Harga Satu Pasal Diduga Rp 28 M

Rabu, 30 Jan 2008,
INDOPOS

Gayus soal Aliran Dana BI ke Anggota DPR
JAKARTA – Ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanudin Abdullah sebagai tersangka aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) menjadi titik terang bagi Badan Kehormatan (BK) DPR. Minggu ini, lembaga etika dewan tersebut akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui aliran sebagian dana YPPI itu ke sejumlah anggota dewan.

Ketua Tim Penindakan Badan Kehormatan Gayus Lumbuun melihat loncatan penyidikan yang dilakukan KPK merupakan hasil koordinasi dengan BK. Sudah tiga kali BK dan KPK bertemu. “Itu sebagian dari hasil kerja koordinasi BK-KPK,” ungkapnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (29/1).

Saat ini BK menunggu kepulangan pimpinan KPK dari acara UNCAC (United Nations Conference Anti Corruption) di Bali, 31 Januari 2008. Gayus berharap bisa menanyakan tentang aliran dana YPPI yang diberikan kepada anggota DPR periode 1999-2004. Sebab, dari laporan Koalisi Penegak Citra DPR disebutkan, uang itu diterima 16 anggota dewan di komisi IX saat itu.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Direktur BI Surabaya Rusli Simanjuntak yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK disebutkan bahwa dirinya mencairkan uang Rp 31,5 miliar dari YPPI. Pencairan itu dilakukan lima kali selama periode Juli-Desember 2003.

Namun, dalam keterangannya di KPK disebutkan hanya Rp 28 miliar yang diserahkan kepada pimpinan Pansus UU BI di DPR. “Rp 3,5 miliar lainnya, katanya (Rusli,Red) sudah dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas BI,” lanjut Gayus.

Politisi asal PDIP tersebut mengungkapkan, uang Rp 28 miliar itu diduga digunakan untuk negosiasi satu pasal dalam UU BI. UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (sebelum revisi) menyebutkan bahwa BI merupakan pengawas tunggal moneter. Karena itu, seorang gubernur BI tidak bisa diberhentikan presiden sekalipun. Bahkan, tidak ada lembaga yang bisa mengontrol BI.

Karena itu, dalam pembahasan revisi UU BI yang kini menjadi UU 3/2004 diamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga pengawasan bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut menyatakan bahwa selambat-lambatnya OJK harus dibentuk pada 2010. “Di sinilah dugaan kami telah terjadi jual beli pasal,” lanjutnya.

Sesuai aturan perundangan, sebuah ketentuan dalam UU harus dilaksanakan paling lama dua tahun setelah RUU ditetapkan menjadi UU. Jadi, ada tenggat waktu sampai enam tahun. “Kalau benar ada jual beli pasal tersebut, ini merupakan kejahatan parlemen yang dahsyat,” kata guru besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana tersebut. (cak/mk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: