Ketua MPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Kucuran Dana BI ke DPR


 Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menjadikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR-MPR, Jakarta Rabu (30/1), menanggapi ditetapkannya Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Kepala BI Surabaya, Rusli Simanjuntak serta Direktur Hukum BI, Oey Hoey Tiong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, kepercayaan dunia international atas Lembaga Moneter Indonesia (LMI) akan dapat terjaga baik jika kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR dapat dituntaskan KPK dengan segera.

Menurut Hidayat, untuk mempercepat penyelesaian kasus hukum tersebut, KPK harus menentukan langkah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menyelesaikannya dengan mekanismenya untuk mengetahui apakah betul-betul ada pelanggaran.

Hidayat menegaskan, ia yakin dunia internasional akan dapat memahami dan menghormati bila dalam proses hukum dinyatakan tidak bersalah dan dilanjutkan dalam proses klarifikasi.

Sementara itu, di kesempatan yang berbeda Wakil Presiden, Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah juga masih menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap status Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah yang menjadi tersangka terkait dugaan korupsi dana yayasan pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar.

Wapres juga meminta kepada masyarakat dan semua elemen agar mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Proses hukum sedang berjalan. Kita harus menganut azas praduga tak bersalah. Kita menunggu dan tentu menghormati proses itu,” kata dia.

Sebelumnya Burhanuddin Abdullah mengatakan, sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, setiap kebijakan yang strategis dan prinsip dalam Rapat Dewan Gubernur yang bersifat kolegial bukan merupakan keputusan pribadi.

Terkait penggunaan dana yayasan ini yang diputuskan melalui dua kali rapat pada 3 Juni dan 22 Juli 2003, telah ditandatangani oleh sejumlah anggota Dewan Gubernur BI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: