Mantan Komandan Gajah Keng Bilang Tetap Tebang Kayu, Kapolda: Usut Tuntas..!

Banda Aceh | Harian Aceh
Kapolda Aceh Irjen Polisi Rismawan menegaskan, tidak akan melindungi pihak-pihak yang melakukan praktik illegal logging. Polisi tetap berkomintmen untuk menegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.

Penegasan ini disampaikan Kapolda terkait pengepungan sedikitnya 400 orang anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Aceh Besar terhadap Markas Kapolda Aceh, Kamis malam. Mereka menuntut pembebasan tiga orang anggota KPA yang ditangkap berikut truk dan beberapa meter kubik kayu yang diduga curian.
“Polisi akan mengusut mereka sampai tuntas,” kata Kapolda, kepada pers, di Banda Aceh, Jumat (25/4). “Ke depan kami akan menggelar razia terhadap truk-truk barang di sepanjang jalan di Aceh.”
Ia berharap masyarakat dapat membantu polisi dalam mengungkap aksi pembalakan liar yang kian marak akhir-akhir ini.
Sementara itu, mantan Panglima Prang Tentara Nasional Aceh (TNA) Gajah Keng, Aceh Besar, Diahuddin, menyatakan tekadnya untuk tetap menebang kayu di hutan karena rekan-rekan mereka tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. “Selama pemerintah tidak memberikan solusi atau modal kerja kepada kami, untuk beralih dari profesi lain kami akan tetap menebang kayu,” katanya, kepada Harian Aceh, kemarin. “Biarpun terus ditangkap oleh pihak berwenang, kita akan terus menebang dan menebang.”
Setelah turun gunung, kata dia, ratusan anggota KPA wilayahnya tidak ada pekerjaan lain selain menebang kayu untuk sekadar bertahan hidup, “Kami menebang juga kalau ada pesanan. Jangan pikir seolah-olah kami menebang membabi-buta dan telah menggunduli hutan seperti yang dilakukan pemegang HPH,” katanya.
Dia mengatakan, anggota KPA wilayahnya tidak pernah mendapatkan apapun setelah damai, baik dari Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) maupun pemerintah. “Kami hanya mendengar ada dana reintegrasi yang diperuntukkan mantan kombatan. Di daerah lain, hanya kena sepak saja waktu konflik mendapat bantuan. Tapi kami seperti dianaktirikan,” katanya dalam bahasa Aceh.
Dia menjelaskan, selama konflik sawah di kampungnya tidak lagi bisa difungsikan, karena saluran irigasi tidak pernah diperbaiki, padahal warga di sana sudah berkali-kali memintanya. “Kami tahu, pemerintah telah memperlakukan moratorium logging. Tapi apa boleh buat, kalau tidak dari hasil menjual kayu dari mana kami makan, dan dalam menebang, kami juga tidak sembarangan, tapi tebang pilih,” katanya lagi.
Menurutnya, masih mending mantan GAM di wilayahnya hanya menebang kayu untuk mempertahankan hidup, dari pada harus merampok. “Seandainya hari ini pemerintah memberikan kami, bantuan, seperti membentuk kelompok tani, memodali agar kami bisa bertahan hidup, maka hari ini juga kami akan berhenti menebang,” katanya.
Dia mengharapkan, agar pemerintah terutama BRA, tidak pilih kasih dalam memberikan bantuan. “Jangan cuma melarang, tapi beri kami solusi apa yang harus kami kerjakan, dengan memberikan keterampilan kerja,” ujarnya berapi-api.
Sementara itu, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) pusat, Ibrahim Bin Syamsuddin (KBS) menyerukan, seluruh anggota KPA mematuhi hukum, termasuk peraturan tentang moratorium logging. “Jangan melanggar hukum. Kalau pun melakukan, harus berani menanggung risiko. Kita hidup di negara hukum,” kata KBS tegas.
Menjadi anggota KPA, kata dia, bukan berarti kebal hukum. Setiap melanggar, akan diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.
Menurut KBS, persoalan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan BRA, caranya tidak dengan melanggar hukum. Mereka harus menemui pejabat berwenang dan meminta haknya. “Jangan justru melanggar hukum,” katanya lagi.
“Kita menyadari masih banyak anggota KPA belum mendapat hak secara adil dan kita telah memperjuangkan dengan berbagai cara, tapi nyatanya sampai sekarang masalah reintegrasi belum seperti yang diharapkan,” keluh KBS.
Kepada aparat penegak hukum, KBS juga mengharapkan, dalam menindak pelaku illegal logging, jangan hanya menindak orang yang menebang atau orang lapangan, yang mengambil untung sedikit demi bertahan hidup. Yang perlu ditindak cukong yang mengambil untung banyak itu. “Kita yakin kalau tidak ada cukong, tidak pernah ada illegal logging,” katanya.
Bila cukong kayu ilegal sudah diberantas, KBS yakin, masyarakat yang selama ini bergantung hidup dari menebang kayu akan mencari alternatif lain untuk bertahan hidup.rta

BOKS

Moratorium Logging Perlu Dievaluasi

Banda Aceh | Harian Aceh
Anggota DPRA mengingatkan moratorium logging yang dicanangkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf harus diikuti dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sekitar hutan agar kebijakan ini efektif. “Tanpa itu sulit,” kata Anggota DPR Aceh, Ir Ikhwan.
Ikhwan mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi pelaksanaan moratorium logging yang telah berjalan selama 10 bulan. “Fakta yang terjadi di lapangan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif,” katanya kepada Harian Aceh, di Banda Aceh, kemarin.
Menurut anggota Fraksi PBB dewan ini, selama berlangsung moratorium logging praktik-praktik illegal logging masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok tertentu dan dibekingi oknum-oknum tertentu pula. “Perambahan hutan masih terjadi dimana-mana dan semakin merajalela, karena dibekingi oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.
Ia menyatakan mendukung gubernur dan jajarannya untuk mengevaluasi kebijakan moratorium logging. “Kebijakan moratorium logging hendaknya diikuti program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di sekitar hutan serta aspek penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” ungkap Ikhwan.
Dia bilang, jangan mimpi kebijakan tersebut akan bisa berjalan dengan efektif bila hal itu tidak dilakukan. “Selain hal itu, yang tidak kalah pentingnya adalah solusi bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu, akibat dari kebijakan moratorium itu,” tukas wakil sekretaris Fraksi PBB DPRA ini.
Akan lebih bijak, kata dia, kalau moratorium logging itu diberlakukan secara terbatas terhadap hutan-hutan yang sudah mengalami kerusakan sehingga fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan tersebut bisa berjalan bersama-sama.
Menurut dia, ada hampir satu juta hektar hutan Aceh yang sudah dianggap kritis dan perlu evaluasi secara menyeluruh tanpa mengorbankan sumber kehidupan dan ekonomi keluarga masyarakat petani peladang dan pencari hasil bumi yang bersumber dari keanekaragaman hayati sumber hutan.lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: