BI Terbelit




Burhanuddin Abdullah, gubernur Bank Indonesia, menjadi tersangka kasus korupsi. Dua pejabat BI lainnya juga menjadi tersangka kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengejar kasus ini hingga ke pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat, seperti pejabat BI lain maupun anggota DPR. Ada sekitar Rp 100 miliar uang yang diduga disalahgunakan.

Sebagian uang tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI dan para deputinya yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Uang tersebut diduga untuk biaya pengacara. Sebagian lagi, dana itu mengalir ke DPR untuk proses amandemen Undang-Undang BI dan juga untuk ‘mengamankan’ isu BLBI di DPR. Apakah semua hasil penyidikan itu akan terbukti? Kita tunggu saja kenyataannya dalam proses persidangan di pengadilan. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas, transparan, dan adil.

Kita berharap kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi. Biarkan KPK bekerja dengan tenang, namun publik harus terus mengawasi agar tak terjadi pembelokan maupun ‘pembekuan’. Kita boleh saja curiga bahwa kasus ini terangkat karena ada unsur politik, yaitu persaingan memperebutkan jabatan gubernur BI yang sebentar lagi terjadi. Nama Burhanuddin memang masih paling favorit. Namun dengan adanya kasus ini, peluangnya menjadi berkurang drastis. Memang, awalnya berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Anwar Nasution –deputi senior gubernur BI saat kebijakan itu dibuat.

Salah satu dari keindahan demokrasi adalah adanya checks and balances. Itulah ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersuara agar kebenaran terjadi. Apa pun motifnya. Namun, jika tak dikelola secara terukur dan beretika, ia akan menjadi racun. Ibarat pertumbuhan sel di tubuh kita yang tak terkendali dan menjadi kanker.

Imbauan agar tak memolitisasi kasus ini harus secara dini dinyatakan. Jika kasus ini tak bisa dikelola oleh bangsa secara dingin akan sangat berdampak pada gejolak ekonomi. Tentu ini akan sangat merugikan. Walau bagaimanapun, BI adalah institusi independen dan di luar pemerintah. Ia menjadi pemangku penting pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kehidupan perbankan. Indikatornya sangat sederhana: Inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk itulah, pada para pihak untuk bisa menahan diri. Pihak luar BI jangan merongrong dan pihak BI jangan berulah. Biarkan hukum yang bekerja.

Dari kasus yang masih berjalan ini, setidaknya kita bisa membuat dua catatan awal. Pertama, tertib anggaran. Kedua, mengalirnya uang ke DPR. Pada poin kedua ini, diduga ada transaksi dalam isu BLBI dan amandemen UU BI. Kita sudah lama tahu bahwa pembuatan undang-undang akan mulus jika ada bayarannya. Padahal, itu dilarang oleh hukum. Nilainya bisa sekitar Rp 5 miliar per undang-undang. Celakanya, tiap pasal bisa ditransaksikan.

Ini akan merusak apa pun, karena UU adalah hulu dari kehidupan kita. Kita juga menjadi makin terang bahwa salah satu sebab kasus BLBI tak kunjung berujung adalah karena telah ”terjadi apa-apa” di parlemen. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini hingga ke parlemen.

Kita bersyukur bahwa pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada BI bahwa kasus ini tak akan sampai mengganggu kinerja BI. Sejatinya, BI telah memiliki pengalaman serupa saat lembaga ini masih dipimpin Syahril Sabirin. Namun, pernyataan pemerintah setidaknya akan memberikan ketenangan pada pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas moneter tetap terkendali. Mari kita saling menjaga dan mengendalikan diri.

Republika, Kamis, 31 Januari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: