Ujian Terberat KPK

DARI INDOPOS

Kamis, 31 Jan 2008,


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Menjadikan gubernur BI dan dua pejabat teras lain di BI sebagai tersangka dalam perkara aliran dana BI ke DPR pada periode 2003-2004.

Tindakan KPK merupakan langkah hukum yang patut diapresiasi. Pertama, kasus ini tergolong besar dilihat dari kemungkinan kerugian uang negara, yakni lebih dari Rp 30 miliar.

Kedua, diduga aliran dana BI ke DPR berbau gratifikasi -menyogok anggota DPR- terkait amandemen UU BI pada 2004. Ketiga, sebagai pembuktian bagi personel baru KPK yang sejak dipilih DPR akhir November 2007 muncul suara meragukan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitasnya sebagai penyapu yang bersih tindak pidana korupsi.

Dilihat dari jumlah kerugian negara, dugaan bentuk penyalahgunaan uang negara serta tersangka yang terlibat jelas perkara aliran dana BI ke DPR tergolong kelas kakap.

Misalnya, tersangkanya orang nomor satu serta pejabat papan atas lain di BI. Juga sangat mungkin menyusul tersangka dari anggota atau mantan anggota DPR.

Perkara itu juga patut disebut sebagai kelas kakap lantaran indikasi “permainan” untuk memuluskan aman UU BI tergolong rumit. Sarat persekongkolan. Melibatkan begitu banyak pejabat negara, dalam hal ini pimpinan puncak BI dan anggota (mantan anggota) dewan dalam komisi ekonomi dan keuangan pada DPR periode 1999-2004.

Oleh sebab itu, penanganan perkara aliran dana BI ke DPR menjadi tantangan serius dan berat bagi KPK. Selain tersangkanya pejabat negara pertama setingkat menteri -gubernur BI- yang sedang aktif, juga menyangkut pemegang otoritas moneter.

Berat dan serius karena KPK dituntut bekerja tegas, cermat, hati-hati, dan penuh perhitungan. Di satu sisi perkara tersebut menjadi perhatian besar publik. Di sisi lain banyak tersangka pejabat negara yang masih aktif menjalankan tugasnya.

Harus cermat dan hati-hati karena perkara yang ditangani KPK kali ini rentan terhadap goyahnya kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter. Sedikit saja KPK salah menangani perkaranya, kepercayaan pasar terhadap otoritas moneter akan ambruk. Ujung-ujungnya stabilitas ekonomi makro menjadi terganggu. Bahkan, sangat mungkin dapat menganjlokkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sebaliknya, jika KPK cermat dan hati-hati, penanganan perkara aliran dana BI justru dapat menambah kepercayaan pasar. Dalam hal ini apresiasi positif akan tumbuh bahwa Indonesia -melalui KPK- justru tengah membersihkan birokrasi yang kotor di lembaga otoritas moneter yang di kemudian hari dapat “menyamankan” pasar domestik.

Tentu kemungkinan seperti itu telah diperkirakan KPK. Dengan kata lain, kemungkinan kasus aliran dana BI ke DPR itu menggoyahkan kepercayaan pasar telah diantisipasi melalui sikap dan tindakan penanganan perkara yang cermat, tegas, dan hati-hati.

Apalagi KPK harus bekerja -dalam menangani perkara apa pun- dengan ending bahwa terdakwa harus sampai ke pengadilan. KPK tidak mengenal ada perkara yang penyidikannya dihentikan di tengah jalan dengan alasan tidak cukup bukti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: