MIFTAH H YUSUFPATI


Religiositas Apologetik HM Soeharto


Sabtu, 9 Juni 2007
Sudah menjadi takdir zaman, dimana aktivisme historis akan selalu menggoreskan kisahnya dalam lembar-lembar kehidupan. Apa yang dilakukan Miftah H Yusufpati adalah bagian dari tradisi kesejarahan itu. Dia mencoba merekam jejak-jejak religiositas seorang HM Soeharto saat berkuasa selama pemerintahan Orde Baru.

Di era yang telah berubah, analisis tentang kehidupan pribadi dan kepemimpinan Soeharto memang banyak diulas termasuk dalam tulisan-tulisan profil atau biografi. Seperti yang pernah ditulis Ramadhan KH sampai putri almarhum Roeslan Abdulgani. Namun sejauh ini, mungkin belum ada yang secara spesifik memotret sisi keberagamaan Soeharto. Inilah yang dihadirkan Miftah dalam “HM Soeharto (Membangun Citra Islam)”.

Membaca buku ini, otomatis memancing memori untuk mengingat apa yang pernah dilakukan tokoh-tokoh Orde Lama ketika Wakil Ketua DPA KH Idham Chalid dan Menteri Agama Sarifudin Zuhri pada 1964 mendirikan Yayasan Api Islam (YAI).

Dalam “Sukarno & His Muslim Apologists: A Study of Accomodation Between Nationalist Ideology”, guru besar ilmu politik Ohio State University Howard, Federspiel menulis, saat partai komunis mencapai masa kejayaan (1957-1965), YAI mencoba mensinergikan Sukarnoisme dan paham-paham keislaman. Salah satunya melalui pengayaan literatur.

Pidato-pidato dan manuver Menag Sarifudin “mendukung habis” doktrin-doktrin Soekarno. Namun ketika Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) pecah, apologi-apologi agama yang didesain YAI pun hilang ditelan zaman yang turut berganti.

Berbeda dengan YAI, Miftah justru menulis “apologi-apologi religius” ini pada satu dasawarsa setelah kejayaan Soeharto berakhir (1998). Menurut wartawan di sebuah media ini, kebijakan negara terhadap agama selama kepemimpinan Soeharto bertumpu pada dua tren yang berlawanan secara diametral yakni deideologisasi dan ideologisasi Islam.

Pada dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, warna dasar dari kebijakan itu adalah upaya “deideologisasi” yang berangkat dari asumsi dan persepsi Islam sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan Orde Baru untuk pembangunan.

Akan tetapi sejak 1980-an, terjadi perubahan 180 derajat dalam kebijakan pemerintah, yakni dengan ditandai era baru “ideologisasi” Islam dalam birokrasi. Paling tidak, ada empat akomodasi struktural.

Pertama, berupa rekrutmen wakil atau tokoh Islam di kabinet dan parlemen. Kedua, akomodasi legislasi melalui pengesahan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam.

Ketiga, akomodasi infrastruktur berupa pemberian izin terhadap pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pembangunan mesjid oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Keempat, akomodasi kultural berupa penyelenggaraan Festifal Istiqlal 1991. Dan yang dianggap paling fenomenal adalah keberangkatan HM Soeharto beserta keluarga menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. (Yudhiarma)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: