Usutlah Hingga ke DPR

Tentu dengan catatan bergaris bawah tebal bahwa gebrakan tak hanya akan berhenti sampai di sini.Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus penyelewengan dana Bank Indonesia pantas dipuji. Dengan cepat, Komisi menetapkan tiga petinggi bank sentral sebagai tersangka. Langkah ini menunjukkan mereka tidak main-main dalam kasus itu. Tentu dengan catatan bergaris bawah tebal bahwa gebrakan tak hanya akan berhenti sampai di sini.
Tiga pejabat yang dijerat adalah Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Rusli Simanjuntak. Dua hari lalu, kantor mereka juga telah digeledah. Menurut KPK, mereka diduga menyalahgunakan duit bank sentral.
Skandal itu mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan dugaan adanya penyelewengan dana di bank sentral kepada KPK. Menurut BPK, direksi BI diduga telah menghambur-hamburkan dana Rp 127,7 miliar pada 2003. Sebanyak Rp 31,5 miliar dari uang itu diduga digelontorkan ke sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu bank sentral berkepentingan agar anggota parlemen menyokong proses penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Selebihnya, sekitar Rp 96,2 miliar diduga digunakan untuk membiayai bantuan hukum para bekas petinggi bank sentral yang terlilit kasus BLBI. Sebagian duit itu memang dibayarkan kepada sejumlah pengacara yang membela mereka. Tapi ada dugaan pula sebagian besar justru dipakai untuk menyuap para penegak hukum.
Bukan tanpa alasan jika selama ini publik meragukan keberanian KPK membongkar skandal besar tersebut. Soalnya, selain melibatkan pejabat tinggi, kasus ini menyeret anggota parlemen. Apakah lembaga ini berani mengusut kasus tersebut hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yang justru memilih pengurus KPK?
Keraguan publik memang belum terjawab karena sampai sekarang belum satu pun anggota DPR yang diduga terlibat menjadi tersangka. Tapi langkah awal sudah dilakukan. Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Bibit Riyanto Samad, Sabtu lalu, mereka sengaja menerapkan taktik “menjaring di hulu sebelum melangkah ke hilir”. Hulu yang dimaksud tentu saja Bank Indonesia. Adapun hilirnya adalah DPR.
Di “hulu” saja, mungkin masih ada lagi yang terlibat. Apalagi, seperti diakui Burhanuddin, keputusan mengalirkan dana ke Dewan itu adalah keputusan kolegial, keputusan yang melibatkan banyak pejabat Bank Indonesia. Bila sebagian pejabat di hulu sudah menjadi tersangka, tentu konsekuensi logisnya, sejumlah politikus DPR yang terlibat akan segera berstatus serupa. Bukankah tak mungkin ada penyuap tanpa ada orang yang disuap?
Kami berharap KPK akan bergerak lebih cepat dan serempak menjerat pelaku, baik di hulu maupun di hilir. Ada dua keuntungan bagi Komisi bila mereka melakukan gebrakan sekaligus ke dua arah. Pertama, makin sedikit waktu yang tersisa bagi orang-orang di parlemen untuk menghilangkan bukti atau menyusun alibi. Kedua, dengan gebrakan langsung ke DPR, keraguan publik bahwa KPK akan setengah hati mengusut anggota parlemen yang dulu memilihnya dengan sendirinya terbantahkan.

Koran Tempo, Rabu, 30 Januari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: