Paska Meninggalnya Soeharto Perlukah Mengejar Stigma Bersalah?

Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana
haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara
hukum oleh pengadilan terbuka

Dalam tulisan Hendardi berjudul Etika  Memaafkan (Kompas, 17 Januari 2008),
disebutkan, bahwa sakit dan usia uzur  yang menimpa mantan presiden Soeharto
mendorong banyak orang untuk memaafkan. Tidak hanya itu, banyak pihak mendesak
supaya ada pernyataan maaf pihak lain atas kesalahan yang telah dilakukan mantan
penguasa Orde Baru itu.

Tak hanya bersifat pribadi, desakan bersifat publik pun  disuarakan sejumlah elit
politik atau pejabat negara sebagaimana desakan agar dikesampingkan (deponeering)
perkara yang telah telanjur diajukan Kejaksaan Agung atas dugaan penyelewengan
dana pada yayasan milik Soeharto.

Ketika sekarang Soeharto sudah meninggal dunia, apakah diskursus tentang
stigma kebersalahannya masih perlu dilanjutkan secara hukum atau diangkat melalui
proses peradilan?  Apakah kematiannya tidak identik dengan
berhentinya atau “matinya” proses hukum di tengah jalan?
Desakan seperti itu sebenarnya mnggiring pada suatu konklusi, bahwa kiprah politik
Soeharto selama berkuasa di Orde Baru telah terjerumus atau terbelit dalam
akumulasi kesalahan. Persoalannya sekarang, benarkah Soeharto bersalah, sehingga
sepantasnya disuruh atau “dipaksa” meminta maaf? Kalau Soeharto bersalah, jenis
kesalahan apa sebenarnya yang secara de jure diperbuat?

Pertanyaan tersebut tak mudah dijawab, pasalnya  menjustifikasi atau memberikan
stigma bersalah pada seseorang tidaklah gampang, harus melalui suatu kesaksian
yang teruji, pembuktian yang valid, atau keputusan dari lembaga formal yang
benar-benar berani, objektif, dan jujur yang menvonisnya bersalah.

Seseorang juga bisa dikatakan bersalah atau distigma melakukan tindak kejahatan,
manakala ada peristiwa yang bercorak “tertangkap tangan” (haterdaad), bukan melalui
asumsi, hipotesa, apalagi menggunakan prinsip-prinsip praduga bersalah
(presumption of guilt).  Stigma bersalah atau terpidana, hanya pantas dilekatkan
pada seseorang melalui suatu proses peradilan yang berakhir pada putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apa yang selama ini dilekatkan pada Soeharto barulah ke tingkat praduga bersalah,
peradilan sosial , peradilan atau penghakiman oleh pers, atau meminjam istilah yang ditelorkan JK  Skolnick sebagai “peradilan
tanpa pengadilan” yang menggambarkan, bahwa realitas
peradilan massa sedang menempatkan Soeharto sebagai objek yang dihakimi dan
dipersalahkan, sehingga diwajibkannya pula meminta maaf kepada masyarakat
Indonesia.

Disebut bersalah melalui proses “peradilan jalanan” itu jauh lebih
menyakitkan dibandingkan kalah dan dinyatakan bersalah melalui penerapan
peradilan yang akuntabel. Kalau peradilannya akuntabel, tentulah dalam setiap
tahapan pemeriksaan, hak-haknya sebagai sosok yang masih tertuduh sangat dihormati
layaknya manusia yang betul-betul masih bersih.

Dalam ranah yuridis seperti disebutkan dalam prinsip UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa setiap orang yang diajukan dalam
proses peradilan (mulai dari tahap penyidikan hingga sidang di pengadilan)
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap (presumption of innocence).

Itu juga dibenarkan dalam Artikel 11 UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
yang menyebutkan, setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana
haruslah dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan secara
hukum oleh pengadilan terbuka di mana ia mempunyai semua jaminan yang dibutuhkan
bagi pembelaannya.

Putusan bersalah merupakan standar utama yang dijadikan pijakan untuk menentukan
salah tidaknya Soeharto. Mantan orang kuat nomor satu di republik ini sebatas bisa
“diasumsikan” bersalah atau melakukan banyak kejahatan berat atau istimewa (exstra
ordinary crime),  mulai dari dugaan penyimpangan keuangan yayasan hingga
pelanggaran HAM berat, pasalnya hingga sekarang proses peradilan yang dijalani
belum final atau belum menghasilkan ijtihad yuridis (putusan) yang membunyikan
kalau dirinya bersalah.

Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, kita akan menemukan
motto yang berbunyi ”berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang
buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan atau sedang memimpin
sidang atau menangani perkara supaya dirinya tidak dikalahkan oleh hukum yang di
dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang
berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran.

Dari motto tersebut, hakim diingatkan, bahwa kata kunci pelaksanaan sistem
peradilan pidana lebih dominan berada di dalam
kekuasaannya, bukan ditelakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja
kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak
boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Berkat motto yang berhasil dijadikan sebagai kekuatan moral para hakim tersebut, dampaknya sangat terasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana,
terutama dalam penanganan kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi, dapat
berjalan dengan baik. Vonis yang dijatuhkan hakim bukan mencerminkan
keinginan terdakwa dan pengacaranya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan
kuat dalam menegakkan keadilan (Satriya, 2006).

Motto tersebut disosialisasikan dimana-mana karena pemerintah Inggris menyadari,
bahwa setiap produk hukum, sangatlah sulit memenuhi kesempurnaan maksimal. Bukan
tidak mungkin usai diberlakukan,   produk ini ternyata menyimpan kekurangan
fundamental, yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian
memosisikan kalau dirinya bukan sebagai mulut Undang-undang (la bauche de laloi),
tetapi sosok yang dibebani kewajiban berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk
menutup kevakuman.

Jaksa dan hakim yang mujtahid (penggali dan pembaharu) dan berjiwa mujahid seperti
di Inggris tersebut tampaknya perlu diadopsi oleh jaksa maupun hakim-hakim di
negeri ini.
Dari sudut hukum dan keadilan itulah, masyarakat menunggu kinerja aparat penegak
hukum untuk membuktikan kebersalahan Soeharto. Diskursus soal pemberian maaf atau
pengampunan, hanyalah pantas dideklarasikan manakala aparat penegak hukum sudah
menuntaskan kompetensinya. Dan meski Soeharto telah meninggal dunia, tidak berarti
proses penyelesaian perkara hukumnya dibiarkan mengambang. Tetap wajib ada
kepastian dari akhir kinerja penegak hukum, termasuk menentukan rumusan kalimat
yang menyebutkan posisi Soeharto.

Apa gunanya ada jaksa penuntut umum selaku penyidik perkara khusus dan hakim yang
menjaga pilar pengadilan kalau menangani perkara Soeharto saja tidak bisa,
termasuk menentukan keabsahan apakah dihentikan ataukah diteruskan..
Kehadiran instutusi yuridis ini diharapkan kapabel dalam menyelesaikan perkara
hukum tanpa mempertimbangkan sosok manusianya yang jadi tersangka sehingga ketika Soeharto diposisikan demikian, tidaklah perlu menjadikannya
sebagai beban.

Abdul Wahid
Dekan Fakultas Hukum Unisma dan Penulis Buku Republik Kaum Tikus

One Response

  1. visit my blog
    http://jerzz.wordpress.com/
    ingin tukeran link mohon konfirmasi di blog saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: