dan meter taksi Rp1,707 milyar tidak bisa dipertanggungjawabkan.
7. Kelebihan pembayaran atas pembangunan peningkatan jalan arteri atau kolektor (busway)Rp100 juta. Kelebihan pembayaran pekerjaan fly over Roxy Rp94 juta. Pekerjaan pompa Kedoya yang tidak sesuai dengan bestek Rp25 juta.Pompa Teluk Gong kurang Rp21 juta. Penambaan pompa waduk Melatik tidak sesuai dengan bestek Rp18,8 juta.

SUHU POLITIK TAHUN 2008 MEMANAS CAPRES & CAWAPRES MULAI BERGERILYA

miftah4a.jpg

OLEH MIFTAH H. YUSUFPATI
Walaupun agenda demokrasi tingkat nasional yakni pergelaran pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 masih terbilang lama, akan tetapi suhu politik dikalangan elit sudah mulai memanas. Tampak dari berbagai tokoh nasional, baik itu wajah lama maupun wajah baru di pentas politik nasional sudah mulai gerilya ke daerah-daerah yang diperkirakan kantong suaranya.

Sejumlah survey dan polling memang menempatkan SBY sebagai juara untuk kembali duduk sebagai RI-1 2009. Hanya saja, sisa kepemimpinan SBY-JK yang tinggal dua tahun ini akan menjadi ujian besar. Akankah ia mampu bertahan dari gempuran kiri kanan lawan-lawan politiknya?
Tak usah kaget bila dalam waktu dekat-dekat ini sampai 2009 Megawati Sukar¬noputri akan rajin keliling dari desa ke desa, sembari agak kenes mengkritisi kinerja SBY-JK. Tak usah gerah juga kalau pada 2008 ini suara-suara miring akan sering terdengar dari gedung Parlemen.
Mulai dari peramal nomor wahid, politisi ulung, pengamat politik, pelawak dan artis sekalipun, ramai meramalkan eskalasi suhu politik di tahun 2008. Sejumlah tokoh, terutama politisi, hadir di tengah kita dengan dandanan lebih gres dan ramah.
Tak hanya Mega. Nama-nama lain seperti Akbar Tanjung, Wiranto, sampai pendatang baru seperti Sutiyoso, Din Syamsuddin dan lainnya akan lebih sering tampil dengan tebar pesonanya.
Jadi, memang tak hanya perubahan iklim global yang kian memanas yang dikhawa¬tirkan oleh masyarakat Indonesia, pada 2008 suhu politik juga cukup mendidih.
Situasi tersebut akan diperpanas oleh berbagai evaluasi terhadap kinerja peme¬rintah, calon presiden dan calon wakil presiden. Waktu yang semakin pendek diperkirakan semakin mempersulit peme¬rintah untuk menyelesaikan target-targetnya.
Perkiraan bahwa baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla akan terjun berkompetisi dalam pemilihan umum 2009 sudah barang tentu membuat kritikan tajam terhadap program dan berbagai kebijakan yang mereka keluar¬kan akan semakin ‘memanaskan’ suhu politik 2008.
Terhadap kemungkinan kompetisi antara SBY dan JK pada Pilpres mendatang memang cukup menguras energi. Kemungkinan itu bisa saja terjadi sebab JK adalah pimpinan partai besar, bahkan terbesar, sedangkan SBY hanyalah tokoh partai kelas menengah.
Hanya saja, jika memperhatikan sejumlah survey dan polling yang dilakukan lembaga independen JK bisa saja berubah pikiran dan tetap mempertahankan duetnya dengan SBY. Sebab sampai detik ini, SBY masih diingin¬kan untuk memimpin Indonesia ke depan.
Survey juga jelas menyebut pasangan SBY-JK masih dipavoritkan bila dibanding dengan jika SBY berpasangan dengan calon lainnya.
Artinya, Jusuf Kalla masih tetap menjadi pilihan paling populer untuk jabatan Wakil Presiden. JK masih menduduki peringkat pertama dengan 21,7 persen. Disusul Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 14,7 persen dan Wiranto 6,8 persen.
Jika JK mempertahankan posisinya seka¬rang, maka tampaknya, posisi pertarungan calon presiden pada 2009 belum bergeser dari 2004 lalu. Final adalah SBY-JK lawan Mega¬wati Sukarnoputri dengan pasangannya.
Hanya saja, bila JK memaksakan diri, dan Partai Golkar mengusungnya, maka JK akan sangat menggantungkan nasib dari mesin politik partai selain berharap dukungan dari daerah kelahirannya. Masih ada waktu bagi JK untuk menggalang dukungan melalui safari politiknya dengan kendaraan jabatan wapres-nya.
Lalu bagaimana dengan calon lainnya? Hasil survey Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mengajukan 10 nama calon alternatif. Lima di antaranya adalah Guber¬nur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X dengan 17,1 persen suara, Ketua MPR Hidayat Nurwahid 11,7 persen, dan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir 8,7 persen. Yusril Ihza Mahendra juga muncul dengan 8,6 persen suara dan Anas Urbaningrum yang memperoleh 3,9 persen suara.
Munculnya nama-nama baru sebagai calon presiden alternatif pada Pemilihan Umum 2009 tak lepas dari ketidakpuasan responden terhadap pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla di beberapa bidang seperti ekonomi. Sebanyak 70 persen dari 3.500 responden di 33 provinsi menilai Indonesia memerlukan pemimpin baru.
***
Lepas dari itu, tampaknya, SBY akan berhadapan kembali dengan Megawati sebagaimana 2004 lalu. Dan di atas kertas, SBY masih sangat diunggulkan.
Kekuatan SBY terletak dalam keunggulan strategis yang ada dalam genggamannya. Kekuatan pertama dan utama SBY pada keberhasilan mendudukkan orang-orangnya dalam posisi kunci militer, mulai dari Kepala Staf Umum TNI, Panglima TNI, Panglima Kostrad, KSAD, dan sebagian besar Pangdam.
Kedua, kekuatan SBY berada pada blok politik yang dulu menjegal Megawati dalam sidang MPR 1999 hingga kini masih kuat, bahkan makin terkonsolidasi, ditambah lagi SBY bakal berpeluang meraup suara dari kaum muda terdidik dari semua golongan.
Walaupun upaya SBY tenang dalam menghadapi Pilpres mendatang, akan tetapi kharismanya terus mempesona sampai kepada masyarakat bawah yang berada di daerah-daerah.
Megawati tampaknya menyadari hal itu. Ia pun kian rajin bersafari politik ke kantong-kantong suaranya, dimana Mega mengambil simpatik rakyatnya dengan melakukan dialog secara langsung ke konstituennya.
Mega hingga kini masih diidolakan pendukung terutama di Indonesia Bagian Timur ditambah lagi rakyat kecil di perkotaan. Dukungan birokrasi lebih banyak kepada Mega di bagian timur, pasalnya banyak pemimpin birokrat timur yang duduk keba¬nyakan dari PDIP.
Bagaimana dengan peluang calon lain¬nya? Ada yang menyebut, Wiranto, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung juga berpeluang merebut kursi nomor satu.
Wiranto yang tengah mempersiapkan dirinya untuk maju melalui Partai Hanura, bagaimana pun tidak dapat dipandang sepele saja oleh partai-partai besar pemenang pemilu lalu.
Hanya saja, survey Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia partai lama menjadi pendulang suara paling besar. Partai Golkar mendapat dukungan terbesar dengan 17, 5 persen suara. Disusul PDIP dengan 16,2 persen dan ketiga Partai Demokrat 7,1 persen.
Tapi versi Laksnu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih ungguh ketim¬bang Partai Golkar. Berdasarkan hasil polling PDIP mengungguli Golkar dengan jumlah pemilih 19,7 persen.
Keunggulan PDIP bukan disebabkan bertambahnya jumlah pendukung melainkan citra Golkar yang makin elitis telah menjauh¬kan partai beringin ini dari para konsti¬tuennya. Maka dari itu perolehan pendukung Golkar 22 persen pada tahun 2003 menurun menjadi 17,4 persen.
Trend yang berbeda terjadi pada Partai Demokrat. Partai yang terbilang baru ini menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pendukung 15,7 persen. Warna nasionalis partai mendudukkannya sebagai acuan atau pilihan terkuat dibanding partai lain yang berbasis agama.
Partai Hanura bisa mementahkan hasil survey ini bila dalam waktu yang tersisa ini mampu meyakinkan pemelih bahwa partai ini benar-benar menjadi hati nurani rakyat.
Kesan yang ada kini Partai Hanura masih sebatas sebagai partai alternatif bagi ‘pelompat pagar’ saja.

Sebagai bekas calon presiden 2004 yang cukup kuat, Wiranto masih bisa membangun kembali basis-basis kekuatan tim sukses lama untuk menggerakkan roda politiknya mere¬but RI 1. Pertarungan kemarin sebagai promosi kepada publik, walaupun hingga sekarang sepak terjangnya dalam bergerilya masih dapat dihitung dengan jari, kecuali dengan menggunakan fasilitas roda politik di Partai Hanura.
Survey yang dilakukan kini belumlah bisa dijadikan ukuran 100%, sebab masih banyak waktu bagi peminat kursi RI-1 untuk membangun dukungan. Munculnya nama-nama seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan lainnya, masih sangat mungkin memutar balikkan angka-angka polling dan survey itu.
Banyak cara untuk itu. Antara lain, ya tadi, ikut memanaskan dunia perpolitikan Indonesia. Karena ini juga bagian dari ujian bagi kepemimpinan SBY.
Itu sebabnya beberapa pengamat politik memberikan tips pada SBY-JK agar tidak perlu panik terhadap situasi politik di tahun 2008.
Pemerintah dapat berjalan terus untuk menggarap program-program yang telah direncanakan. Apabila pemerintah ber¬jalan dengan baik dan program-program terlaksana dengan baik pula, maka suara-suara miring terhadap pemerintah pun tidak akan didengar oleh masyarakat.
Kalau mau jujur, menurut sejumlah pengamat, masalah terbesar yang kemungkinan besar akan timbul pada tahun 2008 adalah degradasi perilaku politik dari the ruling elite. Degradasi tersebut terjadi karena tidak adanya kepemimpinan.
Degradasi ini meluaskan apatisme yang terlihat dari peningkatan jumlah golput di pemilihan gubernur DKI, sebagai contoh. Rakyat memiliki caranya sendiri untuk melawan dan menunjukkan rasa ketidak¬percayaan mereka terhadap kepemimpinan yang ada.
Degradasi inilah yang menyebabkan politik menjadi kering, hampa ideologi, dan membuat politik tidak mengasyikkan. Maka tidak heran apabila dikatakan bahwa jumlah golput Pemilu-Pilpres tahun 2009 mendatang akan lebih besar dari angka maksimal sekitar 23% pada tahun 2004 lalu.
Apatisme sendiri menyebabkan deligiti¬masi jajaran eksekutif, legislatif, dan yudi¬katif. Eksekutifnya lebih pasif, legislatifnya tetap non-aktif, dan yudikatifnya masih saja belum berfungsi sebagaimana mestinya. Deligitimasi juga biasanya diikuti oleh political decay. Namun demikian, deligitimasi ini tak menyadarkan para elit ini agar bertobat.
Jadi? Inilah kesempatan SBY kerja keras untuk memperoleh apresiasi masyarakat. Biarkan kritik diarahkan ke Istana, SBY dipredilksi tetap perkasa bila mampu bertahan dengan tetap bekerja untuk rakyat.

RATING SBY MASIH DIATAS CAPRES LAIN

Dari banyak calon yang ingin menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2009 nanti, SBY dan Megawati Soekarnoputri tetap menduduki dua posisi teratas.

Sejumlah survey dan polling yang dilakukan lembaga independen menunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih diinginkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Megawati Sukarnoputri berada di urutan kedua.
Polling yang dilakukan Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menjadi pesaing terberat Presiden SBY dalam Pemilihan Presiden 2009.
Survei terbaru yang digelar Lembaga Riset Indonesia (LSI) belum lama ini menunjukkan hal yang sama. Begitu juga hasil survei yang dilakukan Indo Barometer di 33 provinsi di Tanah Air dengan melibatkan 1.200 responden, belum lama berselang. SBY berada di posisi teratas.
Laksnu menyebut dari 1.000 responden, 32,2 persen peserta memilih SBY untuk tetap menjadi presiden pada periode berikutnya. Tokoh berikutnya adalah Megawati dengan jumlah pemilih 29,1 persen. Sedangkan Gus Dur, Wiranto, dan Jusuf Kalla menduduki peringkat ketiga, keempat, dan kelima dengan jumlah pemilih yang relatif kecil.
Tak jauh berbeda, versi LSI, setelah SBY, disusul Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wiranto. Nama-nama lain seperti Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid, Din Syamsudin, dan Akbar Tanjung juga masih mendapatkan tempat kendati dengan perolehan angka satu digit.
Berdasarkan survey Indo Barometer pula, SBY dinilai masih cocok berduet dengan Kalla. Dari hasil survei ini juga terindikasi bahwa bukan partai yang menjadi dasar pilihan rakyat melainkan sosok orang yang bersangkutan.
Hasil polling Laksnu lain lagi, Menurut Andy Agung Prihatna, peneliti Laksnu, SBY memang tetap harus memperhitungkan Partai Golkar sebagai kandidat pendamping. Laksnu memasangkan SBY dengan Akbar Tanjung sebagai calon alternatif dari Golkar. Sedangkan Megawati disandingkan dengan Din Syamsudin. Hasilnya, pasangan SBY-Akbar unggul di atas pasangan Megawati-Din dengan selisih jumlah pemilih hanya 1,9 persen.
Tetapi Jusuf Kalla masih tetap menjadi pilihan paling populer untuk jabatan Wakil Presiden. Kalla masih menduduki peringkat pertama dengan 21,7 persen. Disusul Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 14,7 persen dan Wiranto 6,8 persen.
Jadi, tampaknya, posisi pertarungan calon presiden pada 2009 belum bergeser dari 2004 lalu. Apabila survey tersebut menjadi salah satu barometer Pemilu ke depan maka semakin berat bagi elemen masyarakat non-partai politik untuk mengusung tokoh muda sebagai alternatif dalam Pilpres mendatang. Sebab, dalam politik popularitas menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.
Tampaknya SBY sampai kini belum tergeser. Survey Indo Barometer dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin of error +/- 3%. Penelitian dilakukan di semua provinsi di Indonesia.
Hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa masih cukup besar yang tidak menginginkan SBY kembali memimpin yakni 33,4%. Bila ditambah dengan angka yang memilih tidak tahu/tidak menjawab (17,1%), maka jumlahnya menjadi 50,5%. Artinya masih tinggi dibanding dengan yang menghendaki kembalinya SBY ke Istana.
Angka menginginkan kembali yang sedikit di bawah 50% ini merupakan “lampu kuning” untuk SBY. Jika publik menemukan figur alternatif seperti munculnya SBY pada tahun 2004, maka SBY bisa kalah.
Namun tampaknya figur capres alternatif – -apalagi nama dan wajah baru– itu belum muncul. Tokoh-tokoh muda yang diajukan masih dipandang sebelah mata oleh responden.
Kesan yang muncul selama survey, SBY dipilih paling banyak karena dianggap mampu memecahkan semua masalah, jujur, tegas dalam mengambil keputusan, berwibawa sebagai pemimpin, bijaksana, dan pintar. Sedangkan Megawati dipilih karena perhatian/dekat dengan rakyat, mampu memecahkan masalah ekonomi, dan taat beragama.

KPK: Gubernur BI Jadi Tersangka

JAKARTA — Kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) ke Panitia Khusus Perbankan, Komisi IX (Keuangan) DPR periode 1999-2004 sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan demikian, rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat pekan lalu, menetapkan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, sebagai salah satu tersangka.

”Ya, BA sudah tersangka penyalahgunaan dana BI,” ungkap Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Chandra M Hamzah, ketika dikonfirmasi Republika, Senin (28/1) malam.

Ikut menjadi tersangka, menurut Chandra, Direktur Hukum BI Oey Hoeng Tiong dan mantan kepala Biro Komunikasi BI Rusli Simanjuntak. Ditanya apakah akan ada tersangka lain, dia menjawab, hal itu tergantung proses penyidikan yang akan dilakukan dalam waktu singkat.

‘Sementara ini baru tiga itu,” kata Chandra. Dia menjanjikan, untuk kejelasan peran ketiga tersangka dalam aliran dana BI ke DPR, KPK akan menggelar keterangan pers dalam waktu dekat.

Ketua KPK, Antasari Azhar, yang sedang berada di Bali mempertegas keterangan Chandra. Melalui pesan singkatnya kepada Republika, ia mengatakan, ”Nanti ada keterangan pers tentang ini. Tunggu saja.”

Penggeledahan
Kasus aliran dana BI ini terungkap saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit tentang penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang mencapai ratusan miliar rupiah. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu.

KPK membagi penanganan kasus ini dalam tiga kelompok, yaitu dugaan penyelewengan dana oleh Direksi BI, dugaan aliran dana kepada anggota DPR, dan dugaan aliran dana kepada sejumlah aparat penegak hukum. Aliran dana ke DPR sebesar Rp 31 miliar terjadai pada 2004. Diduga, uang tersebut untuk memuluskan proses pembahasan amandemen beberapa UU tentang keuangan demi kepentingan BI.

KPK telah menyelesaikan pengumpulan bahan dan keterangan dalam tahap penyelidikan terhadap sejumlah pejabat BI, termasuk memerika Burhanuddin belum lama ini meski di luar Gedung KPK. Untuk keperluan penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Burhanuddin, dan kantor Rusli Simanjuntak di Surabaya, kemarin.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Topane Gayus Lumbuun (PDIP), memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas dan cepat dari KPK. ”Ini menunjukkan KPK serius,” katanya.

BK dalam waktu dekat akan koordinasi dengan KPK untuk mendalami anggota DPR yang menerima aliran dana ilegal tersebut. ”Selain yang memberi, penerima juga harus ikut diproses hukum,” katanya.