Pidato Presiden di Giribangun

Ia hanya mengajak masyarakat mendoakan penguasa Orde Baru itu.Sungguh menarik pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara pemakaman Soeharto di Astana Giribangun, Jawa Tengah, kemarin. Ia mengajak rakyat mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan terhadap almarhum. Tapi Presiden tidak meminta agar kita memaafkan kesalahannya. Ia hanya mengajak masyarakat mendoakan penguasa Orde Baru itu.
Presiden mungkin tak mau terseret dalam arus keinginan “memaafkan” sang jenderal besar yang kini merebak. Jika pilihan ini memang sengaja diambil, patutlah dihargai. Sebab, sekali saja Yudhoyono melontarkan kata “memaafkan”, kendati dalam upacara pemakaman, bisa ditafsirkan sebagai sikap mengampuni kesalahan Soeharto.
Bersikap tegas di tengah pro-kontra untuk melanjutkan proses hukum perkara perdata Soeharto sekaligus pengusutan dugaan korupsi keluarganya amatlah penting. Apalagi hingga sekarang Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tetap berlaku. Ketetapan ini menyebutkan dengan gamblang perlunya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap para bekas pejabat, termasuk Soeharto dan kroni-kroninya.
Pemerintah masih harus membuktikan bahwa semua warga memang sama kedudukannya di mata hukum, seperti yang digariskan oleh konstitusi. Selama ini pemerintah–sejak era Presiden B.J. Habibie hingga sekarang–tak pernah serius mengusut kasus pidana Soeharto. Betapa kecewanya masyarakat yang pro-pemberantasan korupsi jika pemerintah Yudhoyono sekarang gagal pula menggugat Soeharto atau keluarganya secara perdata.
Kini gugatan perdata itu sedang bergulir di pengadilan. Melalui Kejaksaan Agung, negara menggugat penguasa Orde Baru itu Rp 11,5 triliun atas tuduhan telah menyelewengkan dana Yayasan Supersemar. Jika pemerintah serius, semestinya bukan cuma yayasan ini yang dipersoalkan. Berbagai bentuk dugaan korupsi lainnya pun perlu dimasukkan. Apalagi kejaksaan jauh hari sudah menyatakan bahwa jika Soeharto meninggal, perkara perdata akan diteruskan kepada ahli warisnya.
Keluarga Soeharto dan kroni-kroninya sebenarnya masih bisa pula diperkarakan secara pidana ataupun perdata. Pemerintah juga perlu melanjutkan pelacakan aset-aset Soeharto. Contohlah kisah sukses Nigeria yang berhasil melacak dan mengambil kembali harta mendiang pemimpinnya, Jenderal Sani Abacha. Uang yang dijarah dan kemudian disembunyikan di luar negeri oleh sang jenderal dengan keluarganya mencapai US$ 6 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah Nigeria melalui Economic and Financial Crimes Commission, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, berhasil mendapatkan kembali US$ 1 miliar.
Meneruskan proses hukum akan memberikan manfaat baik untuk negara ataupun ahli waris. Negara mampu memberikan kepastian hukum bagi warganya. Adapun bagi ahli waris Soeharto, inilah momentum untuk membereskan semua “utang” Soeharto.
Dalam upacara pemakaman, Presiden Yudhoyono boleh saja mengajak rakyat mendoakan Soeharto. Tapi, setelah masa berkabung usai, kami tetap berharap segala urusan hukum menyangkut almarhum dan keluarganya segera dituntaskan.

Korantempo, Selasa, 29 Januari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: